Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, yang dipecat karena terseret kasus dugaan pelecehan seksual ke seorang tahanan perempuan, mengajukan banding.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, banding itu diajukan LC usai mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dalam sidang kode etik profesi Polri.

"Setelah hasil putusan yang menyatakan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak, ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," kata Jules, Jumat (25/4)

Pengajuan banding dari LC ini, kata Jules, akan jadi pertimbangan pihak penyidik dan Bid Propam Polda Jatim.

Jules menyebut Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto dan jajarannya tetap berkomitmen tegas menindak anggota yang melanggar.

"Yang jelas tindakan tegas akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan, dan ini sudah menjadi komitmen dari kami semua khususnya atensi dari bapak Kapolda Jatim untuk memberikan sanksi tegas terhadap setiap perbuatan hukum yg dilakukan anggota Polri khususnya anggota Polda Jatim," ujarnya.

Sebelumnya, Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual dan pencabulan ke seorang tahanan perempuan. Ia juga dipecat dari institusi Polri.

Dalam kasus ini, kata Jules, Aiptu LC diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan atau pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan sebanyak empat kali di ruang berjemur wanita Rutan Mapolres Pacitan, sepanjang Maret-April 2025.

LC ditetapkan sebagai tersangka dan terancam jeratan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ia juga dijatuhi sanksi pemecatan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf b, c Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

Lalu Pasal 8 huruf C angka (1), (2), (3) Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian

Selanjutnya Pasal 10 ayat 1 huruf b Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian. Serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

Anggota Polres Pacitan Aiptu LC ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerkosaan seorang tahanan perempuan. Ia juga sudah dipecat dari institusi Polri.

LC sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (21/4) lalu, setelah sebelumnya ia ditahan di tempat khusus oleh Bid Propam Polda Jatim.

"Sejak tanggal 21 April 2025 atau pada hari Senin kemarin [LC] telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pidana," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast, di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis (24/4).

Dalam kasus ini, kata Jules, Aiptu LC diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan atau pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di Mapolres Pacitan.

"Korban merupakan tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," ucapnya.

Lebih lanjut, Jules mengatakan LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul terhadap korban, di ruang berjemur wanita Rutan Mapolres Pacitan sebanyak empat kali sepanjang Maret-April 2025.

"Tersangka saudara LC melakukan perbuatan cabul sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," ujarnya.

Korban, kata Jules, melaporkan kejadian ini pada 12 April 2025. Sejak saat itu, Aiptu LC lantas diproses secara etik dan pidana.

Penyidik pun memeriksa 13 orang saksi, di antaranya empat orang tahanan, satu saksi korban dan sembilan orang saksi lainnya. Polisi kemudian menetapkan LC sebagai tersangka, per Senin (21/4).

"Dengan dugaan pelanggaran Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Setelah jadi tersangka, LC kemudian menjalani sidang etik pada Rabu (23/4). Ia pun diputuskan telah melakukan perbuatan tercela dan disanksi PDTH.

"Kini tersangka LC juga telah ditahan di rumah tahanan Polri yaitu Rutan Polda Jatim berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 103 oleh penyidik dari Direktorat Reskrimum Polda Jatim," pungkasnya.

Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal pemberatan pidana yang ada di UU Perlindungan Anak dan UU TPKS

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak agar aparat penegak hukum menerapkan pasal pemberatan pidana dalam memberikan sanksi terhadap oknum guru perempuan yang menjadi terduga pelaku kekerasan seksual terhadap siswanya di Grobogan, Jawa Tengah.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal pemberatan pidana yang ada di UU Perlindungan Anak dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Termasuk pemenuhan hak anak korban atas restitusi," kata Anggota KPAI Dian Sasmita saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dian Sasmita mengatakan dalam kasus ini ada relasi kuasa yang timpang antara guru dan korban yang mengakibatkan posisi anak kian rentan.

"Relasi kuasa yang timpang antara guru dan korban mengakibatkan posisi anak kian rentan. Ancaman, tekanan, manipulasi, dapat dilakukan para pelaku kekerasan agar tujuannya terpenuhi," katanya.

