Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik agraria antara warga Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dengan pihak perusahaan.

"Kami akan mencari jalan terbaik bagaimana masalah ini ke depannya bisa selesai," ujar
Mugiyanto dalam keterangan yang diterima di Medan, Minggu.

Untuk itu, Wamen HAM mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang persoalan di Padang Halaban tersebut.

"Kami berupaya dan sebisa mungkin dalam persoalan hak guna usaha itu, kita juga harus patuh hukum,” ucap dia.

Wamen HAM secara tegas meminta semua pihak untuk menghentikan semua cara kekerasan dan bentuk intimidasi apapun, karena persoalan ini adalah persoalan kemanusiaan dan harus diselesaikan dengan langkah-langkah yang baik bagi semua pihak.

Menurut dia, beberapa konflik agraria yang terjadi di wilayah Indonesia itu sudah merupakan persoalan yang menahun. Bahkan, sudah diturunkan ke anak cucu warga di wilayah tersebut.

Kementerian HAM akan terus berusaha meredam konflik yang ada melalui jalur dialog, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta perusahaan atau pihak swasta yang terlibat di dalamnya.

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Samsul berharap kunjungan Wamen HAM tersebut dapat memperkuat kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kementerian HAM RI, khususnya dalam pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang keadilan, dan pemajuan HAM.

“Kami menyambut baik kehadiran Wamen HAM, semoga kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan layanan hukum dan perlindungan HAM di Kabupaten Labuhanbatu Utara," kata dia.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution dan Sukardi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia ( Wamen HAM) RI Mugiyanto Sipin menyambut baik program restoratif justice dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Menurutnya, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif secara kekeluargaan sangat diperlukan untuk penyelesaian beberapa kasus HAM di Sumut.

"Terkait pelaksanaan restoratif justice, kami sangat mendukung program tersebut," ucap Mugiyanto saat diterima Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis.

Wamen menjelaskan, permasalahan HAM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dilakukan oleh pihak swasta dan juga masyarakat.

Pada kunjungan kerja ini, Mugiyanto mengaku, pihaknya akan melakukan audit dengan beberapa perusahaan yang ada di Sumut terkait bisnis dan HAM.

"Ke depan kami juga meminta dukungan pada Pemprov Sumut terutama untuk Kanwil HAM di Sumut," katanya.

Wamen juga menyelesaikan beberapa permasalahan HAM dan mengedukasi, baik kepada pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat.

"Tentunya kami bersilaturahmi dan juga meminta izin melakukan kegiatan di Sumut. Besok dan lusa akan ada kunjungan ke Pematangsiantar dan Labura (Labuhanbatu Utara), karena menerima laporan dari masyarakat terkait kasus tanah. Selain itu, kami juga melakukan penguatan dan penegakan HAM," tutur Mugiyanto.

Wakil Gubernur Sumut Surya sebelumnya menyampaikan, Pemprov Sumut memiliki program pendekatan penyelesaian perkara pidana difokuskan pemulihan hubungan antara korban (restoratif justice).

Sebab, lanjut dia, keadilan restoratif tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga kepada pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

"Saya dengan Pak Bobby Nasution (Gubernur Sumut) baru dilantik dua bulan, tidak akan pernah melepas amanah yang diberikan. Kami akan melanjutkan warisan pimpinan terdahulu di Sumut," tegasnya.

"Bobby-Surya punya program restoratif justice dan ini juga mengenai HAM. Ini juga yang kami hadapi dan akan diselesaikan, di antaranya masalah perkebunan," ucap Surya.

Wagub mengapresiasi kunjungan kerja Wamen HAM RI Mugiyanto Sipin di Sumut karena akan menambah motivasi Pemprov Sumut, terkhusus upaya penyelesaian permasalahan HAM.

"Kami melihat ada masyarakat yang mengambil berondolan sawit hanya untuk menyambung hidup harus masuk ke penegak hukum," ungkap dia.

Oleh karena itu, jelas Surya, Pemprov Sumut melakukan program penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan juga pelaku.

"Kemudian, kami juga masih menghadapi kenakalan remaja yang masih meningkat di Sumut," katanya.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Polemik mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang diduga dieksploitasi belum berakhir. Terbaru, diduga ada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap mantan pemain OCI.

