JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkolaborasi untuk menciptakan desa bebas intoleransi dan radikalisme di seluruh Indonesia.

Dalam audiensi yang digelar di Jakarta, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam upaya pencegahan terorisme, yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait.

"Kuncinya memang kolaborasi dan kebersamaan menunjukkan negara hadir dan kemudian satu bahasa dalam pencegahan terorisme," ujar Eddy dilansir dari Antara, Rabu (19/3/2025).

Program Desa Siapsiaga

Dalam audiensi tersebut, BNPT memperkenalkan konsep Desa Siapsiaga, yang akan menjadi bagian dari kesiapsiagaan nasional sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Desa Siapsiaga adalah desa atau kelurahan dengan penduduk yang memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam mengantisipasi ancaman radikalisme dan terorisme, sesuai alat ukur yang disiapkan oleh BNPT.

Program ini bertujuan untuk:

• Memastikan setiap desa memiliki prosedur operasional standar pencegahan terorisme
• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme
• Membangun sistem deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme

Dukungan Kemendes PDT

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan siap melibatkan berbagai elemen masyarakat di desa.

"Prinsipnya kami siap, ini sangat bagus nanti realisasinya bagaimana, bisa kita melibatkan 40 ribu orang, ada kepala desa, pendamping desa, ada camat. Intinya kami punya jangkauan untuk melakukan sosialisasi bagaimana bahaya terorisme," ujar Yandri.

Ia berharap kolaborasi ini dapat segera direalisasikan untuk menciptakan desa-desa yang benar-benar bebas dari intoleransi dan radikalisme.

"Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa direalisasikan desa bebas radikalisme, sehingga desa toleransi semakin hari semakin banyak dan menorehkan prestasi yang luar biasa," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap berkolaborasi guna menciptakan desa bebas intoleransi dan radikalisme di Indonesia.

Dalam audiensi di Jakarta, Senin (17/3), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya kehadiran negara dalam upaya pencegahan terorisme, sehingga dibutuhkan sinergisitas seluruh komponen bangsa, termasuk kolaborasi kementerian dan lembaga di dalamnya.

"Kuncinya memang kolaborasi dan kebersamaan menunjukkan negara hadir dan kemudian satu bahasa dalam pencegahan terorisme," ujar Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dalam audiensi tersebut, Kepala BNPT memperkenalkan Desa Siapsiaga yang diharapkan menjadi bagian penting dari implementasi kesiapsiagaan nasional sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Desa Siapsiaga merupakan desa atau kelurahan dengan penduduk yang memiliki tingkat kesadaran tinggi sesuai dengan alat ukur yang disiapkan dalam hal mengantisipasi ancaman radikal terorisme di lingkungannya.

Program Desa Siapsiaga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki prosedur operasional standar pencegahan terorisme, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme, serta membangun sistem deteksi dini.

Senada dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung program tersebut.

"Prinsipnya kami siap, ini sangat bagus nanti realisasinya bagaimana, bisa kita melibatkan 40 ribu orang, ada kepala desa, pendamping desa, ada camat. Intinya kami punya jangkauan untuk melakukan sosialisasi bagaimana bahaya terorisme," ungkap Yandri dalam kesempatan tersebut.

Yandri juga mengharapkan kolaborasi dengan BNPT dapat segera terealisasikan dan menciptakan desa-desa yang bebas dari intoleransi maupun radikalisme.

"Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa direalisasikan desa bebas radikalisme, sehingga desa toleransi semakin hari semakin banyak dan menorehkan prestasi yang luar biasa," tutur dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan kuliah 'Ideologi dan Isme-isme Modern', di Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, di Jakarta. Dia menekankan peran ideologi Pancasila sebagai benteng dalam melawan ancaman radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belah bangsa.

Bamsoet menegaskan ideologi Pancasila adalah rasionalitas bangsa. Apabila ingin menelaah Pancasila dalam kaitannya dengan 'isme-isme' modern, maka harus kembali kepada sejarah pemikiran. Dalam filsafat 'ideologi' berarti sebuah sistem 'ide', yang identik dengan rasionalitas itu sendiri.

Bamsoet menjelaskan menurut filsuf Plato, terminologi 'idea' dan 'logos' memiliki makna yang mendalam. 'Idea' bukanlah gambaran pengertian yang ada dalam akal budi. Demikian juga 'Logos' bukanlah sebuah ilmu seperti layaknya ilmu fisika atau matematika, karena Ideologi mencakup keseluruhan dari apa yang disebut rasionalitas.

