Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tengah menggodok solusi untuk memitigasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Isu ini muncul dalam aksi buruh yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (1/4/2025).

Prasetyo mengaku, pemerintah telah membahas isu PHK secara intensif dalam beberapa minggu terakhir. Ia mengatakan, pemerintah tengah juga mengingatkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi PHK.

"Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin bermain diujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," ungkapnya.

Terkait enam tuntutan yang disuarakan buruh dalam May Day 2025, Prasetyo mengatakan akan segera ditindaklanjuti pemerintah.

Prasetyo menambahkan, pemerintah mendukung aksi May Day hari ini. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk perizinan menggunakan fasilitas Monas sebagai lokasi berkumpulnya massa buruh.

"Perizinan kami bantu, peringatan di Monas karena juga tidak melanggar Undang-Undang kami fasilitasi. Begitu kira-kira, selama Hari Buruh semua pekerja Indonesia. Tetap semangat," tutupnya.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan agar peran KPK terus diperkuat dan terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dia berharap KPK dapat menjalankan kepercayaan publik dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ibas ketika menghadiri Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Merdeka, hari ini.

"Sebagai wakil rakyat, besar harapan kami agar KPK berintegritas. Bisa terus bersinergi dengan lembaga-lembaga negara, termasuk MPR dan DPR RI," kata Ibas dalam keterangan, Senin (16/12/2024).

Ibas menegaskan agar peran KPK terus diperukat dalam penegakkan hukum.

"KPK harus terus diperkuat dan menjadi yang terdepan dalam penegakkan hukum baik ke dalam dan keluar secara berdaulat penuh etika," ungkapnya.

Ibas berharap KPK dapat menjalankan fungsinya seiring dengan kepercayaan publik untuk Indonesia yang bersih.

"KPK terus amanah, transparan, dan, solid konsisten menjalankan tugas serta fungsinya seiring dengan kepercayaan publik untuk Indonesia bebas 'corruptio'," ujarnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ibas berpendapat perlunya konsistensi KPK dalam membina dan monitoring.

"Tugas dan kepercayaan publik bisa dijalankan KPK melalui tindakan mencegah, membina, dan monitoring intensif berkelanjutan," paparnya.

Terakhir, Ibas pun memberikan selamat dan harapan untuk para pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilantik hari ini.

"Selamat kepada Ketua dan seluruh Dewan Pengawas KPK yang dilantik. Selamat mengemban tugas dengan sebaik-baik dan seadil adilnya," tutupnya.