SEMARANG, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengungkap kasus penipuan yang melibatkan Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora berinisial MJ (44), bersama seorang perempuan bernama WH (45) asal Todanan, Blora.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa MJ juga merupakan residivis kasus Penadahan, sedangkan WH juga pernah tersangkut kasus Penggelapan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, menjelaskan bahwa MJ dan WH menggunakan modus kerja sama bisnis fiktif untuk mengelabui korban.

Mereka mengaku sebagai pihak humas dari sebuah perusahaan pemasok solar industri, lengkap dengan cerita soal jaringan internal hingga keterlibatan komisaris perusahaan.

“Pelaku menjanjikan pengiriman solar industri, padahal gudang perusahaan yang disebut-sebut itu sudah tutup sejak Juli 2022,” ujar Dwi saat dikonfirmasi, Senin (19/5/2025).

Kasus ini terungkap setelah korban melapor pada 11 Mei 2025, merasa tertipu setelah menyetor uang sebagai deposit pengiriman solar yang tak pernah datang.

Tim gabungan Satgas Gakkum Operasi Aman Candi 2025 kemudian bergerak dan berhasil menangkap MJ pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Untuk memperkuat kebohongan, WH diduga berperan aktif membantu MJ meyakinkan korban, termasuk dalam membangun narasi palsu soal kelancaran pengiriman dan jaringan bisnis yang mereka klaim.

“Korban dijanjikan pengiriman solar industri secara lancar, asal menyetorkan uang deposit. Total kerugiannya mencapai lebih dari Rp 333 juta,” tambah Dwi.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun penjara.

SOLO, KOMPAS.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo, Jawa Tengah, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus premanisme yang terjadi di Kota Bengawan.

Kasatreskrim Polresta Solo, AKP Prastiyo Triwibowo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan terhadap puluhan orang di berbagai lokasi.

Dari total 25 orang yang diamankan, sebagian besar hanya dibina, sementara empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan diproses secara hukum.

"Untuk 25 orang mayoritas pembinaan. Namun, kita dari Satreskrim sudah mengamankan empat tersangka sekarang berproses hukum," kata AKP Prastiyo Triwibowo di Polresta Solo, Senin (19/5/2025).

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 351 jo 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun enam bulan.

Lebih lanjut, Prastiyo menjelaskan bahwa penindakan premanisme di Kota Solo dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan edukatif oleh Satuan Bimbingan Masyarakat (Binmas), hingga tindakan preventif dan represif.

"Kemudian juga ada preventif kalau bahasanya dulu itu kejahatan timbul karena ada niat dan kesempatan. Nah, di niatnya itu ada satgas Binmas. Di kesempatan itu ada satgas Sabara. Kemudian Satgas Penindakan adalah Reskrim," paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penindakan hukum dilakukan dengan mengacu pada nilai kerugian.

Untuk tindak pidana ringan (tipiring), yaitu dengan kerugian di bawah Rp 2.500.000, pelaporan tetap bisa dilakukan.

"Kemudian untuk tindak pidana biasa di atas Rp 2.500.000, jangan ragu untuk melapor ke perdata ke Polresta Solo ataupun melalui aplikasi yang ada dari Pemko Surakarta," tegasnya.

SEMARANG, KOMPAS.com – Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Blora berinisial MJ (44) terkait kasus penipuan bermodus pengadaan solar industri fiktif.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap MJ dilakukan pada Sabtu, 17 Mei 2025.

"Penangkapan yang bersangkutan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025," kata Dwi saat dikonfirmasi, Senin (19/5/2025).

Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan peristiwa penipuan tersebut pada 11 Mei 2025. Korban merasa ditipu oleh janji pengadaan solar industri yang ternyata fiktif.

"Penangkapan tim gabungan Satgas Gakkum Ops Aman Candi 2025," ungkap Dwi.

Selain MJ, polisi juga menangkap seorang perempuan bernama WH (45) asal Todanan, Blora. WH diduga turut membantu meyakinkan korban agar mau menyetorkan uang.

"Adapun modus yang dilakukan pelaku adalah meyakinkan korban untuk menjalin kerja sama bisnis pengadaan solar dengan mengaku sebagai humas dari sebuah perusahaan dan menjanjikan pengiriman solar industri, padahal gudang perusahaan tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak Juli 2022,” jelasnya.

