Jelang Reformasi 1998: Pimpinan DPR/MPR Desak Soeharto Mundur
Salah satu puncak krisis Reformasi 1998 ditandai saat pimpinan DPR/MPR mendesak Soeharto mundur demi persatuan bangsa. Halaman all [377] url asal
#reformasi #soeharto-mundur-pada #tekanan-terhadap-kepemimpinan-soeharto-menjelang-kejatuhan #meminta-soeharto-mundur #ketua-dpr-mpr-harmoko
(Kompas.com) 19/05/25 12:30
v/142745/
KOMPAS.com - Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru datang dari demonstrasi mahasiswa, situasi keamanan yang tak stabil, hingga krisis ekonomi.
Akan tetapi, tekanan itu mencapai puncaknya saat parlemen mulai bersuara pada 18 Mei 1998. Saat itu, ketua DPR/MPR Harmoko secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR/MPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid.
Harmoko minta Soeharto mundur
Merangkum Kompas.com, Harmoko menegaskan bahwa demi persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri secara arif dan bijaksana .
Pernyataan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa mendesak reformasi. Mahasiswa bahkan telah menduduki gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998 sebagai bentuk tuntutan langsung kepada pemerintah.
Harmoko juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga persatuan, serta memastikan bahwa semua perubahan berlangsung secara konstitusional.
Langkah Harmoko cukup mengejutkan, mengingat posisinya sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan Soeharto. Kendati begitu, pernyataan ini juga memicu reaksi beragam.
Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyebut pernyataan pimpinan DPR/MPR sebagai pendapat pribadi. Sementara Fraksi Karya Pembangunan melalui Sekjen DPP Golkar Arry Mardjono menyatakan bahwa pandangan tersebut bukanlah sikap resmi fraksi atau partai.
Meski demikian, pernyataan dari pimpinan DPR/MPR itu menjadi salah satu dorongan besar dalam tekanan politik terhadap Soeharto jelang reformasi.
Soeharto mundur pada 21 Mei 1998
Hanya berselang beberapa hari setelah seruan dari pimpinan DPR/MPR, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI pada 21 Mei 1998.
Keputusan tersebut disampaikan melalui pidato singkat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Soeharto menyatakan bahwa ia menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.
Keputusan Soeharto mundur dianggap sebagai klimaks dari rangkaian peristiwa yang melanda Indonesia pada 1998. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk akibat krisis moneter juga semakin melemahkan posisi rezim Orde Baru.
Proses pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya 32 tahun pemerintahan rezim Orde Baru. Peristiwa ini juga menjadi tonggak awal Reformasi dan membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.
Refrensi:
- Supriyanto, (2022), "Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998", Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1(2), 66-74.
Jelang Reformasi 1998: Pimpinan DPR/MPR Desak Soeharto Mundur
Salah satu puncak krisis Reformasi 1998 ditandai saat pimpinan DPR/MPR mendesak Soeharto mundur demi persatuan bangsa. Halaman all [377] url asal
#reformasi #soeharto-mundur-pada #tekanan-terhadap-kepemimpinan-soeharto-menjelang-kejatuhan #meminta-soeharto-mundur #ketua-dpr-mpr-harmoko
(Kompas.com) 19/05/25 12:30
v/143006/
KOMPAS.com - Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru datang dari demonstrasi mahasiswa, situasi keamanan yang tak stabil, hingga krisis ekonomi.
Akan tetapi, tekanan itu mencapai puncaknya saat parlemen mulai bersuara pada 18 Mei 1998. Saat itu, ketua DPR/MPR Harmoko secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR/MPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid.
Harmoko minta Soeharto mundur
Merangkum Kompas.com, Harmoko menegaskan bahwa demi persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri secara arif dan bijaksana .
Pernyataan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa mendesak reformasi. Mahasiswa bahkan telah menduduki gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998 sebagai bentuk tuntutan langsung kepada pemerintah.
Harmoko juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga persatuan, serta memastikan bahwa semua perubahan berlangsung secara konstitusional.
Langkah Harmoko cukup mengejutkan, mengingat posisinya sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan Soeharto. Kendati begitu, pernyataan ini juga memicu reaksi beragam.
Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyebut pernyataan pimpinan DPR/MPR sebagai pendapat pribadi. Sementara Fraksi Karya Pembangunan melalui Sekjen DPP Golkar Arry Mardjono menyatakan bahwa pandangan tersebut bukanlah sikap resmi fraksi atau partai.
Meski demikian, pernyataan dari pimpinan DPR/MPR itu menjadi salah satu dorongan besar dalam tekanan politik terhadap Soeharto jelang reformasi.
Soeharto mundur pada 21 Mei 1998
Hanya berselang beberapa hari setelah seruan dari pimpinan DPR/MPR, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI pada 21 Mei 1998.
Keputusan tersebut disampaikan melalui pidato singkat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Soeharto menyatakan bahwa ia menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.
Keputusan Soeharto mundur dianggap sebagai klimaks dari rangkaian peristiwa yang melanda Indonesia pada 1998. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk akibat krisis moneter juga semakin melemahkan posisi rezim Orde Baru.
Proses pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya 32 tahun pemerintahan rezim Orde Baru. Peristiwa ini juga menjadi tonggak awal Reformasi dan membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.
Refrensi:
- Supriyanto, (2022), "Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998", Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1(2), 66-74.