Pemerintah tampaknya bergerak cepat (gercep) dalam implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan (EBT).

Hal itu dibuktikan lewat penandatanganan perpanjangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo) dengan PT Buminata Cita Banggai Energi. Penandatanganan perdana PJBTL tersebut dilakukan General Manager (GM) PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dengan Direktur Utama PT Buminata Cita Banggai Energi, Radityo Mahendra Hutomo.

"Penandatanganan PJBTL hari ini sejalan dengan program ketahanan energi yang selalu didorong Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak swasta ikut menggarap PLTM, maka listrik akan menjangkau seluruh rakyat Indonesia," ujar General Manager PT PLN (Persero) UID Suluttenggo Atmoko Basuki, dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dalam sambutannya, Atmoko menjelaskan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Ditambahkan, Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 juga memberi kepastian hukum bagi para pengembang PLTM. Upaya itu, diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangkit EBT di seluruh Indonesia.

Perpanjangan PJBTL dengan PT Buminata Cita Banggai Energi untuk PLTM di wilayah Kalumpang dan Hanga-Hanga II, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dipilihnya PT Buminata Cita Banggai Energi dalam penerapan perdana Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025, karena perusahaan tersebut merupakan pengembang swasta nasional pertama dalam dunia PLTM di Indonesia.

Perusahaan yang beroperasi sejak 2003 itu kini menjadi pelopor. Pendiri PT Buminata Cita Banggai Energi Hengky Mahendrarto menyambut baik atas diterbitkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan tersebut memberi kepastian hukum atas bisnis yang dijalankan. Menurut Hengky, sebelum adanya Permen, PT Buminata Cita Banggai Energi selalu gelisah setiap akhir masa kontrak.

"Jika tidak diperpanjang, maka investasi yang sudah dikeluarkan begitu besar, akan ditinggal begitu saja," ujar Hengky.

Dengan perpanjangan kontrak 10 tahun, maka PLTM tersebut total beroperasi selama 30 tahun. Karena itu, lanjut Henky, meski PLTM termasuk EBT yang didorong oleh pemerintah, namun bisnis PLTM sangat riskan.

Perubahan ini diharapkan dapat menarik perhatian pengusaha-pengusaha lain untuk ikut mengembangkan PLTM. Hengky menyebut harga yang 'feasible' dan 'bankable' bagi pengembang, serta ekonomis bagi PLN akan mendorong iklim investasi bidang EBT yang sehat dan kompetitif.

"Dan yang terpenting bisnis ini menghasilkan listrik bersih dan berkelanjutan," tutur Hengky.

Dipilihkan Kabupaten Banggai sebagai lokasi PLTM, Hengky menjelaskan karena daerah tersebut memiliki sejumlah air terjun yang airnya tidak pernah surut. Sehingga layak dikembangkan untuk PLTM.

"Dalam membangun, kami upayakan tidak merusak lingkungan yang ada," ucap Hengky.

PT Buminata Cita Banggai Energi kini sedangkan membangun PLTM lainnya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Proses pembangunannya ditargetkan akan selesai pada 2026.

Sebagai informasi, perwakilan dari Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Asosiasi Indonesia Hydropower Association, dan beberapa pengembang Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) swasta nasional juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Seorang tahanan di Palembang, Sumatera Selatan, bernama, Mareda Gosta melaporkan istrinya yang kedapatan berselingkuh ke polisi. Sang istri berinisial IPP ketahuan berselingkuh setelah digerebek oleh warga sekitar.

Kuasa hukum korban Muhammad Daud (51) mengatakan, penggerebekan tersebut terjadi di rumahnya, Kecamatan Kalidoni Palembang pada Senin (17/2/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Klien kami (korban) melaporkan perselingkuhan istrinya ke polisi. Saat ini, kami wakili karena korban sedang menjalani masa tahanan di rutan," ungkapnya, Kamis (27/2/2025).