Kabar dugaan eksploitasi ini muncul ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM pada Selasa (15/4). Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi kemudian diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto. Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

Dugaan Pelanggaran HAM

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers di KemenHAM, Rabu (7/5/2025), mengatakan pihaknya menduga ada pelanggaran hukum dan HAM usai pihaknya menggali sejumlah informasi ke pelapor, terlapor, hingga sejumlah lembaga lain.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. KemenHAM juga menduga adanya kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan (Foto: Adrial Akbar/detikcom)

"Adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997," kata Munafrizal.

Lebih lanjut, temuan dari KemenHAM, OCI menerima penyerahan anak untuk dititipkan dan dibesarkan. Namun informasi ini perlu pencarian fakta lebih lanjut terkait kebenarannya.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," ucapnya.

Rekomendasi KemenHAM

KemenHAM menyampaikan 4 rekomendasi terkait kasus ini. Rekomendasi yang pertama, meminta Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

"Melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," ujar Munafrizal.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Namun, rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

"(KemenPPA) memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. Pertama yaitu melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu adanya pembuktian dari Komnas HAM terlebih dahulu.

Opsi kedua yaitu pendekatan hukum pidana hingga perdata. Namun keduanya memiliki sejumlah tantangan seperti kasus yang terjadi sudah lama.

"Kementerian Hak Asasi Manusia bersedia membersamai para Pengadu menyampaikan laporan ke Polri," sebutnya.

Kemudian, ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

Saksikan Live DetikPagi :

Ada 'Uang Kekeluargaan' tapi Ditolak

Pihak OCI berupaya menempuh secara kekeluargaan dengan eks pemain sirkusnya. Pihak OCI memberikan uang kekeluargaan Rp 150 juta per orang namun ditolak.

"Kami pikir sudah menawarkan yang terbaik untuk mereka sebagai tanda penyelesaian secara kemanusiaan. Kedua sebagai tanda satu keluarga besar tidak hitung-hitungan matematis karena gimana cara hitungnya. Kami kemarin sampai menawarkan Rp 150 juta untuk memberikan kepada mereka," ujar kata kuasa hukum OCI Hamdan Zoelva.

"Mengapa? Karena bagaimana pun juga mereka berjasa, terhadap keluarga, kedua mereka kami anggap sebagai keluarga. Karena itu kami ajak kemarin untuk tetap sebagai keluarga besar dari eks OCI," tambahnya.

OCI juga menjanjikan akan memfasilitasi dan memberi akses kepada eks pemain apabila ingin membuka usaha di Taman Safari.

"Kami berikan terbaik sebagai satu keluarga besar. Tapi apa? Mereka ngotot, menolak. Saya bilang silakan, kalau ada yang mau menempuh jalur hukum, kita siap karena saya yakin sekali dengan bukti-bukti yang ada, tidak ada masalah apapun. Sudah pernah ada yang lapor polisi tapi kan SP3, karena tidak ada buktinya," ucapnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebut penolakan itu dikarenakan eks pemain OCI meminta uang dengan nilai yang lebih besar. "(Mereka minta) Rp 700 sekian juta. Saya bilang ini apa-apaan, ayo kita berhadapan secara hukum kita hitung-hitungan," tutur Hamdan.

Klaim Punya Bukti Ortu Serahkan Anak

Pihak OCI mengklaim menemukan bukti bahwa orang tua eks pemain OCI menyerahkan anak sukarela. Salah satu alasannya karena keterbatasan ekonomi.

Diketahui mantan pemain OCI, Vivi Nurhidayah pernah membuat laporan terkait penggelapan asal-usul orang. Laporan itu teregister dengan LP/60/V/1997/Satgas tertanggal 6 Juni 1997. Vivi melaporkan tentang Pasal 277 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan Asal-usul Orang.

Hamdan Zoelva mengatakan, berawal dari laporan itu, Vivi sejak kecil dididik dan menjadi bagian keluarga Frans Manansang. Singkatnya Vivi sering tampil menjadi pemain sirkus, lalu menghilang pada 1996.

Hamdan Zoelva menyebut pada saat itu keluarga Manansang mencari Vivi. Kemudian Vivi ditemukan di Semarang bersama pacarnya bernama Roby. Vivi enggan diajak kembali ke keluarga Manansang dan mengaku sudah menikah dengan Roby.

