Penegakan Hukum Pidana dalam Skandal Seksual Guru Besar UGM
Sanksi administratif tidak cukup untuk memberikan keadilan. Kasus ini layak diproses secara hukum pidana. [913] url asal
#edy-meiyanto #kekerasan-seksual-di-kampus #indonesia #ugm #sleman #peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai-negeri-sipil #tindak-pidana-kekerasan-seksual #penanganan-kekerasan-seksua
Jakarta - Kasus ini terungkap ke publik setelah Majalah Tempo edisi 31 Maret–6 April 2025 merilis laporan investigasi berjudul Gelagat Cabul Profesor Pembimbing. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Edy Meiyanto diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap setidaknya 15 mahasiswi dari jenjang S-1 hingga S-3. Perbuatan cabul tersebut terjadi sejak 2022 di berbagai tempat, seperti rumah pelaku di Minomartani, Sleman, kampus, hingga tempat penelitian.
Modus yang digunakan pelaku terbilang manipulatif: mengajak korban melakukan bimbingan di luar kampus, melakukan kontak fisik secara tidak pantas dengan dalih pemeriksaan tensi darah, hingga permintaan untuk mengirimkan foto pribadi dan menghubungi pelaku di luar jam kuliah. Bahkan, beberapa korban mengaku dipaksa datang ke rumah pelaku dan mengalami pelecehan seperti dielus pipinya, dipijat tangannya, hingga dicium.
Terkait temuan ini, UGM telah mengambil langkah administratif dengan membebastugaskan Edy Meiyanto sejak pertengahan 2024, dan memutuskan pemecatan sebagai dosen. Rektor UGM menegaskan bahwa pelaku melanggar Pasal 3 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta kode etik dosen. Laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memproses pelanggaran disiplin ASN.
Sanksi Administratif Tak Cukup
Namun, sanksi administratif tidak cukup untuk memberikan keadilan. Kasus ini layak diproses secara hukum pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan Edy Meiyanto mengandung unsur pelanggaran terhadap; pertama, Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan, diancam pidana penjara hingga 9 tahun.
Kedua, Pasal 281 KUHP: Mengenai perbuatan cabul yang dilakukan secara melawan hukum di hadapan umum atau terhadap orang lain. Ketiga, Pasal 6 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Menegaskan bahwa kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, merupakan tindakan pidana.
Sanksi pidana berdasarkan UU TPKS sangat tegas. Pasal 14 UU TPKS menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dipidana maksimal 12 tahun penjara, bahkan lebih jika melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau terjadi berulang kali terhadap beberapa korban. Dengan total 15 korban dan 33 kejadian yang dilaporkan ke Satgas PPKS, maka pelaku bisa dikenai pidana kumulatif dengan pemberatan hukuman.
Meski begitu, sejumlah korban memilih untuk tidak menempuh jalur pidana karena berbagai alasan. Mereka merasa proses hukum di kepolisian terlalu rumit, menguras tenaga, dan berpotensi menimbulkan trauma baru. Mayoritas korban masih ingin menyelesaikan studi mereka tanpa harus menghadapi tekanan psikologis tambahan.
Prosedur yang berbelit, proses penyelidikan yang lambat, hingga minimnya perlindungan terhadap korban membuat para penyintas merasa enggan melapor. Negara seharusnya hadir dalam memastikan bahwa setiap korban memperoleh keadilan tanpa harus menanggung beban tambahan.
Langkah Hukum Lebih Tegas
Di sisi lain, keberanian UGM dalam memecat pelaku patut diapresiasi. Namun demikian, tindakan tersebut harus segera diikuti dengan langkah hukum yang lebih tegas dari aparat penegak hukum. Tidak cukup hanya mencopot pelaku dari jabatan dosen dan ASN, sebab muncul laporan bahwa Edy Meiyanto sedang berupaya untuk mengajar di kampus lain. Ini merupakan ancaman baru yang nyata dan harus dicegah dengan segera.
Dalam konteks kepegawaian, pencopotan status ASN mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelecehan seksual tergolong pelanggaran berat dan sanksinya bisa berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
Kementerian melalui surat tertanggal 13 Maret 2025 telah menugaskan UGM untuk membentuk tim pemeriksa dan kini proses pencopotan status ASN pelaku dikabarkan sudah memasuki tahap akhir. Keputusan ini dinantikan oleh para korban dan masyarakat luas sebagai bukti konkret bahwa negara berpihak kepada korban, bukan melindungi pelaku.
