Kebebasan berpendapat hingga unjuk rasa di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh negara. Namun, pakar menilai pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban dan tanggung jawab sosial.

Guru Besar UNISMA Malang Prof. Dr. H. Maskuri mengatakan hal tersebut tertuang dalam aturan hukum di Indonesia. Namun, tak boleh mengganggu masyarakat yang tak ikut dalam kepentingan yang disampaikan.

"Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban umum kita ingat ada Undang-undang nomor 6 tahun 1998. Di sana pada pasal 6 bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum menjaga masyarakat dan menjaga negara," kata Maskuri dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Maka dari itu, apabila memiliki berbagai macam aspirasi yang positif untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, ia menganjurkan untuk menyalurkan melalui saluran yang ada. Di antaranya melalui DPRD, DPR RI, hingga sejumlah pihak terkait.

"Supaya bisa bersama-sama mencari sebuah solusi timbang kita berada di jalanan yang tentu akan mengganggu ketertiban masyarakat umum, mengganggu perekonomian, mengganggu keamanan, dan mengganggu kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Mantan Rektor UNISMA 2015-2024 itu mengungkapkan menyampaikan pendapat di muka umum itu disertai dengan kewajiban tentang tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara yang lain. Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum juga harus memperhatikan hak orang lain supaya tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.

"Insya Allah, dengan kita saling memahami dan saling mengerti satu sama lain semuanya akan bisa tertib dan bisa saling menghormati serta menghargai satu sama lain demi tegaknya dan demi keamanan serta kemajuan bangsa dan negara," tutup dia.

Video: Aksi Polisi Kejar Remaja Gangster Bersenjata Tajam di Surabaya

Video: Aksi Polisi Kejar Remaja Gangster Bersenjata Tajam di Surabaya

Jan Hwa Diana kembali jadi sorotan. Pemilik CV Sentoso Seal yang sempat viral gegara kasus dugaan penahanan ijazah karyawan, kini harus berurusan lagi dengan aparat penegak hukum.

Kali ini, Diana resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya atas laporan dugaan perusakan mobil. Ia pun langsung ditahan.

Dalam foto yang beredar, Diana terlihat mengenakan rompi merah dengan tulisan "tahanan jatanras", menandai babak baru drama hukumnya di Surabaya.

"Iya bener, ditahan sama Unit Jatanras Polrestabes Surabaya," jelas Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan, Jumat (9/5/2025).

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Unit Jatanras melakukan pemeriksaan intensif terhadap Diana.

"Kami tetapkan tersangka dan juga kami tahan langsung dipenjara," tambahnya.

Kasus perusakan mobil ini sendiri dilaporkan seorang kontraktor bernama Paul Sthevanus ke Polrestabes Surabaya. Laporan itu terkait dugaan kekerasan dan perusakan mobil yang melibatkan Diana dan suaminya, Handy Soenaryo.

Aksi kekerasan itu terjadi pada September 2024 di rumah Diana Prada Permai VIII, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya. Saa itu, Diana dan Handy diduga merusak ban mobil Paul dengan gerinda.

Penyelidikan kasus itu kemudian naik ke penyidikan. Polisi kemudian menetapkan Diana sebagai tersangka dan langsung ditahan.

Sebelumnya, nama Jan Hwa Diana sempat bikin heboh Surabaya karena kasus penahanan ijazah karyawannya yang sampai memicu polemik dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Karena hal ini, sejumlah mantan karyawan Diana lantas ramai-ramai lapor ke Polda Jatim terkait penahanan ijazah. Namun belum tutas kasus laporan penahanan ijazah, Diana ternyata lebih dulu ditahan di kasus yang lain.

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Jan Hwa Diana kembali jadi sorotan. Pemilik CV Sentoso Seal yang sempat viral gegara kasus dugaan penahanan ijazah karyawan, kini harus berurusan lagi dengan aparat penegak hukum.

Kali ini, Diana resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya atas laporan dugaan perusakan mobil. Ia pun langsung ditahan.

Dalam foto yang beredar, Diana terlihat mengenakan rompi merah dengan tulisan "tahanan jatanras", menandai babak baru drama hukumnya di Surabaya.

"Iya bener, ditahan sama Unit Jatanras Polrestabes Surabaya," jelas Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan, Jumat (9/5/2025).