"Dan tidak berapa lama keluarlah berita yang ramai. Vivi bercerita rupanya dengan Pak Muladi, anggota Komnas HAM saat itu, sekarang almarhum. Dan itulah mulai saya ikut menangani kasus ini karena tuntutannya tidak jelas asal-usul, ada penyiksaan, dan tidak dikasih sekolah dan seterusnya," jelas Hamdan.

Hamdan Zoelva mengaku bersama Komnas HAM saat itu mencari kebenaran serta melakukan verifikasi dan menemukan bukti. Bahwa, eks pemain OCI sebagian besar diserahkan orang tuanya ke OCI untuk dididik.

"Mengapa menyerahkan? Di surat keterangan para ortu minta untuk dipelihara, didik, dan dibesarkan karena mereka tidak mampu untuk membesarkan. Itu rata-rata karena semua dokumen ada. Itu hasil penyelidikan Komnas HAM. Rata-rata motif ekonomi," ucapnya.

Zoelfa mengklaim anak-anak yang didik oleh OCI diberikan pendidikan standar. Yakni bahasa indonesia, bahasa inggris, dan matematika. "Tetapi pendidikan sangat besar pendidikan keterampilan. Jadi pendidikan dilaksanakan seperti itu, tetapi setelah rekomendasi HAM ada yang disekolahkan secara formal. Seperti Debora ada ijazahnya," tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi :

(isa/isa)

Jakarta -

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). KemenHAM menduga adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers di KemenHAM, Rabu (7/5/2025). Munafrizal mengatakan hal itu usai KemenHAM menggali sejumlah informasi ke pelapor, terlapor, hingga sejumlah lembaga lain.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

"Dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. Ada pula dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

"Adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997," sebutnya.

Lebih lanjut, temuan dari KemenHAM, OCI menerima penyerahan anak untuk dititipkan dan dibesarkan. Namun informasi ini perlu pencarian fakta lebih lanjut terkait kebenarannya.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," ucapnya.

"Sejak ditampung oleh OCI, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya," tambahnya.

Seperti diketahui, sebelumnya muncul kabar sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia diduga dieksploitasi. Awal mula dugaan itu mencuat ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM.

Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi kemudian diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto, Selasa (15/4). Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

(ial/lir)

Jakarta -

Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mendatangi Mabes Polri. Kedatangan mereka dalam rangka bersurat ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meminta agar kasus yang sempat dilaporkan dibuka kembali.

Kuasa hukum para korban Muhammad Soleh menyebut laporan itu sempat dilayangkan oleh Vivi Nurhidayah pada tahun 1997 lalu. Namun belakangan dia mendapat kabar dari Komnas HAM bahwa penyidikan laporannya telah dihentikan.

"Kita datang ke Mabes Polri terkait mempertanyakan surat SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)terhadap laporan saudara Vivi tahun 1997. Yang mana menurut informasi dari Komnas HAM tahun 1999 sudah dikeluarkan SP3," kata Soleh kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Diketahui laporan Vivi teregister dengan LP/60/V/1997/Satgas tertanggal 6 Juni 1997. Vivi melaporkan tentang Pasal 277 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan Asal-usul Orang.

"Padahal bagi kami pasal yang diadukan itu tentunya tidak susah untuk membuktikan, yaitu pasal 277 KUHP. Di mana di situ menghilangkan identitas seseorang dan dalam kasus ini mestinya bukan Vivi seorang, tapi ada banyak korban yang sampai hari ini juga tidak tahu asal usulnya, tidak tahu siapa orang tuanya," ucap Soleh.

Soleh berharap Polri dapat mencabut SP3 dan membuka kembali kasus itu. Jika permohonan itu tak dikabulkan, dia menyebut para korban akan mengajukan gugatan praperadilan.

"Terkait dengan yang di Mabes Polri harapan kita mestinya Mabes Polri harus membuka kembali SP3 itu. Sebab kalau kita laporan hari ini tentu akan tersangkut dengan pasal kedaluwarsa, sebab kasus ini sudah lebih dari 20 tahun," jelas Soleh.

"Tetapi ketika Mabes Polri tetap tidak mau membuka SP3 itu, maka opsinya adalah kita yang akan mengajukan gugatan praperadilan," sebut dia.

