Selama bulan Ramadhan ada satu serial yang bikin saya tertarik, yaitu Preman Pensiun. Serial ini berhasil memadukan drama, komedi, dan realitas sosial tentang kehidupan para preman yang berusaha berubah. Kita disuguhkan proses transformasi mantan preman menjadi warga biasa yang penuh tantangan. Mulai dari tekanan ekonomi, stigma sosial, hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Tak ayal, menonton sinetron Preman Pensiun seperti melihat cerminan realitas sosial yang juga dialami oleh para mantan narapidana di dunia nyata. Setelah menjalani hukuman, mereka ingin memulai hidup baru, tetapi label "mantan napi" sering menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dan, usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Kapolri bisa menjadi langkah awal dalam membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.

Menurut Kementerian HAM, usulan ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi warga negara, termasuk mantan narapidana, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tanpa terhalang oleh catatan kriminal di masa lalu.

Bagi sebagian orang, ini merupakan kabar baik. Terutama, bagi para mantan narapidana yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, wacana ini menimbulkan banyak kritik. Jika SKCK dihapuskan, masyarakat atau perusahaan sulit untuk mengakses informasi mengenai latar belakang calon pekerja. Dan, ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan yang berulang, khususnya di lingkungan kerja.

Bukan Sekadar Soal Administratif

Usulan penghapusan SKCK bukan hanya sekadar soal menghapus atau tidak menghapus dokumen administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat bisa menerima mantan narapidana. Para mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan ingin memulai hidup baru seringkali menemui hambatan --yang berasal dari sistem maupun dari stigma sosial yang melekat dengan diri mereka.

Dalam teori Labelling yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert, seseorang dapat terjerumus ke dalam perilaku menyimpang karena label atau cap yang diberikan oleh masyarakat kepada individu tersebut.

Awalnya, mungkin seseorang melakukan penyimpangan yang disebut dengan penyimpangan primer, misalnya mencuri, melakukan tindak asusila, atau melakukan penyimpangan lain. Kemudian, masyarakat mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh orang tersebut, dan melabelinya sebagai pencuri, pemerkosa, serta label negatif lainnya.

Lebih lanjut, Lemert mengungkapkan bahwa label yang melekat kuat, membuat orang tersebut mulai melihat dirinya sendiri sesuai dengan cap yang diberikan. Sehingga ia sulit keluar dari label tersebut, dan melakukan kembali tindakan penyimpangan.

Dari sini kita melihat bahwa label bukan hanya sekadar identitas, tetapi juga dapat membentuk perilaku di masa depan. Jika seseorang terus menerus diperlakukan sebagai kriminal, maka ada kemungkinan besar ia akan kembali melakukan tindakan kriminal karena merasa tidak diterima di lingkungan sosial sebagaimana mestinya.

Fenomena ini tergambar jelas dalam sinetron Preman Pensiun. Ada kisah Saep, seorang pencopet yang setelah keluar dari penjara, tetap melanjutkan aksinya sebagai pencopet. Bahkan ia mulai giat merekrut calon-calon pencopet melalui Akademi of Bandung Copet-nya.

Ada juga kisah yang menceritakan bagaimana para mantan preman yang telah keluar dari penjara berusaha untuk hidup normal dan mencari pekerjaan lain. Seperti kisah Agus dan Yayat, setelah keluar dari penjara karena kasus menjadi penadah motor curian, mereka berusaha melanjutkan hidup dengan menjadi penjual kopi keliling.

Atau, seperti Kang Gobang yang berhasil keluar dari dunia lamanya. Meskipun harus melewati jalan yang penuh kesabaran dalam mencari pekerjaan dan melawan stigma negatif sebagai seorang mantan narapidana.

Masa lalu yang terus menghantui, pendidikan dan keterampilan yang terbatas, ditambah dengan stigma negatif dari masyarakat, membuat para mantan preman kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini membuat banyak dari mereka berada di persimpangan jalan. Memilih bertahan dengan hidup yang jujur atau kembali ke dunia lama.

Barangkali, situasi dilematis ini juga dihadapi oleh para mantan narapidana di dunia nyata. Mereka yang ingin berubah justru terbentur oleh sebuah sistem yang masih menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. SKCK yang biasanya menjadi syarat administratif seringkali menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan kesempatan kedua.

Padahal, pekerjaan menjadi aspek krusial, bukan hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Diperlukan Langkah yang Tepat

Jika kebijakan penghapusan SKCK diterapkan, ini akan menjadi angin segar bagi mereka yang benar-benar ingin berubah. Kebijakan ini akan mempermudah para mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan. Jika mereka sudah mendapatkan pekerjaan, ini akan menimbulkan efek positif terhadap angka pengangguran yang semakin berkurang dan mengurangi potensi kriminalitas berulang.

Namun, kebijakan ini juga mendapat beragam kritik. Jika SKCK dihapuskan, para pengusaha atau perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja akan kehilangan akses untuk mengetahui latar belakang calon pekerja. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki efek samping lain yaitu munculnya kekhawatiran terjadi kejahatan berulang di tempat kerja.

