Solo -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih jika kasus dugaan ijazah palsu ini akan berlanjut ke tahan berikutnya. Meski begitu, mantan Wali Kota Solo itu menilai tudingan tersebut sudah keterlaluan.

Hal itu sebagaimana disampaikan Jokowi saat akan diperiksa oleh penyidik terkait kasus tudingan ijazah palsu yang tengah diselidiki oleh Bareksrim Polri.

"Saya sebetulnya ya, sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan," kata Jokowi di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025) dilansir detikNews.

Meski begitu, menurut Jokowi, tudingan ijazah palsu kepada dirinya sudah melampaui batas. Untuk itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum," ucapnya.

Seperti diketahui, hari ini Jokowi hadir sesuai undangan dari Dittipdium Bareksrim Polri untuk klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim," beber Djuhandhani saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, pada Jumat (9/5),bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dengan penyerahan ijazah itu, Andrianto berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

"Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan," kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Ia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

(apl/aku)

SOLO, KOMPAS.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo, Jawa Tengah, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus premanisme yang terjadi di Kota Bengawan.

Kasatreskrim Polresta Solo, AKP Prastiyo Triwibowo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan terhadap puluhan orang di berbagai lokasi.

Dari total 25 orang yang diamankan, sebagian besar hanya dibina, sementara empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan diproses secara hukum.

"Untuk 25 orang mayoritas pembinaan. Namun, kita dari Satreskrim sudah mengamankan empat tersangka sekarang berproses hukum," kata AKP Prastiyo Triwibowo di Polresta Solo, Senin (19/5/2025).

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 351 jo 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun enam bulan.

Lebih lanjut, Prastiyo menjelaskan bahwa penindakan premanisme di Kota Solo dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan edukatif oleh Satuan Bimbingan Masyarakat (Binmas), hingga tindakan preventif dan represif.

"Kemudian juga ada preventif kalau bahasanya dulu itu kejahatan timbul karena ada niat dan kesempatan. Nah, di niatnya itu ada satgas Binmas. Di kesempatan itu ada satgas Sabara. Kemudian Satgas Penindakan adalah Reskrim," paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penindakan hukum dilakukan dengan mengacu pada nilai kerugian.

Untuk tindak pidana ringan (tipiring), yaitu dengan kerugian di bawah Rp 2.500.000, pelaporan tetap bisa dilakukan.

"Kemudian untuk tindak pidana biasa di atas Rp 2.500.000, jangan ragu untuk melapor ke perdata ke Polresta Solo ataupun melalui aplikasi yang ada dari Pemko Surakarta," tegasnya.

Solo -

Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sempat menawarkan bantuan hukum kepada dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Tawaran itu diberikan oleh Jokowi karena mengingat usia Kasmudjo yang tak lagi muda.

Diketahui, gugatan terhadap Kasmudjo teregister di PN Sleman dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn tertanggal 5 Mei 2025 dengan pihak penggugat, yakni Ir. Komardin.

Gugatan itu dilayangkan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Ir. Kasmudjo.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh," katanya ditemui di rumah makan di Laweyan, Rabu (14/5/2025).

Karena melihat kondisi Kasmudjo yang tidak lagi muda dan sudah berumur 75 tahun, Jokowi menawarkan bantuan hukum. Namun saat datang ke sana, Jokowi menyabut bahwa Kasmudjo sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa Bantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ungkap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa Kasmudjo tidak merespons atas gugatan ijazah tersebut. Jokowi menyebut persoalan ijazah palsu merupakan kasus ringan namun harus segera diselesaikan.

"Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya Hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau nggak berkepanjangan terus," terangnya.

Selain menawarkan bantuan hukum, Jokowi juga sempat bernostalgia dengan Kasmudjo.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu per satu," terangnya.

"Ini kayu apa, Kayu jati. ini kayu apa, Kayu mahoni. baunya seperti apa, Beliau, Pak, Kasmudjo itu jagonya," pungkasnya.

Sebelumnya dilansir detikNews, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi mengatakan datang untuk bersilaturahmi.

"Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo," kata Jokowi dalam unggahan di Instagram @jokowi, Selasa (13/5).

Dalam video yang diunggah, Jokowi tampak bertemu dengan Kasmudjo, yang menyambut bersama istrinya. Jokowi terlihat sempat mencium tangan Kasmudjo.

(apu/ahr)

Jakarta -

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menawarkan bantuan hukum ke dosen pembimbing akademik semasa dia kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Ia menawarkan itu ketika bertemu dengan Kasmudjo.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi, dilansir detikJateng, Rabu (14/5/2025).

Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo lantaran usianya yang tidak lagi muda. Namun, Kasmudjo, kata Jokowi, sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM, digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu, ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," ucap dia.

Jokowi menyebutkan tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. "Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," imbuh dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Obrolan Ringan Jokowi dengan Dosen Pembimbingnya di UGM':

Saksikan Live DetikSore:

(maa/idh)

Solo -

Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan bertemu dengan dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Jokowi menyebut kedatangannya untuk menawarkan bantuan hukum kepada Kasmudjo yang digugat terkait ijazah palsu.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi ditemui di salah satu rumah makan di Laweyan, Rabu (14/5/2025).

Mengingat usai dosennya itu tidak lagi muda, Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo. Namun, kata Jokowi, Kasmudjo sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi, Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu," terangnya.

"Ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," lanjutnya.

Jokowi menyebut tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. Menurut Jokowi, persoalan ijazah palsu merupakan hal yang ringan namun harus segera diselesaikan

"Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," pungkasnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi mengatakan datang untuk bersilaturahmi.

"Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo," kata Jokowi dalam unggahan di Instagram @jokowi, Selasa (13/5/2025).

Dalam video yang diunggah, Jokowi tampak bertemu dengan Kasmudjo, yang menyambut bersama istrinya. Jokowi terlihat sempat mencium tangan Kasmudjo.

(aku/ahr)

Jakarta -

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional. Pembentukan tim ini adalah langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan angkut barang, yakni over dimension and overload.

"Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (13/5/2025).

Dia menjelaskan Tim Penegakan Hukum KDM akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan. Hal ini disampaikan Agus kepada wartawan di sela kegiatan survei jalur, antisipasi kemacetan libur panjang Hari Waisak di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Tim Penegakan Hukum KDM, terang mantan Wakapolda Jateng ini, terdiri atas personel Direktorat Lalu Lintas di tingkat polda, Satlantas di tingkat polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Agus menegaskan tim akan fokus menertibkan, menindak langsung, serta mengedukasi terkait pelanggaran hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Foto ilustrasi. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin rapat. (dok. Korlantas Polri)

Masih kata Agus, dasar hukum penindakan antara lain Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi 'kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi'. Sanksi dari pasal tersebut adalah pidana satu tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Kemudian Pasal 307, yang berbunyi 'pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Selanjutnya Pasal 169 ayat 1, yaitu 'modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana dua bulan atau denda Rp 500 ribu'.

"Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan," tegas Agus.

Selain razia di titik-titik rawan, pelabuhan, dan kawasan industri, Korlantas Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera e-TLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi. Agus menerangkan kendaraan KDM menyebabkan kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha angkutan.

"Oleh karena itu, kami membentuk tim khusus yang akan bekerja terintegrasi dan lintas wilayah," ucap Agus.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (dok Korlantas Polri)

Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM, kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik. Kegiatan ini juga akan didukung digitalisasi data kendaraan, integrasi sistem jembatan timbang, serta pelaporan publik berbasis aplikasi.

"Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah tindak pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu," tutur dia.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," pungkas mantan Direktur Lalu Lintas Polda Jateng ini.

Simak juga video "Prabowo Apresiasi Pengamanan Mudik, Kakorlantas: Ini Menambah Semangat Kami" di sini:

(aud/hri)

Jakarta -

Sidang mediasi gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum menemui kesepakatan. Pihak penggugat meminta Jokowi selaku termohon menunjukkan ijazahnya ke publik, namun permintaan itu ditolak tegas kuasa hukum Jokowi, YB Irpan.

