Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa isu kembalinya Orde Baru hanya sebatas imajinasi dan merupakan sebuah tuduhan yang kejam.

"Berlebihan, tidak beralasan, dan insinuatif, terkait militerisasi dan kembalinya otoritarianisme Orde Baru," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Selain itu, menurut Pigai, pemikiran tersebut merupakan imajinasi karena dilatarbelakangi memoria passionis atau ingatan penderitaan terhadap peristiwa masa lalu.

"Sehingga hari ini pemberitaan secara masif dan opini-opini yang dikembangkan adalah akan terjadi militerisasi, akan terjadi otoritarianisme Orde Baru, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, akan menihilkan kebebasan sipil dan kebebasan warga," ujarnya.

Pigai menjelaskan bahwa pemikiran tersebut tidak beralasan karena terjadi pada masa pemerintahan yang jaraknya jauh dari pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo mengalami fenomena yang disebut surplus demokrasi. Sejumlah faktor pendukung fenomena tersebut adalah banyaknya oposisi pemerintahan yang menang pada Pilkada 2024, seperti di DKI Jakarta.

Selain itu, pemerintah menemui massa aksi demonstrasi Indonesia Gelap, Kementerian HAM turun tangan terhadap kasus grup musik Sukatani, kebebasan berpendapat di media sosial, hingga tidak ada jurnalis yang ditangkap.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

“Menurut saya, kita mengalami surplus demokrasi di Republik Indonesia dalam kepemimpinan paling tidak 5 bulan, atau 4,5 bulan Presiden Prabowo Subianto,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia mengalami fenomena yang disebut surplus demokrasi.

“Menurut saya, kita mengalami surplus demokrasi di Republik Indonesia dalam kepemimpinan paling tidak 5 bulan, atau 4,5 bulan Presiden Prabowo Subianto,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut dapat terjadi karena sejumlah faktor, seperti Pilkada 2024 yang pada 27 November lalu menjadi hari pelaksanaan pemungutan suara.

“Oposisi menang di mana-mana. DKI Jakarta sekarang Pramono Anung (gubernurnya, red.), bahkan dengan wakilnya, keduanya PDI Perjuangan, demokrasi terbuka,” jelasnya.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa Pilkada 2024 memberikan ruang bagi partai politik untuk mengusung calonnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur kembali ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

Kemudian, dia mengatakan bahwa surplus demokrasi dapat terjadi sebab tidak ada aktivis yang ditangkap oleh Kepolisian karena ujaran kebencian.

“Ketika ada aktivis yang protes terkait dengan beberapa peristiwa, pemerintah ikut turun tangan. Saya ikut turun tangan atas nama pemerintah,” jelasnya.

Ia lantas mencontohkan bahwa pada saat demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi.

Berikutnya, kata dia, Kementerian HAM turun tangan terhadap kasus grup musik Sukatani setelah video permintaan maaf mereka viral di media sosial.

“Hari ini, setiap hari, semua media, kelompok-kelompok pengelola media sosial, kelompok-kelompok warga, masyarakat, bisa mengucapkan apa saja pendapat pikiran dan perasaan secara terbuka di Indonesia,” lanjut dia.

Terakhir, dia mengatakan bahwa surplus demokrasi dinilai terjadi karena tidak ada jurnalis yang ditangkap selama pemerintahan Presiden Prabowo berjalan.

“Nyawa bernegara salah satunya, tiang utama, pilar utama, itu adalah demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi akan kami jaga paling tidak selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025