Sementara, Descartes memiliki konsep yang mengaitkan rasionalitas dengan kesadaran. 'Aku berpikir (rasionalitas) berarti aku menyadari', artinya berpikir itu berarti memiliki kesadaran akan realitas, akan dunia, akan hidupnya, akan eksistensi dirinya.

"Jika kita kaitkan dengan pandangan Plato maupun Descartes, bukan tidak mungkin pikiran itulah yang memberikan inspirasi kepada Soekarno dalam menggali Pancasila dari konsep-konsep kesadaran batin, jiwa dari bangsa Indonesia. Rasionalitas Soekarnian berarti kesadaran akan realitas hidup bangsa, kedalaman kulturnya, dan sadar akan eksistensi siapa diri bangsa ini," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

"Sebab, Pancasila menjadi landasan filosofis yang mempersatukan keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara," imbuhnya.

Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau.

Dengan perbedaan tersebut, menurutnya tanpa ideologi yang kuat maka bisa menimbulkan potensi perpecahan. Karena itu Pancasila dengan lima sila yang menekankan nilai universal memainkan peranan penting sebagai panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi.

"Di era globalisasi, ancaman radikalisme dan intoleransi semakin menguat. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat peningkatan kasus radikalisme di kalangan muda Indonesia pada tahun 2023. Pancasila, dengan sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dan sila ketiga 'Persatuan Indonesia', menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap semua suku, agama, dan golongan. Ini menjadi benteng utama dalam melawan paham-paham yang ingin memecah belah bangsa," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia memaparkan Pancasila juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi dan sosial. Sila kelima Pancasila yang berbunyi 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', kata dia, menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Bamsoet mengatakan Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan seperti Program Kartu Prakerja dan Dana Desa, berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,5% pada akhir 2024. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan,Pancasila juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebagai contoh, komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mengembangkan energi terbarukan, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

"Di tengah arus globalisasi dan revolusi industri 4.0, Pancasila menjadi panduan bagi Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan dan identitasnya. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi pembeda dari individualisme dan kapitalisme yang sering kali dibawa oleh globalisasi," pungkas Bamsoet.

(prf/ega)

Makassar -

Tanggal 25 Desember 2024, umat kristiani merayakan hari raya Natal. Untuk turut merayakannya, sebagian masyarakat Indonesia pun saling bertukar ucapan sebagai bentuk suka cita. Lantas apakah umat Islam juga boleh mengucapkan selamat Natal?

Masyarakat Indonesia dikenal dengan menjunjung tinggi sikap toleransi antar beragama. Biasanya bentuk toleransi tersebut juga dilakukan dengan saling berucap selamat saat perayaan hari besar keagamaan. Akan tetapi terdapat kontroversi terkait boleh dan tidaknya mengucapkan selamat Natal dalam ajaran Islam.

Oleh karenanya, banyak muslim yang bertanya-tanya bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal dalam Islam?

Untuk mengetahuinya, berikut detikSulsel menyajikan ulasan selengkapnya dari pandangan para ulama. Simak di bawah ini!

Hukum Mengucapkan Selamat Natal dalam Islam

Terdapat berbagai pandangan ulama tentang hukum mengucapkan selamat Natal dalam Islam. Ada ulama yang dengan tegas melarang, ada pula yang membolehkannya. Semua pandangan dijelaskan dengan dengan landasan dalil Al-Qur'an dan Hadist. Berikut ulasannya:

1. Pandangan yang Membolehkan

Dijelaskan dalam Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh berjudul "Mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Hari Raya Agama Lain", bahwa mayoritas ulama kontemporer membolehkan umat muslim untuk mengucapkan selamat Natal, salah satunya ulama Yusuf Qaradhawi. Menurutnya ucapan tersebut dibolehkan karena termasuk kebaikan yang tidak dilarang oleh Allah SWT.

Mengucapkan selamat Natal menurutnya termasuk perbuatan yang disenangi Allah SWT sebagaimana suka-Nya pada sikap adil. Al-Qaradhawi melandaskan pendapatnya itu pada firman Allah SWT surah Mumtahanah ayat 8 berikut:

لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وه وه أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Mumtahanah: 8)

Berdasarkan ayat itu, Al-Qaradhawi memandang ucapan selamat Natal hanya sebagai etika pergaulan sesama umat manusia. Apalagi, jika umat kristiani tersebut juga memberi ucapan selamat pada hari raya umat Islam.

