SUKOHARJO, KOMPAS.com – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menanggapi kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat Zaenal Mustofa, salah satu pengacara yang tergabung dalam tim penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Zaenal Mustofa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo atas dugaan penggunaan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan transkrip nilai milik mahasiswa UMS.

Kepala Bagian Hukum, Layanan Persyarikatan, dan Umum Biro Rektorat UMS, Bambang Sukoco, menyatakan pihaknya telah dimintai keterangan oleh kepolisian.

"Kami terus melakukan kajian itu. Tapi belum melakukan langkah-langkah karena ini wilayah dari kepolisian. Sebagai institusi yang taat hukum ketika diminta keterangan kita kasihkan data-data yang kita miliki," ujar Bambang saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Dia menambahkan, NIM dan transkrip nilai yang diduga digunakan Zaenal milik mahasiswa UMS yang saat itu sudah tidak aktif.

"Kami sudah melakukan pengecekan didata kami data NIM itu data mahasiswa lain pada saat itu yang bersangkutan sudah tidak aktif," ungkap dia.

Zaenal Mustofa Tersangka Pemalsuan NIM

Zaenal Mustofa merupakan anggota tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) yang sebelumnya melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Belakangan, Zaenal ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen akademik. Ia diduga menggunakan NIM dan transkrip nilai milik Anton Wijanarko (AW), mahasiswa UMS, untuk mendaftar dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Surakarta (Unsa).

Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin, membenarkan bahwa Zaenal telah resmi menjadi tersangka sejak Jumat (18/4/2025).

"Iya betul, ZM sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Zaenudin.

Kasus Dilaporkan Sejak 2023

Kasus ini pertama kali dilaporkan ke polisi pada Oktober 2023 oleh sesama pengacara, Asri Purwanti.

Asri menuturkan, ia bersama AW sempat mengecek ke UMS untuk memastikan keaslian data akademik yang digunakan Zaenal.

"Saya mengecek apakah benar dia mahasiswa UMS. Saya juga mengecek bersama pemilik nilainya yang bernama Anton Wijanarko (AW) kami ke UMS. Secara resmi saya mendapatkan surat asli stempel dari akademik UMS," ujar Asri.

Zaenal Mustofa dikabarkan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Muhammad Taufiq yang menggugat keaslian ijazah Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Zaenal mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen untuk mengikuti kuliah di Universitas Surakarta (Unsa).

"Betul, Pak Zaenal Mustofa mengundurkan diri," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (25/4).

Taufiq menegaskan perkara yang menjerat Zaenal adalah sengketa pribadi antara Zaenal dengan salah satu pengacara di Sukoharjo, Asri Purwanti.

"Tapi 100 persen itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini (gugatan ijazah Jokowi)," kata Taufiq.

Taufiq menegaskan pihaknya tidak berniat memberhentikan Zaenal dari tim kuasa hukumnya. Namun, Zaenal mengambil keputusan tersebut secara sepihak tanpa memberitahu klien maupun rekan-rekannya.

"Sebenarnya Zaenal Mustofa pun masih saya dudukkan sebagai pengacara," kata Taufiq.

"Tapi tanpa sepengetahuan kami, Zaenal Mustofa kemudian jumpa pers dan menyatakan mengundurkan diri. Saya kaget juga," kata dia.

Taufiq menambahkan, ia telah mengadakan seleksi tim kuasa hukum sebelum menggugat ijazah Jokowi di PN Surakarta. Nama Zaenal awalnya tidak lolos seleksi.

"Ada dua yang saya tolak. Tapi Zaenal Mustofa dalam proses banding di lingkungan advokat penerima kuasa itu diterima, satu lagi tidak diterima," kata dia.

Terkait penetapan tersangka, Muhammad Taufiq juga menduga ada upaya sabotase. Ia menduga penetapan Zaenal sebagai tersangka sebagai upaya untuk melemahkan upaya gugatannya terkait ijazah Jokowi di PN Surakarta.

Ia mempertanyakan alasan Polres Sukoharjo baru menetapkan Zaenal sebagai tersangka setelah lebih dari satu tahun. Zaenal ditetapkan tersangka berdasarkan laporan salah satu advokat di Sukoharjo, Asri Purwanti pada 16 Oktober 2023.

"Ya sepertinya ini sabotase," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/4).

"Jadi ini semacam mendelegitimasi persidangan saya. Mau mengubah, memframing dari isu menggugat ijazah (Jokowi) jadi kasus Zaenal Mustofa," kata Taufiq.

Hal itu disampaikan setelah KapolresSukoharjoAKBPAnggaitoHadiPrabowo mengatakanZaenal ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh AsriPurwanti atas dugaan pemalsuan dokumen akademik.

