LOS ANGELES - Sebuah klinik fertilitas di California, Amerika Serikat (AS), hancur akibat ledakan bom pada hari Sabtu waktu setempat. Biro Investigasi Federal (FBI) mengumumkan ledakan bom itu merupakan serangan teroris, di mana satu orang dinyatakan tewas.

Polisi kini sedang menyelidiki insiden tersebut, yang terjadi tidak jauh dari pusat kota Palm Springs. Ledakan bom itu juga berdampak pada beberapa bisnis di dekatnya.

Dalam pembaruan terkini, kepala kantor lapangan FBI di Los Angeles, Akil Davis, mengatakan kepada wartawan: "Ini adalah tindakan terorisme yang disengaja."

"Seiring dengan berjalannya penyelidikan, kami akan menentukan apakah ini terorisme internasional atau terorisme domestik," ujarnya, seperti dikutip New York Post, Minggu (18/5/2025).

Menanggapi pertanyaan tentang apakah klinik di Palm Springs memang sengaja menjadi sasaran, Akil menjawab: "Kami yakin begitu, ya."

Wali Kota Ron DeHarte mengatakan mobil yang diduga terkait serangan bom kemungkinan diparkir di luar klinik American Reproductive Centers.

"Kami masih berusaha menentukan penyebabnya," kata DeHarte.

"Polisi dan pemadam kebakaran sedang berada di sana sekarang. Awalnya, kami mendengar bahwa itu mungkin kecelakaan helikopter atau kebocoran gas, tetapi itu sudah dikesampingkan. Kami akan segera tahu apa penyebabnya. Ada cukup banyak kerusakan pada bangunan di sekitarnya juga," paparnya.

Kepala Pemadam Kebakaran Palm Springs Paul Alvarado mengatakan: "Ledakan itu tampaknya merupakan tindakan kekerasan yang disengaja."

"Ledakan meluas hingga beberapa blok dengan beberapa bangunan rusak, beberapa rusak parah," katanya.

Klinik fertilitas mengonfirmasi tidak ada seorang pun dari fasilitas mereka yang terluka, tetapi satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka.

"Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi," kata Dr Maher Abdallah, yang mengelola klinik tersebut. ?Puji Tuhan hari ini kebetulan adalah hari tanpa pasien.?

Embrio yang disimpan di fasilitas itu juga tidak terluka, menurut klinik tersebut.

"Kami tengah melakukan pemeriksaan keselamatan menyeluruh dan telah memastikan bahwa operasi dan area medis sensitif kami tidak terdampak ledakan," kata klinik fertilitas itu kepada BBC.

American Reproductive Centers digambarkan sebagai pusat fertilitas layanan penuh pertama dan satu-satunya di Coachella Valley pusat dan laboratorium IVF, menurut situs webnya dan telah beroperasi sejak 2006.

Sejumlah badan penegak hukum telah turun ke tempat kejadian termasuk penyidik dari FBI, sementara Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak juga akan membantu menilai apa yang terjadi.

Polisi Palm Springs mengonfirmasi kematian satu orang, tetapi identitas korban belum diketahui. Mereka juga mempertimbangkan semua kemungkinan, termasuk apakah itu tindakan terorisme.

"FBI akan menyelidiki apakah ini tindakan yang disengaja," tulis Jaksa AS Bill Essayli dari Distrik Pusat California di X.

Jaksa Agung Pam Bondi menggambarkan insiden itu sebagai serang "tak termaafkan" dan mengatakan agen federal sedang bekerja untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi.

"Tetapi saya tegaskan: pemerintahan [Presiden Donald] Trump memahami bahwa perempuan dan ibu adalah jantung Amerika. Kekerasan terhadap klinik fertilitas tidak dapat dimaafkan," katanya dalam sebuah pernyataan di media sosial.

Seorang saksi mata Claudio Chavez, yang memiliki toko pelapis khusus di dekatnya mengatakan kepada The New York Post bahwa "rasanya seperti ledakan" ketika insiden mengerikan itu terjadi.

"Suaranya sangat keras sehingga terasa seperti mengguncang seluruh tubuh saya," katanya.

"Saya sedang berada di dalam bisnis saya menunggu klien. Saya sedang duduk di kursi saya dan tiba-tiba, seperti ada bom yang meledak," katanya.