Dalam pernyataannya kepada Tempo, korban menyampaikan rasa lega atas pemecatan pelaku dan menegaskan bahwa dukungan publik telah menjadi sumber kekuatan mereka. Beberapa alumni bahkan menyuarakan solidaritasnya melalui media sosial.
Penyelidikan Secara Proaktif
Meski para korban menolak jalur pidana, bukan berarti aparat penegak hukum tidak dapat bertindak. Dengan adanya laporan resmi dari Satgas PPKS, aparat kepolisian dapat menggunakan kewenangannya untuk memulai penyelidikan secara proaktif. Hal ini sesuai dengan asas inquisitorial dalam hukum pidana, di mana aparat hukum dapat bertindak berdasarkan informasi awal, tanpa harus menunggu aduan dari korban.
Selain itu, penting bagi pemerintah dan kampus untuk memperkuat sistem pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Pendampingan psikologis, bantuan hukum gratis, dan perlindungan saksi harus dijamin dalam setiap tahapan. UU TPKS sudah menyediakan kerangka hukum yang lengkap, tinggal bagaimana implementasi di lapangan dilakukan dengan serius.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi dunia akademik, bahwa relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa harus diawasi secara ketat. Tidak boleh ada pembiaran, apalagi pembungkaman, terhadap kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks pendidikan. Institusi pendidikan seharusnya menjadi ruang aman, bukan sebaliknya.
Penanganan kasus Edy Meiyanto akan menjadi indikator sejauh mana Indonesia serius dalam memberantas kekerasan seksual. Jika penegakan hukum hanya berhenti di ranah administrasi, maka pesan yang diterima publik adalah: pelaku kekerasan seksual masih bisa lolos dari jerat pidana dan kembali menyasar korban baru. Maka dari itu, upaya penegakan hukum pidana harus segera dijalankan, demi keadilan bagi korban dan pencegahan terhadap kasus serupa di masa depan.
149 siswa SMA ikuti seleksi calon Paskibraka Kabupaten Sleman
Sebanyak 149 siswa tingkat SMA sederajat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Sleman secara daring ... [308] url asal
#seleksi-paskibraka-sleman #badan-kesbangpol-sleman #kabupaten-sleman #paskibraka-kabupaten-sleman #sleman
"Seleksi secara daring di Sleman dilaksanakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/5) dan hari ini diikuti 149 siswa yang terdiri dari 91 siswa putra dan 58 siswa putri,"
Sleman (ANTARA) - Sebanyak 149 siswa tingkat SMA sederajat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Sleman secara daring (online) yang diselenggarakan langsung dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pusat.
"Seleksi secara daring di Sleman dilaksanakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/5) dan hari ini diikuti 149 siswa yang terdiri dari 91 siswa putra dan 58 siswa putri," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman Indra Darmawan di Sleman, Minggu.
Menurut dia, seleksi online yang diselenggarakan pada hari pertama, meliputi tes wawasan kebangsaan dan tes intelegensi umum.
"Setelah dilaksanakan test, hasilnya terdapat lima peserta yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan empat peserta tidak lolos tes intelegensi umum," katanya.
Ia mengatakan, untuk hari ini dilaksanakan tes kesehatan dan tes parade. Tahapan selanjutnya Selasa 15 April sampai Kamis 17 April di Stadion Tridadi Sleman akan dilaksanakan test kesamaptaan, peraturan baris berbaris (PBB) dan tes kepribadian.
"Dari hasil tes akan diambil sejumlah 82 siswa, dimana 74 diantaranya akan menjadi Calon Paskibraka Kabupaten Sleman dan delapan siswa lainnya menjadi Calon Paskibraka Provinsi DIY," katanya.
Indra mengatakan, hasil tes seleksi ini direncanakan akan diumumkan pada pada 26 Juni 2025.
Ia mengatakan, Paskibraka sejak 2023 juga diberi tugas tambahan mengibarkan bendera Merah Putih pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan setelah itu akan dikukuhkan menjadi Duta Pancasila dengan melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh BPIP Pusat.