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Unit Jatanras melakukan pemeriksaan intensif terhadap Diana.

"Kami tetapkan tersangka dan juga kami tahan langsung di penjara," tambahnya.

Sebelumnya, nama Diana sempat bikin heboh Surabaya usai kasus penahanan ijazah karyawan, yang sampai memicu polemik dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Gudang CV Sentoso Seal bahkan disegel karena tak berizin, dan sejumlah mantan karyawan melaporkannya ke polisi.

Ternyata, sebelum kasus ijazah viral, Diana juga sudah dilaporkan seorang kontraktor ke Polrestabes Surabaya atas dugaan perusakan mobil yang melibatkan dirinya dan sang suami. Kini kasus tersebut resmi bergulir ke tahap penahanan.

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Isu soal ancaman ledakan di Polres Pacitan yang sempat menghebohkan warga, akhirnya diluruskan pihak kepolisian. Polda Jawa Timur memastikan, insiden pengancaman tersebut murni persoalan BBM subsidi ilegal dan tidak ada kaitannya dengan aksi terorisme.

Dua pria, salah satunya eks narapidana terorisme, memang sempat mengancam petugas saat dimediasi, namun tak ditemukan indikasi rencana peledakan ataupun barang bukti terkait tindak pidana teror.

Kedua pelaku melakukan ancaman saat dimediasi terkait kasus truk bermuatan BBM subsidi ilegal. Peristiwa itu kini telah ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim, dengan kedua pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, insiden bermula pada 25 April 2025. Usai peristiwa pengancaman itu, Jules memastikan tak ada ancaman meledakkan Polres Pacitan sebagaimana sempat beredar.

"Saya katakan peristiwa karena kejadiannya yang sesungguhnya adalah kecelakaan lalu lintas antara sebuah kendaraan truk jenisnya Elf dengan satu kendaraan L300. Di mana kecelakaan ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Jadi tidak ada korban sebenarnya, kejadian sekitar 06.15 WIB ya," kata Jules, Rabu (30/4/2025).

"Nah, setelah itu kemudian terhadap keduanya baik pengemudi Elf maupun pengemudi minibus ya dilakukan pertemuan, diupayakan untuk mediasi karena tidak ada korban dan penyelesaian seperti apa yang diharapkan dari kedua belah pihak antara pengemudi truk Elf maupun pengemudi L300," imbuhnya.

Sekitar pukul 10.00 WIB saat mediasi di kantor Satlantas Polres Pacitan, dua pelaku mendatangi lokasi. Mereka mengaku sebagai pemilik barang berupa BBM subsidi jenis biosolar yang dibawa truk Elf tersebut.

"Kurang lebih kisarannya antara 3.500 sampai 4.000 (liter biosolar)," paparnya.

Saat itu, kedua orang tersebut melakukan pengancaman kepada polisi yang berjaga agar segera mengeluarkan truk Elf tersebut.

"Tentunya yang menurut kami didapatkan oleh para pelaku, para tersangka itu dengan cara ilegal, karena hal ini merupakan BBM subsidi," tuturnya.

Namun, Jules menegaskan tak ada ancaman untuk meledakkan kantor polisi.

"Namun tidak ada penyampaian sebagaimana yang sebelumnya diberitakan ada penyampaian akan diledakkan dan lain sebagainya. Itu tidak ada, ya. Jadi, perlu saya tegaskan hal ini kurang tepat. Memang terjadi pengancaman, namun bukan berarti akan diledakkan. Karena juga dari hasil penelitian awal, penanganan awal kami tidak menemukan. Kami tidak menemukan alat ataupun barang bukti lain yang mengarah ke tindak pidana terorisme," jelasnya.

Kasus ini kini ditangani Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim. Kedua pelaku langsung diamankan dan ditahan.

"Yang bersangkutan kami kenakan dengan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kemudian UU Pengancaman yaitu pasal 336 KUHP. Kemudian kami juga kenakan pasal 212 KUHP atau tindakan pengancaman terhadap petugas yang sedang bekerja," ungkapnya.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.

Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

Ini Sederet Faktanya:

1. Aiptu LC Ajukan Banding soal Vonis Etik

Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.

Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

2. Aiptu LC Perkosa Tahanan Sebanyak 4 Kali

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).