"Di dalam, saya hanya melihat serpihan jatuh dari langit-langit. Berjalan keluar dan melihat jendela depan saya benar-benar pecah."

Dia menambahkan ada sejumlah besar asap. "Setengah dari satu bangunan tampaknya telah tertiup angin," katanya.

Rekaman udara menunjukkan sebuah mobil terbakar di tempat parkir, sementara atap gedung klinik kesuburan telah runtuh, dengan puing-puing berhamburan ke seluruh jalan dan batu bata berserakan di mana-mana.

Manajer restoran Rhino Williams (47) berada satu blok jauhnya ketika dia mendengar ledakan dan berlari ke tempat kejadian. Dia terpaksa menutup hidungnya dengan bajunya karena mencium bau plastik dan karet terbakar, katanya kepada Associated Press.

Nima Tabrizi (37), juga berada di dekat toko ganja ketika dia merasakan ledakan besar, menggambarkan pemandangan yang menghancurkan setelahnya.

?Bangunan itu berguncang, dan kami keluar dan ada asap tebal,? kata Tabrizi.

?Ledakan dahsyat. Rasanya seperti bom meledak. Kami mendatangi lokasi kejadian, dan kami melihat sisa-sisa jasad manusia.?

LOS ANGELES - Sebuah klinik fertilitas di California, Amerika Serikat (AS), hancur akibat ledakan bom pada hari Sabtu waktu setempat. Biro Investigasi Federal (FBI) mengumumkan ledakan bom itu merupakan serangan teroris, di mana satu orang dinyatakan tewas.

Polisi kini sedang menyelidiki insiden tersebut, yang terjadi tidak jauh dari pusat kota Palm Springs. Ledakan bom itu juga berdampak pada beberapa bisnis di dekatnya.

Dalam pembaruan terkini, kepala kantor lapangan FBI di Los Angeles, Akil Davis, mengatakan kepada wartawan: "Ini adalah tindakan terorisme yang disengaja."

"Seiring dengan berjalannya penyelidikan, kami akan menentukan apakah ini terorisme internasional atau terorisme domestik," ujarnya, seperti dikutip New York Post, Minggu (18/5/2025).

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan sejarah perkembangan kelompok teroris, seperti Jamaah Islamiyah (JI), perlu diketahui publik, khususnya oleh generasi penerus bangsa.

Dalam kegiatan bedah buku berjudul JI The Untold Story--Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah, yang digelar di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5), dia menyampaikan pentingnya buku tersebut sebagai media literasi dan edukasi bagi generasi muda Indonesia.

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Eddy menyebutkan bahwa Jamaah Islamiyah telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2008.

Untuk itu, buku tersebut, menurutnya, merupakan langkah strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Kepala BNPT juga menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti/Teror (AT) Polri yang telah menulis dan menyusun buku itu sebagai bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap bahaya paham radikal.

“Saya sangat mengapresiasi Kadensus dan jajarannya yang telah menulis buku ini sebagai bahan edukasi, literasi terhadap bagaimana perkembangan terorisme di Indonesia, termasuk bagaimana orang bisa terpapar oleh paham radikal terorisme,” ucap dia.

Dirinya menambahkan bahwa acara bedah buku tersebut pun menjadi momentum penting untuk menyampaikan narasi sejarah yang objektif kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ancaman radikalisme dan terorisme di Tanah Air.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Prof. Herry Suhardiyanto menyambut baik penyelenggaraan kegiatan di lingkungan kampusnya itu.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa agar tidak terjebak dalam pemahaman yang menyimpang tentang perjuangan bangsa.

“Kami berharap para mahasiswa akan dapat memperoleh pencerahan dan tidak salah dalam memahami bagaimana negara bangsa ini kita harus perjuangkan, tegaknya, dan kemakmurannya bersama-sama,” tutur Herry dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk BNPT, Densus 88 AT Polri, dan pihak kepolisian atas terselenggaranya acara serta berharap manfaat yang sebesar-besarnya dapat dirasakan oleh para mahasiswa.

“Khususnya agar para mahasiswa dapat juga menjadi generasi muda yang dapat memajukan bangsa kita serta terlepas dari bahaya-bahaya, pandangan-pandangan pemikiran yang radikal, yang justru bertentangan dengan garis perjuangan Muhammadiyah,” ungkapnya.

