JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, mengajak publik untuk tidak melulu menyoroti kekurangan Soeharto, Presiden ke-2 RI yang kini diusulkan jadi pahlawan nasional.

"Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita," kata Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menegaskan Istana tidak mempermasalahkan usulan menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025.

Dia tidak melihat ada yang salah dengan usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025.

"Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga," ujar Prasetyo.

Prasetyo berpendapat sudah sewajarnya bagi mantan Presiden untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara.

"Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa," sambungnya.

Menurut Prasetyo, menjadi Presiden yang memimpin ratusan juta penduduk bukanlah hal mudah.

Dia mengatakan, setiap Presiden pasti menghadapi permasalahan yang tidak semua orang tahu.

Sementara itu, terkait penolakan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025, Prasetyo mengatakan tidak ada sosok yang sempurna. Dia kembali mengingatkan setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing.

"Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan," imbuh Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara soal wacana pengajuan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Dia menyampaikan bahwa usulan terhadap tokoh nasional, termasuk mantan Presiden Soeharto, merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, setiap Presiden memiliki jasa yang patut dihargai oleh bangsa dan negara.

“Saya kira begini ya, kalau berkenaan dengan usulan ya [gelar pahlawan nasional] terhadap Presiden Suharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga. Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut mengajak masyarakat untuk melihat jasa dan kontribusi setiap pemimpin, bukan hanya kekurangannya. Menurutnya, Presiden-presiden terdahulu telah menghadapi tantangan besar dalam memimpin negara dengan populasi yang begitu besar.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto pun dalam setiap kesempatan menyampaikan bahwa perjalanan panjang suatu bangsa dapat tercapai karena prestasi para pendahulu-pendahulu.

“Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa,” ucapnya.

Namun begitu, Prasetyo mengakui bahwa pembahasan terkait pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto belum dilakukan secara khusus di lingkungan Istana.

Dia pun juga menanggapi kritik publik terkait masa lalu Soeharto, termasuk dugaan pelanggaran HAM dan korupsi yang tak pernah diselesaikan secara hukum, Prasetyo menekankan pentingnya melihat secara utuh sisi positif dan negatif seorang tokoh

Menurutnya, pengajuan gelar Pahlawan Nasional merupakan proses panjang yang melibatkan verifikasi ketat, termasuk dari sisi integritas, kontribusi, dan keteladanan.

“Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan. Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara soal wacana pengajuan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Dia menyampaikan bahwa usulan terhadap tokoh nasional, termasuk mantan Presiden Soeharto, merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, setiap Presiden memiliki jasa yang patut dihargai oleh bangsa dan negara.

“Saya kira begini ya, kalau berkenaan dengan usulan ya [gelar pahlawan nasional] terhadap Presiden Suharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga. Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut mengajak masyarakat untuk melihat jasa dan kontribusi setiap pemimpin, bukan hanya kekurangannya. Menurutnya, Presiden-presiden terdahulu telah menghadapi tantangan besar dalam memimpin negara dengan populasi yang begitu besar.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto pun dalam setiap kesempatan menyampaikan bahwa perjalanan panjang suatu bangsa dapat tercapai karena prestasi para pendahulu-pendahulu.

“Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa,” ucapnya.

Namun begitu, Prasetyo mengakui bahwa pembahasan terkait pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto belum dilakukan secara khusus di lingkungan Istana.

Dia pun juga menanggapi kritik publik terkait masa lalu Soeharto, termasuk dugaan pelanggaran HAM dan korupsi yang tak pernah diselesaikan secara hukum, Prasetyo menekankan pentingnya melihat secara utuh sisi positif dan negatif seorang tokoh

Menurutnya, pengajuan gelar Pahlawan Nasional merupakan proses panjang yang melibatkan verifikasi ketat, termasuk dari sisi integritas, kontribusi, dan keteladanan.

“Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan. Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita,” pungkas Prasetyo.

Jadi, menurut saya usulan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto menjadi pahlawan tidak ada masalah.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menilai wajar seorang mantan presiden diusulkan sebagai pahlawan nasional.

Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa tidak ada yang salah dengan usulan menjadikan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"Kami merasa apa salahnya? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Prasetyo lantas menyebutkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan selalu menekankan Indonesia bisa dalam posisinya saat ini karena jasa-jasa pendahulu, mulai dari Bapak Proklamator sekaligus presiden ke-1 RI Soekarno, presiden ke-2 RI H.M. Soeharto, kemudian presiden ke-3 RI B.J. Habibie, presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Semua punya jasa. Tidak mudah menjadi presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak diketahui. Jadi, menurut saya usulan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto menjadi pahlawan tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Walaupun demikian, dia menyebut Istana belum membahas secara khusus usulan tersebut.

Saat ditanya mengenai keberatan beberapa pihak mengenai usulan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto karena tuduhan korupsi, Prasetyo menyebut tidak ada pemimpin yang sempurna.

"Ya, ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah, pasti semua. Kita ini 'kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan," kata Prasetyo.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada bulan lalu membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional pada tahun 2025.

Ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Besar H.M. Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan pada tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi diminta Presiden Prabowo Subianto ikut aktif menjadi jubir Presiden. Partai Demokrat (PD) yakin penunjukan Prasetyo Hadi jadi jubir Presiden tak terkait jubir di kantor komunikasi presiden (PCO).

"Menurut saya tidak ada kaitanya dengan keberadaan jubir saat ini, ini perkuatan," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Menurutnya, Prabowo memiliki otoritas menunjuk siapa saja yang layak jadi jubirnya. Penunjukan Prasetyo Hadi dirasa tepat karena Mensesneg memiliki akses ke seluruh sektor, sehingga informasi yang didapat komprehensif.

"Ingat dulu Pak Moerdiono juga sebagai Mensesneg berperan sebagai jubirnya Presiden Soeharto. Jadi ini perkuatan informasi, semakin terbuka informasi akan semakin baik bagi masyarakat," lanjutnya.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendukung penuh langkah Prabowo menunjuk Prasetyo Hadi menjadi jubir Presiden. Hal ini, terang Jazauli, demi memperbaiki pola komunikasi publik agar lebih efektif menyampaikan pesan kebijakan.

"Karena bisa jadi banyak kebijakan Presiden Prabowo yang luar biasa bagus tapi tidak efektif sampai kepada publik atau terdistorsi oleh cara dan gaya penyampaian pesan yang tidak tepat," tutur Jazuli.

Jazuli ingin kebijakan Prabowo dipahami dengan baik oleh publik. Sehingga mendapat respons positif dan konstruktif dari masyarakat.

"Soal siapa yang kemudian dievaluasi dan yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi juru bicara untuk mendeliver komunikasi yang lebih efektif sepenuhnya menjadi prerogatif dan kewenangan Presiden," lanjutnya.

PKS, tambah Jazuli, mendorong agar setiap menteri dan jajaran pemerintahan bisa mendeliver pesan kebijakan pemerintah yang efektif, proporsional, dan elegan. Bukan dengan gaya komunikasi yang justru memicu polemik yang kontraproduktif.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi buka suara soal penunjukannya sebagai jubir Presiden. Ia mengatakan dirinya diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wacana bangkitnya Dwifungsi ABRI mulanya mencuat setelah perubahan UU 20/2023 tentang ASN yang mengatur prajurit TNI dan Polri boleh mengisi jabatan sipil. Dan, belakangan menguat lagi seiring Revisi UU TNI yang tengah bergulir di DPR.

Salah satu yang mendapat 'lampu sorot' publik ialah Pasal 47 di revisi UU TNI yang ingin menambahkan jumlah instansi yang dapat diisi prajurit TNI.

Draf RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif jadi 15 dari semula 10. Tambahan lima pos baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, BNPB, BNPT, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung.

Namun, pemerintah hingga TNI sudah membantah soal isu bakal kembalinya dwifungsi ABRI yang melanggengkan pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto atau Orde Baru selama 32 tahun. Orde Baru itu runtuh oleh gelombang reformasi pada 1998, termasuk pula Dwifungsi ABRI.

ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pun berubah jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Terbaru dari pihak TNI, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak tak sepakat dengan tudingan yang menyatakan revisi UU TNI akan membuat militer kembali seperti di masa Orde Baru. Dia lalu menyebut pihak yang mempersoalkan penempatan prajurit aktif di lembaga/kementerian justru ingin menyerang institusi TNI.

"Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, orde baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan menurut saya," ujar Maruli dalam keterangannya, Kamis (13/3).

Namun apakah Dwifungsi ABRI yang menjadi garda Orba sebelum tumbang oleh reformasi 1998?

Akar dari Dwifungsi ABRI bermula melalui gagasan almarhum Jenderal Besar TNI (Purn) AH Nasution yang menggagas konsep 'Jalan Tengah'. Pada pokoknya, pemikiran Nasution itu mendukung peran ABRI di luar kemiliteran.

Konsep itu menginginkan posisi prajurit militer tak hanya berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara. Melainkan juga harus mampu menjalankan fungsi sosial-politiknya ikut dalam menentukan arah kebijakan politik negara.

Dwifungsi ABRI kemudian ditetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto Pada era awal kepemimpinannya, dan juga diperkuat lewat Ketetapan MPRS Nomer II Tahun 1969.

Di masa Orde Baru, dominasi ABRI cukup kuat di pemerintahan kala itu. Di parlemen, mereka pun memiliki fraksi yang bernama Fraksi ABRI. Anggotanya berasal dari empat matra dalam ABRI, termasuk kepolisian.

Para prajurit yang masuk dalam Fraksi ABRI di DPR ini juga tidak dipilih melalui pemilu, melainkan lewat mekanisme pengangkatan.

Fraksi ABRI ini pun berganti nama menjadi Fraksi TNI-Polri setelah Soeharto lengser sebagai presiden pada 1998 silam. Anggotanya juga berangsur dikurangi.

Barulah pada Pemilu 2004, fraksi yang mewakili prajurit di DPR itu dihilangkan. Seluruh anggota DPR merupakan mereka yang terpilih melalui pemilu.

Penghapusan Dwifungsi ABRI juga disebut sebagai amanat Reformasi 1998, di mana semangat demokratisasi dan supremasi sipil sangat menggebu saat itu.

Dan, akhirnya penghapusan Dwifungsi ABRI itu dilakoni Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di bawah kepemimpinannya, Gus Dur melakukan reformasi dalam tubuh ABRI yang telah berubah jadi bernama TNI.

Keputusan itu pun mengakibatkan anggota TNI harus melepaskan peran sosial-politiknya, sehingga prajurit militer aktif tak lagi bisa berpartisipasi dalam politik partisan maupun menempati jabatan sipil.

Pada masa kepemimpinannya yang seumur jagung itu (1999-2001), Gus Dur juga memisahkan Polri dengan TNI yang tertuang dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2000.

Wanti-wanti menghindari bangkitnya Dwifungsi ABRI pun sempat diucapkan Presiden keenam RI Jenderal TNI (HOR) (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu disampaikannya untuk mengingatkan apablila ada prajurit aktif yang ingin berpolitik agar keluar dulu dari insititusi pertahanan tersebut.

SBY mengaku ingat pengalamannya ketika menjabat Ketua Reformasi ABRI. Dalam semangat reformasi, kata dia, TNI aktif tabu untuk memasuki dunia politik atau politik praktis.

"Mendengar itu saya jadi ingat, karena dulu waktu saya masih di militer, dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI, yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan," kata SBY dalam pengarahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).

"Benar, saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun," imbuh dia.

Merespons isu akan kembalinya dwifungsi ABRI, beberapa waktu lalu pemerintah melalui Kemenhan menegaskan tak ada niat untuk kembali menghidupkannya seperti zaman Orde Baru.

"Mungkin yang perlu diingat adalah bahwa dari Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwi fungsi TNI atau mengembalikan dwi fungsi ABRI," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (25/2).

Frega mengatakan Kemhan dan TNI memiliki prinsip berpikir untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Baginya, kedaulatan negara itu bukan hanya secara fisik, namun bentuknya sudah mulai berevolusi dengan kompleks. Mulai dari kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan digital.

