Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa meningkatnya ketegangan dan potensi konflik laut di dunia memberi peluang untuk menyempurnakan hukum laut internasional.

“Kita perlu lihat lagi bagaimana aturannya di laut, dan (isu tersebut menunjukkan adanya) campuran antara hukum perang dan hukum laut, dan ini tidak mudah,” ucap Havas usai memberikan sambutan dalam agenda peringatan kontribusi dan pemikiran Hasjim Djalal di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Selasa.

Menurut Wamenlu, kondisi ketegangan di laut yang berpotensi pecah menjadi konflik saat ini jauh lebih tinggi daripada 10 hingga 20 tahun yang lalu.

Selain ketegangan yang belum mereda di Laut China Selatan, ketegangan juga meningkat di laut Timur Tengah, Laut Baltik, hingga Laut Utara. Selain itu, terjadi pula mobilisasi kapal-kapal perang di Samudera Hindia, kata dia.

Mengingat kompleksnya isu hukum laut internasional terkait penanganan ketegangan dan konflik yang terjadi, Havas menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan kajian internal terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Apalagi, isu tersebut bukan hal yang pernah dibahas secara mendalam sebelumnya, kata dia, menambahkan.

“Diskusi pemulanya sudah dilakukan meski masih internal. Langkah selanjutnya, kami akan undang pakar-pakar dari universitas untuk berdiskusi terkait hal ini,” ucap Wamenlu RI.

Sebelumnya pada agenda yang sama, mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal menegaskan pentingnya Indonesia untuk terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional.

Terlebih, Indonesia merupakan salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang diperjuangkan oleh Hasjim Djalal sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat itu.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino via daring.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia konsisten dan berpegang teguh pada hukum internasional yang berlaku termasuk Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982, kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat menyinggung isu maritim di kawasan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2025 di Jakarta, Jumat.

“Untuk memastikan stabilitas maritim di kawasan, Indonesia juga akan terus mendorong dialog konstruktif dalam penyelesaian Kode Etik Laut China Selatan,” katanya.

Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia akan tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Menlu juga menegaskan bahwa Indonesia tetap mengutamakan penyelesaian berbagai ketegangan dan konflik secara damai dan mencari langkah dan titik temu agar kerja sama yang saling menguntungkan bisa terlaksana.

Selain itu, lanjut Sugiono, Indonesia juga akan terus memperkuat arsitektur kesehatan global yang lebih tanggap dalam rangka menjawab tantangan wabah penyakit dan pandemi di masa depan yang terus berkembang.

Dia mengatakan bahwa Indonesia bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta melakukan upaya untuk menciptakan kemandirian obat dan vaksin nasional.

Menteri Luar Negeri RI itu pun berpendapat bahwa isu kesehatan global seharusnya menjadi kepentingan bersama dalam hal kemanusiaan dan tidak dihalangi oleh persaingan geopolitik.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan bahwa negaranya mendukung Indonesia mengatasi konflik Laut China Selatan sesuai dengan hukum laut internasional yang diterapkan negara-negara di dunia yakni UNCLOS.

“Amerika Serikat terus mendukung dengan kuat bahwa semua diskusi, baik itu dengan Indonesia atau tetangga-tetangga Indonesia, harus didasarkan pada hukum internasional UNCLOS. Itulah komitmen kami kepada Indonesia,” kata Dubes Lakhdhir saat konferensi pers di Kedubes Amerika Serikat, Jakarta, Rabu.

Dubes Lakhdhir menekankan bahwa Presiden AS Joe Biden dan pejabat senior lainnya di Washington menyampaikan komitmen untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mendukung kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Kami mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta mendukung kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif-nya dan bahwa diskusi-diskusi ini harus berada dalam kerangka hukum internasional UNCLOS,” ucapnya.

Adapun melalui pernyataan bersama antara Presiden Biden dan Presiden Prabowo usai pertemuannya di Gedung Putih, Amerika Serikat pada 12 November, kedua pemimpin menegaskan bahwa menghormati hak-hak kedaulatan dan yurisdiksi negara pesisir atas zona ekonomi eksklusif mereka sesuai dengan hukum laut internasional, sebagaimana tercermin dalam UNCLOS.

Amerika Serikat dan Indonesia juga mengakui pentingnya pelaksanaan penuh dan efektif Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan 2002 dan menyatakan dukungan untuk upaya ASEAN dalam mengembangkan Kode Etik Perilaku yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan yang mematuhi hukum internasional, khususnya UNCLOS.

Lebih lanjut Presiden Subianto menyambut dukungan berkelanjutan dari AS untuk sentralitas ASEAN dan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik serta mengakui nilai mekanisme regional dan subregional di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia yang bekerja dengan ASEAN pada area-area kepentingan bersama.

Kedua pemimpin juga berkomitmen untuk bekerja sama dalam mempertahankan arsitektur regional yang terbuka, inklusif, berbasis aturan, dan berpusat pada ASEAN yang menjunjung tinggi hukum internasional.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024