bank bjb angkat bicara untuk menanggapi pemberitaan yang berkembang. bank bjb pun menegaskan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank bjb memastikan seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan dengan normal.

Corporate Secretary bank bjb Ayi Subarna mengatakan keberlanjutan operasional perusahaan menjadi prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen yang tetap fokus memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mitra bisnis, serta pemegang saham.

"bank bjb terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab demi memenuhi kewajibannya kepada seluruh pemangku kepentingan," ujar Ayi dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, Ayi mengungkapkan pihaknya juga mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham, mitra bisnis, nasabah, dan masyarakat luas.

"bank bjb berkomitmen untuk menjaga profesionalisme, transparansi, serta kepercayaan publik dalam setiap aspek operasionalnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ayi juga memastikan bank bjb terus menjalankan bisnis dengan tanggung jawab penuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

"Dengan semangat ini, kami akan terus menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Jokowi Respons Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK: Sangat Kaget':

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara merespons kasus hukum yang melibatkan perusahaan pelat merah. Terbaru, kasus tata kelola impor minyak yang diusut Kejaksaan Agung.

Erick Thohir mengatakan kasus yang menimpa sejumlah BUMN seharusnya tidak disamaratakan bahwa seluruh korporasinya tidak baik. Sebab kasus tersebut umumnya hanya dilakukan oleh segelintir orang.

"Tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga lho. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan tentu pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah ini yang kita jaga," katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

Erick menyebut kasus-kasus hukum sempat dialami beberapa BUMN seperti ASDP hingga Garuda Indonesia. Menurutnya hal itu harus dijadikan momen untuk mendorong transparansi besar-besaran.

Ia juga mencontohkan persoalan di PT PANN (Persero) yang dulunya bergerak di bidang pengembangan armada niaga nasional. Meski begitu, ditemukan fakta bahwa PT PANN justru lebih banyak mengandalkan bisnis perhotelan. PT PANN sendiri sudah dibubarkan pada Oktober 2024.

"Tapi setelah saya gali, bisnisnya hotel. Nah itu yang kita perbaiki. Tapi tau nggak PANN itu tutupnya baru kapan? Baru kemarin, periode saya. Saya baru, oh barang ini jadi juga ke sini baru saya teken. Prosesnya panjang sekali nutup. Nah dengan undang-undang BUMN ini, sekarang kita bisa menutup lebih cepat," bebernya.

Erick juga membantah semua BUMN terlibat kasus korupsi dan sebaliknya justru mengedepankan transparansi. Menurutnya jika semua BUMN korupsi maka tidak mungkin perusahaan pelat merah bisa mendapatkan profit Rp 310 triliun.

"Sama yang tadi saya bilang. BUMN korupsi, BUMN nggak bagus. Ya itu kan bagian dari demokrasi. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya Rp 310 triliun," tutupnya.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyambut positif dibentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Anggia menyebut Danantara merupakan harapan besar untuk Indonesia.

Anggia awalnya memberikan apresiasi terhadap penegasan Prabowo bahwa Danantara akan dikelola dengan transparan, tak kebal hukum, dan bisa diaudit setiap saat. Menurutnya, ini menunjukkan keseriusan Prabowo.

"Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara ini sudah selayaknya kita apresiasi. Selain berpeluang meningkatkan ekonomi Indonesia, Danantara Indonesia juga dikelola dengan serius," kata Anggia kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

"Bapak Presiden Prabowo bahkan menyampaikan badan ini akan dikelola dengan transparan dan tidak kebal hukum. Bahkan badan itu disebut bisa diaudit setiap saat oleh penegak hukum," lanjutnya.

Menurutnya, penegasan Presiden Prabowo sebagai pertanda Danantara Indonesia memang dibentuk untuk tujuan yang mulia. "Tentunya ini membuktikan bahwa Danantara Indonesia dibentuk untuk tujuan yang mulia, yakni kemajuan Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anggia juga menilai Danantara sebagai harapan besar untuk Indonesia. Dia pun berharap badan ini bisa langsung bekerja sehingga mimpi Indonesia menjadi negara maju bisa segera tercapai dan kesejahteraan rakyat turut meningkat.

"Danantara Indonesia juga harapan besar untuk Indonesia. Saya berharap badan yang baru saja diresmikan ini bisa langsung memberi dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, cita-cita Presiden Prabowo agar Indonesia menjadi negara maju pun bisa segera tercapai dan kesejahteraan rakyat tentunya juga akan meningkat," ujar dia.

Demi mendukung itu pula, Anggia memastikan Komisi VI DPR akan mengawasi kinerja Danantara. "Kami di DPR juga siap melakukan pengawasan agar Danantara ini berjalan sesuai yang kita harapkan," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo baru saja meresmikan Danantara Indonesia. Dia mengatakan Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya dan transparan serta harus bisa diaudit oleh siapa pun.

"Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam peluncuran Danantara yang berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Prabowo merasa bangga atas kerja keras semua pihak untuk mewujudkan Danantara Indonesia. Prabowo mengatakan Danantara Indonesia milik anak dan cucu rakyat Indonesia.

"Saya bangga dengan bangsa saya, saya bangga pada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia. Karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan. Dengan Daya Anagata Nusantara yang artinya adalah energi kekuatan masa depan bagi nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, yang artinya adalah Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita," ucapnya.

Simak Video 'Prabowo: Danantara Harus Dikelola dengan Baik, Bisa Diaudit Setiap Saat':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (24/2). Badan ini nantinya akan mengelola berbagai aset negara dan BUMN senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350).

Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Ariawan Gunadi mengatakan penting bagi para direksi Danantara untuk bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas seluruh keputusannya. Meski operasional badan investasi ini dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rule (BJR).

