Menjelang Idul Fitri, tradisi menukar uang baru menjadi kebiasaan yang tak terpisahkan bagi masyarakat Indonesia. Uang baru ini biasanya diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak-anak, sanak saudara, maupun orang terdekat.

Namun, muncul pertanyaan terkait hukum penukaran uang ini dalam perspektif Islam, terutama karena adanya praktik jasa penukaran uang yang berpotensi menormalisasi riba. Lalu, bagaimana sebenarnya hukum Islam memandang praktik ini?

Hukum Tukar Uang Lebaran dalam Islam

Melansir laman NU Online dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukum menukar uang Lebaran dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

· Dari Segi Uang yang Ditukar (Ma'qud 'Alaih)

Jika penukaran uang dilakukan dengan tambahan nominal yang berbeda dari jumlah yang ditukarkan, maka hukumnya haram karena termasuk dalam praktik riba. Dalam Islam, pertukaran uang dengan jumlah yang berbeda dianggap riba jika dilakukan secara tunai, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ulama.

· Dari Segi Jasa yang Diberikan (Ijarah)

Jika melihat dari sudut pandang penyedia jasa, penukaran uang dengan biaya tertentu dapat dianggap mubah (boleh) karena termasuk transaksi ijarah, yaitu jual beli jasa. Dalam kitab Fathul Mujibil Qarib karya Kiai Afifuddin Muhajir, dijelaskan bahwa ijarah tidak termasuk riba karena yang diperjualbelikan adalah manfaat atau jasa, bukan barang fisik.

Pendapat Ulama tentang Tukar Uang Lebaran

Dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian pendapat dalam mazhab Hambali, penukaran uang Lebaran diperbolehkan selama dilakukan secara kontan dan tidak berbasis utang. Perbedaan pendapat muncul karena adanya dua sudut pandang:

• Sebagian orang melihat uang sebagai barang yang dipertukarkan, sehingga tambahan nominal dianggap sebagai riba.
• Sebagian lainnya melihat adanya jasa dalam proses penukaran uang, sehingga tambahan biaya dianggap sebagai upah jasa.

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan bahwa suatu barang dapat mengikuti akad tertentu. Misalnya, dalam konteks menyusui bayi, yang menjadi objek akad adalah jasa pengasuhan, bukan air susu ibu itu sendiri. Dengan analogi ini, biaya tambahan dalam penukaran uang dapat dianggap sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, bukan sebagai pertukaran uang yang mengandung riba.

Misal yang ingin ditukarkan adalah uang senilai Rp 2.000.000 kemudian ada biaya penukaran sejumlah Rp 50.000, maka biaya tersebut diperbolehkan dengan tujuan upah jasa penukaran, bukan bunga. Apabila melakukan penukaran uang Rp 100.000 akan mendapatkan uang baru sebanyak Rp 80.000 kemudian berlaku kelipatan, maka hal tersebut bisa dianggap riba karena terdapat perbedaan nilai tukar uang tersebut.

Dalil Al-Qur'an tentang Jasa dalam Transaksi

Dalam Al-Qur'an, surah At-Thalaq ayat 6 membahas mengenai pemberian upah atas jasa:

... فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ ..

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka." (QS At-Thalaq: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa upah diberikan atas jasa yang dilakukan, bukan pada barangnya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Abu Bakar Al-Hisni menegaskan bahwa Allah SWT mengaitkan upah dengan aktivitas menyusui, bukan pada air susu itu sendiri.

Aturan Islam dalam Pertukaran Uang

Dalam Islam, terdapat beberapa ketentuan mengenai jual beli dan pertukaran uang, yaitu:

• Kesetaraan nilai (tamatsul): Uang yang dipertukarkan harus memiliki nominal yang sama.
• Pembayaran langsung (taqabudh): Transaksi harus dilakukan secara tunai tanpa penundaan atau sistem kredit.
• Tanpa tambahan yang tidak sah: Tidak diperbolehkan adanya kelebihan atau komisi, kecuali jika berupa jasa yang diakui dalam syariat.

Maka dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menukar uang baru dengan tambahan biaya diperbolehkan dalam Islam asalkan biaya tersebut ditujukan untuk jasa penukaran, bukan sebagai tambahan dalam jumlah uang yang ditukarkan. Untuk besaran tarifnya, hal ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Semoga bermanfaat, ya!

Video Menaker: THR Paling Lambat H-7 Lebaran-Tak Boleh Dicicil

Video Menaker: THR Paling Lambat H-7 Lebaran-Tak Boleh Dicicil

Jakarta (ANTARA) - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hak yang dinantikan oleh karyawan setiap menjelang hari besar keagamaan. Bagi pekerja, THR bukan sekadar bonus, melainkan bentuk penghargaan atas kerja keras mereka.

