Jakarta: Pelat kendaraan berwarna merah digunakan untuk kendaraan dinas milik instansi pemerintah. Meski demikian, Polisi memastikan mobil tersebut tidak kebal hukum dan tetap bisa ditilang.

Hal ini ditunjukan oleh Polres Batanghari, Pemerintah Provinsi Jambi, bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang segera melakukan razia terhadap kendaraan roda dua dan roda empat yang belum membayar pajak.

"Sasaran razia selain masyarakat umum, pihaknya juga akan menilang kendaraan dinas yang tidak taat bayar pajak," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, Iptu Agung Prasetyo, dikutip Antara.

Pihaknya menekankan pentingnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. “Diharapkan ASN untuk dapat memberikan contoh sebagai pelayan publik dalam tertib pajak kendaraan,” ujar Agung.

Baca Juga: Nih Dia Rekomendasi Kaca FIlm buat Mobil Listrik dari V-Kool

Menurutnya razia tersebut merupakan upaya mendukung pemasukan pendapatan asli daerah, tentu akan berkontribusi kemajuan bagi Kabupaten Batanghari. "Ya kita akan melakukan razia kendaraan bermotor dengan melihat pajaknya yang sudah dibayar atau belum,"katanya.

Razia kendaraan bermotor tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2025 dan untuk tempat dilakukannya razia itu masih dirahasiakan. "Ya untuk tempatnya masih kami rahasiakan, jadi tolong pada masyarakat Batanghari agar tertib lah berlalu lintas,"ujarnya.

Kemudian dia juga meminta masyarakat, khususnya warga Kabupaten Batanghari, agar melengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK serta memastikan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam keadaan aktif atau hidup.

Jika kedapatan?????? pajak tahunan terlambat maka akan diarahkan untuk melakukan pembayaran pajak, sedangkan kalau tidak pernah membayar sama sekali hingga lebih dari lima tahun atau tidak pernah ganti STNK maka dilakukan penindakan lebih lanjut.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menerapkan cara unik dalam menegakkan hukum lalu lintas. Mereka menerapkan tilang baca Alquran bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas.

Namun, apakah cara unik ini sesuai dengan prinsip hukum Islam?

Mudir Ma'had Aly Pondok Pesantren Tebuireng, KH Nur Hannan menjelaskan, prinsip hukum islam menekankan pada keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan pencegahan kejahatan (sadd al-dhara’i).

Ketua Umum Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (AMALI) ini mengatakan, hukuman dalam Islam harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama harus adil, yakni hukumannya harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan.

Kedua, mendidik (ta'dib) dan memperbaiki (islah). Artinya, menurut Kiai Hannan, hukuman tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan mendidik pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan.

Terkait tilang syariah yang mewajibkan pelanggar membaca Alquran, menurut Kiai Hannan, masalah ini dalam hukum Islam termasuk dalam kategori hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan penguasa yang berwenang untuk kemaslahatan umum.

"Jika tujuan dari hukuman ini adalah edukasi dan perbaikan, maka hukuman ini sesuai dengan prinsip hukum Islam," ujar Kiai Hannan saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (4/3/2025).

Asalkan, tambah dia, dalam menerapkan hukuman baca Alquran tersebut polisi tidak diskriminatif. Menurut dia, semua pelanggar harus mendapatkan hukuman serupa.

Selain itu, menurut dia, hukuman ini juga harus dilakukan dengan efektif dalam mendidik. "Jika hukuman ini justru membuat orang terpaksa membaca Alquran tanpa pemahaman, mungkin kurang efektif dalam memberi kesadaran," kata Kiai Hannan.

Sebelumnya, Kepala Satuan Lantas Polres Lombok Tengah, AKP Puteh Rinaldi, menjelaskan, tilang syariah akan diberikan kepada pelanggar lalu lintas dengan syarat tertentu. Bagi yang mengaku mampu mengaji Alquran dengan baik dan benar, mereka tidak akan dikenakan tilang biasa. Para pelanggar itu justru ditantang untuk membaca ayat-ayat kitab suci Islam tersebut.

