Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menyoroti usulan prosedur vasektomi untuk syarat penerima bantuan sosial (Bansos) di Jawa Barat. Pangeran menilai kebijakan itu bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

"Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan," kata Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Pangeran menilai meski vasektomi secara medis dapat mengendalikan angka kelahiran, tetapi hal tersebut haruslah pilihan pribadi yang tidak bisa dipaksakan. Ia menyebut usulan itu bertentangan dengan prinsip HAM.

"Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar," katanya.

Pangeran mengingatkan pada masa Orde Baru, program KB pernah dijalankan dengan tekanan administratif dan minim partisipasi publik. Pada akhirnya, katanya, kebijakan tersebut hanya menimbulkan trauma sosial jangka panjang.

"Saya khawatir hal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak individu. Menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat miskin mendapat bantuan dari Pemerintah juga terkesan diskriminatif," ucap Pangeran.

Politikus PAN ini juga mengkritisi program-program kedisiplinan berbasis militer yang mulai dijalankan di wilayah Jabar. Ia mengatakan langkah tersebut bertentangan dengan Konvensi Hak Anak dan prinsip pendidikan yang humanis.

"Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik secara utuh, bukan ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem," tutur Pangeran.

"Kebijakan militerisasi siswa sekolah melanggar hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya mengirimkan siswa ke barak militer itu juga melanggar HAM," sambungnya.

Pangeran mendorong kebijakan daerah yang menyangkut moral dan masa depan masyarakat dikaji ulang dengan melibatkan sejumlah tokoh hingga anggota legislatif. Pangeran meminta Pemda tak hanya menitikberatkan pada unsur populis semata.

"Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek eksperimen kebijakan," kata Pangeran.

"Semestinya Pemda membina karakter generasi muda melalui pendekatan pendidikan humanis, bukan dengan model yang cenderung represif dan mengarah pada militerisme. Anak-anak bukan objek eksperimen kebijakan yang tidak berbasis kajian," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan tindakan vasektomi sebagai syarat mendapat bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, vasektomi tidak bertentantangan dengan fatwa haram MUI. Ia menilai wacana tersebut adalah bagian dari menyukseskan program nasional dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

"Dan saya sendiri kan bisa dilihat tayangan-tayangan YouTube saya sejak dulu anggota DPR saya menemukan orang yang anaknya banyak saya bantu kemudian karena anaknya sudah banyak banget boleh deh kamu ikutin program vasektomi. Pinsip dasar orang yang keluarga anaknya sudah banyak menerima bantuan sosial tidak akan punya implikasi apapun bagi kehidupan," katanya Sabtu (3/5/2025).

Lantas bagaimana sebenarnya hukum melakukan vasektomi dalam Islam menurut MUI?

Hukum Vasektomi Menurut MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa haram mengenai tindakan vasektomi untuk pria.

Saat itu ulama mengeluarkan tiga kali fatwa pada 1977, 1983 dan 2009 yang semuanya menyatakan haram.

Tetapi di tahun 2012, MUI kembali mengeluarkan fatwa dengan adanya pengecualian bisa dilakukan vasektomi, di antaranya memiliki anak minimal dua, usia minimal 35 tahun, anak terkecil berusia minimal lima tahun, dan mendapatkan persetujuan pasangan (istri). Lalu, seseorang juga harus lolos pemeriksaan tim medis.

Melansir situs resmi MUI, Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa vasektomi haram jika dilakukan untuk tujuan pemandulan permanen.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.

“Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya,” ungkapnya dikutip Senin (5/5/2025).

Dia menyampaikan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan hukum vasektomi adalah haram, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi lima syarat ketat, sesuai hasil Ijtima Ulama tersebut.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menambahkan bahwa di dalam forum tersebut para fakih Islam mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan syariat Islam, perkembangan medis, serta kaidah-kaidah ushul fikih terkait metode kontrasepsi yang dikenal sebagai medis operasi pria (MOP).

"Vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah pada pemandulan, dan dalam pandangan syariat, hal itu dilarang. Namun, dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran sperma) maka hukum bisa menjadi berbeda dengan syarat-syarat tertentu," kata ulama yang akrab disapa Kiai AMA tersebut, Rabu (30/4/2025).