Pihaknya menegaskan kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru di Grobogan terhadap anak didiknya tidak dapat dinormalisasi, apapun alasannya, terlebih kekerasan tersebut telah dilakukan berulang-ulang.

"Pelaku seorang guru yang seharusnya menjadi pendidik, pembimbing, dan memberikan teladan, namun malah melakukan kekerasan," kata Dian Sasmita.

Sebelumnya, terungkap kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru perempuan terhadap siswanya di Grobogan, Jawa Tengah.

Guru agama berinisial ST (35) itu diduga melecehkan korban di rumah pelaku selama dua tahun sejak korban duduk di bangku SMP.

Korban tidak kuasa menolak keinginan pelaku karena pelaku mengancam akan memberikan nilai jelek kepada korban.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, pihaknya menemui berbagai macam tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

“Kajian ini mencatat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan UU TPKS, mulai dari adanya praktik perjanjian damai, kurangnya perspektif korban dari aparat penegak hukum, hingga minimnya upaya eksekusi restitusi,” kata Nurherwati dalam acara Peluncuran Kajian Implementasi UU TPKS, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menjelaskan, bahwa kajian tersebut tak hanya mengevaluasi penerapan UU TPKS sejak diberlakukan pada 9 Mei 2022, tetapi juga mengulas tantangan yang menghambat perlindungan dan pemulihan korban.

Pihaknya juga menyoroti rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan.

“Sebagai bagian dari rekomendasi untuk memperkuat implementasi UU TPKS, kami mendorong pengembangan role model di internal LPSK dengan menyusun peraturan dan SOP PPKS,” ujar dia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan seksual. Dia menegaskan kehadiran UU TPKS sangat penting dalam memastikan hak-hak korban kekerasan seksual terlindungi.

Nurherwati juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti terbatasnya layanan yang sesuai kebutuhan korban, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan keberlanjutan perlindungan serta pemulihan korban.

“Melalui kajian ini, kami berupaya mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi UU TPKS, mendapatkan gambaran mengenai kemajuan dan tantangannya,” ujar Nurherwati.

“Kajian ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong strategi penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban TPKS, sehingga mendukung Terlindung LPSK memperoleh pemenuhan hak dan bantuan dalam proses peradilan,” ujar Nurherwati.

Nurherwati juga merekomendasikan penyusunan pedoman bersama dengan Jampidum, Kepolisian, dan Pendamping terkait permohonan restitusi, serta dialog dengan BPJS, Kemendagri, dan DJSN mengenai hak layanan kesehatan bagi korban TPKS.

“Kajian ini juga diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki koordinasi lintas sektoral dan mendorong keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung pemulihan korban,” tegasnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar diskusi terkait hasil implementasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). LPSK mengatakan peningkatan permintaan perlindungan terkait kasus TPKS.

Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo mengatakan ada 1.063 permohonan perlindungan yang diajukan oleh masyarakat kepada LPSK terkait kasus kekerasan seksual sepanjang 2024. Dia mengungkap jumlah ini meningkat sejak lahirnya UU TPKS pada 2022.

"Pada tahun 2022, yaitu tahun pertama diberlakukannya Undang-Undang TPKS, terdapat 672 permohonan perlindungan dari korban kekerasan seksual. Jumlah ini kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024, yaitu mencapai total 1.063 permohonan," ujar Antonius Wibowo dalam acara diskusi yang digelar di auditorium gedung LPSK, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).

Dia mengatakan peningkatan terjadi secara signifikan terhadap penanganan hingga pemulihan korban. Menurut dia, peningkatan terjadi selama 3 tahun belakangan atau setelah kehadiran UU TPKS.

"Begitu pula dengan harapan masyarakat terhadap penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir juga semakin meningkat," kata Antonius.

Dia mengatakan diskusi implementasi UU TPKS kali ini digelar untuk membahas penguatan layanan bagi korban kekerasan seksual. Dia mengatakan LPSK berkomitmen memberi perlindungan bagi saksi dan korban.

"Kajian ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong strategi, penguatan, dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban TPKS sehingga mendukung pelindung LPSK memperoleh pemenuhan saksi dan korban dalam proses peradilan," tutur Antonius.