Tim kuasa hukum korban lainnya, Heppy Sebayang menuturkan, kliennya selaku pelapor belum pernah mendapat informasi apapun terkait SP3 atas laporan yang dilayangkannya.

"Vivi sampai hari ini kita hadir itu memang belum pernah mendapat pemberitahuan terkait dengan penanganan perkara. Jadi baik mengenai pemberitahuan tentang tentang tingkat penanganan perkara maupun terbitnya SP3 sendiri itu beliau tahu justru dari Komnas HAM, jadi tidak disampaikan oleh penyidik," tutur Heppy.

"Makanya hari ini kita hadir untuk memastikan ada kepastian hukum bahwa sebenarnya seperti apa ini faktanya," sambungnya.

Seperti diketahui, sebelumnya muncul kabar sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia diduga dieksploitasi. Awal mula dugaan itu mencuat ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM.

Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi itu kini tengah diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto, Selasa (15/4). Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

(idn/idn)

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melaporkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua kepada Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin dalam kunjungannya ke Kantor HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Selasa (11/3/2025).

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendata korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua.

“Untuk pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat sudah kami data dan ada 163 orang korban pelanggaran HAM berat,” katanya di hadapan Wamen HAM.

Menurut Frits, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang masih belum didata karena pihaknya masih mengalami kesulitan.

Sebab, anggota Komnas HAM Papua sempat mendapatkan teror, bahkan disandera.

“Untuk data korban pelanggaran HAM berat Wamena memang kami belum punya data dan masih mengalami kesulitan untuk mengakses ke dalamnya,” ujar mantan Jurnalis Cenderawasih Pos itu.

Siapkan regulasi

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan, pihaknya kini menyiapkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres), sehingga mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

“Kami lagi menyiapkan regulasinya, sehingga kalau sudah selesai, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua,” ungkapnya kepada wartawan.

Mugiyanto mengucapkan terima kasih kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah memiliki data, terkait jumlah korban pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama.

“Tentunya dengan data yang dimiliki oleh Komnas HAM Papua ini akan sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” ucap dia.

Menurut Mugiyanto, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya dua kasus pelanggaran HAM berat, baik Wasior, Kabupaten Wondama dan pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah berusaha ditangani, tetapi belum selesai.

Oleh karena itu, Mugiyanto menyampaikan, pemerintahan saat ini melalui Kementerian HAM akan menyelesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang diarahkan kepada korban.

“Dengan pendekatan non-yudisial, pendekatan restoratif, terutama memulihkan korban dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

Kronologi pelanggaran HAM Wasior

Tragedi adalah salah satu peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 2001 di Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat.

Peristiwa Wasior termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terang penyelesaiannya.

Proses peradilan juga berjalan stagnan, sehingga keluarga korban dan korban Tragedi Wasior 2001 meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan moril kepada pemerintah.

Selain itu, mereka meminta agar anak-anak korban sebisa mungkin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI Polri.

Menurut catatan, penyebab awal terjadinya Tragedi Wasior adalah ketika perusahaan kayu PT VPP dianggap warga telah mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Adapun kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan pembayaran saat pengapalan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat.

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah kepunyaan bersama warga di bawah masyarakat hukum adat.

Karena merasa haknya diingkari, masyarakat menyampaikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan, setelah sebelumnya mereka memberikan toleransi beberapa waktu.

Aksi masyarakat ini kemudian dibalas oleh perusahaan dengan mendatangkan Brimob untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat.

Masyarakat pun mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian disikapi oleh kelompok TPN atau OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan cara kekerasan.

Ketika tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh perusahaan, kelompok TPNPB-OPM menyerang pihak perusahaan dan Brimob.

Diketahui, ada lima anggota Brimob dan seorang karyawan PT VPP yang tewas.

Tidak hanya itu, mereka membakar enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magazennya.

Ketika pihak aparat berusaha mencari pelaku di balik peristiwa mengenaskan itu, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa siksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa, hingga perampasan kemerdekaan di Wasior.

Kronologi pelanggaran HAM Wamena

Dilansir Kompas.com (12/1/2023), peristiwa Wamena 2003 merupakan salah satu dari tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum tuntas penyelesaiannya.

Dalam peristiwa ini, puluhan warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menjadi korban penyisiran oleh gabungan TNI dan Polri.

