Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan demokrasi dan hukum adalah dua pilar fundamental yang saling melengkapi dalam menjamin kebebasan dan keadilan masyarakat. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak dijadikan alat penindasan.

Di Indonesia, tantangan ini semakin nyata, mengingat kedinamisan politik dan hukum yang sering kali berada dalam tarik menarik kepentingan. Hal itu diungkapkan olehnya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum di Kampus Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

"Keseimbangan antara demokrasi dan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak menjadi alat penindasan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

"Negara harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan independen, serta bahwa kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dijamin. Hanya dengan keseimbangan ini, Indonesia dapat menjadi negara yang benar-benar demokratis dan berkeadilan," sambungnya.

Dia memaparkan demokrasi tanpa hukum dapat dengan cepat berubah menjadi anarki. Ketika kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyatakan diri tanpa batasan hukum, ruang publik bisa dipenuhi dengan suara yang saling bertentangan sehingga pada akhirnya berpotensi menciptakan konflik.

"Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Namun, tanpa penegakan hukum yang kuat, demokrasi dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan," ujar Bamsoet.

Dia menjelaskan, di sisi lain, hukum tanpa demokrasi bisa menjadi alat penindasan yang kejam. Negara dapat memberlakukan undang-undang yang mengekang kebebasan sipil dengan dalih menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum.

Dalam sistem semacam ini, hukum tidak lagi melindungi hak-hak individu, melainkan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan membungkam oposisi.

Berdasarkan laporan World Population Review 2023, beberapa negara dengan indeks demokrasi terendah, seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar, menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk menindas rakyat.

Di negara-negara ini, hukum tidak berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, melainkan untuk memperkuat kekuasaan rezim yang berkuasa.

"Untuk mencapai keseimbangan antara demokrasi dan hukum, Indonesia harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan independen. Artinya, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan, harus bebas dari campur tangan politik dan ekonomi. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga penegak hukum perlu diperkuat oleh lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan," tutup Bamsoet.

'Simak juga Video: Pantun Bamsoet di Sidang Akhir MPR: Pohon Beringin di Persimpangan Jalan'

(anl/ega)

Jakarta -

Anggota DPR RI sekaligus Dosen Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN) Bambang Soesatyo menyoroti obesitas regulasi yang menjadi persoalan serius dalam kompleksitas sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, obesitas regulasi terjadi karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih, desentralisasi pembentukan regulasi, dan kurangnya koordinasi antar instansi.

"Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dengan pendekatan penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi. Upaya terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Hal ini disampaikannya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (12/4).

Fenomena ini terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang (UU) di tingkat pusat hingga peraturan daerah (Perda) di tingkat lokal. Dampaknya tidak hanya menghambat efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Diketahui, total jumlah regulasi di Indonesia ada 42.161. Terdiri dari 131 undang-undang, 526 Peraturan Pemerintah, 839 Peraturan Presiden, 8.684 Peraturan Menteri, 15.982 Peraturan Daerah dan 4.711 Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Bamsoet menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, struktur regulasi di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari UUD hingga peraturan daerah.

Saat ini terdapat lebih dari 43.800 regulasi aktif di Indonesia terdiri dari peraturan pusat, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Dengan jumlah terbesar diantaranya peraturan menteri dan peraturan daerah.

Banyaknya instansi yang berwenang dalam merumuskan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, turut menyebabkan terjadinya ketidakteraturan dan konflik antar peraturan. Hal ini diperparah oleh perbedaan interpretasi dan kurangnya koordinasi antara produk hukum dari berbagai instansi, sehingga menciptakan duplikasi dan inkonsistensi.

"Obesitas regulasi akan memberikan dampak luas. Diantara, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, menghambat pelayanan publik serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan litigasi. Banyak investor enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakpastian regulasi yang kompleks," ungkapnya.

Ia juga menambahkan tumpang tindih peraturan membuat birokrasi tidak efisien, mempersulit implementasi kebijakan dan memperlambat respon pemerintah terhadap permasalahan di masyarakat.

Bamsoet menjelaskan untuk mengatasi obesitas regulasi perlu dilakukan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi. Konsep omnibus law merupakan salah satu terobosan hukum untuk mengintegrasikan berbagai peraturan sektoral menjadi satu undang-undang yang komprehensif, sederhana, dan terintegrasi.

Penerapan omnibus law dapat mengurangi jumlah regulasi yang bertumpang tindih dan menyederhanakan mekanisme perizinan serta tata kelola hukum secara keseluruhan.

"UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi obesitas regulasi, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Data realisasi investasi pasca UU Cipta Kerja menunjukkan tren positif, meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi. Namun, tantangan implementasi peraturan turunannya, baik berupa PP, Perpres dan Permen, masih perlu menjadi perhatian. Termasuk memastikan sinkronisasi dengan Perda," kata Bamsoet.

Dosen tetap Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini menguraikan, pemerintah perlu melakukan simplifikasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap peraturan yang ada dan pencabutan regulasi yang tidak perlu. Harus dilakukan inventarisasi dan evaluasi regulasi secara berkala untuk mencabut atau merevisi peraturan yang sudah tidak relevan, tumpang tindih, atau kontraproduktif.

"Peningkatan koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintah merupakan langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan penyusunan regulasi yang harmonis," pungkasnya.