Ia juga mengatakan bicara kedaulatan bukan hanya bicara secara pertahanan militer saja, melainkan banyak aspek nirmiliter yang memang harus dipadukan.

Frega juga mengatakan Kemhan dan TNI bekerja mengikuti prosedur dan pengkajian. Apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah merekrut personel TNI membantu, maka TNI akan berdiri atas politik negara.

"Kemhan dan TNI menjalankan politik negara untuk kepentingan bangsa Indonesia. Intinya untuk kedaulatan, keutuhan wilayah," katanya.

Mitora Pte., Ltd tengah menantikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait sengketa Museum Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan nomor perkara 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst. Keputusan pengadilan tersebut akan menjadi dasar bagi langkah hukum selanjutnya yang akan diambil perusahaan.

Dalam keterangannya, Executive Assistant Director Mitora, Deny Ade Putera, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Apabila Mitora memenangkan perkara ini, mereka berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap dua orang saksi, yaitu Gatot dan Kepala Keamanan Museum Soeharto, Mina.

"Gatot dalam kesaksiannya menyebut adanya dana di rekening BCA milik Soehardjo yang hanya diblokir oleh pihak bank," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12).

Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA, ia melanjutkan, cek tersebut dinyatakan kosong karena dana tidak mencukupi, yang bertolak belakang dengan klaim yang disampaikan dalam persidangan.

Sementara itu, Mina mengklaim bahwa Andreas Thanos memberikan arahan langsung kepada karyawan di Museum Purna Bhakti Pertiwi. Denny pun membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi.

"Kesaksian ini dinilai berusaha membangun narasi yang tidak berdasar dan merugikan pihak Mitora," imbuh dia.

Mitora juga menyoroti upaya pembatalan putusan BANI yang sebelumnya diajukan oleh OC Kaligis. Pembatalan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam membongkar dugaan manipulasi hukum.

"Kami juga telah pula mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta perhatian dan penyelidikan terhadap dugaan adanya kejanggalan dalam putusan BANI yang dianggap tidak berpihak pada keadilan," ujar Deny.

Langkah ini diambil sebagai komitmen Mitora untuk memastikan kebenaran terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.

Sebagai informasi, sengketa antara Mitora dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (YPBP) bermula dari Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 17 April 2014.

Dalam perjanjian tersebut, Mitora mengklaim telah menjalankan kewajibannya, termasuk menyusun master plan, mempresentasikan proyek, dan mendanai operasional selama periode tertentu.

Namun dalam perjalanannya, Mitora diputus telah melakukan Cedera Janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Putusan Nomor 47013/11/ARB-BANI/2024.

Merespons hal ini, kuasa hukum Mitora, OC Kaligis, menyatakan keberatan atas putusan BANI tersebut. Sehingga, Mitora secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan BANI.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Mendagri Australia, Tony Burke, di kantor Kemenko Kumham Imipas. Pertemuan itu membahas soal pemindahan terdakwa kasus Bali Nine kembali ke Australia.

"Dalam pertemuan ini juga disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia kepada saya, yaitu permintaan dari pemerintah Australia untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine," kata Yusril seusai pertemuan, Selasa (3/12).

Kasus Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kg heroin ke Australia.

Mereka yang masuk dalam Bali Nine adalah Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czugaj, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran.

Renae Lawrence dan Scott Rush dihukum penjara seumur hidup, sementara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, Michael Czugaj dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. sementara itu, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, dan Martin Stephens dijatuhi hukuman seumur hidup.

Kendala Transfer Napi Bali Nine

Yusil menyampaikan kendala untuk mewujudkan transfer narapidana Bali Nine. Menurutnya, Indonesia dan Australia belum ada kerjasama mengenai transfer napi.

"Dan di Australia pun, kita dengan Australia pun, belum mempunyai perjanjian tentang pemindahan dan tukar menukar narapidana itu," sebutnya.

Yusril mengatakan pemerintah belum memberikan grasi terhadap napi kasus narkotika sejak era Presiden Soeharto. Namun Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai suatu kesepakatan sehingga proses transfers of prisoners itu dapat dilaksanakan," tambahnya.