3. Sanksi Tegas Vonis PTDH Dijatuhkan Aiptu LC

Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.

Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.

4. Aiptu LC Jadi Tersangka 21 April 2025

"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.

Saksikan Live DetikSore :

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.

Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

Ini Sederet Faktanya:

1. Aiptu LC Ajukan Banding soal Vonis Etik

Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.

Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

2. Aiptu LC Perkosa Tahanan Sebanyak 4 Kali

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).

3. Sanksi Tegas Vonis PTDH Dijatuhkan Aiptu LC

Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.

Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.

4. Aiptu LC Jadi Tersangka 21 April 2025

"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Aiptu LC, oknum Polres Pacitan telah dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Namun, ia mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan pencabulan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).

Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.

Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.

"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan saksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Gelapnya ruang tahanan ternyata tak sekelam hati seorang aparat yang seharusnya menjaga hukum. Seorang oknum anggota Polres Pacitan, Aiptu LC, justru menodai amanah itu dengan tindakan bejat.

Ia mencabuli hingga menyetubuhi seorang tahanan perempuan sebanyak empat kali di ruang berjemur Rutan Polres Pacitan. Kini, kariernya berakhir dengan pemecatan tidak hormat.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abast menegaskan, keputusan pemecatan tersebut merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik yang digelar setelah laporan resmi masuk pada 12 April 2025.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Aksi Bejat Berlangsung 4 Kali di Ruang Berjemur

Dalam konferensi pers yang sama, Jules menjelaskan bahwa perbuatan tercela LC dilakukan berulang kali di area yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para tahanan perempuan.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," jelasnya.

Aksi bejat itu terungkap setelah korban memberanikan diri melapor. LC pun langsung menjalani proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga sidang etik di Bid Propam Polda Jatim.

Langgar Sejumlah Peraturan Kepolisian

Dalam sidang etik yang digelar pada 23 April 2025, LC dinyatakan terbukti melanggar berbagai aturan. Mulai dari Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian, hingga sejumlah pasal dalam **Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan," imbuh Jules.

Sanksi Pemecatan dan Penahanan

Selain dinyatakan melanggar kode etik berat, LC juga telah menjalani penempatan khusus selama 12 hari sejak pelaporan oleh korban PW hingga 23 April 2025. Setelah sidang etik, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim.

"Sanksi yang kita kenal dengan pemecatan, kemudian terkait dengan putusan berdasarkan hasil sidang pada tim Polri yang telah dilakukan," kata Jules.

Penyelidikan terhadap kasus ini turut melibatkan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi untuk menguatkan dakwaan terhadap LC.

Kasus ini menjadi catatan kelam sekaligus peringatan tegas bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum dan etika di tubuh Polri. Kombes Jules Abraham Abast menegaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat bukan sekadar sanksi administrasi, tetapi bentuk komitmen institusi untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," tegas Jules di hadapan awak media.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Mengurus paspor kini semakin mudah karena bisa dilakukan di mal. Imigrasi menyediakan layanan immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia agar masyarakat dapat mengurus paspor lebih efektif dan efisien.

Berikut lokasi immigration lounge di mal-mal Indonesia.

Lokasi Immigration Lounge di Mal

Mengutip Ditjen Imigrasi, immigration lounge melayani permohonan percepatan paspor elektronik, baik permohonan baru dan penggantian paspor. Permohonan paspor dapat dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Berikut biayanya:

• Paspor elektronik masa berlaku lima tahun: Rp 650.000
• Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun: Rp 950.000
• Percepatan paspor: Rp 1.000.000

Berikut ini lokasi immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia.

1. Jakarta

• Pondok Indah Mall 3, Lantai B2
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Mall Taman Anggrek, Lantai LG
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Senayan City, Lantai 6
  * Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 08.00 - 14.00 WIB

2. Jawa Barat

• Grand Metropolitan Mall, Bekasi
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Pesona Square Mall Depok, Lantai 3
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

3. Jawa Timur

• Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4
  * Senin - Kamis pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Jumat pukul 10.00 - 18.30 WIB
• Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

Perbedaan Paspor Reguler dan Percepatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022, proses layanan paspor reguler membutuhkan waktu 4-5 hari kerja, dari awal hingga pengambilan paspor jadi. Untuk proses layanan paspor percepatan, membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam atau bisa dalam sehari jadi.