Adapun kegiatan bedah buku yang merupakan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Bandung dan Densus 88 Antiteror Polri itu bertujuan memberikan edukasi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah dan perkembangan terorisme di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap barang bukti tindak pidana terorisme tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari proses hukum pelaksanaan putusan pengadilan.

"Bahwa pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna-ajudikasi, artinya kami sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," kata Komjen Pol. Eddy dalam acara tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan, antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam, serta sejumlah besar amunisi.

Eddy menjelaskan bahwa proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti dilakukan melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan.

"Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna-ajudikasi sementara, penempatan ini kami titipkan di Mako Brimob. Apalagi barang-barang amunisi," katanya.

Dirinya pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Pindad dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut sehingga berjalan tanpa kesalahan penanganan.

Pasalnya, kata dia, pihaknya meminimalisir kesalahan atau adanya potensi timbulnya korban ketika terjadi kesalahan dalam menangani pemusnahan berbagai barang bukti itu.

Ke depan, Eddy berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung (MA), dan Kejaksaan akan terus berlanjut, agar tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama Pindad Sigit Santosa menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal. Kami berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya," ujar Sigit dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, dirinya mengaku berterima kasih kepada BNPT karena Pindad sudah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan tersebut.

Turut hadir dan menyaksikan kegiatan pemusnahan, yakni perwakilan dari MA, Kejaksaan Agung, Detasemen Khsusus (Densus) 88/Anti-Teror (AT) Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari pengadilan negeri dan kejaksaan negeri di wilayah DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan keputusan hukum atas tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad melaksanakan kegiatan Pemusnahan terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme Tahun 2025 Di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/05).

Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses hukum dimana melaksanakan putusan pengadilan yang merupakan sinergisitas aparat penegak hukum tindak pidana terorisme, yaitu Kejaksaan, Pengadilan (Mahkamah Agung), dan Densus 88 dengan BNPT & PT Pindad Persero.

"Bahwa Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," katanya dalam siaran pers, Jumat (16/5/2025).

Eddy Hartono menjelaskan bahwa proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti ini melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan, adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Perjalanan panjang barang bukti tadi Bapak sebutkan ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di mako brimob apalagi barang-barang amunisi," kata Eddy.

Menutup sambutannya, Eddy Hartono menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan Pemusnahan barang bukti tersebut dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan.

"Hari ini kami ada di Pindad dan kami berterima kasih banyak kepada Pak Dirut PT Pindad atas berkenannya atas tempat ini. Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini. Dan oleh sebab itu ke depan kami berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung dan Kejaksaan akan terus berlanjut, dan insyaallah tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia," tambahnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan keputusan hukum atas tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

Di lain pihak, Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal kita berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya. Ini adalah suatu hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," ungkapnya.

Turut hadir dan menyaksikan kegiatan ini perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Densus 88/AT Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta.

(ega/ega)

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad menggelar Pemusnahan terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme Tahun 2025 Di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/5).

Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan kegiatan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan keputusan hukum atas putusan pengadilan terkait tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Bahwa Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).

Eddy menjelaskan proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti ini melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan. Adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Perjalanan panjang barang bukti tadi Bapak sebutkan ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di mako brimob apalagi barang-barang amunisi," papar Eddy.

Pada kesempatan ini, Eddy juga mengapresiasi dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan Pemusnahan barang bukti tersebut dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan. Pemusnahan barang bukti pun dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

"Hari ini kami ada di Pindad dan kami berterima kasih banyak kepada Pak Dirut PT Pindad atas berkenannya atas tempat ini. Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini. Dan oleh sebab itu ke depan kami berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung dan Kejaksaan akan terus berlanjut, dan insyaallah tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia," tambahnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa turut mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal kita berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya. Ini adalah suatu hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dan menyaksikan kegiatan ini antara lain, perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Densus 88/AT Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta.

(ega/ega)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa peran aktif elemen masyarakat menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada publik mengenai paham radikalisme dan terorisme guna memitigasi bahaya paham tersebut melalui pendekatan kesiapsiagaan nasional.

