JAKARTA, investor.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto menilai usulan menggunakan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memalukan. Menurutnya, penggunaan dana zakat tidak tepat bila dipakai untuk membiayai program pemerintah.

“Itu sangat memalukan. Bukan seperti itu ya, kami,” tutur Putranto di kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2025), merespons usulan pembiayaan MBG pakai dana zakat. 

Putranso memastikan, pendanaan program MBG tidak akan diambil dari dana zakat. Dengan demikian, pembiayaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap difokuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Presiden sudah berniat baik dan tulus memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi enggak mengambil dana-dana itu (zakat). Jadi sudah betul-betul luar biasa," jelasnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG selama satu tahun. Putranto mengatakan sumber pembiayaan MBG diputuskan oleh Presiden Prabowo. 

"Semua itu dari bapak presiden yang menentukan itu," ujar Putranto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengusulkan agar dana zakat bisa dimanfaatkan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Menurutnya, dana zakat Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar sehingga sangat mungkin ikut membiayai program MBG.

Sultan juga mengatakan pembiayaan program MBG tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pasalnya, APBN Indonesia jumlahnya terbatas dan masih banyak program-program prioritas lainnya yang perlu mendapatkan atensi APBN. 

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat program MBG ini. Saya kemarin juga berpikir kenapa enggak (dana) zakat kita yang luar biasa besarnya, kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada," ujar Sultan di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn) AM Putranto, buka suara soal Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menolak usul itu.

"Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putranto di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menyebut program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini sudah terencana dan dianggarkan secara matang. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa tapi tidak melibatkan dana rakyat.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan zakat. Ia menyebut usulan itu memalukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujarnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan Makan Bergizi Gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Eks Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu dirinya digadang-gadang akan menjabat Menko Polhukam di era pemerintahan Prabowo Subianto nanti. Yusril mengaku siap jika mendapat penugasan ini.

"Ya insyallah kalau diminta, tugas-tugas itu akan dilaksanakan dengan baik," ujar Yusril usai menghadiri acara peluncuran buku oleh Waka DPD RI Sultan B Najamuddin di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Yusril mengungkit sudah memiliki pengalaman di eksekutif. Dia menyebut pernah dua kali menjabat menteri bidang hukum dan Mensesneg.

"Dan memang selama ini pengalaman-pengalaman saya yang lalu pun baik sebagai Menkumham dua kali, Mensesneg yang berkaitan masalah hukum," kata dia.

Yusril mengaku kerap berkomunikasi dengan Prabowo terkait bidang hukum. Komunikasi itu, sebut dia, juga dilakukan dengan orang-orang dekat Prabowo, seperti Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu, dan sesudah itu beliau ya tentu beliau sibuk, bahan-bahan sudah matang, dan diskusi-diskusi internal sih tentu dilakukan ya, kami sering komunikasi dengan Pak Dasco dan Pak Muzani, dan semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang," kata Yusril.

Namun, dia tak menjawab gamblang apakah dirinya sudah mendapat tawaran dari Prabowo untuk menduduki jabatan tersebut. Dia menyerahkan urusan penyusunan kabinet kepada Prabowo.

"Kalau saya ya tentu tidak akan mampu melaksanakan sesuatu yang tidak saya mengerti, tapi kalau yang saya mengerti insyaallah menjadi lebih ringan, tapi segala sesuatu kita kembalikan ke Pak Prabowo," ujarnya.

Sebelumnya, usulan Yusril menjadi Menko Polhukam dimunculkan oleh Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid pada beberapa waktu lalu. Fahri melihat jabatan tersebut sesuai dengan kapasitas dan keilmuan Yusril.

"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," kata Fahri kepada wartawan di kediamannya, Kamis (23/5) lalu.