Ketua KPK Nawawi Pomolango berbicara terkait kebocoran anggaran negara. Nawawi menyinggung adanya menteri yang mengeluhkan anggaran kecil sehingga tidak dapat bekerja.

Hal itu disampaikan Nawawi dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Nawawi mulanya mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga terkait pemberian anggaran negara.

Nawawi lantas menceritakan adanya lembaga yang meminta tambahan anggaran kepada DPR. Dia mengatakan permintaan tambahan anggaran itu dilakukan dengan alasan lembaga tersebut tidak akan bisa menggaji para pegawainya.

"Ada satu lembaga itu mengeluhkan bahwa anggaran yang dia peroleh itu kalau tidak keliru Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu ada dua, Komnas HAM dan Komnas Perempuan Anak itu total anggarannya itu hanya sekitar Rp 34 atau Rp 33 miliar," kata Nawawi.

"Itu berkeluh kesah, katanya 'kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini, ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami nggak bisa bayar gaji pegawai itu. Tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini', sampai seperti itu," sambungnya.

Nawawi mengatakan saat itu DPR tidak menyetujui penambahan anggaran tersebut. Namun, kata Nawawi, tak lama kemudian terdapat pula Menteri HAM yang meminta tambahan anggaran.

"Begitu ada Menteri HAM yang diangkat mintanya bukan lagi itu, tadi yang Rp 33 miliar saja minta ditambah tidak disetujui oleh DPR, ada menteri datang minta Rp 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," ujarnya.

Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai pernah meminta tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk kebutuhan HAM. Tambahan anggaran itu diminta oleh Pigai tepat setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Nawawi juga menyinggung adanya menteri lain yang mengeluhkan anggaran kecil, sehingga tidak bisa bekerja. Dia lantas mempertanyakan alasan dibentuknya Kementerian tersebut.

"Barusan ini ada seorang Menko mengeluhkan katanya bisa apa saya dengan Rp 9 miliar ini dalam satu tahun bisa apa yang saya kerjakan gitu, kalau misalnya seharusnya tidak bisa bekerja dengan Rp 9 miliar kenapa juga dibentuk Kementerian Lembaga dimaksud," ungkap dia.

Sebagai informasi, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pernah meminta penambahan anggaran Rp 325 miliar kepada DPR. Saat itu, Yusril mengaku bingung bagaimana bekerja satu tahun dengan anggaran Rp 9 miliar.

"Memang agak unik di dalam kaitannya dengan kebijakan ini bersinggungan langsung dengan kebijakan juga dari pemerintah mengenai soal ini," jelasnya.

"Soal kebocoran anggaran ini kami sepakat, KPK terus melakukan upaya-upaya, ikhtiar bagaimana kemudian bisa itu terlibat," sambungnya.

Selain itu, Nawawi juga menyoroti terkait program makan siang gratis. Nawawi menuturkan program tersebut akan menjadi bahan kajian KPK.

"Ada juga satu kebijakan yang sekarang ditampilkan oleh pemerintah baru sekarang, misalnya makan siang gratis. Nah itu kemungkinan akan menjadi salah satu bahan kajian yang bisa dilakukan oleh KPK," tuturnya.