Pemerintah tampaknya bergerak cepat (gercep) dalam implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan (EBT).

Hal itu dibuktikan lewat penandatanganan perpanjangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo) dengan PT Buminata Cita Banggai Energi. Penandatanganan perdana PJBTL tersebut dilakukan General Manager (GM) PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dengan Direktur Utama PT Buminata Cita Banggai Energi, Radityo Mahendra Hutomo.

"Penandatanganan PJBTL hari ini sejalan dengan program ketahanan energi yang selalu didorong Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak swasta ikut menggarap PLTM, maka listrik akan menjangkau seluruh rakyat Indonesia," ujar General Manager PT PLN (Persero) UID Suluttenggo Atmoko Basuki, dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dalam sambutannya, Atmoko menjelaskan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Ditambahkan, Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 juga memberi kepastian hukum bagi para pengembang PLTM. Upaya itu, diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangkit EBT di seluruh Indonesia.

Perpanjangan PJBTL dengan PT Buminata Cita Banggai Energi untuk PLTM di wilayah Kalumpang dan Hanga-Hanga II, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dipilihnya PT Buminata Cita Banggai Energi dalam penerapan perdana Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025, karena perusahaan tersebut merupakan pengembang swasta nasional pertama dalam dunia PLTM di Indonesia.

Perusahaan yang beroperasi sejak 2003 itu kini menjadi pelopor. Pendiri PT Buminata Cita Banggai Energi Hengky Mahendrarto menyambut baik atas diterbitkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan tersebut memberi kepastian hukum atas bisnis yang dijalankan. Menurut Hengky, sebelum adanya Permen, PT Buminata Cita Banggai Energi selalu gelisah setiap akhir masa kontrak.

"Jika tidak diperpanjang, maka investasi yang sudah dikeluarkan begitu besar, akan ditinggal begitu saja," ujar Hengky.

Dengan perpanjangan kontrak 10 tahun, maka PLTM tersebut total beroperasi selama 30 tahun. Karena itu, lanjut Henky, meski PLTM termasuk EBT yang didorong oleh pemerintah, namun bisnis PLTM sangat riskan.

Perubahan ini diharapkan dapat menarik perhatian pengusaha-pengusaha lain untuk ikut mengembangkan PLTM. Hengky menyebut harga yang 'feasible' dan 'bankable' bagi pengembang, serta ekonomis bagi PLN akan mendorong iklim investasi bidang EBT yang sehat dan kompetitif.

"Dan yang terpenting bisnis ini menghasilkan listrik bersih dan berkelanjutan," tutur Hengky.

Dipilihkan Kabupaten Banggai sebagai lokasi PLTM, Hengky menjelaskan karena daerah tersebut memiliki sejumlah air terjun yang airnya tidak pernah surut. Sehingga layak dikembangkan untuk PLTM.

"Dalam membangun, kami upayakan tidak merusak lingkungan yang ada," ucap Hengky.

PT Buminata Cita Banggai Energi kini sedangkan membangun PLTM lainnya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Proses pembangunannya ditargetkan akan selesai pada 2026.

Sebagai informasi, perwakilan dari Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Asosiasi Indonesia Hydropower Association, dan beberapa pengembang Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) swasta nasional juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Beijing (ANTARA) - China sedang mempercepat reformasi sistem penetapan harga energi terbarukan yang berorientasi pasar dalam upaya membangun sistem ketenagalistrikan baru dan mendorong pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan yang berkelanjutan.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) China dan Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China baru-baru ini merilis sebuah pengumuman bersama mengenai pendalaman reformasi penetapan harga untuk listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan.

Reformasi tersebut berfokus pada tiga aspek utama, yaitu membuat kekuatan-kekuatan pasar dapat menentukan harga energi terbarukan, membangun mekanisme penetapan harga dan penyelesaian yang mendukung keberlanjutan jangka panjang serta mengadopsi kebijakan yang beragam untuk proyek yang sudah ada maupun proyek baru.

"Kebijakan penetapan harga baru ini akan secara signifikan mempercepat pembangunan sistem ketenagalistrikan modern dan memastikan pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi China untuk Promosi Pembangunan Industri Zhang Dayong.

Kalangan pakar industri percaya bahwa reformasi tersebut sangat penting karena China memasuki tahap baru dalam pengembangan energi terbarukan.

China sangat menghargai sektor energi baru seperti tenaga bayu dan tenaga surya, dengan meluncurkan serangkaian kebijakan pendukung yang mencakup penetapan harga, keuangan, dan industri. Langkah-langkah yang mendukung, termasuk mekanisme penetapan harga tetap telah menghasilkan pertumbuhan eksponensial dalam kapasitas energi terbarukan.

Pada akhir 2024, total kapasitas terpasang energi terbarukan di China mencapai 1,41 miliar kilowatt, menyumbang 40 persen lebih dari total kapasitas listrik negara itu dan melampaui kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga batu bara.

Terlepas dari ekspansi yang pesat itu, mekanisme penetapan harga tetap yang ada saat ini untuk energi terbarukan masih kesulitan untuk mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan pasar yang riil.

Kalangan analis mengatakan kondisi saat ini sudah memungkinkan untuk beralih ke penetapan harga berbasis pasar, di mana mereka mengutip penurunan biaya pembangkit listrik dan pasar yang terus berkembang. Mereka juga memprediksi bahwa reformasi tersebut akan meningkatkan efisiensi industri serta memastikan pertumbuhan berkualitas tinggi yang berkelanjutan.

Biaya pembangkit listrik tenaga bayu dan tenaga surya di China telah turun secara signifikan dibandingkan pada tahap awal pengembangan. Saat ini, biaya pembangkit listrik tenaga bayu dan surya di negara tersebut berkisar antara 0,2 yuan (1 yuan = Rp2.237) hingga 0,3 yuan per kilowatt-jam (kWh). Sementara itu, pasar listrik lokal telah matang, dengan regulasi lebih baik yang memfasilitasi partisipasi lebih luas.

Wakil Kepala NEA Song Hongkun menyoroti peningkatan peran kekuatan pasar dalam distribusi listrik. Dari Januari hingga Oktober 2024, transaksi listrik berbasis pasar di China mencapai 5,08 triliun kWh, dengan pangsa listrik yang diperdagangkan di pasar naik dari 17 persen pada 2016 menjadi 62 persen. Hampir separuh dari semua pembangkit listrik terbarukan diperdagangkan di pasar.

"Sektor energi terbarukan di China memimpin di kancah dunia, tetapi guna memastikan kekuatan jangka panjang dan perkembangan yang sehat, sektor ini harus diuji dalam lingkungan pasar yang kompetitif," tutur Liu Manping, seorang ekonom NDRC. Ia menekankan bahwa penetapan harga listrik berbasis pasar merupakan inti dari reformasi tersebut.

Para pakar memperkirakan bahwa dorongan yang berorientasi pasar akan memicu kemajuan teknologi dalam hal tenaga bayu dan tenaga surya serta semakin mengurangi biaya.

Zhang menambahkan pada saat yang sama, reformasi tersebut dapat menyebabkan keuntungan yang lebih rendah untuk beberapa proyek, mengarahkan modal sosial ke arah pengaplikasian energi terbarukan non-listrik, yang akan membantu mendorong pertumbuhan ekosistem energi terbarukan yang lebih luas di China.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025