BANDUNG - Staf Khusus Menteri Hukum Yadi Heriadi Hendriana resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi setelah melalui sidang promosi doktor di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (30/1/2025). Dalam sidang terbuka yang digelar di Gedung Pascasarjana Unpad, Yadi mempertahankan disertasinya yang berjudul ?Ekonomi Politik Media dan Pemerintah pada Pandemi Covid-19.?

Dalam kesempatan tersebut, Yadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas jurnalisme di Indonesia. Menurutnya, jurnalis yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menghadapi berbagai tekanan hukum.

?Ini momen akademik yang memperlihatkan pentingnya teori dan legalitas dalam jurnalistik. Kualitas jurnalisme harus ditingkatkan, karena hanya dengan integritas dan kualitas yang baik, kita bisa menghadang berbagai tekanan hukum,? ujarnya.

Pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu fokus utama dalam disertasi Yadi, menurutnya bukan hanya sekadar fenomena sementara. Meskipun isu pandemi cukup dominan, ia menyatakan bahwa dampak dari media dan pemerintah selama pandemi masih relevan hingga sekarang.

?Pandemi memang menjadi sorotan utama saat itu, namun nilai dan pengaruh yang dihasilkan oleh media serta kebijakan pemerintah terus berlanjut,? tambahnya.

Setelah menyampaikan ringkasan disertasinya, Yadi berhasil menjawab dengan tegas berbagai pertanyaan dan sanggahan yang dilontarkan oleh para penguji, termasuk tiga oponen yang terlibat.

Sidang pun berakhir dengan pengumuman bahwa Yadi lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. ?Berdasarkan hasil riset penelaahan disertasi dan sidang promosi yang diselenggarakan hari ini, maka kami nyatakan saudara tidak harus mengulang. Saudara dinyatakan lulus pada sidang doktor dalam bidang ilmu komunikasi dengan yudisium sangat memuaskan," ujar pimpinan sidang Dadang Rahmat Hidayat.

Dia menyebut Yadi berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan tradisi akademik. "Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini membawa keberhasilan lainnya dimasa mendatang," ungkapnya.

Sejumlah pejabat dan tokoh penting juga hadir dalam sidang Yadi ini, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Selanjutnya, Anas Urbaningrum, Ketua KPI RI Ubaidilah, Ketua MUI Cholil Nafis, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, Tokoh Agama Ust Yusuf Mansyur, dan Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengangkat empat staf khusus baru. Mulai dari mantan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga Anggota Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Diketahui, mantan Direktur Deradikalisasi BNPT yang dilantik menjadi staf khusus Menko PMK adalah Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid dia akan menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi.

Anggota RMI PBNU Ulun Nuha (Gus Ulun) diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama.

Sementara Tatang Subarna sebagai Staf Khusus Bidang Mobilisasi Sumber Daya Kebencanaan.



Sedangkan Ferro Ferizka Aryananda sebagai Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerjasama.

Pengangkatan empat staf khusus Menko PMK itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9/KP.05.00 Tahun 2025.

?Staf Khusus Menteri Koordinator bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai penugasan yang diberikan oleh menteri koordinator,? tulis putusan yang dibacakan saat pelantikan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dalam putusan, Staf Khusus Menteri Koordinator bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan jabatannya.

Staf khusus juga diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya secara jabatan struktural Eselon 1B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

?Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya salinan dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025,? dalam putusan.

JAKARTA, iNewsMedan.id - Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Ir. H. Abdullah Rasyid, ME, menceritakan proses di balik pembentukan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan). 

Menurutnya, Kementerian ini mungkin belum banyak dikenal publik. Sebab, kementerian baru ini lahir dari restrukturisasi lembaga yang sebelumnya bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM. 

"Saya melihat dari dekat bagaimana kementerian ini dipersiapkan. Pegawai bekerja hingga larut malam dengan 'meja-meja darurat'. Banyak aturan belum dibuat, peralatan kantor masih dipinjam sana-sini," ujar Abdullah, yang juga tokoh masyarakat Sumatera Utara, Kamis (9/1). 

Meski demikian, semangat pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, seperti yang selalu disampaikan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto. 

