Pengadilan Federal Malaysia membatalkan vonis hukum gantung terhadap enam remaja yang sebelumnya dihukum karena menyetrika teman hingga tewas.

Malay Mail melaporkan putusan itu ditetapkan Pengadilan Federal pada 28 Februari lalu, dengan alasan bahwa keenam remaja tidak dapat dihukum karena membunuh dan bersekongkol dalam pembunuhan remaja bernama Zulfarhan Osman Zulkarnain lantaran tak ada cukup bukti.

Pengadilan Federal pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada mereka karena menilai para remaja itu lebih terbukti melakukan persekongkolan dalam kejahatan yang lebih ringan berdasarkan Pasal 304 (a) KUHP.

Keenam remaja ini sendiri merupakan siswa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dikutip dari Malay Mail. Mereka masing-masing bernama Muhammad Akmal Zuhairi Azmal (OKT1), Muhammad Azamuddin Mad Sofi (OKT2), Muhammad Najib Mohd Razi (OKT3), Muhammad Afif Najmudin Azahat (OKT4), Mohamad Shobirin Sabri (OKT5), dan Abdoul Hakeem Mohd Ali (OKT6).

Zulfarhan Osman Zulkarnain tewas pada 2017 usai dirundung dan disetrika hingga tewas oleh teman-teman satu sekolahnya.

Perundungan dan penyiksaan itu terjadi usai Zulfarhan dituduh mencuri laptop OKT1.

Zulfarhan kemudian disiksa di asrama mereka sebanyak tiga kali. Pertama, ia dikeroyok ramai-ramai pada 21 Mei dini hari. Kedua, ia dipukul lagi ramai-ramai pada 22 Mei dini hari.

Ketiga, pada 22 Mei pagi, tangan dan kakinya diikat dan OKT1 hingga OKT5 menempelkan setrika panas ke tubuhnya, termasuk alat vitalnya, atas instruksi OKT6.

Pada 2017, OKT1 hingga OKT5 pun didakwa membunuh Zulfarhan berdasarkan Pasal 302 dan Pasal 304 KUHP, sementara OKT6 didakwa bersekongkol dalam pembunuhan tersebut.

Pada 2 November 2021, Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan OKT1 hingga OKT5 bersalah berdasarkan Pasal 304 (a) KUHP, yang mengatur kejahatan yang lebih ringan. OKT6 sementara itu dinyatakan bersalah karena bersekongkol dengan kelima lainnya.

Pada 23 Juli 2024, panel tiga hakim kompak menyetujui bahwa OKT1 hingga OKT5 bersalah atas pembunuhan Zulfarhan berdasarkan Pasal 302 KUHP. OKT6 pada saat ini dinyatakan bersalah karena bersekongkol dengan mereka.

Dalam pengadilan banding itu, keenam terdakwa dijatuhi hukuman mati.

Putusan itu berbeda dengan putusan panel tiga hakim di pengadilan tertinggi Malaysia kali ini. Keenam remaja perundung itu hanya dijatuhi hukuman sesuai vonis Pengadilan Tinggi yang lebih ringan, yakni 18 tahun penjara.

Pendiri Imparsial Rachland Nashidik bicara diplomasi Filipina memulangkan narapidana kasus narkoba, Mary Jane, setelah bertahun-tahun menjalani vonis hukuman mati di Indonesia. Rachland menilai kasus yang menimpa Mary menunjukkan masih adanya ruang kesalahan di balik hukuman mati.

"Kasus ini ditutup oleh pengakuan dua negara bahwa Mary Jane adalah korban, bukan mafia narkoba. Ini, sekali lagi, bukti tak ada kejahatan yang sempurna, tapi demikian juga halnya hukum. Memang tak ada hukum yang sempurna. Kasus-kasus miscarriage of justice terjadi hampir setiap hari di mana saja," kata Rachland kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

Rachland pun meminta hukuman mati dihapus. Dia mewanti-wanti Indonesia menanggung kesalahan besar jika sebelumnya mengeksekusi mati Mary Jane.