"Dengan demikian saat ini tugas Paskibraka menjadi semakin berat akan menjadi Duta Pancasila yang tentu akan menjadi suri tauladan dan panutan dalam bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat," katanya.
Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Kementerian Hukum serahkan Sertifikat Kekayaan Kopi Robusta Sleman
Kementerian Hukum Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Perlindungan Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Kopi Robusta Sleman kepada Pemerintah ... [424] url asal
#sertifikat-perlindungan-kekayaan-intelektual-indikasi-geografis-kopi-robusta-sleman #sleman #kementerian-hukum
Sleman (ANTARA) - Kementerian Hukum Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Perlindungan Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Kopi Robusta Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diharapkan menaikkan nilai jual, sehingga meningkatkan pendapatan petani kopi.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI Razilu di Sleman, Kamis, secara resmi menyerahkan sertifikat perlindungan kekayaan intelektual Kopi Robusta Sleman kepada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.
"Sertifikat perlindungan indikasi geografis bagi produk lokal seperti Kopi Robusta Sleman. Dengan sertifikasi ini, Kopi Robusta Sleman memiliki sebuah tanda kekhasan yang diakui secara hukum. Sertifikat ini memastikan bahwa masyarakat luas dapat mengenali kopi robusta ini sebagai produk asli Sleman,” kata Razilu.
Ia juga menambahkan bahwa perlindungan ini akan memberikan nilai tambah bagi para petani
kopi di Sleman, terutama dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional.
“Pendaftaran perlindungan indikasi geografis ini juga akan meningkatkan nilai ekonomi," katanya.
Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kementerian Hukum.
“Perlindungan ini adalah hasil kerja keras berbagai pihak. Kami berkomitmen untuk terus
mendorong pengembangan produk lokal agar semakin dikenal. Kopi Robusta Sleman bukan
hanya soal rasa, tetapi juga cerita panjang tentang tradisi dan dedikasi para petani kami,” kata Kustini.
Ia mengatakan Kopi Robusta Sleman memang memiliki karakteristik yang unik, mulai dari cita rasanya yang khas hingga proses budidaya yang dilakukan secara tradisional di kawasan pegunungan. Produk ini menjadi kebanggaan masyarakat Sleman dan telah lama menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.
Dengan sertifikat indikasi geografis, para petani kini memiliki payung hukum yang melindungi produk mereka dari pemalsuan serta memberikan peluang untuk meningkatkan nilai jual produk di pasar global.
Selain itu, pengakuan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di
Sleman. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya, tetapi juga mencicipi kopi robusta asli dari sumbernya.
"Pemerintah Kabupaten Sleman berencana menjadikan kopi robusta sebagai bagian dari identitas wisata kuliner Sleman," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto menyampaikan apresiasi atas pengakuan tersebut. Ia menyebutkan bahwa DIY memiliki potensi kekayaan intelektual yang luar biasa, dan Kopi Robusta Sleman adalah salah satu contohnya.
"Perlindungan seperti ini merupakan langkah strategis untuk menjaga warisan lokal dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Melalui langkah ini, Kabupaten Sleman membuktikan komitmennya dalam melestarikan kekayaan lokal sekaligus memajukan perekonomian masyarakat.
"Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kopi robusta Sleman siap menorehkan jejak di kancah internasional sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia," katanya.
Pewarta: Sutarmi
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
Pungli Napi Rp730 Juta, Kepala Pengamanan Lapas Cebongan Sleman Ditangkap
Kepala Pengamanan Lapas Cebongan, Sleman, ditangkap polisi atas tuduhan pungutan liar (pungli) terhadap para narapi - Bagian all [147] url asal
#lapa-cebongan #lapas-cebongan #kabupaten-sleman #pungutan-liar #narapidana
SLEMAN, iNews.id – Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Cebongan, Kabupaten Sleman ditangkap polisi atas tuduhan pungutan liar (pungli) terhadap para narapidana. Uang pungli yang didapat pelaku berinisial MRP mencapai Rp730 juta.
Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian mengatakan, modus pelaku yakni meminta uang dari narapidana di Lapas Cebongan disertai ancaman dan pemukulan.
“Punglinya mulai uang selamat datang masuk lapas sebesar Rp1,5 juta-7 juta, bayar kamar khusus Rp50 juta hingga setoran mingguan Rp200.000 per napi per blok,” ungkapnya, Rabu (20/11/2024).