Namun, tidak semua perusahaan mampu atau bersedia memenuhi kewajiban ini, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya praktik tersebut ditinjau dari berbagai perspektif, termasuk dalam ajaran Islam.

Dalam Islam, konsep kesejahteraan pekerja mendapat perhatian khusus, dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi dasar hubungan antara majikan dan karyawan. Ketika hak-hak pekerja tidak dipenuhi, muncul dilema moral yang perlu dicermati lebih dalam.

Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait perusahaan yang tidak membayar THR?

Hukum perusahaan tidak bayar THR kepada karyawan menurut perspektif Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan dianggap melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajiban memenuhi hak pekerja.

Meskipun pada awalnya pemberian THR bersifat sunnah atau anjuran, ketika pemerintah menetapkan peraturan yang mewajibkan pembayaran THR, maka hukumnya menjadi wajib bagi pengusaha untuk mematuhinya.

Oleh karena itu, menunda atau tidak memberikan THR kepada karyawan dianggap haram karena termasuk menahan hak orang lain yang seharusnya diterima tepat waktu.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan THR, karena tunjangan ini telah menjadi 'urf yang mengikat bagi perusahaan. Sebagai rujukan, terdapat hadis Nabi Muhammad saw yang dapat dijadikan pedoman berikut ini:

“من ولى للناس عملاً , وليس له منزل فليتخذ منزلاً, أو ليس له زوجة فليتزوج, أو ليس له خادم فليتخذ خادماً, أو ليس له دابة فليتخذ دابة , ومن أصاب شيئاً غير ذلك فهو غال” (رواه الإمام أحمد

Artinya: Barangsiapa yang diserahi suatu jabatan sedang dia tidak punya rumah, berikanlah rumah untuknya. Bila tidak punya istri kawinkanlah dia, bila tidak punya pembantu, berilah pembantu dan bila tidak punya kendaraan siapkanlah ia kendaraan. Siapa yang mengambil sesuatu selain itu dia adalah koruptor.

Mafhum mukhalafah dari hadis tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas bagi karyawannya. Dalam Islam, pekerjaan yang disertai dengan jaminan sosial yang diakui dalam hukum positif dianggap sebagai bagian dari upah yang harus diberikan kepada karyawan tanpa penundaan.

Oleh karena itu, pembayaran THR sebaiknya dipercepat, mengingat hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan yang termasuk dalam kewajiban mereka terhadap pekerja. Dengan demikian, hak karyawan dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, dalam hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia, pembayaran THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja selama satu bulan secara terus menerus atau lebih. Pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Pengusaha yang terlambat atau tidak membayar THR akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar dan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Dengan demikian, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, perusahaan yang tidak membayar THR kepada karyawan melanggar ketentuan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebagaimana salinan dan lampiran perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Selasa, diketahui bahwa tunjangan kinerja pegawai BNPB mengalami kenaikan dibandingkan tunjangan kinerja yang diatur dalam perpres sebelumnya yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2020.

Dasar pertimbangan penyesuaian tunjangan kinerja pegawai BNPB ini karena capaian hasil reformasi birokrasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja.

Adapun yang dimaksud pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berikut daftar tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BNPB yang telah disesuaikan, yang diatur berdasarkan kelas jabatan:

1. Kelas jabatan 17 yakni Rp33.240.000

2. Kelas jabatan 16 Rp27.577.500

3. Kelas jabatan 15 Rp19.280.000

4. Kelas jabatan 14 Rp17.064.000

5. Kelas jabatan 13 Rp10.936.000

6. Kelas jabatan 12 Rp9.896.000

7. Kelas jabatan 11 Rp8.757.600

8. Kelas jabatan 10 Rp5.979.200

9. Kelas jabatan 9 Rp5.079.200

10. Kelas jabatan 8 Rp4.595.150

11. Kelas jabatan 7 Rp3.915.950

12. Kelas jabatan 6 Rp3.510.400

13. Kelas jabatan 5 Rp3.134.250

14. Kelas jabatan 4 Rp2.985.000

15. Kelas jabatan 3 Rp2.898.000

16. Kelas jabatan 2 Rp2.708.250

17. Kelas jabatan 1 Rp2.531.250

Perpres 204 Tahun 2024 ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, tertanggal 16 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perpres berlaku pada tanggal diundangkan.

Adapun selain menandatangani perpres yang mengatur tunjangan kinerja pegawai BNPB, Presiden Prabowo juga menandatangani Perpres Nomor 203 Tahun 2024 yang mengatur penyesuaian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara dan Perpres Nomor 205 Tahun 2024 yang mengatur tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional.

Salinan dari seluruh perpres tersebut dapat diunduh dalam laman jdih.setneg.go.id.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024