Dalam pelantikan Pimpinan Tinggi Madya yang digelar hari ini, kata Abdullah Rasyid, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kembali menegaskan pentingnya pelayanan dalam setiap langkah yang diambil kementerian ini. 

"Dengan kata lain, bukan hanya nama kementerian yang tak banyak diketahui publik, tapi juga kondisi internal yang barangkali publik tak perlu untuk mengetahui. Dan inilah yang disampaikan Menteri Agus Andrianto kepada kami, bahwa dalam situasi apapun kita harus tetap ideal di mata masyarakat, karena tugas kita adalah memberi pelayanan pada publik. Begitu sering Menteri menggunakan kata 'pelayanan' dalam setiap rapat," tegasnya. 

Abdullah mengungkapkan, perkembangan teknologi dan nilai-nilai etis kehidupan global mendorong transformasi mendasar. Birokrasi kini tidak lagi hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga pelayan masyarakat. 

"Kita tahu, selama ini birokrasi kerap dipersepsikan, atau bahkan masih diajarkan di kampus-kampus, sebagai mesin administrasi yang mengatur jalannya pemerintahan. Karena itu tertib administrasi menjadi tujuan, agar tak ada yang melanggar aturan sehingga tercipta keteraturan. Akibatnya birokrasi identik dengan prosedur yang kaku dan hierarki yang rumit. Sehingga kata 'biroktatis' menjadi idiom yang mudah dipahami maksud dan tujuannya. Namun kini, tujuan utamanya adalah menciptakan layanan yang responsif, mudah diakses, dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat," jelas Abdullah. 

Ia menambahkan bahwa keberhasilan birokrasi kini tidak diukur dari jumlah dokumen yang diproses atau aturan yang ditegakkan, tetapi dari dampaknya pada masyarakat. 

"Keberhasilan birokrasi tidak lagi diukur dari jumlah dokumen yang diproses dan aturan yang ditegakkan, atau seberapa banyak anggaran terserap, melainkan seberapa besar program itu berdampak pada masyarakat," imbuhnya. 

Hal serupa terjadi dalam bidang keimigrasian. Dulu, keimigrasian hanya dipandang sebagai instrumen negara untuk pengawasan perbatasan dan regulasi perlintasan. Kini, paradigmannya telah berubah. 

"Keimigrasian menjadi pintu gerbang hubungan antarbangsa, cermin pertama wajah Indonesia di mata warga negara asing. Kemudian, Keimigrasian kini menyentuh aspek yang lebih dalam, bagaimana negara memperlakukan masyarakatnya serta warga negara asing, dengan nilai-nilai profesionalisme dan kemanusiaan," ujar Abdullah. 

Ia menekankan bahwa pelayanan keimigrasian yang cepat, ramah, dan humanis berkontribusi besar terhadap citra bangsa. 

"Inti perubahan ini adalah transformasi pelayanan yang berorientasi pada manusia (human-centered services). Seperti halnya bisnis 'hospitality’ di perhotelan atau restoran, dimana konsumen dihargai waktunya, kenyamanan dan kemudahannya. Dan ini bukan semata tentang efisiensi, tetapi juga soal inklusivitas dan kepedulian. Yaitu memastikan bahwa pelayanan mampu menjangkau semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang rentan, seperti difabel, lansia, atau keluarga dengan anak kecil," imbuhnya. 

Abdullah percaya, transformasi keimigrasian bukan sekadar adaptasi teknologi dan digitalisasi, tetapi juga soal cara pandang. Yaitu simbol keadaban dan kemajuan bangsa Indonesia.

Editor : Ismail

JAKARTA, KOMPAS.com -Heru Budi Hartono resmi dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada hari ini, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Dilantik jadi Stafsus Mensesneg," ujar Heru di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Tugas dan wewenang Heru sebagai Staf Khusus akan bergantung pada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

"Tergantung Pak Menteri," kata Heru singkat.

Dalam kesempatan yang sama, Heru juga menyampaikan ucapan selamat kepada Mayjen TNI Ariyo Windutomo, yang dilantik untuk menggantikan posisinya sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Heru menilai Ariyo sebagai sosok yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut.

