Megawati Bicara soal Polemik Ijazah, Pengacara Jokowi Bilang Begini
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menyinggung terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi, untuk menunjukkannya ke publik. Kuasa hukum pun merespons hal itu. [297] url asal
#jokowi #ijazah-jokowi #megawati #ijazah-palsu #sekitar-hak #tpua #ugm #bareskrim-polri #jakarta-pusat #brin #pengantar-pemahaman #konsepsi-dasar #badan-riset #kekayaan-intelektual-haki #rivai-kusumanegara #megaw
Jakarta - Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan ijazah publik. Rivai mengatakan polemik ijazah telah dipolisitir.
"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).
Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.
"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.
Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.
"Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya," tuturnya.
Megawati Singgung Ijazah Jokowi
Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).
Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.
"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.
(amw/dhn)
Profil Anis Hidayah, Lulusan Unej dan UGM yang Menjadi Ketua Komnas HAM 2025-2027
Anis Hidayah resmi menjadi Ketua Komnas HAM. Dia menggantikan Atnike Nova Sigiro, yang kini menjadi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM. Ini profil Anis Hidayah.... | Halaman Lengkap [367] url asal
#anis-hidayah #komnas-ham #unej #ugm #profil
(SINDOnews Ekbis) 15/05/25 05:56
v/139639/
JAKARTA - Anis Hidayah resmi menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia menggantikan Atnike Nova Sigiro , yang kini menjadi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM.Pergantian posisi ini setelah digelarnya sidang paripurna terkait pemilihan pimpinan dan subkomisi untuk paruh kedua periode 2022-2027.
"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka pemilihan Pimpinan dan Subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2.5 tahun paruh kedua periode 2022-2027," kata Sekretaris Jenderal Komnas HAM Henry Silka Innah dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).
Hasil Sidang Paripurna tersebut pun tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.
Berikut susunan pimpinan dan subkomisi paruh kedua Komnas HAM Periode 2022-2027:
1. Ketua: Anis Hidayah
2. Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina
3. Wakil Ketua Internal: Prabianto Mukti Wibowo
4. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro
a. Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai
b. Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing
5. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Pramono Ubaid Tanthowi
a. Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian
b. Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi
c. Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo.
Profil Anis Hidayah
Anis Hidayah lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada 7 November 1976. Perempuan yang dikenal aktif mengadvokasi buruh migran ini merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Angkatan 1995. Pendidikan terakhirnya adalah S2 Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM).Sebelum menjadi anggota Komnas HAM pada Oktober 2022 sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis dikenal sebagai seorang aktivis. Beberapa organisasi pernah menjadi tempatnya berkiprah, antara lain sebagai anggota Solidaritas Perempuan Jatim pada 1998-1999. Selanjutnya, dia menjadi Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jember, Jatim (1999), Koordinator Program Migrant Care (2004), Direktur Migrant Care (2005-2016), dan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care (2017-November 2022).
Dikutip dari laman resmi Komnas HAM, Anis juga pernah mendapat beberapa tanda jasa atau penghargaan, antara lain Alison des Forgers for Extraordinary Activism Award, Human Rights Defender by Human Rights Award, New York (2011); 100 Women BBC, London, UK (2013); Sarinah Award, Megawati Institute (2014); Yap Thian Hien Award (2014); dan Perempuan Perubahan 2019-2020, UN Women (2020).
Demikian profil Anis Hidayah, aktivis yang kini menjadi ketua Komnas HAM. Semoga menambah pengetahuan Anda.
Alasan Jokowi Tawarkan Bantuan Hukum ke Kasmudjo: Beliau Sudah Sepuh
Jokowi menawarkan bantuan hukum kepada eks dosennya sewaktu di UGM, Ir Kasmudjo. Jokowi menjelaskan bantuan itu karena Kasmudjo yang usianya sudah tua. [575] url asal
#berita-jateng #solo #jokowi #kasmudjo #ijazah-jokowi-digugat #ijazah-jokowi-palsu #ugm #pdt-g-2025-pn-smn #laweyan #detiknews #komardin #instagram #jokowi #pn-sleman #insinyur-kasmudjo #joko-widodo #univ
Solo - Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sempat menawarkan bantuan hukum kepada dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Tawaran itu diberikan oleh Jokowi karena mengingat usia Kasmudjo yang tak lagi muda.
