Jakarta -

"Hanya ada dua opsi bagi kader yang terbukti terlibat kasus korupsi, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan dari partai." Bukan, kalimat tersebut bukan meluncur dari mulut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, melainkan Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengucapkannya dalam jumpa pers di Kantor Nasdem pada 15 Oktober 2015.

Surya Paloh - Megawati (Foto: Dok. detikcom)

Ia menyikapi status tersangka terhadap Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella oleh KPK. Kala itu Rio disangka menerima gratifikasi Rp 200 juta dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo dan istrinya, Evy Susanti. Dia kemudian divonis 1 tahun 6 bulan.

Sikap dan penegasan senada disampaikan Paloh ketika Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate menjadi tersangka korupsi 8 tahun kemudian. Tepatnya pada 17 Mei 2023. Ia tidak marah, mengamuk. Setidaknya di hadapan publik. Tidak mencaci KPK maupun Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum.

"Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami tetap di garda terdepan demi menegakkan prinsip hukum yang berkeadilan dari waktu ke waktu," tegas Paloh.

Sikap kestaria juga diperlihatkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi, 24 Agustus 2018. KPK menudingnya menerima suap Rp 2,250 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo melalui mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

Idrus langsung menyatakan berhenti sebagai Menteri Sosial. Dia juga mundur sebagai Sekjen Partai Golkar yang telah 8 tahun diembannya. "Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan organisasi," kata lelaki kelahiran Patampanua, Pinrang, 1962 itu.

Tak berlebihan kiranya kita, atau setidaknya penulis, berharap sikap dan pernyataan serupa diperlihatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sayang, yang diperlihatkan kepada publik justru sikap sebaliknya. Angkuh. Terus bermain drama seolah korban kesewenang-wenangan penguasa.

Alih-alih menunjukkan sikap kesatria, dia malah membawa-bawa nama Sukarno. Padahal Bapak Bangsa Republik itu ditangkap dan dikirim ke Penjara Banceuy bukan karena tuduhan menyuap aparat. Bung Karno dipenjarakan rezim kolonial karena secara otentik menyuarakan kemerdekaan. Memperjuangkan cita-citanya itu secara marathon sejak dia remaja. Si Bung menyuarakan kemerdekaan dan demokrasi secara otentik, bukan manipulasi dendam pribadi dan kelompok karena kepentingan dan ambisinya tak terpenuhi.

Begitu yang terungkap dalam buku "Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat" karya Cindy Adams, khususnya Bab 9 halaman 109 - 114. Dari buku setebal 415 halaman itu juga kita secara gamblang mengetahui bila Bung Karno itu otentik membela rakyat. Bukan semata membela sahabat dan kerabat dengan mengintimidasi para pihak yang bukan sekutunya. Si Bung adalah kesatria sejati.

Bagaimana dengan Megawati yang notabene politisi dan negarawan paling senior? Tentu kita sepakat bahwa dia merupakan aktivis pejuang demokrasi. Simbol keberanian untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat. Rekam jejaknya di era Orde Baru menorehkan hal tersebut. Ketika Soeharto begitu berkuasa melalui aparat penegak hukum sebagai kaki tangannya, dia kukuh melawan. Meski lebih sering dalam diam.

Kenegarawanan beliau sangat mencolok ketika dalam sebuah pidato di awal reformasi, 1998. Ketika banyak tokoh dan elit politik ramai-ramai menghujat Soeharto yang sudah lengser, Megawati dengan lantang menyerukan: "Stop Hujat Pak Harto". Imbauan tegas itu segera menjadi headline surat-surat kabar kala itu.

Sikap jiwa besar seperti itu tentu patut mendapat apresiasi dan diteladani semua pihak. Kita rindukan untuk bersama-sama meneladaninya. Bahwa dalam politik perbedaan pandangan, visi, dan taktik dalam perjuangan tidak lantas menjadi dendam pribadi. Bahwa kritik dan saling koreksi adalah sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Namun semua tetap harus disampaikan secara terukur dan tanpa kebencian.

Kembali ke kasus Hasto, dalam sidang praperadilan yang berlangsung sejak 5 Februari penyidik KPK dengan gamblang membeberkan peran dan kiprahnya dalam kasus suap Harun Masiku kepada pimpinan KPU Wahyu Setiawan. Dia ikut menyediakan uang, merintangi proses penyidikan sehingga Harun Masiku gagal ditangkap dan menghilang hingga saat ini. Dia juga menyuruh menghapus bukti-bukti, dan meminta para saksi untuk berbohong.