Daud menjelaskan, istri korban bersama terduga selingkuhannya yang berinisial HTL digerebek warga bersama ketua RT dan Bhabinkamtibmas Polsek Kalidoni di rumah korban. Saat itu, IPP tak mengaku telah menyembunyikan pria tak dikenal di rumah tersebut.

"Pada saat kejadian, warga beserta pihak berwajib menggerebek terlapor IPP di rumah mereka atas dugaan melakukan perzinahan saat lelakinya sedang ditahan. Namun, istri korban menyangkal," jelasnya.

Warga kemudian mencari HTL hingga ditemukan. Kemudian, kata Daud, IPP masih berkelit dan mengaku pria tersebut adalah keluarganya.

"Kemudian dikonfirmasilah ke klien kami. Pengakuan korban, dia tidak mengenal HTL sama sekali. Bukan kerabatnya atau (kerabat) istrinya," tutur Daud.

Mengetahui informasi tersebut, tahanan atas kasus kepemilikan senpi ilegal itu merasa tidak senang dan melaporkan perselingkuhan IPP ke polisi melalui Daud.

"Harapannya semoga kedua terlapor dapat diproses hukum," katanya.

Kepala SPKT Polrestabes Palembang AKP Heri membenarkan pihaknya menerima aduan tersebut. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, terlapor diduga melakukan tindak pidana pasal 284 KUHP mengenai tindak pidana Perzinahan.

"Benar, sudah kami terima laporan korban melalui kuasa hukumnya. Saat ini berkasnya telah diserahkan ke tim penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang," ujarnya.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros meluruskan pernyataan polisi yang menyebut pria yang memeras dan menikam warga, Tula alias TL (45) adalah DPO Lapas Kelas II A Maros. LPKA Maros mengatakan Tula merupakan narapidana mereka yang kabur pada 2020 lalu.

"Benar Tula (narapidana) dari LPKA Maros. Kabur kejadiannya tahun 2020," ujar Kepala Pengamanan LPKA Kelas II Maros, Abdillah kepada detikSulsel, Minggu (5/1/2025).

Abdillah mengatakan Tula merupakan terpidana dari Pengadilan Negeri Maros yang ditahan di LPKA Kelas II Maros. Namun dia tidak mengingat kasus yang menjerat Tula.

"Saya lupa dulu kasusnya pencurian atau apa ya? Saya sudah lupa karena lima tahun lalu. Dia hukuman pendek waktu itu tidak lama," katanya.

Abdillah mengungkapkan Tula kabur dari LPKA Kelas II Maros karena kelalaian dari petugas keamanan. Saat itu, Tula mendapat tugas membersihkan dan luput dari pantauan petugas.

"Kelalaian petugas waktu itu 2020 yang tugas pengamanan, akhirnya kelalaian petugas yang jaga dimanfaatkan oleh Tula. Jadi dia membersihkan di area berangang, karena antara bangunan dengan tembok keliling," sebut Abdillah.

Lanjut Abdillah, Tula keluar dari lapas dengan melompat melewati dinding LPKA. Sejak saat itu, Tula masih daftar pencarian orang (DPO).

"Iya dia melompat dinding," lanjutnya.

Setelah tertangkap, proses hukum terhadap Tula akan diserahkan kepada Lapas Kelas II A Maros. Tula juga dipastikan akan menjalani sisa masa tahanannya di Lapas Kelas II A Maros nantinya.

"Jadi nanti terproses itu, tinggal ditambah kasus barunya. Tetap dijalani juga yang tertinggal," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, penikaman terjadi di Kampung Salu, Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Maros, Kamis (2/1). Belakangan pelaku ditangkap masih di sekitar Kecamatan Tanralili, Jumat (3/1).

Video: Banjir Melanda Maros Sulsel, Sejumlah Warga Enggan Dievakuasi

Video: Banjir Melanda Maros Sulsel, Sejumlah Warga Enggan Dievakuasi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros meluruskan pernyataan polisi yang menyebut pria yang memeras dan menikam warga, Tula alias TL (45) adalah DPO Lapas Kelas II A Maros. LPKA Maros mengatakan Tula merupakan narapidana mereka yang kabur pada 2020 lalu.