Pertemuan itu juga membahas permasalahan hukum lain yang terkait Indonesia dan Australia. "Memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi adanya penyelundupan manusia ini," ucapnya.

Draft Transfer Napi Bali Nine

Dalam pertemuan itu, Yusril menyerahkan draf terkait poin-poin syarat transfer narapidana ke Australia.

"Kami juga sudah menyerahkan semua draf untuk dipelajari oleh pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tentang poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoners," kata Yusril.

Yusril menjelaskan baik Indonesia maupun Australia tidak memiliki aturan terkait transfer narapidana. Untuk itu dibuatlah practical agreement terkait transfer narapidana tersebut, yang drafnya telah diberikan.

"Jadi kita tuh menyiapkan apa yang kita sebut dengan practical agreement. Jadi practical agreement itu salah satu bentuk perjanjian juga sebenarnya antara dua negara, tapi untuk kasus yang spesifik," ujarnya.

Yusril mengatakan draf yang sama juga telah diserahkan ke pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Dia menyebut pemerintah Filipina merespons positif terkait hal tersebut.

"Dan draf yang sama sebenarnya kita sudah submit ke pemerintah Filipina. Dan mereka merespons sangat positif. Tapi pemerintah Australia masih perlu waktu untuk mempelajari draf itu," tuturnya.

Yusril menjelaskan syarat yang merupakan isi draf tersebut. Pertama adalah Australia harus menghormati kedaulatan negara Indonesia.

"Syarat-syaratnya itu pertama sekali adalah negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara kita," kata dia.

Kedua, Australia harus menghormati keputusan final di pengadilan Indonesia. Ketiga, Australia harus memberi akses Indonesia memantau narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya.

"Kita transfer ke negara yang bersangkutan dan kita tetap diberi akses untuk memantau apa yang terjadi kepada narapidana itu setelah dikembalikan ke negaranya," sebutnya.

Dan keempat, Indonesia akan menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Terakhir, katanya, Indonesia berhak mencekal narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya.

"Apabila kita transfer ke negara yang bersangkutan, kita berhak untuk mencekal yang bersangkutan untuk tidak masuk ke Indonesia. Kalau dalam kasus narkotik, itu pemerintah kita bisa mencekal seumur hidup," sebutnya.

"Jadi sekarang bola bukan di tangan kita lagi, bola di tangan pemerintah Australia," tambahnya.

Hari Kesaktian Pancasila merupakan salah satu peringatan penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peringatan ini berkaitan erat dengan peristiwa kelam pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI) atau G30S PKI.

Sebagai sebuah peringatan penting, peristiwa bersejarah tersebut diperingati secara nasional setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momentum untuk mengingatkan akan pentingnya memegang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Lalu, seperti apa sejarah peringatan Hari Kesaktian Pancasila? Simak ulasan lengkapnya berikut ini!

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila

Mengutip dari laman Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pancasila sebagai ideologi negara sempat mengalami sejumlah tantangan. Peristiwa G30S PKI menjadi salah satu peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap pengakuan dan penghormatan Pancasila.

Pemberontakan tersebut dianggap sebagai upaya kudeta yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. PKI dinilai berupaya mengubah ideologi yang dianut bangsa Indonesia dari Pancasila menjadi ideologi komunis.

Sejarah mencatat enam perwira tinggi (jenderal) dan satu perwira menengah TNI AD tewas dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Kendati demikian, hingga saat ini pelaku maupun motif pemberontakan masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan akademisi.

Untuk mengenang peristiwa yang hampir mengancam eksistensi ideologi bangsa Indonesia tersebut, pemerintahan menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Dalam laman resmi Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), disebutkan bahwa pada mulanya Hari Kesaktian Pancasila hanya diperingati oleh TNI Angkatan Darat. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966.

Pada tanggal 24 September 1966, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengusulkan agar Hari Kesaktian Pancasila diperingati seluruh jajaran Angkatan Bersenjata.

