Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, merespons wacana predator seksual Reynhard Sinaga dipulangkan ke RI dari penjara Inggris. Agus menyebut hingga kini belum ada pembahasan terkait pemulangan Reynhard maupun pelaku bom Bali 2002, Hambali.

"Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air," ujar Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Agus menyebut pihaknya juga bingung adanya wacana tersebut. Dia mengatakan di ranah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tak pernah ada pembahasan itu.

"Jadi sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan aja kepada sumbernya nggih," katanya.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

"Yang prioritas yang kita hadapi itu adalah banyak juga orang Indonesia yang dipidana mati di Saudi Arabia, di Malaysia, dan itu memang sudah sangat lama kasusnya. Saya kira kita akan memprioritaskan ini," kata Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

Dia menyebutkan TKI yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi dan Malaysia jumlahnya lebih dari 50 orang. Dia mengaku sudah berbicara dengan pemerintahan Arab Saudi dan Malaysia mengenai TKI yang dipidana mati.

"Banyak sekali, di Saudi Arabia ada, di Malaysia aja ada lebih 50 warga Indonesia yang dipidana mati dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia," ujar Yusril.

"Dan beberapa waktu lalu duta besar Arab Saudi juga datang ke kantor, kami juga singgung masalah ini. Menjadi sangat penting karena memang mereka ini TKI bekerja di luar negeri, kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati dan itu perlu segera kita selesaikan," sambungnya.

Yusril juga menjelaskan belum ada pembicaraan resmi terkait Hambali. Dia mengatakan tidak mudah untuk memeriksa kasus Hambali.

"Hambali pun belum ada pembicaraan apapun dan saat ini lagi kami pelajari. Jadi kasusnya memang tidak mudah memeriksanya, entahlah ada perubahan policy dari pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang yang ditahan," kata Yusril.

"Jadi kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Saudi Arabia," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa rencana pemulangan Reynhard Sinaga hingga Hambali tak jadi prioritas pemerintah. Dia mengatakan ada kasus lain yang perlu ditangani, seperti penanganan 54 WNI yang akan dihukum mati.

Hal itu dikatakan Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (11/2/2025). Yusril menjawab pertanyaan anggota Komisi I DPR, Sarifah Ainun Jariyah.

"Terkait kasus RG. Saya harap nanti kasus RG ini. Saya sudah mendengar bahwa ini tidak menjadi prioritas dari pemerintah dan semoga itu benar. Reynhard Sinaga, jadi saya harap kasus ini tidak, saya harap kasus ini tidak usah menjadi prioritas pemerintah," kata Sarifah.

Yusril pun menjawab memang ada banyak kasus lain yang perlu ditangani, salah satunya WNI yang akan dipidana mati di Malaysia hingga Arab Saudi. Dia juga mengatakan telah membahas hal tersebut dengan Arab Saudi.

"Jadi lebih banyak kasus lain yang perlu ditangani seperti ada sekitar 54 WNI yang dipidana mati di Malaysia juga di Arab Saudi dan kami mulai membahas masalah ini dengan Arab Saudi," kata Yusril.

"Pembicaraan sudah dimulai dan juga terkait kementerian lain yang menangani pekerja migran juga Kemenlu yang concern terhadap perlindungan WNI," tambahnya.

Yusril menegaskan kasus keduanya tidak jadi prioritas karena masalahnya cukup rumit. Selain itu, dia mempertimbangkan pandangan masyarakat.

"Kita mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap kedua orang ini, kami sampai pada kesimpulan, kami pelajari, kami concern soal itu, karena menjadi tanggung jawab negara," tuturnya.

Sebelumnya, Yusril mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pemulangan pekerja migran Indonesia yang divonis hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi.

Prioritas ini, kata dia, didahulukan dibandingkan kasus lain, seperti wacana pemulangan terpidana predator seksual Reynhard Sinaga atau pelaku Bom Bali 2002, Hambali.

“Jadi, kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi,” ujar Yusril saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan, saat ini, di Arab Saudi dan Malaysia, ada banyak kasus pekerja migran yang telah divonis dengan pidana mati.

“Di Arab Saudi ada, di Malaysia saja ada lebih dari 50 warga Indonesia yang dipidana mati. Dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia,” lanjut dia.

