Modus baru pengendalian narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) memanfaatkan CCTV lewat jaringan WiFi diungkap legislator. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menduga kuat ada keterlibatan oknum dalam kasus tersebut.

"Dugaan kuat saya ada oknum yang kerja sama antar mereka," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Sahroni meminta pemerintah untuk mempersempit ruang gerak agar celah seperti dugaan tersebut tak terjadi. Dia mendesak agar segera dilakukan pengawasan yang ketat.

"Semua urusan terkait narkoba mustinya bisa dipersempit ruang transaksinya dengan segala pengawasan yang ketat. Jangan sampai dibiarkan oknum-oknum bekerja sama dengan para pihak," katanya.

Legislator Ungkap Modus Baru

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkap modus baru pengendalian narkoba di lapas tersebut. Hal itu disampaikan Tandra dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5). Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom.

"Kalau demikian bahwa kita ini sudah berada di dalam keadaan darurat narkoba, maka penanganan kita tidak lagi sepele seperti ini ya, anggaran yang Rp 2 triliun ini kalau boleh dinaikin, bahkan saya mengatakan 10 kali lipat juga belum tentu bisa selesai Indonesia begini besar," kata Tandra dalam Raker di Komisi III.

Tandra menyebut sempat berkunjung ke Polda Banten untuk berdiskusi terkait peredaran narkoba. Ia menyebut ada temuan pengendalian narkoba di dalam lapas menggunakan CCTV 360 derajat.

Melalui CCTV itu narapidana bisa berkomunikasi hingga diberi instruksi dari luar. Ia mengatakan saat ini penyalahgunaan narkoba di RI sudah canggih.

"Saya kemarin berkunjung ke Polda Banten membahas juga mengenai narkoba, di dalam lapas ditaroh CCTV nggak komunikasi dengan telepon, komunikasi lewat CCTV jaringan WiFi bisa ngomong, dia instruksikan WiFi-nya itu kameranya 360 derajat," ujar Tandra.

"Nah dia instruksikan cara membuatnya bagaimana yang di sana terima, ini udah canggih betul telepon sudah nggak dibutuhkan tinggal pasang CCTV ya kan," tambahnya.

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra mendesak agar mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman langsung dibawa ke ranah pidana dan dihukum seberat-beratnya.

Atas perbuatan tak terpuji eks Kapolres Ngada, Tandra bahkan meminta maaf kepada masyarakat atas nama Komisi III DPR selaku mitra kerja Polri.

Diketahui, AKBP Fajar Widyadharma Lukman sudah dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lalu, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur.

"Ini unsur pidananya sudah cukup, dan dihukum seberat-beratnya untuk menjawab rasa keadilan masyarakat, menjawab perhatian dari kaum perempuan seluruh Indonesia, ibu-ibu. Dan khususnya kepada korban, kami atas nama rakyat Indonesia, juga atas nama Komisi III DPR RI, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya," ujar Tandra saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Menurut Tandra, kasus AKBP Fajar Widyadharma ini menarik perhatian masyarakat banyak.

Dia menyebut bahwa Polri sedang gencar dalam membersihkan Korps Bhayangkara dari oknum polisi nakal.

"Maka kami meminta kepada Bapak Kapolri dan jajarannya agar yang bersangkutan itu setelah disidang etik, diberhentikan dengan tidak hormat, dan dibawa ke ranah hukum pidana," katanya.

Sementara itu, Tandra mengapresiasi Kapolri yang bertindak cepat dalam menangani kasus eks Kapolres Ngada.

Dia mengklaim bahwa eks Kapolres Ngada tersebut sudah ditahan dan sedang diproses hukum.

Kronologi Fajar Widyadharma cabuli anak di bawah umur hingga jadi tersangka

Kasus eks Kapolres Ngada bermula ketika Fajar Widyadharma melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Selasa (11/6/2024).

Lokasi pencabulan berada di salah satu hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada saat itu, Fajar memesan sebuah kamar hotel dengan identitas yang tertera pada Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya.

Dia kemudian menghubungi seorang perempuan berinisial F untuk dihadirkan anak di bawah umur.

F lalu membawa anak di bawah umur dan mendapat bayaran sebanyak Rp 3 juta dari Fajar.

Setelah itu, eks Kapolres Ngada tersebut melakukan tindakan asusila terhadap korban sambil memvideokan perbuatannya.

Aksi tidak terpuji yang dilakukan Fajar Widyadharma tidak berhenti sampai di situ. Dia juga mengunggah tindakan asusila terhadap korban ke salah satu situs porno di Australia.

Video tak senonoh yang diunggah Fajar ke salah satu situs porno ternyata mendapat atensi dari otoritas Australia.

Otoritas setempat kemudian melakukan penelusuran terhadap konten tersebut.

Dari situlah, otoritas Australia mendapati lokasi pembuatan video dibuat di Kupang.

Otoritas Australia kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Mabes Polri.

Setelah itu, Mabes Polri menginstruksikan Polda NTT untuk melakukan penyelidikan mulai Kamis (23/1/2025).

Penyelidikan dimulai dengan menerjunkan Tim Divisi Propam Mabes Polri ke Bajawa, Kabupaten Ngada yang menjadi tempat Fajar bertugas.

AKBP Fajar Widyadharma kemudian ditangkap pada Kamis (20/2/2025) lalu dibawa ke Jakarta. Lalu, dipindahkan ke tempat khusus (patsus) sejak 24 Februari 2025.

Hingga akhirnya, AKBP Fajar Widyadharma ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengatakan pihaknya akan mendalami dua hal ketika uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK. Golkar akan mendalami persoalan etika dan hukum.

"Kami dari Golkar itu, 2 hal penting yang akan kami gali satu di bidang di ranah etika, dan yang kedua di ranah hukum," kata Tandra kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Tandra mengatakan hubungan antara etika dan hukum akan saling berkaitan. Ia menyebut dua unsur tersebut saling melengkapi.

"Kalau hubungan antara etika dan hukum itu begini, di mana etika itu lautan, hukum itu kapalnya. Ya kan sehingga kapal itu tidak bisa berlayar, kalau tidak ada laut. Kan begitu kan," kata Tandra.

Ia mengatakan bakal mempertimbangkan latar belakang dari capim dan cadewas. Tandra tak ingin kejadian pemimpin KPK justru menjadi tersangka korupsi terjadi lagi.

"Nah apa maksudnya saya begitu, kita akan gali latar belakang dari calon-calon baik itu calon pimpinannya, komisioner, maupun Dewasnya. Dari segi etikanya semuanya harus beres," kata Tandra.

"Baru kemudian kita melangkah lebih jauh ke arah yang persoalan teknis. Kita tidak ingin terulang, di masa periode yang lalu jangan sampai pimpinan KPK kena masalah kan," imbuhnya.

Lihat Video: DPR Terima Surat Presiden soal Capim dan Dewas KPK 2024-2029

[Gambas:Video 20detik]