Melalui Keputusan Nomor (Kep/B/134/1966) tanggal 29 September 1966, Jenderal Soeharto selaku Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan agar Hari Kesaktian Pancasila diperingati seluruh orde Angkatan Bersenjata. Dengan adanya keputusan tersebut, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober diperingati oleh seluruh komponen pemerintahan.

Setelah naik menjadi Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto menjadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai hari nasional yang wajib diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966 (Kep 977/9/1966).

Tema Hari Kesaktian Pancasila

Merujuk pada pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024, tema Hari Kesaktian Pancasila yang diusung pada tahun ini, yaitu "Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas." Tema tersebut sejalan dengan visi Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan Pancasila sebagai landasannya.

Pedoman Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Selain merilis tema untuk dijadikan sebagai acuan untuk agenda, dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2024 akan dilaksanakan upacara di tingkat pusat.

Upacara Hari kesaktian Pancasila nantinya dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah berikut rincian pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila.

• Hari, tanggal: Selasa, 1 Oktober 2024
• Pukul: 08.00 WIB s.d. selesai
• Tempat: Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Luban Buaya, Jakarta Timur
• Pakaian:
  Pria: Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
  Wanita: Pakaian Nasional
  TNI/POLRI: Pakaian Dinas Upacara (PDU) III

Adapun di tingkat daerah dilakukan di kantor instansi masing-masing secara luring, begitu pun dengan instansi sekolah.

Ucapan Hari Kesaktian Pancasila

Selain upacara, salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila adalah dengan membagikan ucapan di media social.

Berikut ini kumpulan ucapan Hari Kesaktian Pancasila yang dapat menjadi referensi untuk detikers:

1. Selamat Hari Kesaktian Pancasila! Bersama Pancasila, kita wujudkan Indonesia Emas yang makmur, berkeadilan, dan sejahtera. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam membangun bangsa yang lebih maju.
2. Selamat Hari Kesaktian Pancasila! Dengan Pancasila sebagai pijakan, kita semua berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas yang berdaulat dan sejahtera.
3. Mari kita rangkul keberagaman dalam bingkai persatuan, seperti yang diajarkan oleh Pancasila. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024!
4. Selamat Hari Kesaktian Pancasila! Mari kita terus bersatu, bekerja, dan berinovasi demi masa depan gemilang Indonesia.
5. Bersama Pancasila, mari kita bergandeng tangan menuju Indonesia Emas yang maju, berkeadilan, dan bermartabat. Selamat Hari Kesaktian Pancasila! Semoga nilai-nilai Pancasila senantiasa menjadi pedoman kita dalam mencapai cita-cita bangsa.
6. Pancasila adalah warisan luhur bagi generasi muda. Mari kita jadikan nilai-nilainya sebagai pedoman hidup. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024!
7. Pancasila adalah kunci menuju Indonesia Emas. Di Hari Kesaktian Pancasila ini, mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan sejahtera di masa depan.
8. Dengan semangat Pancasila, kita terus berupaya membangun Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024!
9. Mari kita hidupkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024!
10. Selamat Hari Kesaktian Pancasila! Dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, mari kita satukan hati dan tekad untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bersama dalam perbedaan, kita kuat menghadapi setiap tantangan.

Nah, demikianlah ulasan lengkap mengenai Hari Kesaktian Pancasila 2024, mulai dari sejarah, tema, panduan upacara, serta ucapannya. Semoga bermanfaat, detikers!

Momen Jokowi-Ma'ruf Amin Berdoa di Sumur Lubang Buaya

Momen Jokowi-Ma'ruf Amin Berdoa di Sumur Lubang Buaya

Setiap tahunnya, Indonesia memperingati dua hari penting yang berhubungan dengan Pancasila, yakni Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila. Meski sama-sama berlandaskan ideologi Pancasila, kedua hari ini memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, dirayakan pada tanggal yang berbeda, dan memiliki makna yang berbeda pula.

Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih keliru membedakan antara kedua peringatan ini. Untuk itu, penting bagi kita memahami perbedaan antara Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila, agar bisa menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam setiap peringatan tersebut.

Tanggal Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober setiap tahunnya dimana hari ini, Selasa (1/10/2024) merupakan peringatannya. Sementara Hari Lahir Pancasila diperingati pada 1 Juni.