Penyebab Peristiwa Wamena 2003 adalah tewasnya dua anggota TNI dalam aksi pembobolan sekelompok orang terhadap gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena.

Peristiwa Wamena 2003 dipicu oleh pembobolan gudang senjata di markas Kodim I Wamena, Jayawijaya, oleh sekelompok massa.

Aksi pembobolan tersebut menewaskan dua anggota TNI, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sementara satu orang luka berat.

Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi.

Menanggapi hal itu, aparat TNI Angkatan Darat (AD) bersama Polri melakukan pengejaran dan penyisiran di 25 kampung dan desa di Wamena.

Pada 4 April 2003, masyarakat Wamena yang saat itu tengah merayakan Hari Raya Paskah, dikejutkan dengan kehadiran gabungan personel TNI-Polri di kampung mereka.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menemukan adanya pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Melansir laman resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), peristiwa Wamena 2003 menewaskan empat warga sipil, lima orang menjadi korban penghilangan paksa, satu orang menjadi korban kekerasan seksual, dan 39 orang luka berat akibat penyiksaan.

Menurut Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Wamena, dalam peristiwa ini sebanyak 235 rumah dibakar oleh aparat.

Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan dan perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung mengakibatkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Isu disintegrasi yang terus membayangi Papua memperparah keadaan peristiwa Wamena 2003.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melaporkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua kepada Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin dalam kunjungannya ke Kantor HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Selasa (11/3/2025).

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendata korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua.

“Untuk pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat sudah kami data dan ada 163 orang korban pelanggaran HAM berat,” katanya di hadapan Wamen HAM.

Menurut Frits, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang masih belum didata karena pihaknya masih mengalami kesulitan.

Sebab, anggota Komnas HAM Papua sempat mendapatkan teror, bahkan disandera.

“Untuk data korban pelanggaran HAM berat Wamena memang kami belum punya data dan masih mengalami kesulitan untuk mengakses ke dalamnya,” ujar mantan Jurnalis Cenderawasih Pos itu.

Siapkan regulasi

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan, pihaknya kini menyiapkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres), sehingga mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

“Kami lagi menyiapkan regulasinya, sehingga kalau sudah selesai, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua,” ungkapnya kepada wartawan.

Mugiyanto mengucapkan terima kasih kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah memiliki data, terkait jumlah korban pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama.

“Tentunya dengan data yang dimiliki oleh Komnas HAM Papua ini akan sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” ucap dia.

Menurut Mugiyanto, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya dua kasus pelanggaran HAM berat, baik Wasior, Kabupaten Wondama dan pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah berusaha ditangani, tetapi belum selesai.

Oleh karena itu, Mugiyanto menyampaikan, pemerintahan saat ini melalui Kementerian HAM akan menyelesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang diarahkan kepada korban.

“Dengan pendekatan non-yudisial, pendekatan restoratif, terutama memulihkan korban dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

Kronologi pelanggaran HAM Wasior

Tragedi adalah salah satu peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 2001 di Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat.

Peristiwa Wasior termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terang penyelesaiannya.

Proses peradilan juga berjalan stagnan, sehingga keluarga korban dan korban Tragedi Wasior 2001 meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan moril kepada pemerintah.

Selain itu, mereka meminta agar anak-anak korban sebisa mungkin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI Polri.

Menurut catatan, penyebab awal terjadinya Tragedi Wasior adalah ketika perusahaan kayu PT VPP dianggap warga telah mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Adapun kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan pembayaran saat pengapalan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat.

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah kepunyaan bersama warga di bawah masyarakat hukum adat.

Karena merasa haknya diingkari, masyarakat menyampaikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan, setelah sebelumnya mereka memberikan toleransi beberapa waktu.

Aksi masyarakat ini kemudian dibalas oleh perusahaan dengan mendatangkan Brimob untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat.

Masyarakat pun mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian disikapi oleh kelompok TPN atau OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan cara kekerasan.

Ketika tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh perusahaan, kelompok TPNPB-OPM menyerang pihak perusahaan dan Brimob.

Diketahui, ada lima anggota Brimob dan seorang karyawan PT VPP yang tewas.

Tidak hanya itu, mereka membakar enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magazennya.

Ketika pihak aparat berusaha mencari pelaku di balik peristiwa mengenaskan itu, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa siksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa, hingga perampasan kemerdekaan di Wasior.