"Justru karena itu, excessive atau capital punishment, yaitu hukuman mati, seharusnya dihapus. Tak ada satu pun upaya hukum yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah dihukum mati akibat miscarriage of justice. Dosa besar ditanggung Indonesia bila menghukum mati Mary Jane padahal belakangan ketahuan, dia sebenarnya cuma korban," kata Wasekjen Partai Demokrat itu.

Rachland lantas meminta Presiden Prabowo Subianto menjadikan kasus tersebut sebagai pengingat soal potensi celah implementasi hukum. Jika hukuman mati belum dihapus, kata Rachland, setidaknya tak diterapkan Prabowo selama masa kepemimpinannya.

"Presiden Prabowo bisa menggunakan diplomasi Filipina ini untuk sekali lagi mengingatkan Indonesia bahwa tak ada hukum yang sempurna dan karena itu hukuman mati seharusnya dihapus. Atau, setidaknya dalam masa kepemimpinan politiknya, tidak digunakan," ujar dia.

Narapidana kasus narkoba, Mary Jane Veloso, berterima kasih kepada Prabowo Subianto dan Menko Yusril Ihza Mahendra atas keputusan pemulangan dirinya ke Filipina. Atas pemulangannya itu, Mary Jane mengaku cinta Indonesia.

"Saya Mary Jane Veloso mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Yusril Ihza Mahendra, dan seluruh penegak hukum di Indonesia atas kebijakan pemindahan saya untuk saya melanjutkan pidana di negara asal saya Filipina," kata Mary Jane seperti dalam video yang diterima detikcom, Kamis (19/12).

Sebagai informasi, Mary Jane diserahkan kepada pejabat otoritas tahanan Filipina pada Selasa (17/12) malam. Dia didampingi oleh para pejabat dari Departemen Luar Negeri, Biro Investigasi Nasional, Biro Imigrasi dan Biro Pemasyarakatan Filipina.

Terpidana kasus narkotika dengan vonis hukuman mati, Mary Jane Veloso, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dia akan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina dab proses tersebut akan selesai dalam dua hari.

"Dalam sehari atau dua hari proses transfernya atau pemindahannya akan diselesaikan antara Pemerintah RI dengan Filipina," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan selepas agenda Refleksi Akbir Tahun 2024 di Poltekim di Kota Tangerang, Banten, Senin (16/12/2024).

Mary Jane selanjutnya bakal diserahkan ke Pemerintah Filipina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah proses itu, pihak Indonesia menyerahkan seluruh proses hukum ke Filipina.

"Dan kalau sudah diserahkan, naik ke pesawat sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah Filipina," kata dia.

Sebelumnya, Mary Jane telah dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta jelang pemulangannya ke Filipina. Mary Jane pun menjalani pemeriksaan kesehatan hingga administrasi.

"Hari ini, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta menyambut kedatangan salah satu narapidana yang cukup menyita perhatian publik, Mary Jane Fiesta Veloso. Proses pemindahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024," kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa Mary Jane tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada pukul 07.30 WIB tadi. Ia dipindahkan dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul Minggu (15/12). Mary Jane didampingi oleh 6 (enam) orang petugas Satopatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 4 (empat) orang petugas dari Kejaksaan Tinggi DIY serta Kejaksaan Negeri Sleman.

"Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur," ujarnya.

Saat tiba, Mary Jane menjalani serangkaian prosedur pemindahan. Dia kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan.

"Proses penerimaan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan. Selanjutnya, Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di Lapas," ungkapnya.

I Nyoman Gede Surya mengatakan bahwa proses pemindahan ini berjalan lancar. Dia memastikan proses pemindahannya sesuai SOP.

"Proses ini berjalan dengan lancar sesuai dengan standar operasional prosedur, mengutamakan keamanan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses pemindahan narapidana Mary Jane Fiesta Veloso dari Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berlangsung dengan sukses. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan di Lapas tujuan, berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)," tuturnya.