SEMARANG, KOMPAS.com - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, pada Selasa (20/5/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan empat tuntutan utama, termasuk dorongan untuk regulasi Undang-Undang transportasi online sebagai perlindungan bagi mitra ojol.

Sama seperti tuntutan di tingkat nasional, mereka menuntut agar aplikator atau perusahaan ojol mematuhi regulasi yang tertuang dalam Permenhub PM No.12 tahun 2019 serta Kepmenhub KP No.667 tahun 2022, yang telah mengalami perubahan menjadi KP No.1001 tahun 2022.

Salah satu poin penting dalam tuntutan mereka adalah penurunan potongan biaya sewa aplikasi dari 30 persen menjadi 10 persen.

Koordinator Aliansi Satu Komando (Sako) R2 Jateng, Cak Thomas, menegaskan pentingnya regulasi berupa undang-undang untuk melindungi status pekerja informal mereka yang dianggap rentan.

"Kenapa itu kita minta? Karena status kita sampai saat ini ojol itu belum ada payung hukumnya. Jadi kalau bisa dibilang kita itu adalah anak liar, anak haram atau apa? Padahal keberadaan kita itu ada, wujud kita ada real tapi secara status kita bisa dibilang ilegal," ungkapnya.

Cak Thomas menjelaskan bahwa tuntutan mereka terdiri dari empat poin, yaitu kenaikan tarif roda dua, regulasi pengantaran barang dan makanan, tarif bersih untuk roda empat, serta undang-undang transportasi online.

Dia menambahkan bahwa tuntutan pertama hingga ketiga merupakan tuntutan jangka pendek, sementara undang-undang transportasi online menjadi tuntutan jangka panjang.

Tuntutan tersebut telah disampaikan kepada perwakilan anggota DPRD Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Jawa Tengah.

Para pengemudi ojol berharap kedua lembaga tersebut dapat menjembatani aspirasi mereka kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Jadi kalau di Semarang kita ke Gubernuran, di Solo kita ke Wali Kota, terus yang ke Purwokerto tuntutannya sama disampaikan oleh kepala daerah ke Kementerian Perhubungan," lanjutnya.

Pengemudi ojol juga menyatakan kesiapannya untuk mengunjungi Kemenhub dan menyampaikan keresahan mereka langsung.

Meskipun proses tersebut diperkirakan akan memakan waktu lama, mereka berharap dapat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

"Prosesnya memang panjang, kita akan mengawal agar tuntutan ini segera bisa tercapai dan perbaikan nasib driver ojol itu real terjadi," tegas Cak Thomas.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Nur Saadah, bertekad untuk menyampaikan usulan dan tuntutan pengemudi ojol kepada wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya terkait undang-undang transportasi online.

"Kita merasakan bahwa kehadiran ojol itu sangat membantu masyarakat. Ketika ibu-ibu mau melahirkan, yang dicari pertama adalah ojol. Ketika orang di rumah lapar, yang dicari pertama adalah ojol," ucap Nur di hadapan massa aksi.

Mengingat peran penting pengemudi ojol bagi masyarakat, Nur memastikan bahwa keresahan mereka akan disampaikan dan dikawal hingga mencapai hasil yang diharapkan di tingkat pemerintah pusat.

"Kini gilirannya kita memperjuangkan agar apa yang jenengan harapkan, empat tuntutan tadi, kita teruskan dan kita kawal sampai berhasil," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengemudi ojek online (ojol) kembali menegaskan tuntutannya agar pemerintah segera memberikan payung hukum yang jelas bagi profesi mereka.

Sejak 2017, mereka telah konsisten menyuarakan hal ini, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah maupun aplikator.

“Ya, kami konsisten dari semenjak awal, di tahun 2017-2018, hingga saat ini kami terus-terus menyuarakan agar ojol ini diberikan payung hukum," ujar Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Raden Igun Wicaksono, Senin (19/5/2025).

Igun menambahkan bahwa mereka sangat berharap pemerintah segera menegakkan keadilan dengan regulasi yang melindungi hak-hak pengemudi, termasuk pengaturan potongan tarif aplikasi agar tidak memberatkan.

“Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari perusahaan aplikasi atas tuntutan kami. Kondisi ini membuat kami merasa dianaktirikan,” kata Igun.

Pada Selasa (20/5/2025) siang, lebih dari 20.000 pengemudi ojek online dari berbagai daerah di Indonesia akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Massa akan berkumpul di tiga titik strategis di Jakarta di antaranya Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.