Kronologi pelanggaran HAM Wamena

Dilansir Kompas.com (12/1/2023), peristiwa Wamena 2003 merupakan salah satu dari tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum tuntas penyelesaiannya.

Dalam peristiwa ini, puluhan warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menjadi korban penyisiran oleh gabungan TNI dan Polri.

Penyebab Peristiwa Wamena 2003 adalah tewasnya dua anggota TNI dalam aksi pembobolan sekelompok orang terhadap gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena.

Peristiwa Wamena 2003 dipicu oleh pembobolan gudang senjata di markas Kodim I Wamena, Jayawijaya, oleh sekelompok massa.

Aksi pembobolan tersebut menewaskan dua anggota TNI, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sementara satu orang luka berat.

Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi.

Menanggapi hal itu, aparat TNI Angkatan Darat (AD) bersama Polri melakukan pengejaran dan penyisiran di 25 kampung dan desa di Wamena.

Pada 4 April 2003, masyarakat Wamena yang saat itu tengah merayakan Hari Raya Paskah, dikejutkan dengan kehadiran gabungan personel TNI-Polri di kampung mereka.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menemukan adanya pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Melansir laman resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), peristiwa Wamena 2003 menewaskan empat warga sipil, lima orang menjadi korban penghilangan paksa, satu orang menjadi korban kekerasan seksual, dan 39 orang luka berat akibat penyiksaan.

Menurut Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Wamena, dalam peristiwa ini sebanyak 235 rumah dibakar oleh aparat.

Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan dan perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung mengakibatkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Isu disintegrasi yang terus membayangi Papua memperparah keadaan peristiwa Wamena 2003.

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin mengatakan bahwa pembangunan Memorial Living Park di Kabupaten Pidie, Aceh, dapat menjadi kenangan dan edukasi masyarakat.

Mugiyono mengatakan bahwa Memorial Living Park ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Tempat ini dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan bertemu satu sama lain sesama masyarakat.

"Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman tersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut," ungkap Mugiyono saat ditemui awak media di Kebayoran Baru, Senin, 13 Januari 2025.

Sebagai lokasi di mana pelanggaran HAM terjadi pada 1998 silam, Mugiyono mengatakan tidak tinggal diam dan berlaku seenaknya sebagai pemerintah. Justru, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar.

Baca juga: Pasca Direvitalisasi Kementerian PU, Pasar Natar Jadi Pusat Ekonomi Baru Lampung Selatan

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Cara pemerintah menggandeng masyarakat adalah dengan melanjutkan menjalankan bangunan Memorial Living Park yang melibatkan masyarakat sekitar, seperti penyediaan UMKM. Pemerintah daerah pun juga akan melanjutkan menjaga situs bersejarah tersebut setelah dilakukan peresmian Februari 2025 mendatang.

Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

"Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi," jelas Mugiyono.

"Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan menjalankan untuk pemulihan tersebut," lanjutnya.

Pemulihan korban pun dilakukan dengan melakukan pembangunan rumah. Hal ini diharapkan selain menjadi tanggung jawab negara, juga dapat menjadi simbol persatuan untuk bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bertemu membahas peresmian Memorial Living Park, Pidie, Aceh, pada Senin, 13 Januari 2025.

Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu.

"Sudah siap, telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Siap diresmikan dan insyaallah kita resmikan kira-kira bulan Februari," jelas Mugiyanto kepada awak media saat ditemui di Gedung KemenPU.

"Kita akan meminta arahan kepada presiden (Prabowo) apakah berkenan untuk meresmikan atau ada arahan lain dari beliau," lanjutnya.

Wamen PU Diana mengatakan bahwa proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar. Pun, ini belum termasuk rumah-rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh pada saat tahun 1998 lalu.


(Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

"Memorial Living Park memang sudah diselesaikan 2024 lalu. Kami juga sudah diskusikan lingkupnya apa saja yang harus kita bangun," kata Diana.

Memorial Living Park di Aceh ini akan menghadirkan rumah ibadah, yakni masjid, dikarenakan mayoritas beragama muslim. Selain itu, ada tempat bermain anak-anak, dan juga lokasi untuk bercengkrama bersama.