“Harapan kami dengan keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, upaya mitigasi terhadap radikal terorisme dapat lebih efektif dan efisien,” ujar Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono dalam kegiatan silaturahim dengan Forum Silaturahmi Ulama Indonesia (FSUI) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/5), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Komjen Pol. Eddy menegaskan bahwa pelibatan masyarakat tersebut nantinya akan lebih memaksimalkan implementasi kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme (RAN PE).

Dengan demikian, berbagai program tematik dalam RAN PE diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan terlaksana secara optimal di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bidang Dakwah FSUI Gus Fauzan menyatakan dukungan terkait pencegahan paham radikal terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT.

Dirinya pun menyebut seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat dalam pencegahan radikal terorisme, termasuk para ulama dan dai.

"Kami mendukung upaya pencegahan radikal terorisme yang dilakukan BNPT. FSUI, termasuk para ulama dan para dai, berperan aktif dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme," kata Gus Fauzan dalam kesempatan yang sama.

Pertemuan antara BNPT dan FSUI menandai langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi negara dan organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan sebagai mitra strategis menjadi bukti setiap elemen bangsa siap menjaga Indonesia dari ancaman ideologi kekerasan.

Adapun kesiapsiagaan nasional merupakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional merupakan salah satu tugas pokok BNPT.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

"Selain membangun sinergi, pelibatan ini juga merupakan implementasi pemberdayaan masyarakat sebagai pilar-pilar edukasi untuk menguatkan upaya kesiapsiagaan nasional,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melibatkan organisasi masyarakat (ormas) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dalam memitigasi penyebaran ideologi kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pelibatan itu merupakan salah satu bentuk sinergi BNPT dengan masyarakat dalam memitigasi paham ideologi kekerasan yang mengarah pada terorisme di tengah masyarakat Indonesia.

"Selain membangun sinergi, pelibatan ini juga merupakan implementasi pemberdayaan masyarakat sebagai pilar-pilar edukasi untuk menguatkan upaya kesiapsiagaan nasional," ujar Komjen Pol. Eddy menambahkan, saat menerima audiensi pengurus pusat MDI di Bogor, Jawa Barat, Rabu, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kata dia, kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

Adapun kesiapsiagaan nasional merupakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional merupakan salah satu tugas pokok BNPT.

Dengan demikian melalui pelibatan ormas, Eddy berharap masyarakat ikut mengedukasi serta memberikan literasi tentang bahaya penyebaran paham kekerasan mengarah pada terorisme.

Sementara itu, Ketua Umum MDI Kiai Haji Choirul Anam menjelaskan bahwa semangat MDI adalah dakwah wasathiyah, yakni dakwah atau ajakan kebaikan yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan moderasi dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan.

Dakwah tersebut merupakan pendekatan dakwah yang menjauhi ekstremisme dan sikap yang terlalu berlebihan dalam beragama.

Dengan begitu, semangat dakwah tersebut, lanjut dia, mengedepankan moderasi selaras dengan upaya BNPT dalam menyebarkan berbagai pesan toleransi dan kebhinekaan.

"Semangat kami adalah dakwah wasathiyah, memperkokoh ukuwah untuk mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin.Dakwah Wasatiyah ini nyambung sekali dengan BNPT, bagaimana ini berperan dalam memitigasi ideologi kekerasan ini," tutur Choirul dalam kesempatan yang sama.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan tiga pilar kewilayahan merupakan garda terdepan dan ujung tombak dalam mencegah penyebaran paham radikal dan terorisme di tingkat kelurahan atau desa.

Dalam kegiatan diseminasi buku saku di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/5), Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan mengatakan tiga pilar kewilayahan dimaksud, yakni lurah atau kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

"Tiga pilar kewilayahan ini sebagai pembina masyarakat serta ujung tombak keamanan, ketertiban, dan pelayanan langsung terhadap masyarakat," ucap Brigjen Pol. Wawan, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dengan melihat peran penting mereka, BNPT pun terus memperkuat serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan ketiga unsur tersebut, salah satunya melalui kehadiran Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme di Kelurahan/Desa.

Melalui buku itu, Wawan berharap para lurah atau kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dapat menggunakannya sebagai panduan praktis untuk melakukan pencegahan terorisme melalui deteksi dan cegah dini potensi radikal terorisme.

"Mereka sebagai benteng pertahanan pencegahan radikal terorisme di tingkat kelurahan atau desa harus punya guidance dalam rangka khususnya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme," ungkapnya.