Jadi perlu diingat, meski jatuh di tanggal 1 namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila berbeda.

• 1 Juni : Hari Lahir Pancasila

• 1 Oktober : Hari Kesaktian Pancasila

Makna Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila

Hari Lahir Pancasila memiliki sejarah yang berkaitan dengan momen perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Hasil perumusan dasar tersebut kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejak tahun 2016, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi hari libur nasional sesuai dengan keputusan Presiden RI.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober berkaitan dengan momen pemberontakan Gerakan 30 September 1965 oleh PKI (G30SPKI). Hari Kesaktian Pancasila 2024 adalah peringatan ke-59 sejak terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh PKI (G30S PKI).

Saat Soeharto menjadi Presiden ke-2 Indonesia ia menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila. Ia menjadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai hari nasional yang wajib diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni

Dilansir situs BPIP, peringan Hari Lahir Pancasila berawal dari sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI pertama diselenggarakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila) untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia.

Dalam sidang tersebut, para tokoh seperti Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno pun menyampaikan gagasan masing-masing tentang rumusan dasar negara Indonesia.

Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI tersebut, Soekarno menyampaikan pidatonya tentang konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Momentum ini menjadi tonggak Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni.

Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni secara resmi telah ditetapkan sejak tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini termuat dalam Keppres RI No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa,

• Pertama: Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

• Kedua: Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional.

• Ketiga: Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober

G30S/PKI terjadi karena keinginan PKI untuk mengubah ideologi Indonesia, yaitu Pancasila menjadi komunisme. Untuk mewujudkan hal itu, PKI berusaha untuk menyingkirkan para petinggi TNI AD karena berseberangan politik mereka.

PKI kemudian melancarkan aksinya dengan menculik dan membunuh beberapa anggota TNI AD. Untuk menghilangkan jejaknya, seluruh korban dibuang ke dalam sumur yang disebut dengan Lubang Buaya.

Seluruh rangkaian pemberontakan ini terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Begitu mengetahui aksi ini, TNI langsung memburu PKI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto.

Namun, mayat para korban baru ditemukan pada 4 Oktober 1965. Kemudian, Presiden Soekarno memimpin upacara pemakaman para korban G30S PKI di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan.

Presiden Soekarno juga mengangkat para korban G30S PKI sebagai Pahlawan Revolusi. Untuk mengenang mereka yang gugur, diperingatilah Hari Kesaktian Pancasila

Korban G30S PKI tersebut terdiri dari 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI AD, yaitu:

• Jenderal Ahmad Yani

• Mayjen R Soeprapto

• Mayjen MT Haryono

• Mayjen S Parman

• Brigjen DI Panjaitan

• Brigjen Sutoyo

• Lettu Pierre A Tendean.

Itu dia perbedaan Hari Lahir Pancasila dengan Hari Kesaktian Pancasila, tanggal peringatan, makna dan sejarah singkatnya. Semoga membantu!

Gaya Jokowi Pimpin Upacara Harlah Pancasila, Pakai Baju Adat Teluk Belanga

Gaya Jokowi Pimpin Upacara Harlah Pancasila, Pakai Baju Adat Teluk Belanga

Setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai bentuk penghormatan terhadap dasar negara dan ideologi bangsa. Peringatan ini erat kaitannya dengan Gerakan 30 September (G30S/PKI) pada tahun 1965. Saat itu, G30S/PKI bertujuan menggulingkan pemerintahan dan meruntuhkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Dilansir dari BEM Universitas Gadjah Mada berjudul Hari Kesaktian Pancasila yang ditulis Zulfikar F, peristiwa G30S/PKI merupakan peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Tragedi itu menewaskan enam perwira tinggi dan satu perwira menengah TNI AD, yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi.

Hingga kini, insiden tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi terkait siapa dalang di balik gerakan itu dan apa motif sesungguhnya. Peristiwa ini dianggap sebagai upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, dan menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis.

Beberapa pakar berpendapat G30S/PKI adalah gerakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengubah dasar negara dari Pancasila menjadi komunisme. Anggapan ini diperkuat pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat, yang dipandang sebagai bagian dari upaya perebutan kekuasaan.