Dilengkapi pula dengan lahan parkir, Mugiyono mengharapkan tempat ini dapat menjadi situs edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Tempat ini bisa dikatakan cocok untuk bertemu, bermain, dan bersilaturahmi.

Baca juga: Kementerian Hukum Fokus Transformasi Digital di 2025

"Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman rersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut," tutur Mugiyono.

Mugiyono juga menambahkan bahwa pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Ada 29 unit rumah dibangun

Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa ada 29 unit rumah yang dibangun di sekitar Memorial Living Park, Kabupaten Pidie, Aceh. "Ada rumah rumah yang kita bantu dari korban HAM tersebut. Rumah-rumah itu ada 29 jumlahnya, waktu itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan," jelas Diana kepada tim Medcom.id.

Diana menambahkan bahwa total anggaran satu rumah di sana adalah sekitar Rp60 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran ini menghabiskan sekitar Rp3,4 miliar, di luar anggaran Memorial Living Park.

Pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Ada sekitar 19 kementerian yang membantu untuk pemulihan korban terjadinya pelanggaran HAM di Aceh ini. Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

"Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi," jelas Mugiyono.

"Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan msnjalankan untuk pemulihan tersebut," lanjutnya.

Diana mengatakan bahwa keseluruhan rumah sudah tuntas. Namun, penyerahan kunci rumah untuk para korban belum dapat diketahui kejelasan waktunya. Sementara itu, Memorial Living Park ini akan diresmikan sekitar Februari 2025 atau sebelum Lebaran Idulfitri.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, sebanyak 29 unit rumah telah selesai dibangun sebagai upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh.

"Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)," kata Diana di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan bahwa puluhan rumah tersebut telah selesai dibangun pada 2024. Rumah-rumah tersebut dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat itu.

"Kalau anggarannya, itu satu rumah anggarannya Rp60 juta, dengan total 29 unit rumah. anggarannya secara keseluruhan sekitar Rp3,4 miliar," ujarnya.

Wamen PU Diana Kusumastuti menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Kantor Kementerian PU, yang berlangsung secara terbatas.

Keduanya membahas upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah pembangunan Memorial Living Park di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, yang dirancang sebagai simbol rekonsiliasi dan edukasi.

Diana mengatakan, pembangunan itu merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah untuk menangani pelanggaran HAM berat di daerah tersebut.

Ia menyebutkan bahwa upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh tidak hanya melibatkan Kementerian PU, tetapi ada 19 kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya itu. Namun, dia tidak merinci kementerian/lembaga tersebut.

"Salah satunya yang dikerjakan di Kementerian PU adalah Memorial Living Park, rumah bagi korban pelanggaran HAM, saluran irigasi, air dan jalan,” kata Wamen Diana.

Ia menjelaskan bahwa Memorial Living Park menggabungkan konsep monumen dan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat seluas 7.015 m2.

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari masjid berkapasitas 500 orang, area bermain anak-anak, Pinto Aceh, serta terdapat tangga dan sumur yang menjadi tengara peristiwa bersejarah yang dipertahankan.

Memorial Living Park dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh anggaran Rp13 miliar. Proyek ini dibangun 13 Oktober 2023-31 Mei 2024 dan diharapkan dapat diresmikan pada Februari 2025 ini.

Di tempat yang sama, Wamen HAM Mugiyanto Sipin mengatakan, pembangunan Memorial Living Park bertujuan untuk mengingatkan kepada semua pihak agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Memorial Living Park akan menjadi tempat edukasi masyarakat, ruang pertemuan masyarakat. Kita berekonsiliasi dengan masa lalu, taman ini akan menjadi titik temu untuk silaturahmi dan edukasi, inilah gunanya Memorial Living Park,” ucap Wamen Mugiyanto.

Ia juga mengapresiasi pembangunan untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Kementerian PU.

"Kami dari Kementerian HAM ingin menyampaikan bahwa upaya untuk menyelesaikan atau memulihkan korban pelanggaran HAM berat akan terus dilaksanakan,” ucapnya.

Pembangunan Memorial Living Park Pidie merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat dan salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Kawasan Rumoh Geudong tepatnya di Gampong Bili Kecamatan Glumpang Tiga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto Sipin melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti guna membahas kesiapan Memorial Living Park Rumah Geudong Pidie Aceh yang diagendakan diresmikan pada Februari 2025.