Zaenal menggunakan transkrip nilai Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan nomor induk mahasiswa (NIM) C100010099 untuk transfer kuliah ke Fakultas Hukum UNSA.

"Setelah ditelusuri, pelapor (Asri) mendapatkan bahwa NIM dengan nomor C100010099 bukan milik Zaenal Mustofa melainkan Anton Widjanarko," kata Anggaito.

"Dari hasil gelar perkara, didapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan ahli yang menguatkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP," ucapnya.

Seorang pengacara berinisial ZM (55), warga Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ditetapkan tersangka oleh Polres Sukoharjo. ZM diduga memalsukan dokumen saat menempuh pendidikan S1.

ZM diduga menggunakan nomor induk mahasiswa (NIM) orang lain agar bisa menjadi mahasiswa transfer saat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Surakarta (Unsa). ZM lalu dinyatakan lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Kasatreskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin, mengatakan ZM ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (21/4).

"ZM sudah kami tetapkan tersangka. Kemarin sudah kami proses. Segera mungkin kita untuk bisa kirim berkas perkara ke JPU untuk tahap 1," kata Zaenudin kepada awak media di Mapolres Sukoharjo, Selasa (22/4/2025).

Pelapor kasus itu juga seorang pengacara asal Sukoharjo bernama Asri Purwanti. Asri sudah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atau SP2HP dari Polres Sukoharjo terkait kasus tersebut.

Asri sudah membuat laporan ke Polres Sukoharjo pada Oktober 2023 lalu. Namun penyelidikan kasus ini sempat terhenti karena terlapor maju sebagai calon legislatif. Selain itu, penyidik sangat berhati-hati dalam menangani laporan tersebut.

"Laporan sempat tersendat karena yang bersangkutan nyaleg, jadi kami menunggu sampai Prabowo dilantik. Kami laporan sudah lama, begitu telitinya penyidik menangani kasus ini sampai ahli pidananya ada tiga dari Semarang, Solo, dan Surabaya, untuk memperkuat laporan kami benar, dan segera disidangkan di pengadilan," kata Asri di Mapolres Sukoharjo, hari ini.

Dia mengatakan, NIM yang diduga digunakan ZM adalah NIM milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berinisial AW. Kepastian itu ia dapat setelah melakukan pengecekan ke kampus UMS.

"Laporan terkait dugaan dokumen palsu yang dipakai oknum pengacara yang bernama ZM. Dalam kasus ini, diduga ZM sudah menggunakan NIM orang lain, lalu dipakai kuliah di Unsa, akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum, sebagai mahasiswa transfer. Saya cek ijazahnya dua bulan sudah lulus. NIM itu milik anak UMS," jelasnya.

Dalam laporannya, Asri menilai ZM melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Sebab, terlapor diduga menggunakan NIM orang lain tanpa izin.

"Kami ketahui tahun 2019, yang mana kami mengecek ke Dikti Semarang dan mendapat jawaban, yang mana yang bersangkutan pindahan dari UMS, lalu kuliah di Unsa. Saya cek ke UMS tahun 2020, apa benar oknum ini pernah kuliah di sana, ternyata itu NIM orang lain bernama AW, yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah disebut, dan NIM-nya dipakai tanpa izin," jelasnya.

Asri berharap, terlapor segera diperiksa oleh pihak kepolisian, karena statusnya sudah menjadi tersangka.

"Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, karena (ancaman hukuman) pasalnya di atas 5 tahun, segera ditahan agar tidak ada korban yang lain. Karena oknum ini menggunakan gelar SH menjadi pengacara," pungkasnya.

Tak Cuma STNK, 'Sunda Archipelago' Palsukan Sertifikat Tanah-Buku Nikah

Tak Cuma STNK, 'Sunda Archipelago' Palsukan Sertifikat Tanah-Buku Nikah

Surabaya (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Satria Unggul Wicaksana SH.,MH., mengemukakan keputusan Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebagai langkah penting untuk membuka ruang politik yang lebih inklusif bagi calon pemimpin bangsa.

Satria di Surabaya, Jumat, mengatakan dihapusnya presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan angin segar bagi demokrasi Indonesia.

"Ambang batas 20 persen sebelumnya mengeksklusi ruang politik bagi kandidat potensial. Akibatnya, calon presiden sering kali muncul atas kehendak partai politik, bukan murni atas keinginan masyarakat," kata Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya tersebut.

Dengan penghapusan aturan ini, Satria berharap ruang bagi calon presiden akan semakin luas. Keputusan MK ini juga menunjukkan bahwa lembaga tersebut semakin berpihak pada kepentingan publik dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan ke depan, salah satunya adalah potensi meningkatnya polarisasi politik mengingat setiap partai kini memiliki peluang mencalonkan presiden.