Diketahui, gugatan terhadap Kasmudjo teregister di PN Sleman dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn tertanggal 5 Mei 2025 dengan pihak penggugat, yakni Ir. Komardin.
Gugatan itu dilayangkan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Ir. Kasmudjo.
"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh," katanya ditemui di rumah makan di Laweyan, Rabu (14/5/2025).
Karena melihat kondisi Kasmudjo yang tidak lagi muda dan sudah berumur 75 tahun, Jokowi menawarkan bantuan hukum. Namun saat datang ke sana, Jokowi menyabut bahwa Kasmudjo sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan.
"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa Bantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ungkap Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa Kasmudjo tidak merespons atas gugatan ijazah tersebut. Jokowi menyebut persoalan ijazah palsu merupakan kasus ringan namun harus segera diselesaikan.
"Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya Hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau nggak berkepanjangan terus," terangnya.
Selain menawarkan bantuan hukum, Jokowi juga sempat bernostalgia dengan Kasmudjo.
"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu per satu," terangnya.
"Ini kayu apa, Kayu jati. ini kayu apa, Kayu mahoni. baunya seperti apa, Beliau, Pak, Kasmudjo itu jagonya," pungkasnya.
Sebelumnya dilansir detikNews, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi mengatakan datang untuk bersilaturahmi.
"Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo," kata Jokowi dalam unggahan di Instagram @jokowi, Selasa (13/5).
Dalam video yang diunggah, Jokowi tampak bertemu dengan Kasmudjo, yang menyambut bersama istrinya. Jokowi terlihat sempat mencium tangan Kasmudjo.
(apu/ahr)
Jokowi Tawarkan Bantuan Hukum ke Kasmudjo Eks Dosen Pembimbing Akademik di UGM
Jokowi menawarkan bantuan hukum ke dosen pembimbing akademik semasa dia kuliah di UGM, Ir Kasmudjo. Ia menawarkan itu ketika bertemu dengan Kasmudjo. [255] url asal
#jokowi #ugm #ijazah-palsu #kasmudjo #fakultas-kehutanan-ugm #detikjateng #universitas-gadjah-mada #ir-kasmudjo #kota-solo #jokowi #universitas #kuliah #fakultas #usianya #jokowi-tawarkan #tim #akademik #joko-widodo
Jakarta - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menawarkan bantuan hukum ke dosen pembimbing akademik semasa dia kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Ia menawarkan itu ketika bertemu dengan Kasmudjo.
"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi, dilansir detikJateng, Rabu (14/5/2025).
Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo lantaran usianya yang tidak lagi muda. Namun, Kasmudjo, kata Jokowi, sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.
"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM, digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.
"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu, ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," ucap dia.
Jokowi menyebutkan tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. "Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," imbuh dia.
Baca berita lengkapnya di sini.
Simak Video 'Obrolan Ringan Jokowi dengan Dosen Pembimbingnya di UGM':
Saksikan Live DetikSore:
(maa/idh)
Jokowi Ungkap Tawarkan Bantuan Hukum ke Kasmudjo Eks Dosen Pembimbing di UGM
Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan bertemu dengan dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di UGM, Ir Kasmudjo. [505] url asal
#berita-jateng #solo #presiden-ke-7-joko-widodo #jokowi #ijazah-palsu #kasmudjo #universitas-gadjah-mada #kota-solo #jokowi #instagram #laweyan #fakultas-kehutanan-ugm #detiknews #ir-kasmudjo #joko-widodo #jokow
Solo - Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan bertemu dengan dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Jokowi menyebut kedatangannya untuk menawarkan bantuan hukum kepada Kasmudjo yang digugat terkait ijazah palsu.
"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi ditemui di salah satu rumah makan di Laweyan, Rabu (14/5/2025).
Mengingat usai dosennya itu tidak lagi muda, Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo. Namun, kata Jokowi, Kasmudjo sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.
"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi, Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.
"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu," terangnya.
"Ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," lanjutnya.