Sidang yang berlangsung 1,5 jam di Pengadilan Negeri Solo itu meminta tergugat menunjukkan ijazah Jokowi. Dalam tuntutan itu, menurut Irpan, penggugat meminta untuk menunjukkan ke publik.

"Dalam proses mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt Muhammad Taufik ya hari ini telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik," kata Irpan seusai sidang mediasi, dilansir detikJateng, Rabu (30/4/2025).

Irpan mengatakan pihaknya dengan tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut. Alasannya, menurut dia, pihak penggugat tidak mempunyai legal standing.

"Atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan," tegasnya.

Di sisi lain, ia menegaskan setiap orang mempunyai hak untuk perlindungan data diri pribadi. Untuk melindungi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

"Selain itu, di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya," bebernya.

Simak selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Jokowi Tunjukkan Ijazah UGM ke Penyidik Polda Metro Jaya

(yld/idh)

Solo -

Sidang mediasi gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum menemui kesepakatan. Keinginan dari penggugat, Muhammad Taufik, ditolak tegas kuasa hukum Jokowi, YB Irpan.

Sidang yang berlangsung 1,5 jam di Pengadilan Negeri Solo itu meminta tergugat untuk menunjukkan ijazah Jokowi. Dalam tuntutan itu, kita Irpan, penggugat meminta untuk menunjukkan ke publik.

"Dalam proses mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt Muhammad Taufik ya hari ini telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik," kata Irpan usai sidang mediasi, Rabu (30/4/2025).

Irpan mengatakan bahwa pihaknya dengan tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut. Alasannya, kata dia, pihak penggugat tidak mempunyai legal standing.

"Atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan," tegasnya.

Di sisi lain, ia menegaskan setiap orang mempunyai hak untuk perlindungan data diri pribadi. Untuk melindungi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

"Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya," bebernya.

Irpan mengaku, bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar meski kedua belah pihak belum ada kata sepakat.

"Jalannya mediasi kita nggak ada persoalan nggak ada persoalan jadi masing-masing pihak sangat menghormati ya proses mediasi apalagi mediator ya Prof Dr. Adi Sulistyono. Ketika salah satu pihak sekiranya ada tensi yang agak naik, dia punya kemampuan secara baik untuk mengendalikan. Ya, demikian pula sebaliknya. Intinya lebih kurang seperti itu," pungkasnya.

Sementara itu, penggugat, Muhammad Taufik menegaskan pihaknya tetap menuntut ijazah Jokowi dibuka secara publik.

"Kami menginginkan dibukanya apa? Data Pak Jokowi terkait dengan sekolahnya. Kenapa? Karena beliau menjadi Presiden 10 tahun, menjadi Wali Kota 2,5 tahun, menjadi Gubernur 2,5 tahun dan seterusnya dan sampai hari ini tidak pernah ada peradilan yang mengatakan sah dan tidak sah," ucapnya.

Tapi, ia menduga bahwa semua tergugat yakni Jokowi, KPU, dan SMA Negeri 6 sudah berkompromi untuk kompak tidak menunjukkan ijazah.

"Sepertinya mereka sudah kompromi sebelumnya bahwa gugat 1, 2, 3 itu kompak tidak akan menunjukkan iya, tidak akan menunjukkan ijazah atau data dengan alasan itu data pribadi. Dan berhak menolak," pungkasnya.

Diketahui, gugatan ini merupakan perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq. Dalam gugatannya, Taufiq melakukan gugatan kepada Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMAN 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tergugat 4.

(rih/apu)

Solo -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diwakili kuasa hukum dalam sidang mediasi pertama gugatan terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Solo hari ini. Pihak penggugat menyesalkan.

Perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt itu dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq. Dalam gugatannya, Taufiq melakukan gugatan kepada Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMAN 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tergugat 4.