Memberikan ucapan ini juga sebagai bentuk penghormatan. Sebagaimana dilandaskan pada firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 86 berikut:

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (Qs. an-Nisa';86)

Batasan Mengucapkan Selamat Natal Bagi Muslim

Al-Qaradhawi menyebutkan mengucapkan selamat Natal dikhususkan kepada umat Kristen yang memiliki hubungan dengan muslim tersebut. Seperti hubungan kekerabatan, bertetangga, berteman, dan lain-lain.

Mengucapkan selamat Natal diperbolehkan asal tidak ikut memperingati atau merayakan ritual agama mereka. Umat muslim boleh hidup bersama non muslim dengan melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Dijelaskan lebih rinci, bahwa mengucapkan selamat Natal diperbolehkan dengan batasan umat muslim tidak mengakui teologi umat Kristen.

Sebagaimana dijelaskan pula oleh ahli fikih Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

لا مانع من مجاملة النصارى في رأي بعض الفقهاء في مناسباتهم على ألا يكون من العبارات ما يدل على إقرارهم على معتقداتهم

Artinya: "Tidak ada halangan dalam bersopan santun (mujāmalah) dengan orang Nasrani menurut pendapat sebagian ahli fiqh berkenaan hari raya mereka asalkan tidak bermaksud sebagai pengakuan atas (kebenaran) ideologi mereka."

2. Pandangan yang Melarang Mengucapkan Selamat Natal

Sebagian ulama lainnya juga berpandangan mengucapkan selamat Natal tidak diperbolehkan karena disebut bid'ah atau inovasi dalam agama. Bahkan, mengucapkan selamat Natal dianggap menyerupai orang-orang kafir.

Ulama yang mengharamkan ucapan selamat Natal umumnya berpegang pada fatwa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Keduanya mengharamkan karena mengucapkan selamat pada perayaan umat agama lain sama saja mengakui kebenaran agama mereka.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 7, sebagai berikut:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

Artinya: Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu. (QS Al-Zumar: 7)

Salah satu ulama yang sejalan dengan fatwa tersebut adalah Syekh Utsaimin. Dia mengatakan mengucapkan selamat Natal hukumnya minimal haram sebab sama halnya dengan sujud terhadap salib.

Bahkan dosa mengucapkan Natal dinilai parah dan dahsyat kemurkaan di sisi Allah SWT. Dengan begitu, orang yang mengucapkan selamat Natal dianggap berbuat maksiat, bid'ah atau kufur sehingga pantas mendapatkan kebencian dan murka Allah SWT.

Hukum haramnya mengucapkan Natal ini juga berlaku meskipun memiliki hubungan kedekatan. Adapun jika seorang non muslim mengucapkan selamat hari raya kepada muslim, hukumnya juga tidak boleh dijawab.

Mengucapkan selamat Natal maupun menjawab ucapan selamat dari non muslim tidak diperbolehkan karena adanya kemungkinan mencari agama selain Islam. Seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Imran ayat 85:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَمِ دِينًا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَسِرِينَ

Artinya: "Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya hal itu dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi." (Ali Imran: 85).

Itulah ulasan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal dalam Islam. Semoga menambah wawasan!

(alk/alk)

Hukum mengucapkan Natal menurut Ustaz Adi Hidayat ini menarik untuk diulas, demi meningkatkan wawasan umatIslam terkait toleransi beragama. Pertanyaan terkait mengucapkan selamat Natal bagi umat Nasrani ini kerap kali muncul di penghujung tahun.

Hukum mengucapkan natal menurut Ustaz Adi Hidayat ini disampaikan dalam kanal Youtube Adi Hidayat Official.Iamengaitkan toleransi antarumat beragama ini dengan ayat terakhir Surat Al-Kafirun.


Artinya: "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." ( QS Al Kafirun : 6)

Sehingga, menurut Ustaz Adi Hidayat selayaknya setiap muslim juga harus menghormati kepercayaan atau agama lain tanpa mencaci, mencampuri maupun mengganggu proses ibadah mereka.

