Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyikapi positif rencana pemerintah memulangkan narapidana Bali Nine ke Australia. DPR menilai Presiden Prabowo Subianto memberi contoh penghargaan atas kesepakatan internasional kepada negara-negara lain.

"DPR mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Ini memberi contoh bagi negara lain bagaimana menghargai kesepakatan-kesepakatan internasional," kata Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, Minggu (24/11/2024) dilansir dari detikNews.

Willy mengatakan transfer of prisoner adalah mekanisme yang disediakan oleh United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). Ia menilai Indonesia akan menampilkan kewibawaannya dalam politik internasional setelah transfer of prisoner ini disetujui Prabowo.

"Ini adalah penghargaan terhadap kemanusiaan dan penghormatan terhadap mekanisme hukum internasional dan hukum lokal Australia," tutur Willy.

Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 11 ini mengungkapkan ada pesan kuat kemanusiaan dan penghargaan kepada mekanisme antarbangsa dari pemerintahan Prabowo dari peristiwa pemulangan narapidana Australia. "Pemulangan narapidana ini juga jadi pernyataan pemerintah pentingnya negara-negara di dunia untuk saling menghargai mekanisme internal negara," imbuh Willy.

Willy menyebut pemulangan narapidana asal Australia yang sudah ditetapkan hukuman seumur hidup ini oleh Pengadilan RI bukan berarti membebaskannya dari hukuman. Pemindahan tahanan atau disebut pemulangan oleh masyarakat umum adalah mekanisme pemindahan penanggung jawab peradilan dari negara yang menangkap dan mengadili ke negara asal para tahanan.

"Perlu diingat, transfer of prisoner ini bukan membebaskan narapidana. Ini adalah memercayakan sistem hukum negara asalnya Australia untuk menyelesaikan hukuman. Ini juga disebut dalam handbook of International transfer of Sentenced prisoner. Ini yang perlu menjadi pemahaman bersama," tegas Willy.

Politikus Partai NasDem itu p menekankan Indonesia memiliki kepercayaan diri yang makin meningkat dalam hubungan internasional dengan adanya pemulangan narapidana yang sudah disetujui pemerintah.

"Kepemimpinan RI dalam mekanisme-mekanisme internasional akan makin dipercaya dengan keputusan strategis yang diambil dalam pemulangan narapidana ini. Ini langkah pembuka yang cemerlang," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Australia menyebutkan Indonesia telah setuju untuk memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Indonesia juga berupaya memulangkan WNI yang kini ditahan di Australia.

Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada 2015. Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Bali Nine adalah warga negara Australia yang ditangkap pada 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Video: 'Prabowo Presiden' Menggema Sebelum DPR Gelar Paripurna Terakhir

Video: 'Prabowo Presiden' Menggema Sebelum DPR Gelar Paripurna Terakhir

Kita perlu mengedepankan prinsip yang mengakui bahwa anak yang direkrut atau tereksploitasi terorisme ini sebagai korban.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan perlindungan anak dari terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa anak-anak yang direkrut atau dieksploitasi oleh kelompok terorisme merupakan korban yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus karena mereka berisiko ditolak dan dikucilkan oleh masyarakat.

"Kita perlu mengedepankan prinsip yang mengakui bahwa anak yang direkrut atau tereksploitasi terorisme ini sebagai korban," kata Komjen Pol. Eddy dalam Dialog Tingkat Tinggi Melindungi Anak dari Terorisme di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Komjen Pol. Eddy menuturkan bahwa komitmen kerja sama sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) dalam melindungi anak yang terafiliasi kelompok teror sebagai prioritas utama dalam menghadapi tantangan serius tersebut.

Langkah itu pun telah sejalan dengan program kerja Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

Pemerintah Indonesia selama ini telah mengimplementasikan pendekatan komprehensif dalam menangani ekstremisme kekerasan yang menargetkan anak melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2020—2024.

Pendekatan komprehensif secara jelas tercantum dalam Fokus 1 Pilar 6 RAN PE. Meskipun Perpres akan segera berakhir, Pemerintah bertekad untuk memperpanjangnya sebagai bentuk keseriusan dalam menangani isu ekstremisme yang mengarah pada terorisme.

Ia mengatakan bahwa BNPT sejak 2021 menginisiasi Perpres RAN PE.

"Pada tahun ini perpres-nya sudah habis dan akan kami perpanjang,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim End Violence Against Children UNODC Alexandra Martins mengapresiasi inisiatif RAN PE yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan menekankan pentingnya kerja sama dalam upaya perlindungan anak.

"Kita harus mencari akar permasalahannya, melihat permasalahan ini dengan perspektif yang sama, dan bekerja sama dengan komunitas dan seluruh masyarakat," kata Alexandra.

Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, dia berharap perlindungan anak dari terorisme dapat diimplementasikan secara efektif serta memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024