Jokowi menyebut tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. Menurut Jokowi, persoalan ijazah palsu merupakan hal yang ringan namun harus segera diselesaikan
"Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," pungkasnya.
Sebelumnya, dilansir detikNews, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi mengatakan datang untuk bersilaturahmi.
"Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo," kata Jokowi dalam unggahan di Instagram @jokowi, Selasa (13/5/2025).
Dalam video yang diunggah, Jokowi tampak bertemu dengan Kasmudjo, yang menyambut bersama istrinya. Jokowi terlihat sempat mencium tangan Kasmudjo.
(aku/ahr)
Penegakan Hukum Pidana dalam Skandal Seksual Guru Besar UGM
Sanksi administratif tidak cukup untuk memberikan keadilan. Kasus ini layak diproses secara hukum pidana. [913] url asal
#edy-meiyanto #kekerasan-seksual-di-kampus #indonesia #ugm #sleman #peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai-negeri-sipil #tindak-pidana-kekerasan-seksual #penanganan-kekerasan-seksua
Jakarta - Kasus ini terungkap ke publik setelah Majalah Tempo edisi 31 Maret–6 April 2025 merilis laporan investigasi berjudul Gelagat Cabul Profesor Pembimbing. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Edy Meiyanto diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap setidaknya 15 mahasiswi dari jenjang S-1 hingga S-3. Perbuatan cabul tersebut terjadi sejak 2022 di berbagai tempat, seperti rumah pelaku di Minomartani, Sleman, kampus, hingga tempat penelitian.
Modus yang digunakan pelaku terbilang manipulatif: mengajak korban melakukan bimbingan di luar kampus, melakukan kontak fisik secara tidak pantas dengan dalih pemeriksaan tensi darah, hingga permintaan untuk mengirimkan foto pribadi dan menghubungi pelaku di luar jam kuliah. Bahkan, beberapa korban mengaku dipaksa datang ke rumah pelaku dan mengalami pelecehan seperti dielus pipinya, dipijat tangannya, hingga dicium.
Terkait temuan ini, UGM telah mengambil langkah administratif dengan membebastugaskan Edy Meiyanto sejak pertengahan 2024, dan memutuskan pemecatan sebagai dosen. Rektor UGM menegaskan bahwa pelaku melanggar Pasal 3 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta kode etik dosen. Laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memproses pelanggaran disiplin ASN.
Sanksi Administratif Tak Cukup
Namun, sanksi administratif tidak cukup untuk memberikan keadilan. Kasus ini layak diproses secara hukum pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan Edy Meiyanto mengandung unsur pelanggaran terhadap; pertama, Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan, diancam pidana penjara hingga 9 tahun.
Kedua, Pasal 281 KUHP: Mengenai perbuatan cabul yang dilakukan secara melawan hukum di hadapan umum atau terhadap orang lain. Ketiga, Pasal 6 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Menegaskan bahwa kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, merupakan tindakan pidana.
Sanksi pidana berdasarkan UU TPKS sangat tegas. Pasal 14 UU TPKS menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dipidana maksimal 12 tahun penjara, bahkan lebih jika melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau terjadi berulang kali terhadap beberapa korban. Dengan total 15 korban dan 33 kejadian yang dilaporkan ke Satgas PPKS, maka pelaku bisa dikenai pidana kumulatif dengan pemberatan hukuman.
Meski begitu, sejumlah korban memilih untuk tidak menempuh jalur pidana karena berbagai alasan. Mereka merasa proses hukum di kepolisian terlalu rumit, menguras tenaga, dan berpotensi menimbulkan trauma baru. Mayoritas korban masih ingin menyelesaikan studi mereka tanpa harus menghadapi tekanan psikologis tambahan.
Prosedur yang berbelit, proses penyelidikan yang lambat, hingga minimnya perlindungan terhadap korban membuat para penyintas merasa enggan melapor. Negara seharusnya hadir dalam memastikan bahwa setiap korban memperoleh keadilan tanpa harus menanggung beban tambahan.