Pemohon paspor reguler membutuhkan hingga 2 kali waktu kedatangan ke kantor imigrasi, yaitu kedatangan pertama untuk proses pemberkasan hingga foto dan wawancara dan kedatangan kedua untuk pengambilan paspor jadi. Sementara itu, untuk pemohon paspor percepatan hanya perlu datang satu kali untuk semua proses.

Meski demikian, menurut laman Imigrasi Surakarta, layanan paspor percepatan memiliki kuota yang terbatas atau lebih sedikit dari kuota layanan paspor reguler.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Oknum anggota Polres Pacitan Aiptu LC dipecat dari Polri. Ia dinilai terbukti mencabuli dan menyetubuhi korban yang seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan keputusan pemecatan merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap LC usai dilaporkan pada 12 April 2025. Hasil sidang etik yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jatim menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada LC.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Jules memastikan LC terbukti melakukan perbuatan tercela. Menurut Juules, sanksi PTDH yang dimaksud adalah pemecatan, bukan menghentikan dari jabatannya maupun dipindahtugaskan.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," ujarnya.

Terkait dengan putusan tersebut, lanjut Jules, berdasarkan hasil sidang komisi etik tim Polri di Polda Jatim yang dilakukan tanggal 23 April 2025, ada beberapa poin yang juga telah diputuskan. LC dinilai terbukti melakukan pelanggaran perbuatan tercela.

Setelah putusan tersebut, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim. Ia memastikan LC ditahan sesuai kasus pidana lain.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," tuturnya.

Video: Pemkot Surabaya Segel Gudang CV Sentoso Seal yang Viral Tahan Ijazah Karyawan

Video: Pemkot Surabaya Segel Gudang CV Sentoso Seal yang Viral Tahan Ijazah Karyawan

Oknum anggota Polres Pacitan Aiptu LC dipecat dari Polri. Ia dinilai terbukti mencabuli dan menyetubuhi korban yang seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan keputusan pemecatan merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap LC usai dilaporkan pada 12 April 2025. Hasil sidang etik yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jatim menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada LC.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Jules memastikan LC terbukti melakukan perbuatan tercela. Menurut Juules, sanksi PTDH yang dimaksud adalah pemecatan, bukan menghentikan dari jabatannya maupun dipindahtugaskan.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," ujarnya.

Terkait dengan putusan tersebut, lanjut Jules, berdasarkan hasil sidang komisi etik tim Polri di Polda Jatim yang dilakukan tanggal 23 April 2025, ada beberapa poin yang juga telah diputuskan. LC dinilai terbukti melakukan pelanggaran perbuatan tercela.

Setelah putusan tersebut, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim. Ia memastikan LC ditahan sesuai kasus pidana lain.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," tuturnya.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dijatuhkan terhadap anggota Polres Pacitan Aiptu LC. Ia dinilai terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan yang melanggar sejumlah aturan Polri.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan LC dinilai terbukti melakukan pencabulan hingga pemerkosaan beberapa kali pada korbannya. Hal itu dilakukan sejak bulan Maret 2025.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," kata Jules saat konferensi pers, Kamis (24/4/2025).

Jules mengatakan LC telah menjalani serangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga sidang etik di Bid Propam Polda Jatim. Menurut Jules, LC terbukti melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 5 ayat 1 huruf B, C peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.

Lalu pasal 8 huruf C angka 1,2,3 peraturan khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, Pasal 10 ayat 1 huruf b peraturan konsep negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang etik profesi, dan pasal 13 peraturan khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," imbuhnya.

Polisi dengan 3 melati di pundaknya itu menyatakan aksi bejat LC dilakukan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, dilakukan oleh tersangka LC pada Maret 2025 dan tanggal 2 April 2025, untuk saksi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak kurang lebih 13 orang saksi," imbuhnya.

Pada Rabu (23/4/2025) telah dilakukan sidang komisi kode etik Polri di ruang sidang Bid Propam Polda Jatim. Dalam sidang itu yang menjadi tuntutan di antaranya pelaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari kemudian, lalu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.

"Sanksi yang kita kenal dengan pemecatan, kemudian terkait dengan putusan berdasarkan hasil sidang pada tim Polri yang telah dilakukan," tutur mantan Kabid Humas Polda Jabar itu.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri