Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru tentang masalah peradilan yang adil dan hukuman mati di Indonesia.

Denpasar (ANTARA) - Anggota DPR RI periode 2019—2024 Taufik Basari mengatakan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki tiga tantangan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kami meminta pemerintah baru untuk mengambil tindakan dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari semua negara ASEAN terkait dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar," kata Basari dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Kedua, lanjut Basari, adalah memimpin diskusi di antara negara-negara Asia Tenggara mengenai konflik Israel-Palestina dan membangun suara negara-negara di kawasan tersebut mengenai masalah itu.

Ketiga, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru tentang masalah peradilan yang adil dan hukuman mati di Indonesia.

Mantan wakil rakyat ini lantas memberi contoh kasus narapidana hukuman mati asal Filipina Mary Jane Veloso yang dipindahkan ke negaranya.

"Kami senang bahwa pendekatan baru itu mungkin bisa menjadi salah satu harapan baru bagi situasi hak asasi manusia dan kebijakan HAM di Indonesia," kata aktivis hak asasi manusia itu.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan Lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara di Denpasar, Bali.

Acara itu dihadiri oleh mantan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua Mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024