Pemerintah Orde Baru menggambarkan insiden ini sebagai ancaman serius terhadap eksistensi Pancasila dan kedaulatan negara Indonesia. Merespons peristiwa ini, pemerintah Orde Baru menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila,

Penetapan dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat pada 17 September 1966 (Kep 977/9/1966). Peringatan ini bertujuan mengenang peristiwa yang hampir menggulingkan Pancasila, dan sebagai pengingat pentingnya menjaga ideologi negara dari ancaman ideologi lain.

Latar Belakang Peristiwa G30S/PKI

Pada malam 30 September 1965, sekelompok anggota PKI melakukan gerakan militer yang menyebabkan enam jenderal dan seorang perwira TNI AD tewas dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pemberontakan G30S/PKI.

Jenazah para pahlawan revolusi tersebut ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan menjadi simbol dari kekejaman gerakan tersebut. Pemberontakan ini dimaksudkan untuk mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi ideologi komunis.

Namun, upaya pemberontakan tersebut berhasil digagalkan TNI dan pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto. Pada 1 Oktober 1965, pemerintahan Indonesia berhasil mengendalikan kembali situasi.

Termasuk menumpas gerakan yang ingin merusak kedaulatan negara. Momentum ini menjadi dasar bagi pemerintah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebagai simbol kemenangan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi lain.

Makna Hari Kesaktian Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekadar peringatan atas keberhasilan negara dalam melawan pemberontakan. Tetapi, juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan negara berdasarkan ideologi Pancasila.

Peringatan ini memiliki makna mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama untuk terus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap tahun, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan revolusi yang gugur. Juga menjadi momen refleksi agar tidak melupakan sejarah dan tetap setia kepada Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen bersejarah yang penuh makna. Peristiwa ini tak hanya menjadi pengingat atas berbagai tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga simbol kekuatan dan ketahanan ideologi bangsa.

Fungsi Pancasila

Peristiwa kelam G30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965 menjadi latar belakang utama peringatan Hari Kesaktian Pancasila, ketika Pancasila berhasil dipertahankan dari ancaman kudeta yang berupaya menggantikan ideologi negara.

Dilansir dari jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak berjudul Kesaktian Pancasila Dalam Membangun Kesadaran dan Keamanan Bangsa Indonesia, yang ditulis Fathurrosi, pendiri bangsa menginginkan Pancasila dijadikan dasar mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk menciptakan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pancasila pertama kali diperkenalkan secara resmi Ir Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Bung Karno menjelaskan, Pancasila merupakan dasar filosofis atau philosofische grondslag, yakni landasan mendasar yang berfungsi sebagai fondasi negara merdeka yang akan didirikan.

Selain menjadi fondasi berdirinya negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa. Fungsi lainnya adalah sebagai pemersatu bangsa serta pemandu dalam mencapai cita-cita nasional.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila diharapkan menjadi bintang pemandu atau Leitstar yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan di masa depan. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus mencerminkan kebenaran yang tak terbantahkan, sehingga masyarakat rela menerimanya sebagai pegangan hidup.

Pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia membuat setiap warga negara dan penyelenggara negara berkewajiban untuk memahami, meyakini, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menjaga dan memperkuat Pancasila menjadi tanggung jawab bersama, sehingga fondasi ini tetap kokoh dan mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Dengan begitu, Pancasila terus relevan dalam membimbing masyarakat menuju tujuan nasional yang diinginkan.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tak hanya sebatas mengenang masa lalu, namun juga menjadi refleksi bagi seluruh rakyat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa ini mengingatkan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang telah terbukti kokoh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Masyarakat diharapkan tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tetapi juga mengukuhkan tekad untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, diharapkan generasi penerus bangsa dapat terus menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, serta mempertahankan persatuan dan integritas bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Artikel ini ditulis oleh Sri Rahayu, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Video: Gaya Ketiga Paslon Hadiri Debat Ketiga Pilgub Jatim 2024

Video: Gaya Ketiga Paslon Hadiri Debat Ketiga Pilgub Jatim 2024