JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi menilai, usulan untuk mengembalikan institusi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan sebuah kemunduran.

Menurut dia, usulan tersebut tidak sesuai dengan amanat reformasi tahun '98.

“Kami menolak keras adanya usulan agar institusi Polri dikembalikan ke TNI atau di bawah Kemendagri,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (13/12/2024).

Hendardi mengatakan, amanat reformasi tahun '98 menyatakan bahwa institusi Polri berada di bawah Presiden. Sehingga, Polri tidak seharusnya berada di bawah Kemendagri atau TNI.

“Amanat konstitusi sekaligus amanah dari reformasi itu harus kita jaga. Soal kedudukan Polri agar ditinjau ulang, itu saya tidak setuju," katanya.

Hendardi lantas menyinggung respons Mendagri Tito Karnavian yang langsung menyatakan penolakan terhadap usulan tersebut. Dia setuju dengan Tito bahwa institusi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan kehendak reformasi.

"Pak Tito sebagai Mendagri sendiri menolak, berkeberatan menyatakan itu. Jadi artinya memang posisi itu sudah benar dan harus dijaga," ujar Hendardi.

Hendardi menambahkan, usulan menempatkan Polri di bawah TNI ataupun Kemendagri berpotensi mengulang persoalan masa lalu yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Dia menambahkan, peran TNI dan Polri jelas berbeda sehingga institusi Bhayangkara tak bisa ditempatkan di bawah kewenangan militer.

"TNI pada konteks pertahanan dan pengamanan, sementara Polri konteksnya penegakan hukum," tegas Hendardi.

Adapun usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Hal ini disampaikan Deddy usai PDI-P kalah telak pada Pilkada Jawa Tengah 2024 dan Pilkada Jawa Timur 2024.

PDI-P menilai, ada keterlibatan oknum polisi yang mengakibatkan PDI-P kalah di "kandang banteng" tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya tak sepakat dengan wacana untuk menjadikan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menyebutkan, yang perlu dibenahi adalah kultur yang ada di internal Polri. Bukan posisi strukturnya.

“Bagi PKB setelah kami kaji, tetap pada struktur yang ada sekarang ini. Karena melihat argumentasi dan alasannya juga belum terlalu kuat, yang paling penting menurut saya yang diperbaiki, yang perlu direformasi adalah kultur, bukan struktur,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ia menganggap, tak ada gunanya pembenahan struktur jika budaya kerja di internal Polri tidak dibenahi.

Nantinya, mau di mana pun posisi Polri, persoalan yang ada sangat mungkin terulang kembali.

“Paling penting itu kembali kepada polisi yang profesional saja. Kalau diubah strukturnya, tapi kulturnya sama, ya sama saja. Enggak ada berubah apa-apa,” paparnya.

Terakhir, ia mengingatkan agar kepolisian tetap menjaga kinerjanya dengan tidak mencampuri persoalan yang bukan menjadi tugas pokoknya.

“Kulturnya, budayanya yang dibangun, tidak boleh main-main, tidak boleh juga ikut urusan-urusan yang bukan urusannya,” imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan 7 dari 8 fraksi di komisinya sepakat untuk menolak wacana menempatkan Polri di bawah Kemendagri.

Wacana itu santer disampaikan oleh PDI-P yang menuding ada keterlibatan masif aparat kepolisian untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024.

Bahkan, partai banteng juga menuding aparat kepolisian bergerak layaknya partai politik dengan sebutan parcok atau partai coklat.