Batam (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan 13 orang warga negara asing yang bekerja serta mendirikan perusahaan fiktif dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) di Batam, Kepulauan Riau.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam di Batam, Kamis, mengatakan selain 13 orang warga negara asing (WNA) yang telah diamankan, terdapat 13 orang WNA lainnya masih berada di wilayah Indonesia dan akan dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) keimigrasian.

"Sembilan orang yang berada di luar wilayah Indonesia akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian," kata Godam dalam konferensi pers mengenai hasil Operasi Wira Waspada 2025.

Ia menjelaskan pengamanan WNA itu merupakan hasil pemeriksaan terhadap 12 perusahaan PMA yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Pemeriksaan itu dilakukan melalui Operasi Wira Waspada pada tanggal 11–12 Maret 2025 guna menekan potensi pelanggaran keimigrasian oleh WNA yang dijamin perusahaan PMA yang diduga tidak memenuhi persyaratan," ujar Godam.

Operasi ini dilaksanakan dengan metode pengawasan terbuka dan tertutup pada area yang telah ditentukan.

"Tim melakukan pengawasan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen, inspeksi mendadak, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan WNA di Batam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Selain itu, dalam operasi target wilayah industri, sebanyak delapan orang WNA diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian.

"Satu orang warga negara Austria berinisial DB, yang merupakan pemegang ITAS (Izin Tinggal Terbatas) investor dan Direktur PT All About City diduga mendirikan perusahaan fiktif untuk memperpanjang masa tinggal di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas," ujar Godam.

Kemudian tiga orang warga negara China, yaitu JM, CC, dan CK diamankan saat beraktivitas di PT Chuang Sheng Metal.

"JM dan CC, yang memiliki ITAS investor, diduga menyalahgunakannya dengan bekerja sebagai buruh kasar. Sementara CK, yang hanya memiliki izin tinggal kunjungan, juga diduga melanggar aturan dengan bekerja di perusahaan tersebut," ujarnya.

Godam menambahkan empat orang warga negara China berinisial ZH, MN, LH, dan LZ kedapatan bekerja di PT Sun Gold Solar, meskipun hanya memiliki izin tinggal kunjungan sehingga diduga menyalahgunakan izin tersebut.

Selain operasi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam juga sedang menindaklanjuti kasus tindak pidana keimigrasian tiga orang warga negara Bangladesh inisial FR, SK, dan SM yang masuk wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi.

"Mereka diduga melakukan tindak pidana keimigrasian Pasal 113 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," katanya.

Adapun satu orang warga negara India berinisial MT yang diduga memalsukan izin tinggal terbatas diamankan ketika petugas melakukan pengawasan keimigrasian di kawasan Sagulung, Batam.

WNA tersebut diduga melakukan tindak pidana keimigrasian Pasal 121 huruf b Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Telah dicoba berkali-kali untuk pindai paspor, hasilnya gagal dan paspor tidak terdeteksi pada mesin autogate imigrasi

Jakarta (ANTARA) - Petugas imigrasi pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) berhasil mengamankan tiga warga negara (WN) Pakistan yang mencoba masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor dan kartu identitas Prancis diduga palsu.

Ketiga WN Pakistan tersebut berinisial SZR, TS, dan MZ. Mereka tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soetta, Rabu (12/2) sore, dari Bangkok, Thailand, tetapi tidak berhasil masuk karena paspor yang digunakan tidak terdeteksi mesin autogate.

"Telah dicoba berkali-kali untuk pindai paspor, hasilnya gagal dan paspor tidak terdeteksi pada mesin autogate imigrasi," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta Arief Munandar saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Senin.

Dijelaskan Arief, ketiga WN Pakistan itu terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta pada Rabu (12/2). Ketiganya hendak transit di Indonesia dengan tujuan utama ke Eropa.

Setibanya di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soetta, ketiganya mengurus izin masuk berupa visa kunjungan saat kedatangan (VoA). Kemudian, SZR, TS, dan MZ melanjutkan pemeriksaan keimigrasian melalui mesin autogate.

