Pascabanjir sejumlah fasilitas di Lapas Tolitoli tidak mengalami kerusakan parah

Tolitoli (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengunjungi Lapas Kelas IIB Tolitoli sekaligus memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) akibat banjir yang menerjang daerah itu beberapa waktu lalu.

"Bantuan ini harapannya dapat membantu meringankan beban para korban yang mengalami kesulitan akibat bencana alam banjir di Kabupaten Tolitoli," kata Akbar di Kecamatan Baolan, Kamis.

Ia mengemukakan, pascabanjir sejumlah fasilitas di Lapas Tolitoli tidak mengalami kerusakan parah.

"Kami juga berdialog dengan warga binaan pemasyarakatan untuk mendengar langsung berbagai permasalahan serta kondisi kehidupan di dalam Lapas," ucapnya.

Ia menuturkan pihaknya mengunjungi bengkel kerja warga binaan pemasyarakatan di Lapas Tolitoli tersebut.

"Di bengkel itu kami secara langsung menyaksikan proses pembuatan kerajinan tangan dari tempurung kelapa karena memang ini merupakan bagian dari pembinaan keterampilan bagi WBP agar dapat memiliki bekal saat kembali ke masyarakat," sebutnya.

Sementara itu Kepala Lapas Tolitoli Muhammad Ishak mengapresiasi kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI dan rombongan. Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik dalam mendukung pemasyarakatan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai yang terdampak banjir," ujarnya.

Menurut dia, pentingnya membangun sinergitas dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja organisasi.

"Jadi program ini juga untuk mendukung 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta sejalan dengan Sapta Cita Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Ia menjelaskan, kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan serta kesejahteraan pegawai yang terdampak bencana.

Pewarta: Moh Salam/Rangga Musabar
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold karena merupakan amanat reformasi yang selama ini konsisten diperjuangkan dalam berbagai agenda dan kebijakan politik.

"Dalam UUD NRI 1945 sangat jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Apa yang diputuskan MK sesungguhnya menegaskan apa yang termaktub dalam UUD NRI 1945," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan sejak awal pihaknya memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

"Sudah seharusnya pemilihan presiden menjadi ruang adu ide dan gagasan putra-putri terbaik bangsa yang diajukan melalui partai politik dan tidak dihalangi oleh ambang batas," ujarnya.

Selain itu, Eddy mengatakan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam pilpres maka rakyat memiliki kesempatan untuk memilih yang terbaik diantara kandidat-kandidat terbaik.

"Rakyat sebagai pemilih akan lebih selektif dalam memilih kandidat berbasis pada ide, gagasan dan visi misi yang disampaikan. Keputusan MK ini memberikan kedaulatan yang lebih luas untuk rakyat sebagai pemilih dalam memutuskan yang terbaik," pungkas dia.

Sebelumnya, MK memutuskan penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025