Langkah Hukum Lebih Tegas
Di sisi lain, keberanian UGM dalam memecat pelaku patut diapresiasi. Namun demikian, tindakan tersebut harus segera diikuti dengan langkah hukum yang lebih tegas dari aparat penegak hukum. Tidak cukup hanya mencopot pelaku dari jabatan dosen dan ASN, sebab muncul laporan bahwa Edy Meiyanto sedang berupaya untuk mengajar di kampus lain. Ini merupakan ancaman baru yang nyata dan harus dicegah dengan segera.
Dalam konteks kepegawaian, pencopotan status ASN mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelecehan seksual tergolong pelanggaran berat dan sanksinya bisa berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
Kementerian melalui surat tertanggal 13 Maret 2025 telah menugaskan UGM untuk membentuk tim pemeriksa dan kini proses pencopotan status ASN pelaku dikabarkan sudah memasuki tahap akhir. Keputusan ini dinantikan oleh para korban dan masyarakat luas sebagai bukti konkret bahwa negara berpihak kepada korban, bukan melindungi pelaku.
Dalam pernyataannya kepada Tempo, korban menyampaikan rasa lega atas pemecatan pelaku dan menegaskan bahwa dukungan publik telah menjadi sumber kekuatan mereka. Beberapa alumni bahkan menyuarakan solidaritasnya melalui media sosial.
Penyelidikan Secara Proaktif
Meski para korban menolak jalur pidana, bukan berarti aparat penegak hukum tidak dapat bertindak. Dengan adanya laporan resmi dari Satgas PPKS, aparat kepolisian dapat menggunakan kewenangannya untuk memulai penyelidikan secara proaktif. Hal ini sesuai dengan asas inquisitorial dalam hukum pidana, di mana aparat hukum dapat bertindak berdasarkan informasi awal, tanpa harus menunggu aduan dari korban.
Selain itu, penting bagi pemerintah dan kampus untuk memperkuat sistem pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Pendampingan psikologis, bantuan hukum gratis, dan perlindungan saksi harus dijamin dalam setiap tahapan. UU TPKS sudah menyediakan kerangka hukum yang lengkap, tinggal bagaimana implementasi di lapangan dilakukan dengan serius.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi dunia akademik, bahwa relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa harus diawasi secara ketat. Tidak boleh ada pembiaran, apalagi pembungkaman, terhadap kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks pendidikan. Institusi pendidikan seharusnya menjadi ruang aman, bukan sebaliknya.
Penanganan kasus Edy Meiyanto akan menjadi indikator sejauh mana Indonesia serius dalam memberantas kekerasan seksual. Jika penegakan hukum hanya berhenti di ranah administrasi, maka pesan yang diterima publik adalah: pelaku kekerasan seksual masih bisa lolos dari jerat pidana dan kembali menyasar korban baru. Maka dari itu, upaya penegakan hukum pidana harus segera dijalankan, demi keadilan bagi korban dan pencegahan terhadap kasus serupa di masa depan.
Jokowi Akan Laporkan 4 Orang Terkait Tuduhan Ijazah Palsu
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan. [333] url asal
#jokowi #ijazah-jokowi #ijazah #ugm #ijazah-jokowi-digugat #dugaan-tindak #kuasa-hukum #tuduhan-ijazah-palsu #arahan-jokowi #hukum-pidana #pak-jokowi #menteng #kepolisian #pidana-perdata #perdata #pidananya #hak-hu
Jakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan.
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum.
"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).
Yakub menerangkan, bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.
"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.
Namun sampai saat ini tim kuasa hukum belum memberi informasi soal siapa saja keempat orang tersebut. Kata Yakub, mereka menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.
"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.
Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.
"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.
Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.
"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.
(gbr/gbr)
Jokowi Temui Tim Kuasa Hukum hingga Mantan Menteri Bahas Ijazah Palsu
Jokowi mengadakan pertemuan dengan tim kuasa hukum terkait polemik ijazah palsu lulusan UGM. Jokowi sesekali tertawa dalam pertemuan itu. [417] url asal
#presiden-jokowi #ulama #palsu #sma-jokowi #jokowi-temui-tim-kuasa-hukum #keaslian #jokowi-temui #budi-karya-sumadi #pdt-g-2025-pn-skt #fakultas-kehutanan-ugm #jakarta #dugaan-ijazah-palsu-pres
(CNN Indonesia) 22/04/25 16:33
v/122924/
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan tim kuasa hukum terkait polemik ijazah palsu lulusan UGM di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, Selasa (22/4).