Menurut Dwi, kedua pelaku secara bersama-sama memberikan janji palsu dan meminta korban menyetor uang sebagai deposit untuk pengiriman solar.

"Pada sekira bulan Agustus hingga September 2022, korban dijanjikan pengiriman solar industri secara lancar apabila menyetorkan uang deposit kepada pelaku," lanjutnya.

Akibat penipuan tersebut, korban mengalami kerugian lebih dari Rp 333 juta.

"Bahkan pelaku mengklaim punya jaringan dengan Komisaris perusahaan tersebut untuk meyakinkan korban,” kata Dwi.

Ketua organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora, Munaji alias Mbah Mun (44), ditangkap Polda Jawa Tengah. Saat ini Mbah Mun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Selain Munaji, pihak kepolisian juga menangkap istrinya, inisial WP (45). Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

"Betul kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua orang di atas. Kasus penipuan penggelapan," ungkap Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio saat dimintai konfirmasi detikJateng terkait penangkapan Ketua PP Blora Munaji dan istrinya, Minggu (18/5/2025).

Dwi mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5). Pihak kepolisian kini masih mendalami kasus tersebut.

"(Penangkapan) Jumat malam lalu. Kasus ini perorangan, namun kami sedang dalami karena didapat informasi tersangka tekan pihak lain untuk selesaikan kasus ini," jelasnya.

Pihaknya belum memerinci atas kerugian yang dialami oleh korban. Dwi mengaku terdapat beberapa orang yang menjadi korban penipuan dan penggelapan.

"Korbannya warga Blora. Kerugiannya sedang dalam pendalaman. Infonya ada beberapa warga lain yang juga jadi korban dan tidak berani lapor," ungkapnya.

Adapun beberapa barang bukti juga telah diamankan oleh Polda Jateng. Dwi bakal menyampaikan lebih detail kasus ini saat konferensi pers.

"Nanti dulu ya. Nanti akan dirilis resmi," terangnya.

Adapun modus dalam kasus ini adalah berkaitan dengan kerja sama bisnis. Namun tidak digunakan sebagaimana mestinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

"(Modus) Kerja sama bisnis, setelah uangnya diterima, ternyata tidak diperuntukkan sesuai perjanjian/untuk kepentingan pribadi. Dan tersangka tidak mau kembalikan," imbuh Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban tersebut untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

"Bisa tolong disampaikan ke masyarakat jika ada korban korban lain yang merasa ditipu atau diancam oleh tersangka agar melaporkan ke Polres Blora atau ke Polda Jateng," imbaunya.

Sementara itu, detikJateng berupaya minta konfirmasi ke Sekretaris PP Blora, Hasyim, terkait kasus yang menjerat Ketua PP Blora Munaji ini. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons.

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim menyerahkan proses hukum kepada kepolisian usai anggotanya ditangkap atas kasus pemerasan di Bojongsari, Kota Depok.

Lutfi meyakini, aksi kriminal merupakan tindakan pribadi seseorang, bukan mewakili kelompok atau organisasinya.

“Biarkan proses hukum yang berbicara, sebab tindak kriminal itu soal manusianya, bukan etnis, agama atau organisasinya,” kata Lutfi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Meski begitu, FBR tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Lutfi mengaku akan mengevaluasi anggotanya dengan cara pembinaan, pembangunan karakter, dan jati diri.

“Jelas punya (mekanisme internal untuk menindak anggota yang nakal), seperti pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) sementara hingga pemberhentian,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, tim Subdit Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat pria atas kasus dugaan pemerasan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Empat orang yang terjerat kasus pemerasan itu terdiri atas Ketua Umum FBR Cabang Bojongsari berinisial M, Sekretaris Jenderal berinisial AK alias W, serta dua anggota ormas, yakni NN dan RS.

Sementara, satu anggota ormas berinisial IM alias P berstatus buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari penangkapan tersebut, polisi mengantongi sejumlah barang bukti, antara lain tiga kuitansi dari korban sebagai bukti pemberian uang, dua bundel kuitansi dari tangan M, dua stempel ormas, lima unit ponsel milik para pelaku, serta satu bundel catatan dan proposal milik ormas tersebut.

Kini, para pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk pengembangan lebih lanjut.