Secara garis besar keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku ini pernah diulas Majalah Tempo lima tahun lalu. Tepatnya dalam edisi 11 Januari 2020 bertajuk "Di Bawah Lindungan Tirtayasa". Karena itu suka-tidak suka seharusnya penetapan tersangka dan penahanan diterima dengan lapang dada. Bukan sikap jemawa atau seolah menjadi pihak paling teraniaya. Apalagi mengkambinghitamkan pihak lain.

Sudrajat. Wartawan detikcom. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili sikap redaksi.

(jat/idn)

Jakarta - Kabar mengejutkan datang dari Sekjen PDIPHasto Kristiyanto. Ia ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Hasto dijerat dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buron KPK lainnya, Harun Masiku.

Mengutip detiknews, nama Hasto sebagai tersangka muncul dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Namanya tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, angkat bicara mengenai penetapan tersangka Hasto Kristiyanto yang akan segera disampaikan secara resmi ke publik.

"Akan disampaikan," ujar Tessa Mahardhika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Tak tinggal diam, juru bicara PDIP menuding penetapan Hasto menjadi tersangka sarat akan politisasi hukum. Ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengganggu partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12/2024).

Lebih lanjut, Chico menyebut ancaman sprindik juga terjadi kepada beberapa ketua umum partai lain yang akhirnya tindak lanjut dan memilih mengikuti arus. Hal inilah yang dinilai Chico sebagai bukti nyata politisasi hukum.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum," ucapnya.

Meski begitu, Chico menegaskan PDIP tidak akan menyerah meski diancam demikian. Dia menekankan ancaman penjara justru jadi energi untuk PDIP. Terlepas dari itu, Chico memastikan PDIP belum mendengar informasi akurat terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. "Sampai detik ini, belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," imbuhnya.

Akhir-akhir ini Harun Masiku kembali menjadi perhatian usai terbentuknya kepemimpinan KPK yang baru. Kasus yang terungkap oleh OTT KPK pada Januari 2020 ini menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi salah satu tersangka kasus penerimaan suap dari Harun Masiku sebesar Rp 600 juta. Kasus ini untuk meloloskan nya menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan posisi anggota DPR yang meninggal dunia.

Meski Wahyu sudah ditangkap, keberadaan Harun Masiku hingga kini masih menjadi misteri. Sudah hampir 5 tahun, Harun Masiku masih buron. Sementara itu terkait Hasto, dirinya sudah beberapa kali dipanggil KPK tapi statusnya masih sebagai saksi. Hasto dimintai keterangan seputar pihak-pihak yang diduga menyembunyikan dan melindungi Harun dan adanya upaya menghambat pencarian.

KPK sendiri telah melakukan sejumlah hal sejak adanya perubahan kepemimpinan. Pada 6 Desember 2024 lalu, komisi anti rasuah ini menerbitkan foto penampakan terbaru Harun Masiku. Kasus Harun Masiku adalah salah satu ujian bagi KPK saat ini. Sejumlah pihak pun meyakini jika KPK di bawah kepemimpinan Setyo budiyanto dkk dapat memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu apakah penetapan Hasto oleh KPK sarat akan politisasi hukum? Apakah dengan ditangkapnya Hasto bisa membuat Harun Masiku tertangkap? Menghadirkan Alexander Sudrajat jurnalis senior detiknews, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

Menjelang libur panjang natal dan tahun baru (Nataru) 2024, transportasi merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan. Tetapi terdapat keputusan yang terbaru dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan pembangunan proyek jalan tol baru. Sedangkan jalan merupakan salah satu komponen dasar dalam bergeraknya transportasi suatu negara. Beban jalan pun saat ini semakin besar mengingat banyaknya kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat baik dari segi ekonomi maupun pariwisata. Seberapa besar pengaruh pemberhentian proyek ini terhadap beban jalan di sejumlah titik jelang libur nataru 2024 ini? Bagaimana tanggapan pengamat transportasi terhadap keputusan ini? Menghadirkan pengamat transportasi, Djoko Setijowarno simak diskusinya hanya di Indonesia Detik Ini

Sementara itu jelang matahari terbenam nanti, detikSoreakan membahas lebih dalam mengenai perpustakaan gratis jalanan yang tersebar di ruang publik Jakarta, Bookhive. Mengusung tagline 'ambil seperlunya, sumbang semampunya', Bookhive membuktikan bahwa budaya membaca bisa dipupuk lewat hal-hal sederhana. Seperti apa sistem peminjaman buku di Bookhive? Apakah perpustakaan ini efektif meningkatkan minat baca masyarakat? Menghadirkan Yuli Andyono selaku Director Bookhive Indonesia.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham menjelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!" (far/vys)