Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M Panggabean menegaskan pentingnya penegakan hukum karantina demi melindungi sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit lintas batas wilayah.

"Masa depan karantina yang kuat bergantung pada penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran operasional," kata Sahat dalam Workshop Penegakan Hukum Barantin di Depok, Jawa Barat sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

Oleh karena itu, Sahat menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah memperkuat upaya karantina melalui berbagai penyidikan terhadap pelanggaran yang berpotensi merugikan sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup Indonesia.

Ia menekankan bahwa upaya tersebut harus terus ditingkatkan dan dipertajam secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran.

Ia mengingatkan agar keberhasilan dalam proses penegakan hukum tidak menjadikan jajaran karantina cepat berpuas diri, karena tantangan terhadap SDA hayati Indonesia semakin kompleks dan terus berkembang.

Dalam kesempatan itu, Sahat menyerahkan penghargaan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang berhasil menyelesaikan penyidikan hingga tahap P21 selama tahun 2025 secara konsisten dan profesional.

Para penyidik yang menerima penghargaan adalah Priyadi, Hutri Widarsa, Tri Handono, Benny Aprisa Surya Perdana, dan Sapta Adi Putranta atas dedikasinya menuntaskan kasus sesuai koridor hukum berlaku.

Selain individu, Sahat juga memberikan penghargaan pada Unit Pelaksana Teknis Karantina (UPT) yang aktif dalam kegiatan penegakan hukum sejak tahun 2025 yaitu kepada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Karantina Sumatera Utara).

Kemudian Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur (Karantina Jawa Timur) dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung (Karantina Lampung) atas kontribusi strategisnya.

Ia menegaskan masa depan sistem karantina yang kuat sangat tergantung pada ketegasan dalam penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran di seluruh titik operasional, baik sebelum, saat, maupun setelah perbatasan.

Menurut dia, penguatan penegakan hukum bidang karantina tersebut bertujuan untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia dari ancaman hama dan penyakit yang dapat merugikan sektor pertanian, perikanan dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

"Masa depan karantina yang kuat bergantung pada penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran operasional, baik di pre-border, at-border, maupun post-border," kata Sahat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Kuasa hukum Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), YB Irpan mengaku bahwa kliennya tidak mengenal penggugat yakni Aufaa Luqmana Re A dalam gugatan Wanprestasi terkait mobil Esemka. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," katanya ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (11/4/2025).

Irpan mengatakan dari pengakuan kliennya, Jokowi tidak pernah menjalin perjanjian dengan penggugat. Menurutnya, selama ini, Jokowi hanya mempunyai ide untuk merealisasikan produksi dari hasil SMK.

"Oh tidak, tidak ada (perjanjian), Jadi selama ini Pak Jokowi yang punya ide, yang punya gagasan untuk merealisasi bagaimana agar mobil SMK diproduksi ya sebagai mobil nasional itu kan hal yang wajar dan itu mempunyai niat baik," bebernya.

"Niat baik masa tidak terealisasi sampai sekarang, tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi lebih kurang kan seperti itu," lanjutnya.

Mengenai kerugian yang diklaim ditanggung penggugat, Irpan meminta untuk membuktikan. Pasalnya, saat mobil Esemka diwacanakan, yang bersangkutan baru berusia 6 tahun.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," ujarnya.

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," sambungnya.

Ditanya apakah optimis memenangkan gugatan tersebut, Irpan meminta penggugat untuk membuktikan hal tersebut.

"Kalau saya melihat dalam perkara ini karena pihak penggugat kalau semisal tidak bisa membuktikan adanya suatu perjanjian, dia tidak punya legal standing, maka menurut hukum acara tentu saja putusan itu dinyatakan tidak dapat diterima," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menunjuk majelis hakim untuk menangani perkara warga Ngoresan, Kota Solo, Aufaa Luqmana Re A yang menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).

Dalam perkara nomor 96/Pdt.G/2025/PN Skt itu, Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta. Humas PN Solo Bambang Ariyanto mengatakan gugatan tersebut sudah masuk dan diterima pada Rabu (9/4/2025) pukul 10.00 WIB.

"Oleh PN Solo telah ditetapkan majelis hakim yaitu Putu Gede Hariadi, SH. MH., anggota Majelis Hakim yaitu Subagyo, S.H., M.Hum., dan Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M.," kata Bambang saat ditemui awak media di PN Solo, Kamis (10/4).

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menunjuk advokat YB Irpan sebagai kuasa hukumnya dalam menghadapi gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka yang dilayangkan warga Laweyan Solo, Aufaa Luqmana Re A. Hal itu dikatakan oleh YB Irpan usai bertemu dengan Jokowi di Sumber, Solo, Jumat malam.

"Yang hadir (di sidang) saya. Jadi dalam dalam bahan ini oleh Pak Jokowi sudah memberikan kuasa untuk mewakili," katanya, Jumat (11/4/2025).

Irpan mengaku masih mempelajari isi gugatan yang dilayangkan oleh Aufaa kepada Jokowi. Dirinya menyoroti gugatan wanprestasi tersebut.

Menurutnya, adanya gugatan wanprestasi bisa dilayangkan saat ada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat.

"Nah, dalam hal ini saya baru mempelajari tentang isi daripada gugatan itu sendiri. Yang pada pokoknya bahwa gugatan wanprestasi itu karena adanya hubungan kontraktual," ungkapnya.