Perlu diketahui dalam UU BUMN, BJR pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, selama keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, bebas dari konflik kepentingan, dan selaras dengan prinsip good corporate governance (GCG).

"Jadi meskipun BJR dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi manajemen dalam menjalankan keputusan bisnis tanpa rasa takut yang berlebihan, prinsip ini tetap memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara," kata Ariawan dalam keterangan resminya, Senin (24/2/2025).

Namun menurut Ariawan penerapan BJR harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi Danantara. Terlebih jika ditemukan unsur penipuan (fraud), konflik kepentingan yang merugikan, atau kelalaian berat (gross negligence).

"Prinsip BJR memang memberikan keleluasaan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis, tetapi kebijakan tersebut harus senantiasa dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan benturan kepentingan atau mengarah pada kelalaian yang dapat merugikan negara," terangnya.

Oleh karena itu Ariawan berpendapat pengawasan Direksi Danantara harus bersifat preventif dengan menerapkan mekanisme evaluasi yang jelas, termasuk adanya mekanisme pertanggungjawaban yang mengikat bagi direksi apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengawasan dan audit internal terhadap Danantara dilakukan secara ketat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan entitas tersebut. Meskipun Danantara tidak berada di bawah pengawasan langsung KPK maupun BPK, bukan berarti mekanisme pengawasan dapat diabaikan," papar Ariawan.

Lebih lanjut, Ariawan juga ini mengatakan sebagai langkah strategis, pemerintah perlu membentuk sistem pengawasan independen yang memiliki kredibilitas tinggi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pelaksanaan audit oleh lembaga internasional yang memiliki standar audit ketat serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik tata kelola yang diterapkan sesuai dengan prinsip GCG dan terbebas dari potensi penyimpangan.

"Transparansi publik juga menjadi elemen kunci dalam memperkuat pengawasan Danantara. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, keputusan strategis, serta pengelolaan keuangan perusahaan dapat diakses oleh masyarakat secara luas," sambungnya.

Sebab menurutnya ketersediaan informasi yang terbuka ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Danantara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Dengan adanya akses informasi yang memadai, masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pemantauan serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan dapat benar-benar diwujudkan," pungkasnya.

Kepala Badan Pelaksana atau CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjamin Danantara tidak akan menjadi kebal hukum. Semua aparatur hukum baik KPK hingga BPK masih akan bisa melakukan audit pada BUMN.

Bila ada tindakan kriminal ataupun yang merugikan negara di Danantara dijamin Rosan masih bisa diselidiki.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO," tegas Rosan usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, justru Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Semua pihak akan terlibat dalam pengawasan Danantara.

Pihaknya dan jajaran Danantara pun akan langsung melaporkan secara langsung pekerjaan Danantara ke Presiden Prabowo Subianto.

"Ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi, ini paling banyak diawasi. Karena nanti semua terlibat, karena ini kita lapor langsung ke bapak presiden, itu tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden," beber Rosan.

"Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik. Dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," tegasnya lagi.

Prabowo pun memberikan pesan kepada Rosan dan jajaran Danantara untuk bisa transparan dan akuntabel dalam mengelola kekayaan negara lewat BUMN.

"Untuk kita baik itu diawasi, dicek secara regular, dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus bisa terbuka dan kita sih terbuka gitu ya," sebut Rosan.

SORONG, iNewssorongraya.id – Harapan besar mengiringi jalannya penyelidikan kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Abner Kareth di Sorong. Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, menegaskan bahwa proses hukum terhadap oknum TNI yang diduga terlibat harus dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi.

Insiden ini bermula pada Jumat (14/2/2025) malam, saat seorang warga berinisial FK terlibat keributan di sebuah kios di Kilometer 17. Kios tersebut diketahui milik orang tua menantu seorang oknum TNI yang kemudian menghubungi rekan-rekannya. Dalam situasi tersebut, seorang warga lain berinisial AK diduga mengalami pengeroyokan oleh beberapa oknum TNI, sebelum akhirnya dilarikan ke kompleks. Pada Minggu (16/2/2025) pagi, AK dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di RSUD J.P Wanane, Kabupaten Sorong.

Kepergian AK secara tragis memicu kemarahan warga yang kemudian melakukan aksi pemblokiran jalan selama sembilan jam. Massa baru membubarkan diri setelah adanya negosiasi yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa. Kesepakatan mediasi antara pihak keluarga korban dan TNI pun dicapai, yang mencakup pembayaran denda adat serta proses hukum bagi pelaku.

Leonardo Idjie menyatakan bahwa keluarga korban dan masyarakat luas menuntut transparansi dalam penanganan kasus ini. “Jika memang ada keterlibatan oknum TNI, maka proses hukum harus berjalan dengan terang benderang. Jangan sampai ada upaya perlindungan terhadap pelaku,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa kejadian serupa sudah sering terjadi di Papua, namun sering kali berakhir tanpa kejelasan hukum. “Kami tidak ingin kasus ini menguap begitu saja. Kami ingin ada proses hukum yang adil agar tidak ada lagi korban serupa di masa depan,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, TNI Angkatan Darat melalui penyidik Denpom Kodam Kasuari telah menahan oknum TNI yang diduga terlibat dalam insiden ini. Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap transparan dalam penanganan kasus ini. “Kami tidak akan menutup-nutupi kejadian ini. Jika terbukti ada anggota yang bersalah, maka tindakan tegas sesuai hukum militer akan diambil,” katanya.

Saat ini, investigasi masih berlangsung dengan melibatkan kepolisian, intelijen, serta Polisi Militer. Publik menanti bagaimana komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus ini. Harapan besar muncul agar keadilan ditegakkan dan peristiwa serupa tidak lagi terjadi di Papua.

Editor : Hanny Wijaya