Taufik mengatakan, dalam sidang mediasi pertama ini, hakim mediator akan menanyakan apa yang para pihak mau lakukan. Setelah itu, biasanya akan menyusun proposal terkait perkara ini. Dia ingin Jokowi hadir dan menunjukkan ijazah aslinya.

"Kalau dalam mediasi sekali, dua kali dia (Jokowi) tidak hadir, maka dia tidak memiliki iktikad baik. Yang kedua, apa yang menjadi keinginan, keheranan masyarakat belum terjawab karena harus dibuktikan oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, siapa pun yang pernah kuliah entah selesai atau tidak apalagi kalau memiliki ijazah dia akan bangga," kata Taufiq saat ditemui wartawan di PN Solo, dilansir detikJateng, Rabu (30/4/2025).

Taufiq mengatakan, jika Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya, dia akan memasang iklan untuk memberikan selamat.

Saat disinggung bagaimana jika yang hadir kuasa hukum Jokowi yang menunjukkan ijazah Jokowi, Taufiq mempertanyakan apakah ijazah itu boleh didokumentasikan atau tidak. Jika tidak, maka ini bukan persidangan.

"Kalau diwakili kuasa hukumnya, ini ijazah, tapi tidak boleh difoto, tidak boleh didokumentasi, saya katakan ini bukan persidangan. Karena ijazah itu bukan barang gaib, ijazah itu bukti seseorang lulus, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya, dan aturan negara orang yang sekolah harus diberikan ijazah yang menandakan dia pernah sekolah," ujarnya.

Pernyataan Kuasa Hukum Jokowi

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan mengatakan, Jokowi sudah memberikan surat kuasa kepadanya untuk sidang mediasi ini. Sehingga dia secara sah mewakili kepentingan Jokowi dalam perkara ini.

"Pada mediasi hari ini, oleh karena tergugat 1 dalam hal ini Pak Jokowi sudah memberikan kuasa, khusus melakukan mediasi kepada kami dan rekan-rekan. Untuk itu melalui kuasa yang telah diberikan, secara sah kami mewakili kepentingan Pak Jokowi dalam proses penyelesaian sengketa ini pada tahap mediasi," kata Irpan.

Ia tidak menerima jika Jokowi dinilai tidak memiliki iktikad baik karena tidak hadir dalam sidang mediasi ini. Sebab, Jokowi telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk hadir.

"Tentu tidak demikian, saya akan memberikan suatu alasan-alasan sepanjang beliau dalam hal proses mediasi telah memberikan surat kuasa secara sah kepada seseorang yang diberi kuasa. Tentu saja tidak bisa dikualifikasi pihak prinsipal sebagai pihak yang tidak memiliki iktikad baik," terangnya.

Baca selengkapnya di sini

(idh/imk)

KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Eddy Hartono pernah terselamatkan oleh pengakuan dari pelaku teror di Solo.

Ia tidak tahu akan bernasib seperti apa jika pelaku teror yang diringkusnya itu tidak memberi tahu perihal kekuatan serta karakteristik bom yang tersimpan di dalam rumahnya.

Dikisahkan kembali kepada Brigade Podcast, beberapa waktu lalu, Eddy kala itu menjadi salah seorang penyidik di Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Ia dan kawan-kawannya sedang meringkus seorang pelaku teror di Solo.

Saat pelaku teror sudah di dalam penguasaannya, Eddy merasa ada yang janggal dalam proses itu. Ia pun bertanya ke pelaku teror soal apakah ada bahan peledak masih tersimpan di dalam rumah.

“Untungnya kami menanyakan dulu ke tersangka, ‘Kamu masih ada barang buktinya enggak di dalam rumah?’” kenang Eddy.

“Ternyata tersangka jawab, ‘Masih ada, Pak di dalam rumah’,” lanjut dia.

Pelaku teror itu mengaku, menyimpan bahan peledak di dalam sebuah lemari.

Tak hanya itu, pelaku teror juga memberikan informasi yang sangat penting dan belakangan menjadi penyelamat bagi Eddy dan kawan-kawan.

“Menurut tersangka (bahan peledak yang tersimpan di lemari) ini sangat sensitif,” ujar Eddy.

Berbekal informasi dari pelaku teror, Eddy memanggil petugas pemadam kebakaran. Mereka diminta menyemprotkan air ke lemari yang berisi bahan peledak itu.

Saat proses penyemprotan, lemari rupanya tidak terlalu kokoh sehingga jatuh. Ledakan pun tidak terhindarkan.

Bom yang meledak itu diketahui berbahan nitrogliserin. Apabila bahan ini dirangkai secara khusus, daya ledaknya disebut-sebut bisa lebih besar dibandingkan daya ledak Bom Bali 2002.

Nitrogliserin sendiri merupakan komponen utama pada serbuk mesiu nir asap dan digunakan untuk pengisian ulang senjata api.

Lantas, apa yang terjadi selanjutnya? Tonton selengkapnya di video Brigade Podcast berikut ini:

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui bahwa memang banyak usulan yang masuk mengenai pemekaran wilayah hingga penetapan daerah istimewa.

Hal itu dikatakan Prasetyo menanggapi soal adanya 341 usul pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran, di mana enam di antaranya ingin menjadi daerah istimewa termasuk Surakarta, Jawa Tengah.

Hanya saja, menurut Prasetyo, usulan tersebut masuk melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri. Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Kemudian, dia mengungkapkan bahwa Istana Kepresidenan tidak ingin gegabah untuk menetapkan sebuah wilayah menjadi daerah istimewa atau menjadi daerah otonomi baru.

"Tentunya kita tidak perlu gegabah. Pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor,” ujar Prasetyo.

Apalagi, dia menyebut, bakal ada konsekuensi yang mengikuti jika usulan tersebut diakomodasi. Di antaranya, masalah perangkat dan kelengkapan-kelengkapan pemerintahan yang harus diadakan.

"Nah, yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan bahwa kementeriannya menerima 341 usul pembentukan DOB) atau pemekaran, di mana enam di antaranya ingin menjadi daerah istimewa.

"Sampai dengan bulan April 2025, kami mendapat banyak PR (pekerjaan rumah). Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Ada enam yang meminta daerah istimewa, juga ada lima yang meminta daerah khusus," ujar Akmal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, pada Kamis (24/4/2025).

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan, Surakarta atau Solo menjadi salah satu yang mengusulkan untuk menjadi daerah istimewa.

Usulan pemekaran tersebut muncul karena Solo dinilai sebagai daerah yang memiliki keunikan budaya dan sejarah khusus dalam melawan penjajahan.

Namun, Aria mengatakan, harus ada kajian mendalam terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Sebab, status daerah istimewa dapat menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah lain.

"Karena pada prinsipnya negara kesatuan ini, kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antara daerah itu harus ada perasaan yang adil. Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain," ujar Aria Bima.

Untuk diketahui, moratorium pemekaran wilayah masih berlaku sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tetapi, dikecualikan bagi Papua yang memiliki otonomi khusus.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kabar adanya usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Dalam usulan itu, Solo menjadi provinsi tersendiri, bukan lagi bagian dari Jawa Tengah.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait hal tersebut. Dia juga mengatakan usulan pemekaran daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo kepada awak media, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, usulan mengenai pemekaran wilayah, termasuk perubahan status menjadi daerah istimewa, bukanlah hal baru dan sudah sering muncul dari berbagai daerah. Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menanggapi permintaan seperti itu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," katanya.

Menurut Prasetyo, segala bentuk usulan akan dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi dan pendekatan terbaik bagi semua pihak.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," kata Prasetyo.



"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengungkapkan ada usulan menjadikan Solo sebagai provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta alias pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan, usulan itu didasarkan Solo memiliki nilai sejarah kekhususan saat melawan penjajah.

"Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria usai rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," sambungnya.

Kendati demikian, Aria menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan terhadap usulan Solo dijadikan daerah otonom. Apalagi, kata dia, Solo telah menjadi kota dagang dan pendidikan.

"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," katanya.