Pelaku dijerat dengan Pasal 368 dan atau Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tim Khusus yang dipimpin oleh Wakapolda Riau Brigjen Polisi Adrianto Jossy menangkap 2 tahanan Polres Kampar yang kabur. Keduanya dihadiahi timah panas karena melawan saat disergap polisi.

"Kami masih melakukan pengejaran, doakan segera tertangkap. Tadi malam ada dua yang tertangkap," ujar Brigjen Pol Jossy di Mapolda, Kamis (15/5/2025).

Sementara itu Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karinianto mengatakan ada 139 tahanan di Polres Kampar. Namun dari jumlah itu, hanya 11 tahanan yang kabur.

"Jumlah 139, jumlah 11 yang kabur. Jadi 4 itu tersangka curat tower BTS dan sisanya kasus narkoba. Tadi malam sudah dua pelaku ditangkap," kata Anom.

Kedua tahanan yang ditangkap adalah Feri Rahmadi dan Okta Epandri. Keduanya ditangkap di daerah Air Tiris, Kampar dalam pelarian.

Diketahui, sebanyak 11 tahanan di Polres Kampar, Riau kabur dini hari kemarin. 11 tahanan kabur merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan.

Polda Riau langsung membentuk Timsus untuk memburu pelaku. Tim dipimpin langsung Wakapolda Riau Brigjen Pol Adrianto Jossy yang merupakan jenderal bintang satu yang dikenal sebagai polisi Reserse dan Densus 88 Antiteror Polri.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, proses hukum terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS yang menjadi tersangka pengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, sudah sesuai prosedur.

Diketahui, SSS telah ditangguhkan penahananya pada Minggu, 11 Mei 2025. Tetapi, proses hukumnya dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

“Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas,” kata Trunoyudo di Jakarta, pada Minggu, dikutip dari Antaranews.

Dia menjelaskan bahwa proses penyidikan dimulai pada 7 April 2025. Setelah adanya laporan polisi bernomor LP/B/159/III/2025/SPKT pada tanggal 24 Maret 2025.

Kemudian, penyidik telah memeriksa tiga orang saksi dan meminta keterangan dari lima orang ahli. Lalu, menyita barang bukti, baik dari para saksi maupun tersangka, dan barang bukti tersebut telah diperiksa dengan digital forensik

Hingga akhirnya penyidik menangkap SSS selaku pemilik akun media sosial X yang diduga melanggar UU ITE pada 6 Mei 2025.

“Atas dugaan melakukan tindak pidana dugaan manipulasi atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data yang autentik dan/atau mengunggah berupa dokumen atau gambar yang memiliki muatan terhadap melanggar kesusilaan,” ujar Trunoyudo

Selanjutnya, tersangka SSS ditahan pada tanggal 7 Mei 2025 hingga penahanannya ditangguhkan pada tanggal 11 Mei 2025.

Dorongan agar Dibina

Penangkapan terhadap SSS saat itu sempat menuai berbagai reaksi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga Istana.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pihak kepolisian telah melakukan kriminalisasi dengan menangkap mahasiswi ITB yang membuat meme Prabowo dan Jokowi.

“Kami menilai dalam konteks kebebasan berpendapat polisi telah melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa ITB. Kasus ini menunjukan bahwa negara anti kritik,” ujar Kepala Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (10/5/2025).

Andrie menilai, Bareskrim Polri telah menyimpang dari tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Pasalnya, penangkapan ini bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat yang termaktub dalam UUD 1945.

Terlebih, lembaga negara, termasuk Presiden bukan entitas yang dilindungi reputasinya oleh hukum hak asasi manusia.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menilai sebaiknya mahasiswi ITB itu dibina.

"Ya kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu," kata Hasan di Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (10/5/2025).

Menurut Hasan, kemungkinan mahasiswi tersebut terlalu bersemangat memberikan kritikan kepada pemerintah.

Oleh karenanya, dia berpandangan bahwa harus ada pembinaan terhadap mahasiswi tersebut.

"Mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu," ujar Hasan.

Meski begitu, jika memang ditemukan persoalan hukum di kasus itu, dia menyerahkanya ke aparat penegak hukum.

"Ya, kecuali ada soal hukumnya, kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum, tapi kalau karena pendapat, karena ekspresi itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja bukan dihukum gitu,” kata Hasan.

Penangguhan Penahanan

Sebagaimana diketahui, penahanan terhadap SSS ditangguhkan pada 11 Mei 2025.