Ia juga menegaskan perlu juga dibentuk lembaga tunggal (single centered body) yang mengurusi peraturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan langsung presiden untuk memastikan integrasi, konsistensi, serta efektivitas regulasi.

(prf/ega)

Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum menjadi salah satu program yang banyak diminati calon mahasiswa. Meski begitu, calon mahasiswa harus berhati-hati agar bisa memilih Prodi Ilmu Hukum yang sesuai kualifikasi.

"Masyarakat harus hati-hati dan jeli memilih Prodi Ilmu Hukum yang ditawarkan oleh universitas dan sekolah tinggi hukum," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur (Unbor), Megawati Barthos, melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.

Salah satu yang bisa menjadi rujukan, kata Megawati, adalah status akreditasinya. Akreditasi adalah proses penilaian dan pengakuan yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab melakukan akreditasi perguruan tinggi adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi perguruan tinggi mencakup berbagai aspek, seperti:

• Kurikulum
• Proses pembelajaran
• Tenaga pendidik
• Fasilitas belajar
• Proses penjaminan mutu
• Tata kelola institusi

Peringkat akreditasi perguruan tinggi dibagi menjadi tiga, yaitu Baik, Baik Sekali, dan Unggul. Akreditasi Unggul adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada perguruan tinggi yang memenuhi kriteria akreditasi.

Akreditasi memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa dan orang tua, di antaranya:

• Menjamin bahwa pendidikan yang dijalani akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman
• Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang mutu pendidikan, tingkat kompetensi tenaga pengajar, dan fasilitas yang tersedia

"Akreditasi yang diberikan BAN-PT adalah satu rujukan dan syarat mutlak yang harus diperhatikan dalam memilih perguruan tinggi yang berkualitas," kata Megawati.

Dia melanjutkan, untuk dapat diterima di lapangan pekerjaan, penyesuaian bahkan untuk promosi jabatan sebaiknya memilih prodi atau universitas yang terakreditasi Unggul.

Megawati mengatakan Unbor bisa menjadi pilihan. Alasannya, Prodi Ilmu Hukum Unbor sudah terakreditasi Unggul untuk semua jenjang, baik untuk S1, S2, dan S3. "Bahkan secara universitas pun sudah terakreditasi Unggul," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta: Universitas Borobudur membuka Program Studi (Prodi) Magister dan Doktor Ilmu Hukum. Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago mengatakan kedua program studi itu sudah berstatus terakreditasi Unggul.

"Animo masyarakat mendaftar tinggi karena prodi kami sudah terakreditasi Unggul pertama di lingkungan LLDikti3 (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III) Jakarta," kata Faisal melalui keterangan tertulis yang diterima Sabtu, 23 November 2024.

Kedua prodi ini memiliki pengajar antara lain Prof Zudan Arif Fakrulloh, Prof Surya Jaya, Prof Ade Saptomo, Prof Zainal Arifin, Prof Arif Hidayat, Prof Tundjung, Prof Suparji, Prof Abdullah, Prof Laksanto, Dr Bambang Soesatyo, Dr Ahmad Redi, Dr Evita, Dr Boy Nurdin, Dr KMS Herman, Dr Binsar Jon Vic, Dr Rony F Sompie, Dr Azis Budianto, Dr Richard, Dr Irfan, Dr Muchlas Rowi, Dr Tina Amelia, Dr Subianta Mandala, Dr Yongki, Dr Andreas, Dr Hidayati, dan Dr Luthfi.
"Semuanya pakar hukum dan mempunyai keahlian yang akan terus membantu mahasiswa menyelesaikan tesis serta disertasi agar bisa selesai dan lulus tepat waktu," kata Faisal.

Prodi Magister dan Doktor Ilmu Hukum juga menawarkan belajar di kampus world class university. Dan itu bagian dari akademik yang harus dilaksanakan.

"Setiap mahasiswa dalam kelulusannya harus dan wajib mem-publish minimal dua karya ilmiah international di jurnal bereputasi," kata Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Dr Azis Budianto.

Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur mendapatkan nilai akreditasi 367 dan Magister Ilmu Hukum 375 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kemudian, kedua prodi ini juga sudah mendapakan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 yang menandakan tata kelola sudah berjalan baik dan berkualitas.

Saat ini jumlah mahasiswa aktif sebanyak 125 untuk Magister Ilmu Hukum dan 426 untuk Doktor Ilmu Hukum.

Untuk calon mahasiswa baru, tes dan wawancara akan dilaksanakan gelombang 1 pada 8 Pebruari 2025 dan gelombang 2 pada 1 Maret 2025. Perkuliahan dilaksanakan pada 14 Maret 2025.

Tersedia beasiswa

Beragam mahasiswa ditawarkan. Semua profesi bisa mendapatkannya, seperti polisi, TNI, advokat, anggota DPR, anggota DPRD, bupati, gubernur, hakim, jaksa, notaris, ASN, karyawan swasta, hingga dosen.

Saat ini alumninya sudah berjumlah 287. Beberapa di antaranya adalah Ronny F Sompie, Tjoetjoe S Hernanto, Darmadi Durianto, Solihin, Lukman Maruf, Ahmad Sahroni, Teguh Samudera, Umar Aris, hingga Firman Fready.

"Ini bukti Prodi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur diminati," kata Faisal.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)