REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pendidikan karakter yang digagas oleh tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurut Pigai, program tersebut memiliki potensi besar dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berdisiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter kuat.

“Kalau …uji coba pertama ini bagus ya kami meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)

untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Kalau bagus,” kata Pigai saat jumpa pers, Selasa (6/5/2025).

Ia menegaskan bahwa ide yang digagas Dedi Mulyadi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Sebaliknya, program ini sejalan dengan upaya presiden Prabowo dengan kebijakan populisnya untuk transformasi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Bahkan, ia menyebut bahwa kebijakan Dedi Mulyadi di Jawa Barat menjadi salah satu fondasi agar Indonesia bisa bersaing di kancah internasional pada 2035 mendatang.

“Salah satu yang dimulai oleh Jawa Barat itu salah satunya menuju ke sana, Menyertai kebijakan-kebijakan Populis Yang sedang dicanangkan Oleh presiden Dan sedang dilakukan oleh presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Sekali lagi, pihaknya mengapresiasi gebrakan Dedi Mulyadi. Sekali lagi, ia menilai jika kebijakan tersebut berdampak baik kenapa tidak dijadikan skala nasional.

“Kita harus apresiasi kepada gubernur Jawa Barat yang memulai Itu kan inisiatif. Kalau baik kenapa tidak diterapkan di seluruh Indonesia? saya kira itu,” katanya.

Disinggung bagaimana apabila ada siswa yang tidak kuat serta berdampak pada mentalnya, pihaknya mengaku tak bisa banyak berkomentar. Pasalnya, ia menilai itu adalah kasus kasuistik dan ia belum mempelajarinya.

“Ya itu kasuistik saya tidak bisa masuk karena saya belum tahu,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak bermasalah untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment. Pigai menganggapnya bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab.

Atas dasar itulah, Pigai tak menentang kebijakan Dedi. Sebab, kebijakan tersebut tidak menyalahi standar HAM.

“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” kata Pigai di Jakarta pada Senin (5/5/2025).

Pigai menjelaskancorporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin. Sedangkan apa yang dilakukan Pemprov Jabar menurutnya bukan bagian dari hal itu.

“Bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan. Tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” ujar Pigai.

Pigai merasa kebijakan Dedi tetap sesuai dengan koridor HAM. Program Dedi itu rencananya akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

"Sepanjang pendidikan yang menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM," ujar Pigai.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebutkan pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar. Dedi pun mengatakan program akan diperluas tidak hanya SMP tapi juga untuk tingkat SMA.

"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar," kata Dedi saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5/2025).

Dedi menyampaikan hingga saat ini program tersebut sudah memasuki hari ketiga di Purwakarta. Sejumlah orang tua disebutkan mulai tertarik untuk mendaftarkan anak-anak mereka dalam program serupa.

Dedi menyebutkan program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya menekan angka kenakalan remaja.