Pantauan di lokasi, pertemuan digelar sekitar pukul 15.45 WIB, dihadiri oleh Yakup Hasibuan dan sejumlah kuasa hukum lain.
Tampak Jokowi mengenakan batik cokelat lengan panjang dalam pertemuan yang dilakukan di salah satu ruangan tersebut.
Jokowi sempat berbisik-bisik dan tertawa lepas kala melakukan pertemuan dengan tim kuasa hukumnya itu.
Sebelum melakukan pertemuan, Jokowi sempat keluar ruangan untuk ke toilet. Ia pun menyapa singkat awak media yang sedang menunggu terkait pertemuan.
"Rame banget ini, apa," kata Jokowi, Selasa.
Sebelum pertemuan itu, Jokowi juga menyempatkan diri bertemu sejumlah mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju ketika ia masih menduduki kursi presiden.
Ketiga eks pembantu Jokowi yang ditemui di lokasi itu yakni mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Wishnutama, mantan menteri koperasi dan UMKN Teten Masduki, dan mantan menteri perhubungan Budi Karya Sumadi.
Usai pertemuan, Teten sambil berjalan bersama Budi Karya mengklaim sebatas melakukan silaturahmi.
"Silaturahmi," kata Teten.
Sementara itu, Wishnutama juga mengklaim sekadar berbincang dengan Jokowi.
"Iya ngobrol-ngobrol saja," kata dia.
Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Gugatan terbaru mengenai keabsahan ijazah SMA Jokowi didaftarkan ke pengadilan pada Senin, (14/4). Kali ini giliran PN Surakarta yang menerima gugatan dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt.
Tak hanya itu, pada Selasa (15/4), Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Mereka menuntut pihak kampus menunjukkan bukti konkret atas keaslian ijazah Jokowi.
Belum cukup sampai di situ, pada Rabu (16/4), massa aksi yang sama menyambangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk meminta bukti kelulusan langsung kepada dirinya.
Namun Jokowi menolak menunjukkan ijazah kepada perwakilan TPUA. Jokowi beralasan dirinya menolak menunjukkan bukti ijazah kepada perwakilan TPUA lantaran tidak memiliki kewajiban apapun. TPUA, kata dia, juga tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan dirinya menunjukkan ijazah.
Kendati demikian ia menegaskan siap menunjukkan ijazah ke pengadilan jika diperlukan.
Jokowi juga sempat memamerkan ijazah aslinya ke wartawan yang datang meliput ke kediamannya. Namun, Jokowi berpesan tidak boleh difoto dan diambil gambar atau direkam. Semua wartawan diminta mengumpulkan handphone dan kamera saat ditemui Jokowi di ruang tamu kediamannya.
Jokowi pun menjelaskan soal foto ijazah dari UGM yang menggunakan kacamata. Ia berdalih dahulu menggunakan kacamata namun minusnya kecil. Ia memutuskan tidak memakai kacamata lagi dan kacamata tersebut sudah pecah.
Putri Ariani Kuliah Hukum: Mau Lebih Open Minded dan Terus Bercita-cita
Penyanyi Putri Ariani berkomitmen tetap serius melanjutkan pendidikan. Putri kuliah jurusan hukum. [363] url asal
#putri-ariani #putri-ariani-kuliah-di-ugm #hybrid-learning #kuliah-hukum #ujar-putri-ariani #ariani-nisma-putri #mampang #jakarta-selatan #studio-trans-7 #pendidikan #putri-ariani-kuliah-hukum #penyanyi-putri-ari
Jakarta - Penyanyi berbakat, Putri Ariani, sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah jurusan hukum. Putri berkomitmen tidak meninggalkan pendidikan, meski kariernya sudah berada dalam popularitas.
"Jadi Putri sistemnya hybrid, Putri 50-50. Putri juga ikut di kampus, tapi kalau misalnya Putri lagi ada acara kayak gini itu, Putri kerjainnya lewat daring, lewat online," ujar Putri Ariani saat ditemui di Studio Trans 7, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).