Setelah berkali-kali mencoba melintas, mesin autogate tidak bisa memindai paspor yang digunakan. Karena tidak kunjung terdeteksi, petugas imigrasi lantas curiga dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan.

Ketika dilakukan pengecekan, tutur Arief, ketiganya mengaku sebagai WN Prancis. Akan tetapi, mereka tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Prancis maupun Inggris sehingga menambah kecurigaan petugas.

Oleh karena itu, SZR, TS, dan MZ dibawa ke ruangan supervisor riksa untuk pemeriksaan fisik dokumen dan wawancara. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Profil Penumpang (SIPP) didapati bahwa ketiganya tercatat sebagai WN Pakistan, alih-alih Prancis.

"Petugas juga melakukan pengecekan fisik terhadap barang-barang yang dibawa oleh ketiga WN Pakistan tersebut hingga ditemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga orang tersebut," sambung Arief.

Berdasarkan bukti awal, petugas imigrasi kemudian menyerahkan penanganan perkara kepada penyidik pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta.

Hasil penyelidikan prapenyidikan oleh tim penyidik menemukan bahwa SZR, TS, dan MZ ternyata bertujuan ke negara di Eropa. Mereka memperoleh paspor Prancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang dikenal dari Facebook.

Mereka sepakat membayar 1000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp17 juta kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor Prancis.

WN Sri Lanka itu menyarankan SZR, TS, dan MZ untuk transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa. Dia juga menyarankan agar menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan diganti dengan paspor Prancis saat tiba di Indonesia.

"Jadi, mereka menggunakan paspor Prancis, sehingga seolah-olah menjadi WN Prancis dan mereka akan mudah pergi ke Prancis. Itu memang salah satu syaratnya adalah biasanya mereka mengisi stamp (stempel) dulu di Indonesia untuk bisa nanti ke Prancis, seolah-olah mereka datang dari Indonesia," tutur Arief.

Ketiga WN Pakistan tersebut tengah diperiksa atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalan palsu. Mereka dijerat dengan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah menangkap 16 buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol selama 2024.

“Sepanjang tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meringkus 16 orang buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, dalam keterangan resminya, Senin (13/1/2025).

Buron terakhir yang ditangkap adalah YZ, seorang warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diduga merupakan bagian dari sindikat judi online negara tersebut.

Selain menangkap sejumlah buronan Interpol, Imigrasi mencatat sejumlah peningkatan terhadap jumlah WNA yang dijadikan tersangka dalam tindak pidana keimigrasian.

Pada tahun 2024, sebanyak 130 WNA ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana keimigrasian.

Angka ini meningkat hingga 228 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Tahun itu, sebanyak 53 tersangka ditahan oleh Imigrasi.

“Sementara itu, Imigrasi mengenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 5.434 WNA di tahun 2024,” kata Agus.

Dia mengatakan, total penindakan administratif keimigrasian di tahun 2024 meningkat 150 persen dibandingkan dengan tahun 2023, yang jumlah penindakan menyentuh angka 2.734 orang.

Sementara itu, jumlah orang yang ditangkal masuk ke Indonesia juga meningkat di tahun 2024.

“Sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024,” lanjut Agus.

Angka ini naik 58 persen jika dibandingkan dengan penangkalan di tahun 2023, yang kasusnya mencapai angka 6.673 orang.

Agus menjelaskan, tindakan administratif keimigrasian (TAK) bisa dilakukan selama WNA yang berada di Indonesia terbukti melakukan kegiatan berbahaya yang diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

“TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” lanjut dia.

Dalam praktiknya, TAK dapat diberikan dalam bentuk pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, hingga larangan untuk berada di tempat tertentu di dalam wilayah Indonesia.

“Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat adalah deportasi dari wilayah Indonesia,” lanjut dia.

Deportasi ini juga bisa dilakukan pada WNA yang melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.