Dia mengungkapkan, total uang pungli yang didapat pelaku selama setahun beraksi mencapai Rp730 juta.
“Dari pengakuan pelaku ini, uang tersebut tidak dipakai sendiri tapi dibagi-bagikan ke pihak lain,” katanya.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 12 tahun penjara. Saat ini tersangka sudah diberhentikan sementara dari jabatannya dan terancam pemecatan.
Editor: Kastolani Marzuki
Eks Pejabat Lapas Cebongan Jadi Tersangka Pungli Kamar-Uang 'Selamat Datang'
Polisi menetapkan eks Kepala Pengamananan Lapas Cebongan, MRP, menjadi menjadi tersangka kasus dugaan pungli. [246] url asal
#detikjogja #polisi #kata-kasat-reskrim-polresta-sleman-akp-riski-adrian #b-sleman #riski-adrian #eks-kepala-pengamananan-lapas-cebongan #eks-kepala-pengamanan-kelas-ii-b-sleman #kedatangan-tahanan #pungli-k
Sleman - Polisi menetapkan eks Kepala Pengamanan Kelas II-B Sleman atau Lapas Cebongan, MRP, menjadi menjadi tersangka kasus dugaan pungli. Pungli yang dilakukan tersangka beragam, salah satunya uang 'selamat datang' untuk napi baru.
"Modus yang dilakukan, melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian, saat rilis kasus di Polresta Sleman, Triharjo, Sleman, dilansir detikJogja, Rabu (20/11/2024).
Adrian menyebut nilai nominal uang yang diminta pelaku bervariasi. Mulai kedatangan tahanan, membayar untuk kamar, hingga setoran mingguan.
"Dengan rincian jumlah uang yang diminta, pertama, ucapan selamat datang sekitar Rp 1,5-5 juta, bayar kamar Rp 1-7 juta, kamar khusus Rp 50 juta, setoran mingguan Rp 100-200 ribu, per anak per blok," urainya.
Aktivitas itu dilakukan MRP selama satu tahun. Tersangka juga diketahui telah menerima duit ratusan juta dari para tahanan.
"Dari total uang selama terhitung 8 November 2022 sampai 16 November 2023 itu sebanyak Rp 730,25 juta," ucapnya.
Awal Mula Kasus
Kasus ini bermula pada Desember 2023, jajaran Polresta Sleman mendapat aduan terkait pungutan, pengancaman, dan penganiayaan yang terjadi di Lapas Cebongan. Hal itu ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan selama kurang lebih 7 bulan.
"Tepatnya pada 3 Juni 2024, kami memiliki keyakinan bahwa kami jumpai suatu tindak pidana korupsi dari laporan tersebut," ujarnya.
Tersangka, kata Adrian, sebelumnya merupakan ASN di Lapas Cebongan. Adapun dalam beraksi, tersangka melakukan pengancaman, pemukulan, dan permintaan uang.
"Waktu itu dia Kepala KPLP Cebongan," ujarnya.
(idh/imk)
Akhirnya 'Tiga Serangkai' Mafia Akses Judol Komdigi Bersatu di Tahanan
Para mafia akses judi online (judol) yang melibatkan pegawai Komdigi telah ditangkap. Kini, 'tiga serangkai' mafia akses judol ini telah bersatu di tahanan. [724] url asal
#ade-ary #modus-mafia-judol #kombes-wira #kota-bekasi #polda-metro-jaya #meta #polda #dirkrimum-polda #sariharjo #kabupaten-sleman #gambas #tim-subdit-jatanras-ditreskrimum-polda-metro-jaya #tomang #wira-satya-trip
Jakarta - Para mafia akses judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah ditangkap. Kini, 'tiga serangkai' mafia akses judol ini telah bersatu di tahanan.
Polda Metro Jaya mengungkap awal mula kasus mafia buka akses judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 7 November lalu. Kasus terungkap saat pihak kepolisian menyelidiki website judi online bernama Sultan Menang.
"Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari pengungkapan terkait perjudian online dengan website yang bernama Sultan Menang," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Kamis (7/11/2024).
Saat itu penyelidikan berkembang hingga terungkap 'kantor satelit' pegawai Komdigi yang terlibat judi online di kawasan Galaxy, Kota Bekasi. Mulanya kantor tersebut berlokasi di kawasan Tomang, Jakarta Barat, tapi berpindah ke Bekasi.