Yusril menegaskan, upaya pemulangan TKI yang divonis mati ini juga sudah sempat dibicarakan dengan Duta Besar Arab Saudi ketika berkunjung ke kantornya.

“Menjadi sangat penting, karena memang mereka ini TKI, bekerja di luar negeri kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati, dan itu perlu segera kita selesaikan,” tegas Yusril.

Diberitakan, Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris, pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria dalam kurun waktu sekitar dua setengah tahun.

Hakim memutuskan bahwa Reynhard harus menjalani setidaknya 30 tahun hukuman sebelum bisa mengajukan pengampunan.

Belakangan, Reynhard mengalami serangan dari narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam keselamatannya.

Penyerang tersebut kini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Manchester.

Adapun Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam upaya membahas kemungkinan pemulangan Reynhard ke Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pemulangan pekerja migran Indonesia yang divonis hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi.

Prioritas ini, kata dia, didahulukan dibandingkan kasus lain, seperti wacana pemulangan terpidana predator seksual Reynhard Sinaga atau pelaku Bom Bali 2002, Hambali.

“Jadi, kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi,” ujar Yusril saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan, saat ini, di Arab Saudi dan Malaysia, ada banyak kasus pekerja migran yang telah divonis dengan pidana mati.

“Di Arab Saudi ada, di Malaysia saja ada lebih dari 50 warga Indonesia yang dipidana mati. Dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia,” lanjut dia.

Yusril menegaskan, upaya pemulangan TKI yang divonis mati ini juga sudah sempat dibicarakan dengan Duta Besar Arab Saudi ketika berkunjung ke kantornya.

“Menjadi sangat penting, karena memang mereka ini TKI, bekerja di luar negeri kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati, dan itu perlu segera kita selesaikan,” tegas Yusril.

Diberitakan, Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris, pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria dalam kurun waktu sekitar dua setengah tahun.

Hakim memutuskan bahwa Reynhard harus menjalani setidaknya 30 tahun hukuman sebelum bisa mengajukan pengampunan.

Belakangan, Reynhard mengalami serangan dari narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam keselamatannya.

Penyerang tersebut kini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Manchester.

Adapun Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam upaya membahas kemungkinan pemulangan Reynhard ke Tanah Air.

KOMPAS.com-Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi tenaga kerja Indonesia (TKI) korban penembakan di Malaysia.

Tim hukum disiapkan untuk mengantisipasi proses hukum yang akan dihadapi empat buruh migran yang masih berada di Malaysia.

"Kemungkinan ada proses hukum ke depan. Kami akan segera menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi mereka," ujar Karding dalam keterangan yang disiarkan melalui YouTube Kompas TV, Selasa (28/1/2025).

Karding juga memastikan, pemerintah Indonesia akan memperjelas kronologi penembakan yang dilakukan oleh otoritas Malaysia terhadap para buruh migran.

Selain itu, pemerintah turut mendampingi dalam perawatan kesehatan, pemulangan buruh migran, serta jenazah seorang korban yang meninggal akibat penembakan.

"Kami berkoordinasi dengan pihak-pihak di Malaysia agar dapat mendampingi penanganan jenazah dan menjenguk korban di rumah sakit," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawala mengungkapkan bahwa pemerintah akan menemui para PMI yang menjadi korban penembakan.

Pertemuan ini dijadwalkan pada Rabu (29/1/2025), dan pemerintah Indonesia akan mendalami kronologi penembakan berdasarkan keterangan para korban.

Dzulfikar menambahkan, pertemuan tersebut bisa terlaksana setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia mengonfirmasi kuasa kekonsuleran untuk bertemu dengan korban yang selamat.

"Alhamdulillah, teman-teman KBRI sudah mendapat sinyal untuk kuasa kekonsuleran. Kami akan menemui empat korban dan mendalami versi mereka tentang kronologi penembakan," ujar Dzulfikar.

Pemerintah Indonesia masih menunggu hasil pendalaman kronologi dari para korban sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Namun, Dzulfikar memastikan KBRI Malaysia sedang mempersiapkan pemulangan para buruh migran ke Indonesia, termasuk jenazah yang meninggal.

Selain itu, Dzulfikar mengungkapkan, Indonesia sudah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendesak penyelidikan mendalam atas penembakan ini.