Aksi ini melibatkan pengemudi dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, termasuk Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta dari Sumatera seperti Palembang dan Lampung.

Selain demonstrasi, para pengemudi juga akan melakukan offbid massal, berpotensi mengganggu layanan ojek dan taksi online sepanjang hari.

Dengan aksi ini, para pengemudi berharap pemerintah dan aplikator segera memperhatikan dan mengakomodasi tuntutan mereka demi masa depan profesi yang lebih adil dan terjamin secara hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengemudi ojek online (ojol) kembali menegaskan tuntutannya agar pemerintah segera memberikan payung hukum yang jelas bagi profesi mereka.

Sejak 2017, mereka telah konsisten menyuarakan hal ini, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah maupun aplikator.

“Ya, kami konsisten dari semenjak awal, di tahun 2017-2018, hingga saat ini kami terus-terus menyuarakan agar ojol ini diberikan payung hukum," ujar Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Raden Igun Wicaksono, Senin (19/5/2025).

Igun menambahkan bahwa mereka sangat berharap pemerintah segera menegakkan keadilan dengan regulasi yang melindungi hak-hak pengemudi, termasuk pengaturan potongan tarif aplikasi agar tidak memberatkan.

“Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari perusahaan aplikasi atas tuntutan kami. Kondisi ini membuat kami merasa dianaktirikan,” kata Igun.

Pada Selasa (20/5/2025) siang, lebih dari 20.000 pengemudi ojek online dari berbagai daerah di Indonesia akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Massa akan berkumpul di tiga titik strategis di Jakarta di antaranya Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.

Aksi ini melibatkan pengemudi dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, termasuk Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta dari Sumatera seperti Palembang dan Lampung.

Selain demonstrasi, para pengemudi juga akan melakukan offbid massal, berpotensi mengganggu layanan ojek dan taksi online sepanjang hari.

Dengan aksi ini, para pengemudi berharap pemerintah dan aplikator segera memperhatikan dan mengakomodasi tuntutan mereka demi masa depan profesi yang lebih adil dan terjamin secara hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang kemarahan pengemudi ojek online (ojol) akan tumpah ruah di Jakarta. Lebih dari 20.000 driver dijadwalkan turun ke jalan dalam unjuk rasa besar-besaran, Selasa (20/5/2025).

Inti dari tuntutan mereka jelas yakni mengenai potongan aplikasi yang selama ini mencekik bagi para driver dan tidak adanya payung hukum yang melindungi profesi mereka.

“Yang paling utama adalah potongan aplikasi. Kami menuntut agar maksimal hanya 10 persen,” kata Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dalam program Obrolan Newsroom, Senin (19/5/2025).

Namun, masalah bukan cuma soal tarif. Ketiadaan regulasi yang melindungi nasib pengemudi menjadi bara lain yang terus menyala.

“Hingga saat ini ojek online tidak punya payung hukum. Perusahaan aplikasi semena-mena terhadap pengemudi,” tegas Igun.

Ia menyatakan bahwa pihaknya telah konsisten menyuarakan tuntutan sejak 2017, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Karena itu, mereka mendorong agar keadilan bagi pengemudi ojek online ditegakkan melalui payung hukum dalam bentuk undang-undang.

"Kami ingin keadilan ditegakkan lewat undang-undang,” ujar Igun.

Lebih parahnya lagi, pihak aplikator hingga kini tidak merespons sedikit pun tuntutan dari para pengemudi.

Igun mengatakan, massa aksi dipastikan datang dari berbagai wilayah di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Lamongan, hingga Jember. Sumatera pun ikut bergelora—dari Lampung hingga Palembang.

“Rencana besok pagi mereka sudah masuk Jakarta. Gabungan pengemudi ojol dan rekan-rekan roda empat. Estimasi kami, bisa lebih dari 20.000 yang ikut aksi,” kata Igun.

Aksi unjuk rasa besar-besaran akan digelar oleh ribuan pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa siang.

Demonstrasi ini dipusatkan di tiga lokasi strategis di Jakarta yakni Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.

Tak hanya turun ke jalan, para pengemudi juga akan melakukan offbid massal, berhenti menerima order seharian.

Artinya, masyarakat kemungkinan besar akan kesulitan mendapatkan layanan ojol maupun taksi online sepanjang hari.