Kendati demikian, dirinya menitikberatkan pentingnya sinergisitas antar-unsur tiga pilar dalam upaya pencegahan terorisme di kelurahan atau desa.

Menurutnya, peran dan tugas dalam mencegah terorisme merupakan tanggung jawab bersama, terlebih bagi para lurah atau kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, yang merupakan aparatur tiga pilar kewilayahan.

"Keberhasilan dalam mengantisipasi ancaman tersebut akan dapat tercapai apabila semua stakeholders yang terlibat dapat menyinergikan tugas, fungsi, dan peran dalam penanggulangan terorisme," tutur Wawan.

Sementara itu, salah seorang peserta diseminasi, yaitu Kepala Desa Batujajar Barat Erwan Hariwan mendukung kegiatan tersebut, terutama terkait peningkatan sinergisitas tiga pilar dalam pencegahan terorisme.

Sinergisitas tersebut dinilai sangat penting, terlebih dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap mantan narapidana terorisme yang mungkin ada di sebuah kelurahan atau desa.

“Kolaborasi di antara kami semua sangat penting dalam mencegah adanya penyebaran paham radikal terorisme di desa,” kata Erwan dalam kesempatan yang sama.

Kegiatan Diseminasi Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu pada 7-8 Mei 2025.

Peserta kegiatan terdiri atas 70 orang kepala desa atau lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di wilayah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Selama dua hari, para peserta mendapatkan materi terkait peran masing-masing unsur tiga pilar serta materi deteksi dan cegah dini potensi penyebaran paham radikal terorisme, yang dikemas dalam pedoman atau buku saku oleh Kodam III Siliwangi, Bakesbangpol Provinsi Jabar, Satgaswil Jabar Densus 88 AT Polri, akademisi dari Universitas Muhamadiyah Jakarta, Korbinmas Polri, dan Teritorial TNI AD.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan asesmen sistem pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih Sumatera Barat, Padang, guna melindungi sarana dan prasarana objek vital nasional (sarpras obvitnas) di bawah PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan asesmen tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi penguatan kesiapsiagaan nasional, sebagai bagian dari program Prioritas Nasional Tahun 2025.

"Mitigasi manajemen risiko sangat penting, apalagi PLN memiliki peran strategis dalam menyediakan dukungan listrik 100 persen untuk wilayah Padang," kata Komjen Pol. Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Karena itu, BNPT, kata dia, memberikan pendampingan agar PLN UBP Teluk Sirih terlindungi dari potensi ancaman terorisme melalui kegiatan asesmen (7/5).

Selain asesmen, BNPT juga melakukan sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Minimum Pengamanan terhadap Objek Vital Nasional.

Dia menuturkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di UBP Teluk Sirih, Sumatera Barat, lantaran wilayah itu merupakan salah satu lokasi prioritas dalam program Kesiapsiagaan Nasional 2025 melalui perlindungan sarana dan prasarana obvitnas.

Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PT PLN Indonesia Power Wisnoe Satrijono menyampaikan apresiasi terhadap BNPT dan menyatakan optimisme bahwa perusahaannya dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan.

"Kami sangat senang dan bangga mendapatkan dukungan langsung dari Kepala BNPT dalam upaya implementasi Perban Nomor 3 Tahun 2020," ungkap Wisnoe dalam kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya terhadap aset fisik, tetapi juga sumber daya manusia.

PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih secara konsisten telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap potensi radikalisme dari dalam, seperti mengadakan sosialisasi mengenai bahaya paham radikal dan terorisme serta menerapkan dan mematuhi prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) pencegahan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dirinya berharap Indonesia Power bisa terus menjadi perusahaan yang terdepan dalam menangkal penyebaran paham radikal dan mencegah potensi aksi terorisme.

Adapun sejak tahun 2022, BNPT telah melakukan asesmen pada 20 dari 36 unit bisnis pembangkitan PT PLN Indonesia Power, dengan target penyelesaian hingga akhir tahun 2026. Selain UBP Teluk Sirih, asesmen juga dilakukan di UBP Ombilin, Sumatera Barat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pengembangan kajian terorisme merupakan aspek krusial dalam kesiapsiagaan nasional.

Dalam acara bedah buku di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Senin (5/5), ia menuturkan kajian terorisme bisa memberikan pencerahan melalui wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan ke depan.