Trunoyudo mengatakan, penangguhan penahanan itu diberikan oleh penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dasar permohonan dari tersangka SSS melalui penasehat hukumnya serta orang tuanya.

Selain itu, penangguhan juga diberikan karena adanya iktikad baik dari tersangka SSS beserta keluarganya untuk memohon maaf karena telah membuat kegaduhan.

Di sisi lain, tersangka SSS juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi, serta pihak ITB atas perbuatannya.

“Yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

Pertimbangan selanjutnya adalah aspek kemanusiaan serta memberi kesempatan SSS untuk menempuh pendidikannya.

“Penangguhan penahanan ini diberikan, tentu didasarkan pada aspek atau pendekatan kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya,” kata Trunoyudo.

Ketua Komisi III DPR dan ITB Jadi Penjamin

Tak hanya itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ternyata menjadi penjamin bahwa SSS tidak akan melarikan diri meski penahanannya ditangguhkan.

Pernyataan ini tertuang dalam Surat Jaminan Penangguhan Penahanan yang dikirim Habiburokhman ke Mabes Polri.

"Dengan ini saya menjamin bahwa saudari SSS tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, tidak akan melarikan diri," kata Habiburokhman dalam surat tersebut.

Selain itu, Politikus Partai Gerindra ini juga menjamin bahwa mahasiswi ITB tersebut tidak akan merusak barang bukti, mengulangi tindak pidana, dan menghalangi jalannya penyidikan maupun penuntutan di pengadilan.

Permohonan penangguhan penahanan ini juga dilayangkan oleh ITB. Pihak kampus memastikan akan melakukan pembinaan akademik kepada SSS.

"ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan,” tulis pihak ITB, dikutip dari situs resminya.

“ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi, dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan,” tulis pihak ITB lagi.

KOMPAS.com - Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS ditangkap polisi karena mengunggah meme kontroversialJokowi-Prabowo di media sosial.

Sebelumnya, SSS mengunggah meme Jokowi-Prabowo yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI).

Pada Jumat (9/5/2025), mahasiswi ITB ditangkap atas tuduhan melanggar sejumlah pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya penangkapan mahasiswi ITB tersebut.

"Benar, seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," kepada wartawan di Jakarta dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Kasus penangkapan mahasiswi ITB oleh kepolisian ini mengundang atensi publik karena dinilai sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi.

Lantas, perlukah mahasiswi ITB ditangkap karena mengunggah meme Jokowi-Prabowo?

Tak perlu ditangkap, cukup dimaafkan

Pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Muhammad Rustamaji, menyatakan bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB yang menyebarkan meme Jokowi-Prabowo bergantung pada sejauh mana meme tersebut sesuai dengan konteks kritik yang disampaikan.

Ia menjelaskan bahwa jika unggahan SSS mengandung kritik yang didukung oleh data dan fakta, maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

"Namun, apabila meme tersebut dianggap memuat unsur pemalsuan atau manipulasi data elektronik, misalnya, ciuman antara kedua tokoh dipersepsikan sebagai bentuk penghinaan maka Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat diterapkan,” jelas Rustamaji.

Kendati demikian, ia menyarankan agar pemerintah menerapkan asas parsimoni atau prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana.

“Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemaafan seharusnya lebih diutamakan,” tutupnya.

Penangkapan mahasiswi ITB berlebihan dan melukai demokrasi

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB merupakan tindakan yang berlebihan dan melukai demokrasi.

Ia berpendapat, SSS yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan melalui meme Jokowi-Prabowo, seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurutnya, sosok Presiden Prabowo dan Jokowi kini tidak lagi dapat dipandang sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari institusi publik.

“Dalam perspektif hukum, keduanya telah melebur menjadi entitas publik, sehingga tidak relevan lagi diposisikan sebagai pribadi,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com secara terpisah pada Minggu (11/5/2025).

Oleh karena itu, menurut Abdul Fickar, penangkapan terhadap mahasiswi tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

Ia menambahkan bahwa bagi pejabat publik, ruang privasi secara hukum sudah tidak ada.

“Polisi sebagai aparat penegak hukum yang memaksakan diri secara berlebihan dan tidak memahami esensi demokrasi, saya menghimbau agar Presiden Prabowo menegur institusi kepolisian, agar tidak muncul kesan bahwa pemerintahannya anti kritik,” tegasnya.

Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka di kasus vape mengandung obat keras etomidate. Begini penampakan pria yang disapa Ijonk itu saat berbaju tahanan.

Dari rekaman video yang diperoleh detikcom, terlihat Ijonk digandeng polisi masuk ke ruang pemeriksaan. Dia kemudian diinterogasi oleh polisi.

Jonathan Frizzy terlihat memakai masker hitam. Dia terlihat memakai sarung saat digiring ke ruang pemeriksaan.

Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka di kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Ijonk ditangkap di kawasan Pesanggrahan, Jaksel, pada Minggu (4/5) kemarin.

"Benar, JF (tersangka)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Senin (5/5).

Atas perbuatannya itu, Ijonk dijerat dengan Pasal 435 subsider Pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 KUHPidana.

Ade Ary menjelaskan, atas perbuatannya, Jonathan Frizzy pun terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara.

"Ancaman penjara maksimal 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah," kata Ade Ary.

Sebelumnya, Kapolresta Bandara Soetta AKBP Ronald Sipayung mengatakan nama Ijonk muncul dalam pemeriksaan tiga orang tersangka, yakni pria BTR dan EDS dan wanita ER, yang sebelumnya sudah ditangkap. Ketiganya ditangkap lantaran membawa vape yang mengandung obat keras jenis etomidatedari luar negeri.

"Tapi ini dari tiga tersangka itu, kan tiga orang sudah kita tahan, adalah keterangan dari mereka itu tentang JF (Jonathan Frizzy) ini," kata Ronald Sipayung saat dihubungi, Selasa (29/4).

Karena hal tersebut, pihak kepolisian memanggil Jonathan Frizzy untuk diperiksa. Ijonk sudah diperiksa pada Kamis (17/4) lalu. Pemeriksaan dilanjutkan pada Senin (21/4), tapi Ijonk absen dengan alasan sakit.

"Sejak tanggal 21 itu, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan penyidik untuk yang kedua, karena sakit," ujarnya.

Saksikan Live DetikSore :

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang pengacara berinisial S (31) ditangkap polisi karena membawa senjata api (senpi) ilegal hingga sabu. S, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditampilkan dengan berbaju tahanan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.

S diketahui membawa senpi setelah terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat (Jakpus). S kini ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat.

Pantauan detikcom, Senin (28/4/2025), tersangka S dihadirkan pada konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Tersangka terlihat menggunakan baju tahanan berbaju oranye, celana pendek abu-abu, dan tanpa alas kaki.

S terlihat memakai masker dan kedua tangan diborgol. Selama konferensi pers berlangsung tersangka menghadap belakang dan menunduk.

"Pores Metro Jakarta Pusat menerima laporan bahwa terjadi laka lantas. Pada saat itu tim dari (Satuan) Lalu Lintas langsung melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan barang bawaan, yang mana ditemukan satu pucuk senpi jenis Makarov kaliber 7,65 mm," tutur Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus, Senin (28/4/2025).

Satlantas Polres Metro Jakpus lalu berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Metro Jakpus terkait kasus senpi ilegal tersebut.

"Pada saat itu, anggota Satlantas memberitahukan kepada tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan langsung mengamankan tersangka dan barang bukti," tambahnya.

Diketahui tersangka S ditangkap saat mengalami kecelakaan di kawasan Senen, Jakpus. Dari laporan seorang sopir angkot yang berada di lokasi kecelakaan polisi melaporkannya.

Setelah memeriksanya, petugas menemukan satu pucuk pistol jenis Makarov kaliber 7,65 mm tanpa surat izin resmi. Senpi itu diselipkan di tubuh tersangka S tersebut.

"Pelaku membawa senjata api tanpa izin dan menggunakan narkoba. Ini pelanggaran serius yang bisa mengancam keamanan masyarakat," kata Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Purnomo, Minggu (27/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, MINNESOTA – Seorang ayah warga negara Indonesia yang memiliki bayi berkebutuhan khusus, yang ditahan oleh agen federal di tempat kerjanya di rumah sakit di Minnesota setelah visa pelajarnya dicabut secara diam-diam. Ia diketahui sempat mengunggah donasi untuk Palestina.

