REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut, saat ini tren serangan terorisme pada level global dan regional tidak hanya menargetkan manusia atau fasilitas publik. Namun, terorisme juga menjadikan objek vital strategis dan sistem transportasi sebagai salah satu target serangan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Imam Margono menilai hal tersebut karena objek vital strategis dan sistem transportasi memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup orang banyak, stabilitas politik, ekonomi, dan ketahanan negara.

"Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018," kata Imam dalam acara penyerahan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme, di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Adapun UU tersebut berisi tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menjelaskan, implementasi dari peraturan perundang-undangan itu melahirkan beberapa inovasi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

RAN PE dilaksanakan bersama-sama dengan 48 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah melalui aksi terpadu, yang terdiri atas 130 rencana aksi yang dilaksanakan hingga tahun 2024 sebagai bentuk pendekatan whole of government (seluruh pemerintahan) dan whole of society (seluruh masyarakat).

Imam melanjutkan, inovasi program dan kegiatan juga meliputi perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkolaborasi dengan pengelola objek vital dan sistem transportasi, aparat keamanan wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah disampaikan pada UU Nomor 15 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, BNPT menerbitkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"Pedoman ini menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme," tuturnya. Kemudian, lanjut dia, peraturan tersebut disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menilai perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global (GTI) merupakan capaian besar yang patut diapresiasi bersama.

"Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dan sangat baik dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum," ujar Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE, di Jakarta, Selasa.

Adapun dalam indeks yang menunjukkan tingginya dampak terorisme tersebut, peringkat Indonesia pada tahun 2023 membaik pada urutan ke-31 dari sebelumnya pada urutan ke-24 tahun 2022.

Dengan demikian, kata dia, peringkat tersebut telah menempatkan Indonesia menjadi negara dengan kategori Low Impacted by Terrorism atau terdampak rendah oleh terorisme.

Di sisi lain, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersyukur karena Indonesia telah berhasil mencapai angka nol serangan teroris alias zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai saat ini.

Kendati demikian, Budi mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut tidak menandakan ancaman terorisme sudah berakhir, sehingga tugas berat pemerintah ke depan, yakni bagaimana mempertahankan kondisi saat ini.

Apalagi, kata dia, merujuk berbagai data, ruang siber dapat disalahgunakan untuk mempercepat proses radikalisasi dan bahkan menjadi ruang untuk pencucian pikiran (brain wash).

"Dengan begitu, kehadiran negara dapat memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh masyarakat melalui perlindungan, baik di ruang nyata maupun di ruang siber, yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan terorisme," ungkapnya.

Ia menegaskan upaya perlindungan itu juga tercantum dalam misi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini yang telah dicantumkan dalam misi tersebut, yakni narasi untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Untuk itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mencegah penyalahgunaan ruang siber dan ancaman terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024