Untuk itu, diperlukan langkah yang tepat untuk memberikan kemudahan bagi warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk bagi mantan narapidana, serta tanpa mengorbankan rasa aman bagi masyarakat. Kepolisian perlu melakukan reformasi terhadap penerbitan atau layanan SKCK.

Reformasi ini dilakukan bukan dengan menghapus SKCK secara total. SKCK masih tetap diperlukan untuk kasus berat seperti, korupsi, terorisme, atau kejahatan seksual. Selain itu, catatan kriminal lainnya bisa dihapus setelah beberapa tahun jika tidak ada pelanggaran baru.

Hal lain yang perlu juga dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal bagi para mantan narapidana agar mereka bisa mandiri dan berwirausaha. Pemberian insentif bagi para pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan para mantan narapidana juga bisa menjadi langkah lanjutan.

Di samping itu, langkah yang tak kalah penting adalah dengan mengedukasi masyarakat agar mau menerima mantan narapidana. Berbagai dukungan ini diperlukan agar para mantan narapidana dapat berintegrasi di masyarakat.

Pada akhirnya, perubahan seseorang sejatinya tidak hanya bergantung pada niat individu, tetapi juga perlu dukungan sosial dan kebijakan yang memungkinkan mereka mendapatkan kesempatan kedua. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk memperbaiki diri.

Penghapusan SKCK bukanlah satu-satunya jawaban; perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung lainnya. Mantan narapidana memang butuh kesempatan kedua, tetapi pengusaha, perusahaan, dan masyarakat juga butuh rasa aman. Solusi terbaik adalah menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak, bukan sekadar menghapus atau mempertahankan SKCK semata.

Oki Kurniawanmahasiswa Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana UGM

Saksikan Live DetikSore :

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku sepakat dengan usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) soal penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Ia menilai SKCK justru kerap menyulitkan masyarakat ketika menjadi persyaratan, termasuk saat melamar kerja.

Menurut Habiburokhman, warga harus menyiapkan banyak ongkos saat mengurus SKCK, dari biaya administrasi dan pengeluaran lainnya.

"Kalau saya pribadi [setuju], tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. Menurut saya sih sepakat, enggak usah [ada] SKCK," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (27/3).

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar. Satu, ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya," ucap dia.

Politisi Gerindra itu pun mengaku sudah beberapa kali membahas urgensi SKCK dalam rapat bersama Polri di Komisi III. Ia kerap mempertanyakan esensi dan signifikansi surat yang dirilis Polri tersebut.

Pasalnya, SKCK tidak menjamin pemiliknya bersih dari masalah. Ia juga merasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SKCK tidak signifikan, sehingga hanya merepotkan polisi maupun warga.

"Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seingat saya tuh enggak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK," ujarnya.

"Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan orang enggak pernah dipidana dalam Pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana," ujarnya.

Pendapat DPR itu muncul setelah Kementerian HAM mengusulkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo supaya SKCK dihapus.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo mengatakan salah satu tujuan usulan itu demi mempermudah mantan narapidana mendapat pekerjaan saat kembali ke masyarakat.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM juga telah berkirim surat ke Kapolri yang ditandatangani langsung Menteri HAM Natalius Pigai.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di kantornya, Jakarta, Jumat (21/3).

Usulan ini diperoleh setelah Kementerian HAM mengunjungi sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

Nicholay menegaskan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sepakat dengan usul Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Kalau saya pribadi (setuju), tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. Menurut saya sih sepakat, enggak usah (ada) SKCK," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (27/3).

Habiburokhman mengatakan penghapusan SKCK ini bisa diberlakukan pada semua pihak, termasuk para mantan narapidana.

"Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan apa namanya orang enggak pernah dipidana dalam pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana," ujarnya.

Menurut Habiburokhman, SKCK sebagai sebuah persyaratan terkadang justru menyulitkan masyarakat. Misalnya, saat sedang mencari pekerjaan.

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar, satu ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya," ucap dia.

Lebih lanjut, politisi Gerindra itu mengklaim Komisi III juga sudah beberapa kali membahas soal SKCK ini dalam rapat bersama Polri. Ia berpendapat tak ada jaminan bahwa orang yang dapat SKCK tidak bermasalah.

"Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seinget saya tuh engak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian HAM mengusulkan penghapusan SKCK kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu tujuan dari usulan itu adalah untuk memudahkan mantan narapidana mendapat pekerjaan usai kembali ke masyarakat.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/3.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM telah mengirimkan surat ke Kapolri yang ditandatangani langsung Menteri HAM Natalius Pigai.

Adapun usulan tersebut diperoleh setelah Kementerian HAM mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

Nicholay menegaskan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, tapi juga untuk semua masyarakat.

Polri merespons usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapuskan. Polri menyampaikan menghargai adanya usulan tersebut.