Putri menegaskan dirinya tetap berusaha hadir di kelas secara langsung bila jadwal pekerjaan tidak padat. "Tapi Putri tetap ada di kelas juga. Kalau misalnya Putri lagi bisa masuk ke kelas, Putri pasti masuk ke kelas," ungkapnya.
Penyanyi berusia 19 tahun itu bukan tanpa alasan memilih kuliah di jurusan hukum. Pemilik nama lengkap Ariani Nisma Putri itu ingin memberikan kontribusi nyata dalam bidang advokasi, khususnya bagi penyandang disabilitas.
"Putri ingin mengadvokasi teman-teman Putri, baik itu yang difabel maupun yang tidak," tutur penyanyi yang mengharumkan nama Indonesia di kancah musik internasional ini.
Tak hanya fokus pada pendidikan dan karier, Putri juga punya visi besar dalam hidupnya. Ia ingin terus tumbuh dan membuktikan keterbatasan tak lantas membuatnya tak bisa punya cita-cita tinggi.
"Untuk terus berani bermimpi dan bercita-cita setinggi mungkin. Putri ingin lebih open minded, belajar hal-hal yang baik," pungkasnya.
(pus/nu2)
Pengacara Jokowi Kaji Langkah Hukum Terkait Ijazah: Pembunuhan Karakter
Kuasa hukum Presiden ke-7 Jokowi mengkaji untuk menempuh jalur hukum soal tudingan ijazah palsu. Kuasa hukum menilai tudingan itu termasuk pembunuhan karakter. [510] url asal
#jokowi #ijazah-palsu #ugm #ijazah-palsu-jokowi #pembunuhan #kebohongan #joko-widodo #klarifikasi-ijazah-jokowi #kpu #universitas #fitnah #kuasa-hukum-jokowi #ujar-kuasa-hukum-jokowi #strategi #firmanto-laksana #tudi
Jakarta - Tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masih terus menuai perdebatan. Kuasa hukum Jokowi pun tengah mengkaji untuk menempuh jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu tersebut.
"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujar kuasa hukum Jokowi, Prof. Dr. Firmanto Laksana S.H., M.M., M.H., C.L.A, dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).
Firmanto menegaskan ijazah tersebut telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Diantaranya, KPU, dekanat hingga rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak (Jokowi) sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," ujarnya.
Dia pun meminta masyakarat tak membangun narasi negatif kepada Jokowi. Firmanto menegaskan Jokowi akan mengambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang telah merugikannya.
"Kepada siapapun masyarakat mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan, yang merugikan karena kami sudah berdiskusi dan mencanangkan, mencadangkan untuk mengambil langkah hukum," jelasnya.
"Dan kami ingatkan kepada siapapun untuk jangan sekali-sekali atau berhati-hati dalam menyampaikan informasinya, jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan, karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku," sambung dia.
Firmanto mengatakan keaslian ijazah Jokowi telah disampaikan secara terbuka, baik oleh Jokowi maupun pihak UGM. Dia pun menyesalkan adanya narasi-narasi negatif yang terus dibangun oleh sejumlah pihak.
"Kalau kita juga buka laman UGM juga sudah terpampang di situ (klarifikasi ijazah Jokowi), dan masih terus mempersangkakan atau membuat narasi-narasi, kami di sini ditugaskan untuk mengkaji dan menyusun strategi untuk langkah hukum selanjutnya," jelasnya.
"Kami sedang mencadangkan, sedang mengkaji untuk mengambil langkah hukum terkait kepada pihak-pihak yang memang mencoba menyampaikan fitnah, mencoba untuk menjelek-jelekkan dari pada citra Pak Jokowi," imbuh dia.
Diketahui, massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi kediaman Jokowi untuk meminta kejelasan terkait keaslian ijazah. Jokowi merasa tak punya kewajiban menunjukkan ijazahnya kepada massa TPUA.
Ia mengatakan UGM juga sudah jelas menyampaikan terkait ijazah tersebut. "Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki," ujar Jokowi setelah menerima massa TPUA.