"Harapan dari kajian ini adalah dapat menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi para pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi saksi dan korban. Di samping itu, LPSK juga optimis dapat pula terus mengembangkan role model dalam implementasi UU TPKS di internal LPSK," imbuhnya.

Simak juga Video '5 Poin Rekomendasi Komnas HAM ke Jokowi terkait Kasus Ferdy Sambo':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, pihaknya menemui berbagai macam tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

“Kajian ini mencatat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan UU TPKS, mulai dari adanya praktik perjanjian damai, kurangnya perspektif korban dari aparat penegak hukum, hingga minimnya upaya eksekusi restitusi,” kata Nurherwati dalam acara Peluncuran Kajian Implementasi UU TPKS, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menjelaskan, bahwa kajian tersebut tak hanya mengevaluasi penerapan UU TPKS sejak diberlakukan pada 9 Mei 2022, tetapi juga mengulas tantangan yang menghambat perlindungan dan pemulihan korban.

Pihaknya juga menyoroti rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan.

“Sebagai bagian dari rekomendasi untuk memperkuat implementasi UU TPKS, kami mendorong pengembangan role model di internal LPSK dengan menyusun peraturan dan SOP PPKS,” ujar dia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan seksual. Dia menegaskan kehadiran UU TPKS sangat penting dalam memastikan hak-hak korban kekerasan seksual terlindungi.

Nurherwati juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti terbatasnya layanan yang sesuai kebutuhan korban, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan keberlanjutan perlindungan serta pemulihan korban.

“Melalui kajian ini, kami berupaya mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi UU TPKS, mendapatkan gambaran mengenai kemajuan dan tantangannya,” ujar Nurherwati.

“Kajian ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong strategi penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban TPKS, sehingga mendukung Terlindung LPSK memperoleh pemenuhan hak dan bantuan dalam proses peradilan,” ujar Nurherwati.

Nurherwati juga merekomendasikan penyusunan pedoman bersama dengan Jampidum, Kepolisian, dan Pendamping terkait permohonan restitusi, serta dialog dengan BPJS, Kemendagri, dan DJSN mengenai hak layanan kesehatan bagi korban TPKS.

“Kajian ini juga diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki koordinasi lintas sektoral dan mendorong keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung pemulihan korban,” tegasnya.

Aparat penegak hukum di daerah masih belum berani menggunakan UU TPKS dengan berbagai alasan. Misal karena belum ada peraturan teknis, belum tahu SOP-nya

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual berbasis gender.

"Penegakan hukum harus ditegakkan bersama-sama. Juga sensitivitas dan perspektif gender aparat penegak hukum harus ditingkatkan," kata Anggota Komnas Perempuan Bahrul Fuad dalam diskusi panel bertajuk "GBV Victim Support in Indonesia: Challenges and Opportunities" di Jakarta, Senin.

Hal ini karena Komnas Perempuan menemukan masih ada sejumlah aparat penegak hukum di daerah yang belum menggunakan UU TPKS dengan beragam alasan.

"Aparat penegak hukum di daerah masih belum berani menggunakan UU TPKS dengan berbagai alasan. Misal karena belum ada peraturan teknis, belum tahu SOP-nya," kata Bahrul Fuad.

Menurut dia, implementasi UU TPKS ini penting mengingat tingginya kasus kekerasan seksual berbasis gender yang berujung femisida di Indonesia.

Bahrul Fuad menambahkan aparat penegak hukum masih banyak yang menggunakan UU KUHP dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis gender.

"Untuk di kasus online, mereka menggunakan UU ITE, padahal korban rentan dikriminalisasi," kata dia.

Bahrul Fuad menambahkan UU TPKS telah mengatur semua aspek dalam kasus kekerasan seksual, termasuk hak-hak pemulihan korban dan hak restitusi bagi korban.

"Ini PR bagi media agar bisa memberikan peran lebih masif untuk mengedukasi masyarakat, khususnya aparat penegak hukum bahwa UU TPKS bisa diimplementasikan dan ditegakkan. Karena jika UU TPKS tidak diterapkan, yang dirugikan adalah korban," kata Bahlur Fuad.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024