"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Adapun BNPT menjalankan kesiapsiagaan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, perlindungan terhadap objek vital, serta kajian dan pemetaan daerah rawan terorisme.

Maka dari itu, Kepala BNPT memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan bedah buku berjudul JI The Untold Story: Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah, yang digelar bekerja sama antara UI dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Polri tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan bagian penting dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya dalam kerangka kesiapsiagaan nasional.

Sementara itu, Wakil Direktur Keuangan, Sumber Daya, dan Kerja Sama SKSG UI Maureen Pomsar Lumban Toruan berharap kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar kolektif menuju masa depan yang damai dan inklusif.

"Saya berharap acara ini tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga ruang pertemuan antara pengetahuan, pengalaman, dan harapan bahwa bangsa ini mampu belajar dari masa lalunya dan menata masa depan yang lebih damai, adil, serta inklusif," tutur Maureen dalam kesempatan yang sama.

Kepala Densus 88 AT Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo pun berharap buku itu dapat menjadi sumber pembelajaran berharga bagi masyarakat luas, terutama dalam menjaga keamanan dan perdamaian Indonesia dari ancaman terorisme.

"Buku ini merupakan bagian dari semangat pembelajaran bersama, fakta-fakta di dalamnya semoga bisa dimanfaatkan, terutama oleh kalangan akademisi. Terima kasih atas antusiasme semua pihak," ucap Irjen Pol. Sentot, yang juga merupakan penulis buku tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepakat untuk meningkatkan literasi ideologi kebangsaan mahasiswa, dalam audiensi di Jakarta, Selasa.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyoroti peran penting dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang memiliki potensi besar dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan di dunia perkuliahan.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan," ujar Komjen Pol Eddy dalam audiensi tersebut, seperti dikonfirmasikan.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, sesuai dengan rencana aksi nasional.

Dalam konteks pengajaran, dirinya menyebutkan BNPT dan Kemendiktisaintek dapat berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Pusat Pengembangan Akademik (PPA), terkait mata kuliah wajib pengembangan kepribadian.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengalami serangan teror di permukaan, Eddy mengingatkan ancaman laten di bawah permukaan tetap menjadi perhatian.

Ia pun menekankan pentingnya upaya pencegahan agar potensi stimulasi yang tidak diinginkan tidak berkembang menjadi ancaman nyata.

"Hasil penelitian kami dalam 3 tahun terakhir kita tidak ada serangan, zero attack di atas permukaan, tapi di bawah permukaan tetap menjadi bahaya, tiba-tiba ada stimulus nanti bisa naik," tuturnya.

Oleh sebab itu dalam konteks tersebut, dirinya juga menitipkan program kegiatan pencegahan menjadi yang utama agar jangan sampai ada kejadian terlebih dahulu baru panik.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berpendapat bahwa momentum penerimaan mahasiswa baru merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Dia menyatakan bahwa dunia kampus berbeda dari sekolah dan memiliki peran besar dalam mencegah penyimpangan ideologi serta radikalisme.

"Mulai dari mahasiswa, dosen, dan sebagainya, kami ingin memberikan edukasi di awal dan kami teringat bahwa ini terkait dengan penyimpangan ideologi berkebangsaan dan radikalisme" ucap Brian dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, Kemendiktisaintek ingin memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan melalui berbagai kurikulum kegiatan kemahasiswaan, pelatihan dosen, dan sebagainya.

Brian menambahkan, harapan besar terletak pada sinergi yang kuat antara BNPT dan Kemendiktisaintek agar tercipta lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari paham menyimpang dari berbagai nilai kebangsaan.

Dia pun menekankan pentingnya inovasi dalam pendekatan edukasi untuk membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh dalam ideologi dan nasionalisme.

"Kami juga ingin mengajak untuk riset bersama. Jadi barangkali bagaimana kalau anak-anak jaman sekarang berbicara Pancasila dan kewarganegaraan kurang tertarik, ini harus ada berbagai terobosan untuk hal-hal yang santai tetapi justru membuka stigma mahasiswa," katanya mengharapkan.

Adapun audiensi digelar dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan ekstremisme dan peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Pertemuan tersebut menandai langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menciptakan generasi muda yang mampu menjaga keutuhan NKRI serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025