"Demokrasi kita masih dalam tahap pendewasaan. Berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang memiliki dua partai utama, sistem multipartai kita memberikan peluang besar untuk mencalonkan presiden. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri," ujarnya.

Satria menekankan pentingnya memastikan bahwa proses pencalonan presiden benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat, baik melalui konvensi partai politik maupun mekanisme lain yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Harapannya, keputusan MK ini bisa diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pemilu yang lebih mendukung inklusivitas sehingga pemilu mendatang tidak hanya didominasi oleh elit politik tertentu, tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan keputusan MK ini menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia, meski masih membutuhkan pengawasan dan penerapan yang konsisten di masa mendatang.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1).

Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD RI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Agus Andrianto secara resmi masuk di dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Berikut akan dipaparkan profil Agus Andrianto secara singkat.

Mengacu dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029. Terdapat total 48 menteri yang telah dilantik untuk menjalankan tugas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu sosok yang turut dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Agus Andrianto. Sosoknya ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Sebelum terjun di dunia politik, ternyata Agus Andrianto telah terlebih dahulu mengemban jabatan tinggi di dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Lantas seperti apa profil Agus Andrianto? Berikut akan dipaparkan sekilas informasinya.

Profil Agus Andrianto

Dilansir detikNews, Agus Andrianto tercatat lahir di Blora pada 16 Februari 1967 silam. Sebelum terjun di dunia politik, Agus Andrianto telah mengawali karier sebagai anggota Polri. Pada tahun era tahun 90-an silam Agus Andrianto dipercaya untuk mengisi posisi sebagai Kapolsek di sejumlah wilayah. Sebut saja Kapolsek Sumbul, Parapat, hingga Percut Sei Tuan yang terletak di Sumatera Utara.

Kemudian karier Agus Andrianto semakin berkembang saat dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolres Tangerang pada tahun 2007. Puncak karier Agus Andrianto di Polri adalah saat dirinya ditunjuk sebagai Wakapolri pada tahun 2023 kemarin.

Seperti diungkap dalam laman resmi Tribratanews yang dikelola oleh Divisi Humas Polri, pada bulan Juni 2023 kemarin Komjen Agus Andrianto secara resmi ditunjuk sebagai Wakapolri untuk menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono. Momentum tersebut dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kapolri.

Melalui laman tersebut dapat diketahui juga bahwa Komjen Agus Andrianto sempat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim. Tidak hanya itu saja, terdapat beberapa informasi yang disajikan mengenai Agus Andrianto.

Dikatakan bahwa Agus Andrianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1989 silam. Selain sejumlah perjalanan karier yang telah dipaparkan sebelumnya, Agus Andrianto juga pernah menjabat dalam sejumlah posisi penting di Polri. Berikut beberapa di antaranya:

• Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri (bulan Desember 2019 sampai Februari 2021)
• Kapolda Sumatera Utara (bulan Agustus 2018 sampai Desember 2019)
• Wakapolda Sumatera Utara (bulan Januari 2017 sampai Agustus 2018)

Meskipun memiliki karier yang cemerlang di kepolisian, Agus Andrianto tetap mementingkan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dirinya yang berhasil meraih gelar magister di bidang hukum. Menurut buku 'Agussani Meraih Prestasi dengan Keteladanan' oleh Muhammad Arifin, dkk., dijelaskan bahwa Komjen Pol Agus Andrianto, SH, MH merupakan lulusan Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU pada tahun 2018 silam.

Gelar Kehormatan untuk Agus Andrianto

Tidak hanya mencapai karier yang cemerlang di kepolisian dan berhasil dilantik sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto ternyata juga pernah mendapatkan gelar kehormatan. Momentum ini terjadi baru-baru ini pada bulan Februari 2024 kemarin.

Dikutip dari laman resmi DPRD Kota Tanjung Pinang, Komjen Pol Drs Agus Andrianto, SH, MH, secara resmi diberi gelar kehormatan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau. Gelar tersebut adalah Datok Seri Sakti Bhayangkara Utama yang merupakan sebuah gelar adat.

Gelar tersebut diambil dari bahasa Melayu yang tersusun atas bahasa Melayu Riau Lingga dan Melayu Tinggi. Adapun makna dari gelar kehormatan Datok Seri Sakti Bhayangkara Utama adalah menggambarkan kebesaran, kemegahan, keagungan, keutamaan, kemuliaan, hingga kekuatan.

Demikian tadi rangkuman profil Agus Andrianto yang secara resmi mengemban tugas sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Semoga informasi ini bermanfaat.

Video: Jadi Menteri Prabowo, Agus Andrianto Mundur dari Wakapolri

Video: Jadi Menteri Prabowo, Agus Andrianto Mundur dari Wakapolri