"Nah, persoalannya adalah apakah antara penggugat dengan Pak Jokowi yang digugat termasuk Pak Ma'ruf Amin dan juga Direktur PT (Solo Manufaktur Kreasi) yang memproduksi atau pemasan Esemka tersebut ada suatu perikatan mengenai perjanjian dengan pihak penggugat," lanjutnya.

Sebab, kata dia, karakteristik wanprestasi yakni mempunyai perjanjian yang sah dan satu pihak tidak memenuhi perjanjian tersebut.

"Sebab wanprestasi itu salah satu karakteristiknya ini adanya perjanjian yang sah dan oleh karena salah satu pihak tidak memenuhi adanya kewajiban atau prestasi sebagaimana telah diperjanjikan maka itu dinamakan cedera janji atau wanprestasi kan begitu," tuturnya.

Dirinya menegaskan bahwa Jokowi tidak ada perjanjian apapun dengan penggugat yakni Aufaa Luqmana.

"Dan ini tadi saya sudah matur dengan Pak Jokowi bahwa selama ini tidak pernah adanya suatu pengikatan dalam bentuk perjanjian dengan seseorang yang saat ini telah mengajukan suatu gugatan yang dikuasakan kepada Pak Boyamin dan kawan-kawan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menunjuk majelis hakim untuk menangani perkara warga Laweyan, Kota Solo, Aufaa Luqmana Re A yang menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).

Dalam perkara nomor 96/Pdt.G/2025/PN Skt itu, Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta. Humas PN Solo Bambang Ariyanto mengatakan gugatan tersebut sudah masuk dan diterima pada Rabu (9/4/2025) pukul 10.00 WIB.

"Oleh PN Solo telah ditetapkan majelis hakim yaitu Putu Gede Hariadi, SH. MH., anggota Majelis Hakim yaitu Subagyo, S.H., M.Hum., dan Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M.," kata Bambang saat ditemui awak media di PN Solo, Kamis (10/4/2025).

Majelis hakim telah menentukan jadwal sidang pertama. Bambang mengatakan, sidang pertama akan dilakukan pada Kamis (24/4/2025), dengan agenda pemanggilan pertama pihak-pihak yang terlibat. Rencananya, sidang kasus wanprestasi mobil Esemka ini akan digelar terbuka.

Video Puan soal Hubungan Jokowi-PDIP: Sudahi Hal yang Bikin Kita Terpecah Belah

Video Puan soal Hubungan Jokowi-PDIP: Sudahi Hal yang Bikin Kita Terpecah Belah

Pemuda asal Ngoresan, Jebres, Solo, Jawa Tengah (Jateng), bernama Aufaa Luqmana Re A (19) melayangkan gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Begini kata tim hukum Jokowi terkait gugatan itu.

Sejumlah anggota tim hukum Jokowi menemui Presiden RI ke-7 itu di kediamannya di Sumber, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (9/4/2025). Tim hukum yang hadir adalah Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana, dan Rivai Kusumanegara.

"Dengan Pak Jokowi sudah lama kan, dalam rangka lebaran juga, Idul Fitri kan. Kami dari Jakarta, silahturahmi aja. Membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga," kata salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan.

Ditanya terkait gugatan wanprestasi yang dilayangkan ke Jokowi, Yakup mengaku belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti. "Untuk yang (gugatan) Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah (kasusnya)," kata dia.

Putra Otto Hasibuan itu mengatakan pihaknya masih mempelajari secara detail gugatan tersebut. Pihaknya juga sudah mendengar gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo itu.

"Belum, belum secara detail kita pelajari itu. Mungkin nanti di kesempatan lain. Belum terima balasan gugatan itu. Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ," bebernya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Sederet Alasan Habib Rizieq dkk Gugat Rp 5.246 T ke Jokowi, Singgung Esemka

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tim Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan langkah hukum mengenai fitnah terkait ijazah palsu Universitas Gadjah Mada (UGM). Pihak Jokowi mempertimbangkan memproses hukum penyebar kabar bohong soal ijazah palsu.

Hal itu disampaikan Tim Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan usai bertemu Jokowi. Dia mengatakan salah satu yang sempat dibahas dengan Jokowi mengenai ijazah palsu.

"Sekarang memang kita sedang timbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin ke sini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya sudah lebih ke arah fitnah dan ini ingin kita hindari," kata Yakup ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (9/4/2025).

Yakup mengatakan langkah baru ini masih dipertimbangkan. Mengingat selama ini pihak Jokowi lebih pasif dalam menghadapi tuduhan soal ijazah palsu.

"Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif," ujar dia.

Ia mengatakan selama ini pihak Jokowi selalu menang gugatan perkara ijazah palsu. Dia lalu mencontohkan gugatan perkara di PN Jakarta Pusat dan PTUN.

"Sudah dari 2023 perkaranya, ada dua gugatan di PN Jakarta Pusat dan satu juga di PTUN dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi," bebernya.

Dia juga heran dengan isu ijazah palsu Jokowi itu. Sebab, dari pihak kampus UGM juga telah mengklarifikasi mengenai keaslian Ijazah Jokowi tersebut.

"Pihak instansi yang berwenang pun dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM," tuturnya.

Dilansir detikNews, Universitas Gajah Mada (UGM) buka suara terkait mantan dosen di Mataram yang meragukan ijazah dan skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). UGM menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi asli dikeluarkan dari kampus tersebut.

"Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, dalam siaran pers UGM di situsnya, Jumat (21/3).

Video Jokowi Disambangi Hashim Djojohadikusumo: Bicara Banyak Hal

Video Jokowi Disambangi Hashim Djojohadikusumo: Bicara Banyak Hal