“Jika pelanggar dapat membaca atau mengaji dengan baik dan benar, maka mereka tidak ditilang. Sebagai gantinya, kami memberikan hukuman berupa tantangan membaca ayat suci Alquran," ujar AKP Puteh, dikutip Republika dari laman resmi Korlantas Polri, Selasa (4/3/2025)

Jakarta -

Viral mobil Alphard putih menggunakan pelat RI-24 dengan kode kecil melintas di jalur TransJakarta. Belum diketahui siapa pejabat yang berada di balik mobil tersebut.

Pada masa Presiden ke-7 Joko Widodo menjabat, pelat RI-24 digunakan Menteri Hukum dan HAM. Namun di era pemerintahan Presiden Prabowo belum jelas penggunanya, sebab kementerian tersebut sudah dipecah menjadi tiga. Tidak sedikit yang mengguna pelat nomor tersebut digunakan Menteri HAM baru, Natalius Pigai.

Namun Pigai menampik hal itu seraya mengunggah foto Alphard hitam dalam akun instagram pribadinya. Dia turut melampirkan foto sedang menggunakan pelat nomor RI-23 dengan nomor 5 kecil pada sisi paling kanan bawah.

"Mobil Dinas Menteri HAM RI dengan ini tuduhan Mobil Dinas berplat RI 24 yang masuk ke jalan Busway bukan Saya," tulis akun instagram @natalius_pigai.

Hal serupa juga diunggah akun instagram @kementerian_ham. Disebutkan mobil RI 23 plus nomor 5 kecil merupakan mobil dinas Menteri HAM.

Diberitakan detikcom sebelumnya, Direktur Operasional dan Keselamatan TransJakarta Daud Joseph mengatakan pihaknya tidak akan menindaklanjuti pelanggaran mobil RI-24 yang masuk busway. Josep menjelaskan penindakan merupakan ranah dari kepolisian.

"Di TransJakarta tidak melakukan penindakan, penindakan tentunya ada di kesatuan yang memiliki wewenang untuk mencegah adanya keadaan yang sama lagi," ujar Joseph saat ditemui wartawan di kantor pusat TransJakarta, Jakarta Timur, (6/2/2025).

Joseph mengatakan video viral tersebut membuat masyarakat semakin paham bahwa tidak semua orang dapat menggunakan jalur TransJakarta. Menurutnya, kejadian viral tersebut menjadi informasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama.

"Saya berterima kasih juga untuk poin yang kedua ini, media-media yang terus ikut memberitakan jika ada yang masuk jalur Transjakarta. Kemarin saya selalu diinformasikan, direksi selalu diupdate,apa berita yang sedang viral hari ini, kemarin itu sedang viral, nomor pelat tertentu masuk, dan saya yakin ini akan membuat budaya masyarakat menjadi lebih baik, karena mereka tahu hal yang tidak benar itu diberitakan," ujar Joseph.

Joseph menjelaskan beberapa kriteria kendaraan yang bisa melintas di jalur TransJakarta. Salah satu nya mobil kepala negara.

"Iya, ada beberapa yang diizinkan untuk masuk ke dalam jalur, contohnya misalnya ya, contohnya dalam kondisi darurat, kemudian kepala negara diizinkan, tetapi di luar dari itu tidak mendapatkan izin untuk masuk ke dalam," jelasnya.

TransJakarta juga melakukan sejumlah upaya agar kejadian tersebut tidak berulang. Upaya tersebut antara lain memasang separator, digitalisasi Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta penjagaan dari kepolisian.

"Yang pertama kita akan pastikan separator ada di setiap celah-celah supaya tidak ada orang yang masuk. Kemudian yang kedua kita akan lakukan digitalisasi dari portal dan penindakan melalui ETLE. Dan yang ketiga adalah kerjasama dengan satuan samping yaitu kepolisian tentunya untuk masyarakat umum agar tidak memasuki," imbuhnya.

(riar/dry)