"Beliau adalah orang terbaik yang dipilih untuk menjalankan amanah desk mereka. Ya namanya tugas pasti ada hal-hal yang harus diselesaikan, selamat semuanya, salam hormat," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Heru Budi Hartono resmi dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada hari ini, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Dilantik jadi Stafsus Mensesneg," ujar Heru di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Tugas dan wewenang Heru sebagai Staf Khusus akan bergantung pada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

"Tergantung Pak Menteri," kata Heru singkat.

Dalam kesempatan yang sama, Heru juga menyampaikan ucapan selamat kepada Mayjen TNI Ariyo Windutomo, yang dilantik untuk menggantikan posisinya sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Heru menilai Ariyo sebagai sosok yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut.

"Beliau adalah orang terbaik yang dipilih untuk menjalankan amanah desk mereka. Ya namanya tugas pasti ada hal-hal yang harus diselesaikan, selamat semuanya, salam hormat," jelasnya.

Palembang -

Sejumlah orang masih bingung dengan jabatan staf khusus (stafsus) presiden. Istilah itu ramai dibicarakan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik penyanyi Yovie Widianto sebagai staf khusus.

Pelantikan Yovie Widianto berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (22/10/2024). Ia dilantik bersamaan dengan beberapa tokoh lain yang mengemban amanah sebagai utusan khusus, kepala badan dan penasihat khusus.

Lantas, apa itu staf khusus presiden yang diemban Yovie Widianto? Simak penjelasan lengkap mulai dari pengertian, tugas, masa bakti hingga gaji yang diterima.

Apa Itu Staf Khusus Presiden?

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2024 Bab III Pasal 33, staf khusus dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas presiden. Stafsus terdiri paling banyak 15 orang termasuk Sekretaris Pribadi Presiden.

Pemilihan stafsus dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) atau orang lain yang dipercaya presiden. Bagi PNS, TNI atau Polri yang diangkat menjadi stafsus tetap menerima gaji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan syarat diberhentikan dari jabatan organik selama menjadi stafsus dan tidak akan kehilangan statusnya sebagai ASN. Bahkan mereka dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan bersangkutan.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai stafsus ASN tersebut akan kembali aktif bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Jika pensiun selama mendampingi presiden akan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tugas Staf Khusus Presiden

Stafsus bekerja di bawah perintah presiden dan akan menjalankan tugas-tugas tertentu di luar cakupan yang diberikan oleh kementerian atau instansi pemerintah. Secara sekilas, inilah tugas yang dijalankan stafsus:

1. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan presiden di luar tugas-tugas yang sudah disampaikan.

2. Secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet

3. Dalam pelaksanaan tugas, wajib berkoordinasi dengan koordinator stafsus presiden yang diangkat oleh presiden.

4. Setiap pelaksanaan tugas, stafsus bertanggung jawab kepada presiden.

5. Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah.

6. Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas stafsus dengan baik, Sekretaris Kabinet mengatur tata kerjanya.

7. Pengangkatan dan tugas pokok stafsus ditetapkan melalui keputusan presiden.

Masa Bakti Staf Khusus Presiden

Dalam Pasal 41 disebutkan masa bakti stafsus berlangsung sesuai dengan jabatan presiden yakni selama 5 tahun. Artinya, ketika periode presiden berakhir maka selesai juga masa kerja stafsus.

Untuk periode pemerintah Presiden Prabowo yang baru dilantik tahun 2024, akan berakhir di tahun 2029. Setelah masa bakti selesai, stafsus tidak diberikan uang pensiun atau pesangon.

Selama menjalankan tugas akan dibantu oleh asisten yang berasal dari jabatan pemimpin tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIA. Menurut aturan, asisten yang akan membantu maksimal 5 orang.

Gaji yang Diterima Stafsus Presiden

Ketentuan gaji yang diterima stafsus diatur dalam Pasal 40 yakni hak keuangan dan fasilitas yang diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon IA.

Berdasarkan Perpres No 80 Tahun 2015, batas tertinggi besaran gaji yang diterima staf khusus yakni Rp 36.500.000. Nominal tersebut merupakan hak keuangan yang diberikan negara setiap bulan kepada stafsus presiden.

Demikian ulasan tentang pengertian staf khusus presiden, tugas, masa bakti hingga gaji yang diterima. Semoga membantu ya!

(csb/csb)