JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas sedang mengupayakan 153 layanan publik berbasis digital di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat berjalan dengan baik untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat.

Ia menyebut, pelayanan berbasis digital ini menutup kemungkinan terjadinya praktek pungutan liar oleh oknum pegawai.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Agtas saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta seperti dilansir Antara, Senin.

Menurut Menkum, pelayanan berbasis digital sangat diperlukan untuk memangkas birokrasi yang rumit sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan.

Supratman menambahkan, layanan digital di kementeriannya ini juga selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agtas melanjutkan, saat ini layanan yang sudah aktif secara efektif berjumlah 72. Sisanya masih belum bisa diakses publik karena permasalahan teknis.

Salah satu bidang pelayanan yang akan dikembangkan, yakni bidang pengurusan perijinan badan usaha.

Agtas memastikan, Kemenkum melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) demi kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi itu akan langsung terkoneksi. Jadi, Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkoneksi ," kata mantan Ketua Baleg DPR itu.

Tidak lupa, Agtas juga mengingatkan kepada jajaran Ditjen AHU agar dapat membangun berkolaborasi yang baik dengan internal Kementerian Hukum maupun instansi lain dalam menjalankan tugas.

Dengan kolaborasi yang kuat serta penggunaan layanan digital yang maksimal, Agtas yakin masyarakat akan dapat terlayani dengan baik.

"Saya berharap sekali mudah-mudahan layanan yang akan diberikan semakin diberi kepuasan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengaku baru mengetahui dirinya akan dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada Senin (19/8/2024) pukul 04.00 WIB.

Kepastian itu diterimanya setelah dihubungi oleh pihak istana kepresidenan agar datang ke Istana untuk mengikuti upacara pelantikan sebagai Menkumham.

Dirinya mengatakan itu usai ditanya sejak kapan mengetahui pasti akan dilantik sebagai Menkumham.

"Kepastiannya, saya ndak pernah (tahu), dengar cerita-ceritanya sudah lama. Tapi, kepastiannya baru tadi subuh," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

"Bayangkan, subuh jam 4 baru saya tahu akan dilantik hari ini," sambung dia.

Ia menuturkan, selama ini baru mengetahui desas-desus dirinya akan menjadi menteri dari pemberitaan media massa.

Menurutnya, berdasarkan pemberitaan media, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Saya ndak tahu sama sekali (bakal jadi menteri). Nah, kita ndak tahu, baru subuh tadi, makanya saya ndak pernah mengonfirmasi, baru subuh jam 4 saya mendapatkan kepastian untuk hadir di Istana untuk dilantik," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa besok akan ada acara serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Yasonna Laoly, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ia juga membocorkan sejumlah pekerjaan yang akan diselesaikan sebagai Menkumham dalam kurun waktu sisa dua bulan masa pemerintahan kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.

"Pertama masih banyak tugas-tugas yang ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di pembahasan undang-undang. Kemudian masih banyak harmonisasi yang kita lakukan, juga terkait dengan administrasi hukum di dirjen AHU, juga pembenahan-pembenahan juga akan kita kontrol di imigrasi, dan juga di lembaga pemasyarakatan," tutur dia.

"Jadi masalah-masalah itu yang mungkin akan menjadi prioritas untuk segera kita tuntaskan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo resmi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara, Senin.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024.

Seusai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Supratman.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Supratman mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.