Namun Ketika seorang muslim mencampuri agama orang lain, konteksnya sudah berubah. Dalam hal ini Ustaz Adi Hidayat menjelaskan tentang Surah Al Baqarah ayat 256, dan Surah Ali Imran ayat 19.


Artinya : "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." ( QS Al Baqarah : 256)


Artinya : "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya." ( QS Ali Imran : 19)

Dari kedua surah tersebut Adi Hidayat menjelaskan jika untuk masuk Islam seseorang tidak boleh dipaksa. Bahkan hal ini bisa berdosa jika diamalkan.

Dalam hubungan sosial, umat Islam diwajibkan untuk saling tolong menolong dan berbagai antar sesama umat manusia terlepas dari agama apa yang mereka anut. Namun jika berkaitan dengan ibadah, ini konteksnya sudah berbeda, tutur Ustaz Adi Hidayat.

Terkait Natal sendiri, ini dipahami sebagai ibadah dan umat Kristiani juga memahami hal tersebut sebagai ibadah.

Menurut Ustaz Adi Hidayat, jika sudah terkait dengan ibadah umat beragama lain, umat Islam menggunakan skema "Lakum diinukum wa liya diin" yakni untukmu agamamu, dan untukku agamaku.

Cara toleransi terbaik dalam hal ini menurut Ustaz Adi Hidayat adalah dengan membiarkan mereka melakukan ibadah tanpa mencampurinya, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan.

Contohnya seperti ikut ke Gereja, menyimak kebaktian, atau mengenakan pakaian khusus yang dipahami sebagai salah satu bentuk ibadah.

Ustaz Adi Hidayat menjelaskan karena Natal merupakan salah satu bentuk ibadah, umat Islam dilarang untuk melibatkan beberapa unsur seperti niat menyertai, unsur lisan menyertai, dan unsur perbuatan yang menyertai.

"Sehingga jika kita hadirkan unsur lisan seperti mengucapkan 'Selamat Natal sekian sekian sekian' sementara di Natal itu ada unsur ibadah yang berbeda dalam konsepsi ketuhanan," tutur Ustaz Adi Hidayat.

"Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ, sementara komitmen lailahailallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja, jadi kalau ada konsepsi bertentangan dengan lailahailallah kita mesti tolak," lanjutnya.

Mengingat setiap hari-hari besar tidak ada umat beragama lain yang menuntut untuk diucapkan selamat ketika akan menjalankan ibadah besar mereka. Begitu juga umat Islam, juga tidak pernah menuntut ucapan toleransi dari agama-agama lain.

Sehingga pada dasarnya kita semua sudah melakukan toleransi tanpa harus mengucapkan selamat di hari raya umat agama lain.

Di sisi lain Ustaz Adi Hidayat mengatakan ketika ada pemimpin negara atau daerah harus mengucapkan selamat ke agama lain, maka hal itu dibolehkan. Karena hal tersebut masuk dalam hukum-hukum pengecualian dalam kondisi darurat tertentu yang telah ditelaah oleh para ahli agama.

Asalkan seseorang tersebut melekatkan jabatannya ketika mengucapkan selamat, misalnya ?saya Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat dan seterusnya?, demikian Ustaz Adi Hidayat.

KENDAL, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan sikap intoleransi merupakan cikal bakal terjadinya radikalisme yang berujung pada terorisme.

"Dengan intoleran ini adalah cikal bakal untuk mengarah ke radikal terorisme," ujar Eddy saat ditemui di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (13/12/2024).

Eddy menekankan pentingnya negara untuk menjaga dan menjauhkan warganya dari sikap intoleran.

Hal ini dapat dicapai dengan memperkokoh nilai-nilai demokrasi dan Pancasila di tengah masyarakat.

"Makanya kami terus menggelorakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi, sehingga mereka saling menghargai walaupun dengan perbedaan yang ada," imbuhnya.

Dia menegaskan, perbedaan di masyarakat tidak boleh menjadi kendala, melainkan dijadikan harmoni yang memperkuat bangsa.

"Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang terus kita bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala. Justru malah menjadi harmoni. Kedamaian, toleransi, dan kedamaian itu sudah tercipta di tingkat pedesaan," lanjutnya.

Saat ini, BNPT tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk memperkuat masyarakat agar tidak tersusupi oleh ideologi radikal.

Salah satu program tersebut adalah Desa Siapsiaga, yang mulai dilaksanakan pada pertengahan 2024.

Sebanyak 50 desa di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung telah ditunjuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Warga di desa-desa ini akan mendapatkan pemahaman dan materi untuk membantu mereka menangkal masuknya paham radikalisme, termasuk ciri-ciri orang yang intoleran.

"Bahwa sikap intoleran itu yang utama. Artinya, kalau orang sudah eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," jelas Eddy.

Aparat keamanan, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga akan dikerahkan untuk mengajak warga lebih waspada dan berhati-hati.

"Misalnya, jika ada warga baru yang datang, dan ada warga yang tidak bergaul, itu perlu disambangi dan disapa. Bapak kenapa kok enggak keluar rumah?" tambahnya.

Eddy berharap, dengan cara-cara tersebut, masyarakat akan lebih mawas diri dan terhindar dari paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Desa Sukorejo adalah salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga, yang merupakan bagian dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

KENDAL, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan sikap intoleransi merupakan cikal bakal terjadinya radikalisme yang berujung pada terorisme.

"Dengan intoleran ini adalah cikal bakal untuk mengarah ke radikal terorisme," ujar Eddy saat ditemui di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (13/12/2024).

Eddy menekankan pentingnya negara untuk menjaga dan menjauhkan warganya dari sikap intoleran.

Hal ini dapat dicapai dengan memperkokoh nilai-nilai demokrasi dan Pancasila di tengah masyarakat.

"Makanya kami terus menggelorakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi, sehingga mereka saling menghargai walaupun dengan perbedaan yang ada," imbuhnya.

Dia menegaskan, perbedaan di masyarakat tidak boleh menjadi kendala, melainkan dijadikan harmoni yang memperkuat bangsa.

"Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang terus kita bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala. Justru malah menjadi harmoni. Kedamaian, toleransi, dan kedamaian itu sudah tercipta di tingkat pedesaan," lanjutnya.

Saat ini, BNPT tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk memperkuat masyarakat agar tidak tersusupi oleh ideologi radikal.

Salah satu program tersebut adalah Desa Siapsiaga, yang mulai dilaksanakan pada pertengahan 2024.

Sebanyak 50 desa di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung telah ditunjuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Warga di desa-desa ini akan mendapatkan pemahaman dan materi untuk membantu mereka menangkal masuknya paham radikalisme, termasuk ciri-ciri orang yang intoleran.

"Bahwa sikap intoleran itu yang utama. Artinya, kalau orang sudah eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," jelas Eddy.

Aparat keamanan, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga akan dikerahkan untuk mengajak warga lebih waspada dan berhati-hati.

"Misalnya, jika ada warga baru yang datang, dan ada warga yang tidak bergaul, itu perlu disambangi dan disapa. Bapak kenapa kok enggak keluar rumah?" tambahnya.

Eddy berharap, dengan cara-cara tersebut, masyarakat akan lebih mawas diri dan terhindar dari paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Desa Sukorejo adalah salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga, yang merupakan bagian dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melihat perkembangan positif Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah yang telah ditetapkan sebagai Desa Siapsiaga. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kesadaran warga akan bahaya ideologi radikalisme

Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., mengatakan program Desa Siap Siaga juga sejalan dengan asta cita Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan olehnya saat Ngobrol Bareng Kepala BNPT Desa Siapsiaga di Desa Sukorejo, Kendal Provinsi Jawa Tengah, hari ini.

"Masyarakat semakin sadar akan bahaya penyebaran paham radikal dan terorisme di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, serta memperkokoh penyelarasan kehidupan dan kerukunan beragama," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

Dia menjelaskan Desa Siapsiaga merupakan program prioritas BNPT untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional dengan memperkuat daya tangkal masyarakat desa terhadap paham radikal dan terorisme.

Eddy menambahkan bahwa Desa Siapsiaga menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mendeteksi dan memitigasi ancaman sejak dini.

"Desa Siapsiaga menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bahaya terorisme sehingga masyarakat sejak dini mengetahui adanya gangguan ataupun ancaman dan harapannya kami dapat dilakukan mitigasi sejak awal supaya paham pahamnya tidak berkembang luas," tuturnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan dukungannya terhadap program Desa Siapsiaga.

"Ini adalah bentuk kolaborasi kami dengan BNPT untuk memastikan negara hadir dalam menanggulangi paham-paham radikal hingga ke pelosok desa. Kami sangat mengapresiasi program ini dan berharap Desa Siapsiaga lainnya segera terbentuk dengan baik," ujar Raja Faisal.

Sementara itu, Kepala Desa Sukorejo Sri Maryani menegaskan pentingnya peran masyarakat membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap radikalisme.

"Agar tidak ada perselisihan antar agama, kami memohon kepada masyarakat untuk meningkatkan daya tangkal dan daya cegah terhadap kemungkinan terpapar paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme," tutup Sri.

Tonton juga video: Andra Soni-Dimyati: Visi Kami Sesuai Asta Cita Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

(akn/ega)

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai program Sekolah Damai merupakan inovasi untuk pendidikan perdamaian yang mengedepankan metode partisipatif, kolaboratif, dan kreatif untuk mengatasi intoleransi dan ekstremisme kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan keberadaan Sekolah Damai telah memberikan kontribusi besar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Program ini juga dinilai mampu meningkatkan ketahanan (resiliensi) anak-anak dan pemuda, kelompok yang sering menjadi sasaran aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan," ujar Eddy saat mengunjungi SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak tahun 2017 di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Eddy mengapresiasi program Sekolah Damai yang telah menjadi model dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis.

Ia mengungkapkan terdapat beberapa cerita baik yang dirinya dengar dari program itu, di antaranya peningkatan praktik perdamaian dan toleransi melalui kunjungan ke rumah ibadah lintas agama dan kepercayaan, keberhasilan dalam membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola konflik melalui upaya mengedepankan dialog.

Adapun Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multi pihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Dalam momen kunjungan tersebut, selain kepala BNPT, hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn) Nana Sudjana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jateng Haerudin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah, Pokja Damai Jawa Tengah, dan perwakilan Sekolah Damai Jawa Tengah dari Karesidenan Semarang Raya.

Sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Tahun 2024, Eddy menyampaikan bahwa pengembangan Sekolah Damai Jawa Tengah akan diangkat sebagai salah satu Champion Story.

Hal itu, menurutnya, menjadi dasar untuk memperluas inisiatif serupa di seluruh Indonesia, terutama dalam rangka keberlanjutan Peraturan Presiden (Perpres) RAN PE fase kedua (2025–2029) yang saat ini dalam proses persetujuan.

Fase kedua RAN PE akan bersifat tematik dengan sembilan tema utama, salah satunya isu pendidikan.

Oleh karena itu, ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan bebas dari ekstremisme.

"Untuk mewujudkan hal ini, BNPT siap untuk terus berkolaborasi dalam upaya penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan untuk mewujudkan Indonesia maju,” ucap dia.

Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn.) Nana Sudjana mengapresiasi program Sekolah Damai yang memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif.

"Program Sekolah Damai memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif untuk membangun kapasitas sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang damai dan toleran," ucap Nana dalam kesempatan yang sama.

Dia menyebutkan pendekatan pendidikan yang diusung memberikan manfaat strategis, seperti meningkatkan kesadaran kolektif tentang toleransi, menjadikan sekolah sebagai model bagi komunitas sekitar, dan memperkuat kapasitas guru sebagai agen perdamaian.

Kunjungan ke SMAN 13 Semarang memberikan kesempatan bagi BNPT untuk mendengar pengalaman langsung dari guru dan siswa.

Dalam momen itu, terdapat penyerahan piagam penghargaan keberhasilan program Sekolah Damai kepada SMAN 13 Semarang berupa Champion Story RAN PE 2024, sebagai contoh model kolaborasi inklusif yang berkelanjutan untuk memperkuat rasa aman dan mencegah ekstremisme di masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan sertifikat secara simbolis kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila yang telah mengikuti pelatihan guru Sekolah Damai pada 22, 23, dan 29 November 2024.

Penyerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian dalam pembelajaran.

Kunjungan ini juga diisi dengan sesi dialog interaktif antara Kepala BNPT, guru, dan siswa. Dialog tersebut membahas implementasi program Sekolah Damai serta memberikan kesempatan bagi para guru dan peserta didik untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai dampak program ini di sekolah mereka.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan kegiatan Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan acara yang melibatkan 300 peserta dari berbagai organisasi keagamaan tersebut bertujuan memperkuat toleransi antarumat beragama sekaligus mencegah penyebaran ideologi radikal terorisme.

"Kegiatan ini dalam rangka mengimplementasikan Astacita Presiden Prabowo Subianto poin pertama dan poin kedelapan," kata Eddy saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Ia menyebutkan poin pertama misi Astacita, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Sementara poin kedelapan, yaitu memperkuat kehidupan toleransi antarumat beragama untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam Astacita, kata dia, telah ditentukan berbagai prioritas nasional, seperti kegiatan yang lebih aplikatif di daerah.

Eddy mengaku memilih Karanganyar sebagai tempat pelaksanaan Dialog Kebangsaan lantaran pengalamannya dahulu saat menjadi tim Satuan Tugas Anti-Teror Polri, yang sempat mengejar gembong teroris Noordin M Top.

Noordin, sambung dia, sempat dikejar oleh Polri di wilayah Solo Raya, termasuk Kabupaten Karanganyar.

"Jadi saat itu saya sering ada di wilayah Solo Raya ini, sehingga saya tidak asing lagi. Alhamdulillah sekarang kondisi Solo Raya semakin membaik," tuturnya.

Adapun kegiatan dialog menghadirkan berbagai narasumber, termasuk Penjabat (Pj.) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rinto Subekti, serta tokoh agama dari berbagai keyakinan.

Mereka menyampaikan pentingnya pesan damai dan moderasi dalam beragama untuk menangkal pengaruh radikalisme.

Acara tersebut dirancang untuk menjalin silaturahmi antarumat beragama di Indonesia, menguatkan peran tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan damai, serta merumuskan strategi pencegahan penyebaran paham radikal terorisme.

Kegiatan Dialog Kebangsaan diharapkan dapat menciptakan sinergi antara BNPT, Kementerian Agama, dan organisasi keagamaan untuk mendukung upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme.

Selain itu, kegiatan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati perbedaan serta menyebarkan narasi perdamaian agar menjadi momentum penting untuk memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme.

Ke depan, BNPT dan mitra strategisnya akan terus menggelar kegiatan serupa sebagai upaya membangun masyarakat yang toleran, damai, dan bersatu dalam keberagaman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto khususnya dalam hal pentingnya menjaga keutuhan negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga ideologi Pancasila dari pengaruh ideologi kekerasan yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Arahan Presiden itu negara harus kuat. Bagaimana menjaga kesatuan serta kebinekaannya, walaupun berbeda tapi satu tujuan," kata Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono dalam keterangan tertulis yang diterima.

"Ideologi kita adalah pancasila, ini ideologi yang harus dipertahankan jangan sampai tergerus dengan pengaruh-pengaruh ideologi kekerasan," imbuhnya dalam wawancara singkat seusai kegiatan rapat dengar (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dan BNPT di Ruang Rapat Pansus DPR RI, pada Rabu (30/10/2024).

Eddy menjelaskan bahwa ideologi kekerasan ini terus bertransformasi dan mencari pola-pola pendekatan baru. Maka, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi suatu hal yang krusial.

Hal ini pula yang mendasari hadirnya tagline BNPT, yakni 'Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan'.

"Ideologi yang mengajarkan intoleransi dan kekerasan terus bertransformasi mencari jalan, dengan berbagai cara dan momentum untuk melakukan proses radikalisasi, baik secara offline maupun online. Maka kami berkolaborasi dengan K/L terkait, akademisi, dan elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan. Kami punya tagline Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan," jelasnya.

(idh/dhn)

JAKARTA - Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyebut toleransi dan persaudaran dalam Pancasila merupakan kunci menghentikan kebencian dan diskriminasi. Peran umat dalam menjaga perdamaian dan menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk memajukan kemanusiaan sangat penting.

Hal itu disampaikan Romo Benny saat menghadiri podcast yang digelar LSM Aspirasi mengenai pentingnya toleransi dan persaudaraan antarumat beragama serta melawan segala bentuk diskriminasi berbasis agama.

"Ini tanggung jawab umat beriman dalam menjaga perdamaian untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk memajukan kemanusiaan dan perdamaian. Setiap umat beriman dipanggil untuk mewujudkan persaudaraan sejati di antara umat manusia," ujarnya, Sabtu (6/7/2024).

Benny mengungkapkan, tantangan terbesar yang dihadapi umat beragama saat ini adalah bagaimana menjaga ruh perdamaian serta harmoni dan persaudaraan sejati. Menurut Benny, kecurigaan dan saling memojokkan harus dihilangkan agar tidak tumbuh menjadi kebencian yang lebih besar. Benny menekankan tindakan permusuhan dan kebencian terhadap simbol agama bukanlah ajaran agama, tetapi berasal dari oknum-oknum yang menyalahgunakan agama.