Kelima syarat itu yang pertama adalah vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam. Kedua, vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen.

“Ketiga, ada jaminan medis bahwa rekanalisasi bisa dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula. Keempat, tidak menimbulkan mudharat bagi pelakunya. Kelima, vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap,” ujar dia.

Kiai AMA menegaskan hukum keharaman vasektomi tetap berlaku hingga kini. Sebab, rekanalisasi tidak 100 persen menjamin kembali normalnya saluran sperma.

"Karena hingga hari ini rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula," tegasnya.

Hukum Vasektomi Menurut NU

Mengutip dari NU Online, Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj menjelaskan bahwa penggunaan obat-obatan atau tindakan yang bisa mencegah kehamilan tidak diperbolehkan hingga dijatuhi hukuman haram.

Kemudian menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya, Hasyiyah Al-Bajuri ‘ala Fathil Qarib, haram hukumnya memberhentikan kehamilan secara permanen.

Namun mencegah kehamilan hukumnya makruh, apabila ingin menjaga jarak kelahiran anak

وكذلك استعمال المرأة الشيء الذي يبطىء الحبل او يقطعه من اصله فيكره فى الاول و يحرم في الثاني

Artinya: Penggunaan sesuatu atau obat-obatan pada wanita yang bertujuan untuk memperlambat kehamilan atau memutuskannya secara permanen, maka dalam kasus yang pertama dimakruhkan dan haram hukumnya untuk kasus yang kedua (Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyah Al-Bajuri, [Beirut, Darul Fikr, t.t] halaman 95).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menilai, usul Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) harus dipertimbangkan dengan matang.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa ada aspek agama hingga hak asasi manusia (HAM) sebelum menetapkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos.

“Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya,” kata Gus Ipul kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).

“Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” imbuh dia.

Menurut Gus Ipul, kebijakan sosial semacam itu tidak bisa diberlakukan dengan cara memaksa, karena menyentuh ranah hak asasi dan sensitivitas budaya serta agama.

Ia berpandangan, vasektomi semestinya cukup hanya menjadi imbauan, bukan syarat yang memaksa.

“Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” kata Gus Ipu.

Gus Ipul menambahkan bahwa program bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan.

Setiap bantuan juga sudah memiliki kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” tegasnya.

Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu, yang menjadikannya semakin kompleks jika diterapkan dalam kebijakan publik seperti bansos.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.

Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.

Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.

"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," kata Dedi, Selasa (29/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Merespons usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa kewajiban vasektomi tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos) atau yang lainnya.

Sebab, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigito mengatakan bahwa vasektomi adalah bagian dari hak asasi. Oleh karenanya, jika diwajibkan atau dipaksakan oleh pemerintahan maka berpotensi melanggar hak privasi.

"Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi, sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial. Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi," katanya.

"Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB (Keluarga Berencana) saja itu kan pelanggaran HAM,” ujar Atnike lagi.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengusulkan syarat kepesertaan KB untuk masyarakat yang ingin menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat termasuk beasiswa dan bansos lainnya.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi menjanjikan insentif sebesar Rp 500.000 bagi pria atau kepala keluarga yang bersedia melakukan vasektomi.

Usulan tersebut dipertimbangan agar pemberian pemerintah, termasuk provinsi, jadi lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja. Bantuan pemerintah tersebut bisa mulai dari bantuan kesehatan, kelahiran, hinggan bantuan lainnya.

“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Bandung pada 28 April 2025.

Menurut Dedi, tanpa adanya kebijakan yang tegas, dana bantuan nantinya semakin terkonsentrasi pada segelintir keluarga saja dan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial.

Sementara itu, usulan vasektomi muncul karena banyaknya keluarga prasejahtera yang mengeluhkan biaya melahirkan melalui operasi sesar yang bisa mencapai Rp 25 juta.

Kemudian, meminta bantuan biaya melahirkan tersebut kepada pemerintah provinsi.

Dalam pandangan Dedi, uang untuk biaya operasi sesar tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah.

"Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” ujar Dedi Mulyadi.

Selain itu, Dedi menyebut, anjuran vasektomi itu juga untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi saat ditemui di Balai Kota Depok pada 29 April 2025.