"Kami meminta penyelidikan secara tuntas dan transparan. Kami ingin perlindungan hukum yang setara dengan warga Malaysia di sana," tegas Dzulfikar.

Lima PMI ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2024) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

Petugas APMM mendapati kapal yang membawa lima buruh migran melintas di perairan tersebut.

Akibat penembakan ini, satu PMI dilaporkan meninggal dunia, satu kritis, dan tiga lainnya terluka.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), melalui KBRI Kuala Lumpur, akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan atas insiden ini, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebih oleh APMM.

BOGOR, KOMPAS.com – Di tengah krisis ekonomi Indonesia pada 1998, seorang gadis muda asal Serang, Nuryati Solapari (45), memilih menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) demi meraih cita-cita pendidikan tinggi.

Meski memiliki prestasi akademik yang gemilang sebagai lulusan terbaik SMA Prisma Kota Serang, keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu melanjutkan kuliah.

“Ketika teman-teman yang mohon maaf rankingnya di bawah saya, mereka euforia bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi, saya cuma bisa nangis, merana lah intinya, menyalahkan keadaan,” ujar Nuryati saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (6/12/2024).

Ide untuk menjadi TKI muncul ketika Nuryati mengunjungi rumah neneknya di Serang dan melihat tetangganya yang baru pulang dari Arab Saudi membawa uang banyak.

Bertekad untuk mengubah nasib, ia membujuk orangtuanya di Cilegon untuk mengizinkannya bekerja di luar negeri. Meskipun sempat mendapat penolakan dari keluarga besar, Nuryati tetap bertekad kuat.

Langkah pertama Nuryati menuju Arab Saudi dimulai di penampungan TKI di Tapos, Kabupaten Bogor. Di sana, ia menghadapi kenyataan pahit, mulai dari tidur di depan toilet karena tempat yang membludak, makan seadanya, hingga dicemooh karena membawa buku.

“Waktu itu saya bawa kardus mi instan yang isinya buku-buku pelajaran dan kamus bahasa Arab. Saya sempat dikatain, ‘Mau jadi pembantu aja bawa buku segitu banyak’. Tapi saya enggak peduli, saya tetap belajar,” kenang Nuryati.

Setelah melalui proses yang panjang, Nuryati akhirnya mendapatkan majikan pasangan dokter di Tabuk, Arab Saudi, yang memiliki dua anak.

Sikap rajinnya belajar menarik perhatian majikannya, yang kemudian mendukung keinginan Nuryati untuk melanjutkan pendidikan.

“Majikan saya bahkan memberikan hadiah umrah setelah satu bulan bekerja. Ketika ditanya apa doa saya, saya bilang ingin kuliah. Mereka sampai heran, biasanya orang kerja untuk bayar utang atau beli tanah, tapi saya ingin sekolah,” ujar Nuryati.

Selama bekerja, Nuryati memanfaatkan waktu istirahat untuk belajar dengan buku-buku yang dibawanya dari Indonesia. Selain bekerja sebagai pengasuh anak, ia juga mengajar senam untuk menambah penghasilan.

Majikan Nuryati sempat menawari hadiah rumah dan naik haji untuk orangtuanya jika ia bersedia tinggal lebih lama. Namun, setelah melihat prosesi wisuda di televisi, Nuryati memutuskan untuk pulang dan melanjutkan kuliah.

“Saya peluk TV itu sambil menangis. Saya bilang ke majikan, saya ingin pulang dan kuliah. Mereka memahami keputusan saya, meski sebelumnya mereka sempat menawarkan rumah sakit dan hotel di Indonesia untuk saya kelola,” kenang Nuryati.

Pada tahun 2000, Nuryati kembali ke Indonesia dengan uang hasil bekerja selama dua tahun. Sebagian uang tersebut diberikan kepada orangtuanya, sementara sisanya digunakan untuk mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.

Setelah lulus, Nuryati melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Pada tahun 2011, Nuryati melanjutkan pendidikan S-3 di Universitas Padjajaran Bandung dan lulus pada tahun 2016. Selain menjadi dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ia juga pernah menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Banten pada periode 2016-2021.

“Saya lulus S3 2016, terus pernah jadi Komisioner Bawaslu Banten, tetapi hanya satu periode karena tidak mendaftar lagi. Akhirnya dari tahun 2005 sampai sekarang saya jadi dosen,” kata Nuryati.