"(Peresmian) sebelum Idul Fitri (2025). Jadi kira-kira bulan Februari (2025) rencananya sudah kita resmikan. Karena pembangunannya sudah selesai bulan Mei tahun (2024) lalu. Jadi, sudah cukup lama. Jadi perlu segera diresmikan," kata Mugiyanto di Jakarta, Senin,

Ia menuturkan bahwa Memorial Living Park di Pidie Aceh adalah monumen untuk mengenang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh seperti peristiwa Rumah Geudong, Jambo Keupok dan simpang KKA (Simpang Kertas Kraft Aceh)

Mugiyanto menyampaikan bahwa monumen dibangun untuk mengingatkan agar peristiwa tersebut tidak kembali terjadi di masa mendatang.

"Jadi, untuk menatap ke depan. Monumen tersebut sudah siap (diresmikan), dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya," ujarnya.

Dia mengaku bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana peresmian tersebut.

"Kami akan minta arahan ke Bapak Presiden apakah beliau akan berkenan meresmikan atau ada arahan lain dari beliau terkait hal tersebut," ucapnya.

Dia berterima kasih kepada Kementerian PUPR sebelumnya yang telah membangun monumen tersebut. Baginya, hal itu menjadi salah satu pemulihan korban pelanggaran HAM.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia terus berupaya menyelesaikan atau memulihkan korban pelanggaran HAM berat.

"Dan dari yang dulu sudah dimulai oleh Presiden sebelumnya, Bapak Presiden Jokowi. Dan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk menjalankan urusan HAM akan melaksanakan, akan take the lead untuk pemulihan tersebut," kata Mugiyanto.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan bahwa Memorial Living Park sudah diselesaikan oleh Kementerian PUPR sebelumnya pada tahun 2024.

Diana menjelaskan bahwa di kawasan Memorial Living Park, sebuah masjid dengan kapasitas 500 orang telah dibangun, untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat setempat, mayoritas beragama Islam.

Selain masjid, kawasan tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas tempat bermain, area parkir, hingga jaringan irigasi.

"Di situ juga ada semacam tetengernya pintu Aceh dan ada tempat bermain. Serta ada tangga yang memang dulu di situ juga ada peristiwa bersejarah. Itu yang harus, mesti menjadi tetengera ada di sana yang kita pertahankan, itu sudah selesai (dibangun)," kata Diana.

Ia umenambahkan bahwa selain masjid, 29 unit Rumah Geudong juga telah selesai dibangun.

Ia mengatakan, yang penting bahwa pemerintah hadir untuk menangani kaum yang kena HAM, tidak diam saja, ada buktinya bahwa pemerintah sudah melakukannya dengan (membangun) rumah.

"Dan salah satunya yang kita kerjakan di Kementerian PUPR waktu itu, adalah Living Park ini dan juga rumah-rumah. Ada untuk irigasi, untuk air dan juga untuk jalan," kata Diana.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin mengajak masyarakat guna menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini bertujuan memastikan situasi negara tetap kondusif.

Mugiyanto mengungkapkan Indonesia ialah negara yang terdiri bangsa yang majemuk. Sehingga keberagaman tersebut menurut Mugiyanto sudah menjadi unsur yang memperkuat sikap toleransi antara umat beragama se-Indonesia.

"Kekuatan keragaman tersebut telah membentuk karakter bangsa Indonesia yang dikenal rukun dan ramah, the smiling country," kata Mugiyanto dalam kegiatan di Jakarta pada Jumat (6/12/2024) malam.

Mugiyanto menyadari banyak gelombang konflik antar suku ras dan agama yang sudah dihadapi Indonesia sampai saat ini. Tapi Mugiyanto optimistis dengan sikap toleransi yang kuat, maka beragam konflik itu bisa dihindari.

"Kami akan tetap berupaya agar konflik tersebut tidak terulang dengan cara membuat program yang bertujuan melindungi hak masyarakat dalam memeluk kepercayaan dan beribadah," ujar Mugiyanto.

Hal ini ditegaskan Mugiyanto sesuai dengan misi Astacita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mugiyanto menjamin semua program kerja Kementerian HAM bakal didasarkan pada dengan program Asta Cita.

"Melalui misi kedelapan dalam Asta Cita tersebut yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan agama dan budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar mantan aktivis 98 itu.