"Benar Tula (narapidana) dari LPKA Maros. Kabur kejadiannya tahun 2020," ujar Kepala Pengamanan LPKA Kelas II Maros, Abdillah kepada detikSulsel, Minggu (5/1/2025).

Abdillah mengatakan Tula merupakan terpidana dari Pengadilan Negeri Maros yang ditahan di LPKA Kelas II Maros. Namun dia tidak mengingat kasus yang menjerat Tula.

"Saya lupa dulu kasusnya pencurian atau apa ya? Saya sudah lupa karena lima tahun lalu. Dia hukuman pendek waktu itu tidak lama," katanya.

Abdillah mengungkapkan Tula kabur dari LPKA Kelas II Maros karena kelalaian dari petugas keamanan. Saat itu, Tula mendapat tugas membersihkan dan luput dari pantauan petugas.

"Kelalaian petugas waktu itu 2020 yang tugas pengamanan, akhirnya kelalaian petugas yang jaga dimanfaatkan oleh Tula. Jadi dia membersihkan di area berangang, karena antara bangunan dengan tembok keliling," sebut Abdillah.

Lanjut Abdillah, Tula keluar dari lapas dengan melompat melewati dinding LPKA. Sejak saat itu, Tula masih daftar pencarian orang (DPO).

"Iya dia melompat dinding," lanjutnya.

Setelah tertangkap, proses hukum terhadap Tula akan diserahkan kepada Lapas Kelas II A Maros. Tula juga dipastikan akan menjalani sisa masa tahanannya di Lapas Kelas II A Maros nantinya.

"Jadi nanti terproses itu, tinggal ditambah kasus barunya. Tetap dijalani juga yang tertinggal," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, penikaman terjadi di Kampung Salu, Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Maros, Kamis (2/1). Belakangan pelaku ditangkap masih di sekitar Kecamatan Tanralili, Jumat (3/1).

Video: Banjir Melanda Maros Sulsel, Sejumlah Warga Enggan Dievakuasi

Video: Banjir Melanda Maros Sulsel, Sejumlah Warga Enggan Dievakuasi

Kupang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan Timor Leste(RDTL).

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Atambua Reza Riansyah Abdullah kepada ANTARA dari Atambua, Rabu mengatakan bahwa operasi gabungan ini melibatkan berbagai instansi terkait dalam pengamanan perbatasan.

“Mulai dari Satgas Pamtas RI-RDTL, Kepolisian BNPP, Karantina kesehatan Bea Cukai, Brimob, BAIS serta badan Intelijen,” katanya.

Reza menjelaskan bahwa operasi gabungan yang dilakukan itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian terhadap jalur terbuka di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

Jalur perbatasan itu diduga menjadi jalur perlintasan ilegal oleh warga negara Republik Demokratik Timor Leste untuk masuk ke Indonesia.

Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Silvester Donna Making yang memimpin operasi tersebut menjelaskan bahwa dalam operasi gabungan itu mereka menyusuri jalur ilegal yang kerap digunakan pelintas tanpa dokumen resmi.

“Kami temukan juga jalur utama di dekat patok batas RI-RDTL. meski tidak ditemukan pelintas ilegal,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa operasi ini berhasil mengidentifikasi potensi pelanggaran serta memperkuat sinergi antar instansi dalam pengawasan perbatasan.

“Dengan adanya operasi ini, kami memastikan tidak adanya pelintas ilegal di jalur perbatasan dan semakin memperkuat sinergisitas antar instansi di PLBN Napan,” tambah dia.

Silvester menambahkan bahwa tim gabungan akan tetap berkomitmen untuk terus mengawasi keberadaan orang asing yang masuk melalui jalur ilegal di Napan dan sekitarnya,

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi lapangan serta komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi demi menjaga keamanan wilayah perbatasan RI-RDTL.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024