Sejauh ini hakim Imigrasi Sarah Mazzie menolak mosi untuk membatalkan kasus Aditya Wahyu Harsono atas dasar kemanusiaan, menurut kuasa hukumnya. Harsono (33 tahun) ditangkap empat hari setelah visa pelajarnya dicabut tanpa pemberitahuan. Dia dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 1 Mei.

Penangkapan ini dilakukan seiring banyak penangkapan lainnya terkait pencabutan visa pelajar mahasiswa asing yang dilancarkan pemerintahan Donald Trump. Mahasiswa asing yang sempat mengikuti aksi bela-Palestina tahun lalu jadi sasaran utama penangkapan dan pencabutan visa itu untuk kemudian di deportasi.

Dalam beberapa kasus penting, termasuk penahanan mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia Mahmoud Khalil, pemerintahan Trump berpendapat bahwa mereka harus diizinkan untuk mendeportasi warga negara yang bukan warga negara karena keterlibatan mereka dalam aktivisme pro-Palestina yang dianggap antisemit. Namun dalam sebagian besar pencabutan visa, perguruan tinggi mengatakan tidak ada indikasi bahwa mahasiswa yang terkena dampak memiliki peran dalam protes.

Merujuk the Guardian, Harsono adalah seorang Muslim dan sering memposting di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan di Gaza. Dia juga menjalankan organisasi nirlaba kecil, yang menjual karya seni dan barang dagangan, dan hasilnya akan disumbangkan ke organisasi-organisasi yang membantu Gaza.

“Istrinya shock dan kelelahan,” kata Sarah Gad, pengacara Harsono dilansir the Guardian pada Sabtu. “Departemen Keamanan Dalam Negeri telah mempersenjatai sistem imigrasi untuk tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu untuk menanamkan rasa takut.”

Harsono, seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, yang menikah dengan seorang warga negara AS, dikejutkan oleh pihak berwenang di ruang bawah tanah tempat kerjanya pada 27 Maret lalu. Gad mengatakan, Harsono ditahan tanpa penjelasan jelas dan diinterogasi berjam-jam.

Istri Harsono, Peyton, menelepon Gad karena panik setelah mendapat telepon dari bagian sumber daya manusia di rumah sakit. Dua agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (Ice), mengenakan pakaian preman, muncul dan menginstruksikan staf untuk mengadakan pertemuan palsu di ruang bawah tanah sehingga mereka dapat menangkapnya, menurut Gad.

Staf rumah sakit putus asa tetapi merasa terpaksa untuk mematuhinya.“Mereka (para agen) tanpa diduga masuk ke dalam sambil tersenyum, dan kemudian mereka menarik borgol dan menahannya secara paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan melucuti semua barang miliknya,” kata Gad.

Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Guardian. Harsono dibawa ke Penjara Kabupaten Kandiyohi, di mana dia masih ditahan, menurut pencari lokasi tahanan Ice.

Dia mengatakan kepada agen Ice bahwa visa pelajar F-1 miliknya berlaku hingga Juni 2026, dan bahwa dia memiliki permohonan kartu hijau yang tertunda berdasarkan pernikahannya dengan seorang warga negara AS, namun dia telah diberikan pemberitahuan untuk hadir di pengadilan yang menyatakan bahwa dia telah memperpanjang masa berlaku visanya.

Pengacaranya mengatakan bahwa hingga 28 Maret, sehari setelah penangkapannya, visa F-1 miliknya masih aktif. Gad mengatakan pemerintah mencabutnya tanpa pemberitahuan apa pun kepadanya, dan kemudian menyatakan bahwa dia telah melebihi masa tinggalnya.

Pencabutan tersebut dilakukan pada tanggal 23 Maret dan diduga didasarkan pada hukuman pelanggaran ringan pada tahun 2022 karena membuat coretan pada trailer semitruk. Ini serupa dengan dalih penangkapan dan upaya deportasi mahasiswa asing lainnya di AS belakangan.

Gad mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran yang dapat dideportasi berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan. Dia telah melakukan perjalanan internasional dan kembali beberapa kali ke Indonesia sejak hukuman tersebut tanpa insiden.

Sehari sebelum sidang penjaminan Harsono, DHS membeberkan bukti-bukti yang memberatkannya. Selain menyatakan bahwa visanya telah dicabut karena hukuman pelanggaran grafiti, yang mana ia membayar ganti rugi sebesar 100 dolar AS, mereka juga menyebutkan penangkapan pada tahun 2021 saat protes atas pembunuhan George Floyd. Tuduhan itu dibatalkan.

