Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus bagi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia diminta menjadi jubir Presiden.

Ketika ditanya wartawan, Prasetyo Hadi sendiri tidak menyanggah. Ia mengatakan Prabowo memintanya aktif menyampaikan pesan-pesan Presiden.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menaiki mobil komando milik mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

"Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu," kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan permintaan ini tidak berkaitan dengan evaluasi komunikasi terhadap PCO. Dia mengatakan pihaknya hanya memperbaiki jika masih ada kekurangan dalam kerja-kerja PCO.

"Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo.

"Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki," imbuhnya

Diketahui untuk urusan komunikasi ke publik, sejatinya Presiden punya Kantor Komunikasi Presiden alias PCO. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

PCO dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembentukan PCO ini di masa transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

Tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Namun, komunikasi yang dilakukan PCO kadang menimbulkan kekisruhan di publik. PCO kerap dianggap blunder.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di Istana Merdeka (Foto: Isal Mawardi/detikcom)

Sebut saja ketika Hasan Nasbi selaku Kepala PCO menanggapi teror kiriman kepala babi ke kantor media Tempo dengan mengatakan 'dimasak saja'. Presiden Prabowo Subianto saja sampai menyebut Hasan Nasbi teledor.

"Saya belum ketemu sih sebetulnya (dengan Hasan Nasbi) setelah, saya juga kaget masalah kepala babi dan apa ya, itu juga saya kira gaya-gaya apa, taktik teknik gitu-gitu, bagi saya, saya kira yang lakukan ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana tidak baik. Menurut saya itu, tetapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru, saya kira beliau menyesal. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin karena baru dalam posisi, pemerintahan yang selalu disorot, jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana, atau dunia survei, atau dunia akademis, muncul di panggung publik, kurang cepat menyesuaikan. Menurut saya itu," kata Prabowo ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi, seperti disiarkan detikcom di YouTube detikcom, Senin (7/4/2025).

Sementara Hasan Nasbi sudah bersuara ketika banyak yang mengkritik pernyataannya soal kepala babi 'dimasak saja'. Hasan mengatakan ucapannya itu justru merepresentasikan sikap jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana alias Cica yang menentang teror itu dengan santai.

Untuk diketahui, teror kepala babi itu memang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana alias Cica yang merupakan host siniar Bocor Alus Politik. Hasan Nasbi sepakat dengan respons Francisca menyikapi teror itu.

"Padahal kan saya mengutip dari X-nya Francisca, wartawati yang dikirimi kepala babi itu. Saya tuh sebenernya jarang sepakat sama Tempo lho, ya tapi saya setuju dengan cara Francisca merespons itu. Saya justru setuju dengan cara dia merespons kiriman kepala babi itu, itu kan cara yang sudah tua, cara-cara sudah lama, dan dengan dia merespons gitu buat saya respons yang bagus," kata Hasan kepada wartawan, Sabtu (22/3).

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum melakukan exit meeting audit transisi pengelolaan anggaran, aset dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Jumat (6/12).

Tim Itjen memberikan beberapa catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti guna memastikan pengelolaan anggaran, aset dan SDM yang lebih baik.

Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenkum, Bambang Setyabudi, didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi , Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa audit dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran , aset dan SDM Kemenkumham.

“Pada masa transisi seperti ini, kami ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait status pegawai BKO. Perlunya perhatian lebih pada kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

“Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, sesuai dengan pedoman,” tambahnya. 

Selain itu, ia juga mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara) yang harus lebih terstruktur dan terorganisir.

“Pelaksanaan audit transisi ini akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perbaikan yang lebih menyeluruh, agar masing-masing Kementerian di masa transisi dapat mengelola keuangan dan asetnya dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” tutupnya.

Turut hadir mengikuti kegiatan Kabag Program dan Humas, Toni Sugiarto, Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Maria Titik dan Kasubag HRBTI, Hazmi.

Editor : Maulana Salman

KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengemukakan bahwa keberlanjutan lembaga KSP setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 sepenuhnya tergantung pada keputusan Prabowo Subianto setelah menjadi Presiden RI periode 2024—2029.

Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa KSP merupakan lembaga struktural yang dapat dibentuk atau dihapus sesuai dengan urgensi yang dirasakan oleh pemimpin nasional.

"KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk," katanya.

Kepala KSP ini lantas mengaitkan hal tersebut dengan masa kepemimpinan sebelumnya seperti pada era Presiden RI H.M. Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP IV).

Moeldoko juga menyoroti pentingnya proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan dengan lancar dalam memastikan bahwa program-program prioritas, termasuk yang dijanjikan saat kampanye, telah teralokasi dengan baik.

Saat ditanya tentang kemungkinan adanya program khusus yang dititipkan dalam masa transisi ini, Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada program khusus.

"Tidak ada, tidak ada program-program khusus, tidak ada, tetapi justru semuanya fokus pada tadi, pada proses transisi karena waktu efektif pemerintahan ini tinggal beberapa hari," katanya.

Mengenai indikasi penghapusan KSP, Moeldoko menjelaskan bahwa tugas dan cakupan KSP saat ini lebih luas daripada lembaga-lembaga serupa pada masa lalu.

Selain melakukan monitoring dan evaluasi (monev), kata Moeldoko, KSP juga mengelola komunikasi politik, komunikasi publik, dan isu-isu strategis.

Namun, jika lembaga seperti KSP tetap ada, dia memperkirakan kemungkinan cakupan tugasnya akan lebih terbatas dan fokus pada monitoring dan evaluasi program-program prioritas nasional.

"Saya pikir, jika ada unit seperti KSP ke depan, fokusnya mungkin hanya pada monev program prioritas nasional, memastikan program berjalan dengan baik, tanpa lagi terlibat dalam komunikasi politik dan publik yang mungkin diambil alih oleh lembaga lain," katanya.

Saat disinggung tentang adanya komunikasi dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Pranowo Subianto terkait dengan keberlanjutan KSP, Moeldoko mengatakan bahwa pihaknya belum ada pembicaraan khusus terkait hal tersebut.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa tim transisi pemerintahan akan dibentuk dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan saya kira tidak lama itu," kata Ngabalin saat ditemui di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin.

Ngabalin menegaskan bahwa tim transisi dari Pemerintahan Presiden Jokowi menuju pasangan terpilih Prabowo-Gibran akan dibentuk, meskipun ia tidak merinci waktu yang pasti.

Kewenangan dari tim transisi itu juga menjadi hak istimewa atau prerogratif Presiden.

Ngabalin meyakini bahwa proses transisi pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang berjalan mulus dan cepat.

"Saya yakin pasti akan baik mulus dan dalam waktu yang sangat cepat," kata dia.

Sejumlah pakar dan pengamat dari berbagai lembaga menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memerlukan rumah atau tim transisi dengan fungsi yang jelas usai pengumuman sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Tim transisi tidak hanya berfungsi untuk menyinkronkan kebijakan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan selanjutnya, tetapi juga mempermudah penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam kesempatan sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan investor dan bankir di Jakarta pada awal Maret, meyakini transisi pemerintahan pada Oktober 2024 bakal berlangsung lancar.

Alasannya, Prabowo menyebut karena dia dan Koalisi Indonesia Maju merupakan bagian dari “Tim Presiden Joko Widodo”.

"Insya Allah saya akan dilantik pada 20 Oktober, dan saya pikir transisi (pemerintahan baru) akan sangat lancar, karena sebagaimana kalian tahu, dari tiga pasang kandidat, tim saya secara terbuka mengakui kami bagian dari tim Presiden Jokowi. Kami tidak malu mengakui itu," kata Prabowo saat berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024