"Tentu apabila itu masukkan secara konstruktif kami juga akan menghargai. Dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Birgjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

Trunoyudo menuturkan penerbitan SKCK saat ini telah sesuai dengan pendekatan perundang-undangan. SKCK, kata dia, merupakan syarat operasional dalam pelayanan masyarakat.

"SKCK adalah salah satu fungsi dalam operasional untuk pelayanan kepada masyarakat. Secara konstitusi semua hak-hak masyarakat itu diatur, kemudian juga dalam hal menerima pelayanan khususnya di SKCK juga diatur," jelas Trunoyudo.

"Dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwasanya semua masyarakat yang akan membuat SKCK akan kita layani. Dan itu juga berdasarkan pada permintaan dari beberapa masyarakat untuk khususnya adalah salah satunya misalkan pelamaran dalam bekerja," lanjut dia.

Dia kemudian menerangkan, manfaat dari SKCK tersebut. Selain untuk keperluan melamar pekerjaan, juga sebagai catatan kejahatan atau kriminalitas terhadap masyarakat dalam upaya pengawasan.

"Manfaatnya ini juga dalam rangka meningkatkan keamanan dan tentu juga dalam pelayanan. Kemudian juga memudahkan proses dalam pengetahuan dan juga membantu dalam pengawasan dan pengendalian keamanan," ujarnya menguraikan.

Meski begitu, Trunoyudo menyebut jika memang SKCK dirasa menghambat, maka usulan tersebut akan dibahas. Untuk kemudian dicarikan solusinya demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Ketika itu dirasakan menghambat, tentu kita hanya memberikan suatu catatan-catatan. Karena SKCK adalah surat keterangan catatan dalam kejahatan atau kriminalitas. Ini tersimpan dalam satu catatan di kepolisian," pungkasnya.

Diketahui, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka mengusulkan agar SKCK dihapus lantaran dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat lalu.

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3).

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Nicholay juga menyebut upaya tersebut selaras dengan Asta Cita yang dikedepankan Presiden Prabowo Subianto, khususnya butir yang pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri, demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini semata-mata demi kemanusiaan, demi penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengirim surat ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kebijakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapuskan. Kementerian HAM memandang penghapusan SKCK dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nickolay Aprilindo mengatakan, wacana penghapusan SKCK ini lahir dari keluhan mantan narapidana. Mereka merasa tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah kembali ke masyarakat karena ada syarat SKCK.

"Banyak napi mengeluh kenapa? Karena begitu keluar (penjara) mereka mau ubah hidup dengan cari kerja itu susah terbebani SKCK," kata Nickolay dalam diskusi dengan media pada Jumat (21/3/2025).

Nickolay menyebut salah satu manfaat penghapusan SKCK ialah eks napi mendapat haknya bekerja tanpa diskriminasi. Nickolay tak ingin eks napi seolah bakal dihukum seumur hidup karena sulit bekerja dengan pemenuhan syarat SKCK.

"Perlu hapus skck agar semangati napi dan beri hak mereka. Mereka punya hak yang melekat dan tidak dapat dicabut siapapun," ujar Nickolay.

Oleh karena itu, Menteri HAM Natalius Pigai akhirnya menandatangani surat usulan penghapusan SKCK yang dikirim ke Kapolri pada hari ini. Nickolay memastikan usulan ini sudah dikaji oleh Kementerian HAM.

"Pak Menteri HAM tanda tangan surat usulan kepada kapolri untuk pencabutan SKCK. Dengan kajian yang kami telaah secara akademis maupun praktis tentang usulan ini. Surat ini tadi dikirim ke Mabes Polri," ujar Nickolay.

Kementerian HAM berharap surat itu dapat segera direspon positif oleh Kapolri. Nickolay mendorong Kapolri mengutamakan prinsip kemanusian.

"Harapannya dapat respon positif Kapolri demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut paut dengan politik tapi tentang penegakan HAM. Semoga dengan ada surat ini dapat menggugah hati pemangku kebijakan agar mereka tinjau lagi syarat SKCK ini," ucap Nickolay.

Diketahui, rencana penghapusan SKCK ini bisa sejalan dengan rencana pemberian amnesti bagi narapidana. Sehingga mereka tak perlu lagi punya noda hitam dalam catatan hidupnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan angka narapidana yang bakal diberikan amnesti berkurang. Kini totalnya hanya 19 ribu dari rencana awal 44 ribu. Jumlah itu berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen yang dilakukan oleh direktur pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pihaknya masih melakukan penyesuaian kembali terhadap narapidana yang layak untuk diberikan pengampunan.

Empat kategori narapidana yang layak memperoleh amnesti mencakup kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Berikutnya narapidana yang mengidap penyakit serius seperti HIV/AIDS hingga gangguan kejiwaan. Kemudian, narapidana kasus Undang-Undang ITE, terkait penghinaan kepala negara. Selanjutnya, narapidana kasus narkotika, namun berstatus sebagai pengguna atau yang mestinya mengikuti rehabilitasi.