Istrinya dan putrinya yang berusia delapan bulan, yang berkebutuhan khusus, putus asa dengan penangkapannya, kata Gad. Setelah hakim memberikan jaminan sebesar 5.000 dolar AS kepada Harsono pada tanggal 10 April, Minnesota Freedom Fund sedang dalam perjalanan untuk membayarnya.

Namun DHS segera mengajukan banding atas keputusan obligasi tersebut, yang mengakibatkan penangguhan otomatis, yang berarti Harsono harus tetap ditahan. Gad mengatakan tindakan semacam ini jarang terjadi, biasanya hanya terlihat ketika hakim memberikan jaminan kepada seseorang yang didakwa melakukan kejahatan kekerasan atau kejahatan berat.

“Anda tidak pernah harus menunda surat perintah jaminan hakim imigrasi untuk hukuman ringan ketika seseorang sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemegang kartu hijau,” katanya. Gad sedang bersiap untuk mengajukan petisi federal dan perintah penahanan sementara terhadap DHS.

Saat meminta bantuan melalui GoFundMe, istri Harsono menjelaskan bahwa suaminya telah dipecat dari pekerjaannya saat berada dalam tahanan dan sekarang keluarganya “dalam bahaya kehilangan apartemen kami” dan mereka “tidak lagi memiliki asuransi kesehatan”.

Asosiasi Perawat Minnesota mengutuk penangkapan pekerja rumah sakit tersebut dan menyatakan kembali pendiriannya bahwa “perawat tidak boleh dan tidak akan berperan apa pun dalam penegakan imigrasi” dan harapannya bahwa “semua pegawai rumah sakit juga akan menolak peran dalam membantu Ice”.

Kasus Harsono muncul di tengah gelombang laporan pencabutan visa pelajar berdasarkan kebijakan eksekutif baru pemerintahan Trump. Tindakan pemerintah federal untuk mencabut status hukum mahasiswa telah menyebabkan ratusan cendekiawan berisiko ditahan dan dideportasi.

Setidaknya 901 pelajar di 128 perguruan tinggi dan universitas telah dicabut visanya atau status hukumnya dihentikan sejak pertengahan Maret, menurut tinjauan Associated Press atas pernyataan universitas dan korespondensi dengan pejabat sekolah.

TANGERANG, KOMPAS.com - Petugas Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menangkap 19 warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian, mulai dari overstay hingga penggunaan izin tinggal dengan dokumen perusahaan fiktif.

Para WNA tersebut berasal dari Nigeria (8 orang), Pakistan (8 orang), serta masing-masing satu orang dari Liberia, Gambia, dan Guinea.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendra Tri Prasetyo mengatakan, para WNA ditangkap dari lima lokasi berbeda di Kabupaten dan Kota Tangerang.

“Mereka diamankan dari apartemen kawasan Binong, Cisauk, Kelapa Dua, perumahan di Cikupa, dan pemukiman warga di Cikokol, Kota Tangerang,” kata Hendra dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Sebagian dari WNA itu hanya mengantongi dokumen kunjungan wisata, sementara lainnya memiliki izin tinggal yang sudah habis masa berlaku atau overstay.

"Dan mereka tidak mengetahui siapa yang mengirim mereka dan siapa yang mensponsori mereka selama berada di Indonesia," ujar dia.

Hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku karena setiap orang asing yang tinggal di Indonesia wajib memiliki sponsor yang bertanggung jawab atas keberadaannya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, Hasanin, mengatakan, beberapa WNA itu mengaku datang ke Indonesia sebagai investor dengan nilai investasi yang diklaim mencapai miliaran rupiah.

Namun setelah ditelusuri, alamat perusahaan yang disebutkan ternyata fiktif.

“Diduga mereka menetap di Indonesia untuk mencari peluang bisnis kerja. Modus jadi investor karena biayanya lebih murah dan jangka tinggal lebih panjang,” ujar dia.

Para WNA tersebut telah memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka akan dilakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian," ucap Hasanin.

Saat ini, seluruh WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jika tidak ditemukan unsur pidana, mereka akan dikenai sanksi administratif berupa deportasi ke negara asal.