Benny kemudian mengaitkan nilai-nilai agama dengan Pancasila sebagai pondasi dasar yang mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan di Indonesia. "Sikap permusuhan dan kebencian terhadap simbol agama serta tindakan yang tidak sesuai dengan misi keagamaan bukan berasal dari agama itu sendiri, tetapi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan agama. Saatnya agama mewujudkan persaudaraan antarumat manusia," tegas Benny.

Benny menambahkan, nilai-nilai Pancasila terutama nilai ketuhanan, menjiwai setiap sila lainnya yang mencakup kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai ini, setiap warga negara Indonesia dapat berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang harmonis dan damai.

"Kita bersyukur karena kita memiliki Pancasila yang menjadi penjaga perdamaian, tapi juga Pancasila sebagai pandangan hidup kita dan kepribadian kita. Pancasila itu yang menyatukan kita karena Pancasila itu pula yang mampu mewujudkan persaudaraan di antara umat beragama," ujarnya.

Dalam konteks global, Benny menyoroti ketegangan antara Barat dan Timur, serta bagaimana peristiwa 9/11 telah membuka pintu bagi kajian menyeluruh tentang Islam. "Peristiwa 9/11 justru menjadi pintu membuka pandangan dan kajian menyeluruh tentang Islam yang sesungguhnya adalah agama yang menjunjung kemanusiaan. Kita sebagai negara Pancasila harus mampu menjiwai nilai-nilai keagamaan yang merangkum nilai kemanusiaan, keadaban, persatuan, dan keadilan sosial," paparnya.

Benny mengutip perkataan Bung Hatta mengenai nilai ketuhanan dalam dasar negara yang merupakan nilai tauhid, di mana manusia harus mampu mencerminkan nilai ketuhanan yang lengkap dengan merangkum kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut Benny, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang demokratis harus mampu merajut persaudaraan dan kemanusiaan serta membangun tatanan dunia baru di mana negara-negara berkembang dan negara-negara Islam dapat bersaing secara sehat dengan negara-negara Barat.

Benny mengidentifikasi akar dari Islamophobia sebagai penggunaan agama sebagai komoditas politik dan framing media yang negatif, yang menempatkan Islam sebagai antagonis. Menurutnya, yang diperlukan adalah pengetahuan dan pengertian mengenai Islam yang sesungguhnya sebagai penjaga kemanusiaan dan kedamaian untuk dunia yang lebih baik. "Islam turun untuk membawa kedamaian. Sebagai warga dunia, tidak boleh ada penistaan terhadap agama yang diturunkan sebagai sumber kedamaian," tegasnya.

Dalam menghadapi tantangan global dan isu-isu domestik, Indonesia dapat mengambil peran penting sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang demokratis, yang mampu menunjukkan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kedamaian.

?Dengan menjadikan Pancasila sebagai pondasi dasar yang mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan, Indonesia dapat terus mempromosikan persaudaraan dan harmoni di antara umat beragama, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional,? tutup Benny

Ketua LSM Aspirasi Wati Salam Siswafi menyebut adanya ancaman kebencian dan diskriminasi bernuansa SARA terhadap keberagaman dan nasionalisme bangsa. "Kebencian dan diskriminasi terhadap identitas ini harus dihentikan demi membangun tatanan Indonesia dan dunia yang lebih baik. Toleransi harus terus digaungkan agar kita bisa bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih baik," ujarnya saat membuka Podcast tersebut.

Pembicara selanjutnya, Ferdinand menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan saling menghargai dan menghindari pendidikan khusus mengenai kebencian dan prasangka terhadap satu golongan.

"Islam diajarkan dan disiapkan untuk berdampingan dengan mereka yang berbeda identitas dengan saling menghormati. Kita tidak perlu pendidikan khusus mengenai kebencian dan prasangka, tetapi bagaimana kita hidup dengan nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya.

Ferdinand menyatakan dengan hidup saling berdampingan dan menghormati, kebencian akan hilang dengan sendirinya. Menurutnya, yang diperlukan adalah gerakan dari hati nurani, bukan sekadar prasangka atau adu domba. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama hidup berdampingan dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.