Tudingan ijazah palsu ini semakin meluas. Hal ini membuat Jokowi mempertimbangkan membawa tudingan ini ke ranah hukum.
"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum," kata Jokowi.
Ketika ditanya siapa yang akan dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi belum ingin mengungkapkan. Dia menyerahkan ke kuasa hukum.
"Akan kami segera putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," tuturnya.
Jokowi menegaskan siap menunjukkan ijazah aslinya. Namun Jokowi hanya menunjukkan ijazah itu jika pengadilan yang meminta.
"Saya sampaikan, kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta," kata Jokowi.
Simak juga Video: Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan: Jika Hakim Meminta!
(amw/dhn)
Jokowi Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum, Terkait Tuduhan Ijazah UGM
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum atas polemik terkait ijazah kuliahnya. Halaman all [211] url asal
#ugm #ijazah-jokowi #tpua #jokowi-pertimbangkan-tempuh-jalur-hukum-terkait-tuduhan-ijazah-ugm #jokowi-siap-tunjukkan-ijazah-jika-diminta-pengadilan
(Kompas.com) 16/04/25 17:24
v/118266/
KOMPAS.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum atas polemik terkait ijazah kuliahnya yang terus dipersoalkan sejumlah pihak.
"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025), dikutip dari Antara (16/04/2025).
Jokowi menyebut bahwa isu tersebut bukan hanya bentuk fitnah, tetapi juga sudah mengarah pada pencemaran nama baik.
Oleh karena itu, ia mempertimbangkan untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum.
Meskipun menyatakan akan menempuh jalur hukum, Jokowi belum menyebutkan secara spesifik siapa pihak yang akan dilaporkan.
"Nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan segera kami putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," katanya.
Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Jika Diminta Pengadilan
Pernyataan Jokowi ini disampaikan setelah munculnya desakan dari beberapa pihak, termasuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), yang meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan kesiapannya menunjukkan ijazah asli jika diminta secara resmi oleh pengadilan.
"Kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada," tegasnya.
Jokowi menekankan bahwa ia hanya akan menunjukkan dokumen tersebut bila diminta oleh pihak pengadilan atau hakim secara langsung.
Kuasa Hukum: Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Tidak Benar dan Menyesatkan
Kuasa hukum Jokowi menantang pihak penyebar isu ijazah palsu untuk membuktikan tuduhan tersebut. Halaman all [332] url asal
#ugm #universitas-gajah-mada #ijazah-jokowi #ijazah-palsu #jokowi
(Kompas.com) 14/04/25 17:24
v/116229/
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo menilai, tudingan ijazah palsuJokowi yang disampaikan sejumlah pihak tidak benar dan menyesatkan.
Ia pun menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi membuktikan pernyataannya.
"Kami sampaikan dengan tegas tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan," kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Ia menegaskan, informasi yang menyebut ijazah Jokowi palsu itu bohong. Menurutnya, ijazah eks Gubernur DKI Jakarta itu ada dan asli.
Namun berdasarkan asas hukum, beban pembuktian jadi tugas pihak yang menampilkan maupun yang menggugat.
"Ayo kita putar, kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapapun yang menuduh, dialah yang membuktikan," imbuhnya.
Yakup menuturkan, keaslian ijazah Jokowi sudah dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai instansi yang berwenang. Begitu pun sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan Rektor UGM sendiri.
Bahkan, ijazah tersebut sudah pernah berkali-kali digunakan dan dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota hingga Presiden.
"Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selama ini tidak pernah ada masalah apapun," ucapnya.
Ia pun menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang menantang pembuktian ijazah Jokowi.
Padahal, pihak yang harusnya membuktikan adalah pihak yang menyebar ijazah tersebut palsu.
Di sisi lain, ia menyatakan tim kuasa hukum hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi, jika memang diminta secara hukum.
"Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan?" tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, isu soal ijazah palsu Jokowi kembali ramai di media sosial.
Masalah ijazah palsu ini mulai dibicarakan sejak dua tahun lalu hingga membuatnya tiga kali digugat ke pengadilan.
Namun sepanjang tiga kali itu pula, kasus ini dimenangkan oleh pihak Jokowi.