Kantor tersebut dikelola oleh tiga tersangka utama, yakni AJ, AK, dan A. Total ada 12 karyawan yang bekerja di sana, dengan rincian 8 orang bekerja sebagai operator dan 4 orang lainnya sebagai admin.
Modus Mafia Judol
Para pekerja tersebut diminta untuk mengumpulkan daftar website yang terindikasi judi online. Website tersebut kemudian difilter oleh tersangka AJ melalui akun Telegram.
"Kemudian, daftar ataupun list web judi online yang telah dikumpulkan difilter oleh saudara AJ dengan menggunakan akun Telegram milik AK agar website yang telah menyetorkan uang," ujarnya.
Setelah itu, para tersangka meminta sejumlah uang kepada pemilik website setiap dua minggu sekali. Duit tersebut sebagai imbalan agar website judol milik mereka tidak diblokir. Wira menyebut website yang tidak menyetorkan uang akan langsung diblokir oleh Komdigi.
"Uang tersebut sudah disetor setiap dua minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut. Setelah list website yang sudah dibersihkan maka AK akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran," jelasnya.
Simak juga Video 'Meta jadi Medsos dengan Konten Judol Terbanyak yang Disikat Komdigi':
Tiga Serangkai Mafia Judol
Kali ini, satu tersangka berinisial A alias M ditangkap tim Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro di Yogyakarta.
"Satu orang DPO berinisial A alias M berhasil ditangkap," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (19/11/2024).
Tersangka ditangkap pada Minggu (17/11) pukul 03.00 WIB di apartemen kawasan Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dengan ditangkapnya A, total kini 23 orang sudah diringkus.
"Dengan demikian total tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 23 orang tersangka," ujarnya.
Tiga serangkai pun telah ditangkap. A merupakan kepingan terakhir dari segitiga ini.
"Tersangka A alias M ini merupakan puzzle terakhir kepingan segitiga. Sebelumnya, tersangka yang sudah ditangkap A dan AK, terakhir ini A alias M," Ade Ary.
Ade Ary mengatakan A, AK, dan A alias M bertugas mengumpulkan website yang terindikasi judi online dan mengumpulkan uang setoran dari mereka. Selain itu, ketiga serangkai tersebut menjadi pengatur operasionalisasi yang dilakukan seluruh tersangka yang terlibat.
"Dalam satu kelompok, karena mereka bertiga ini, peran mereka pertama mengumpulkan website judi online. Kedua mengumpulkan uang setoran. Ketiga memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Keempat mereka berperan sebagai pengatur operasionalisasi kejahatan yang dilakukan seluruh tersangka," jelasnya.
Ade menyebutkan pihaknya turut menyita uang tunai Rp 16 miliar dari tangan A. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman terkait kasus tersebut.
"Tentunya kami masih terus melakukan penyidikan secara intensif, sebagaimana komitmen kami untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal Komdigi, bandar dan pihak-pihak lainnya dengan menerapkan pidana perjudian, serta TPPU untuk menyita aset para tersangka dan mengembalikannya kepada negara," imbuhnya.
Kini ketiga tersangka 'tiga serangkai' kasus mafia judol ini telah bersatu di penjara.
Simak juga Video 'Meta jadi Medsos dengan Konten Judol Terbanyak yang Disikat Komdigi':
Pendalaman Kasus
A adalah suami tersangka D, yang telah ditangkap sebelumnya. Ade Ary mengatakan tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menyita barang bukti dari pasangan suami istri (pasutri), tersangka A dan D ini.
Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman terkait kasus tersebut. Para tersangka yang terlibat akan dijerat dengan hukuman pidana perjudian hingga pencucian uang.
"Tentunya kami masih terus melakukan penyidikan secara intensif, sebagaimana komitmen kami untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal Komdigi, bandar dan pihak-pihak lainnya dengan menerapkan pidana perjudian, serta TPPU untuk menyita aset para tersangka dan mengembalikannya kepada negara," jelasnya.
Simak juga Video 'Meta jadi Medsos dengan Konten Judol Terbanyak yang Disikat Komdigi':
(rdp/lir)
Komjen Ahmad Dofiri Jadi Wakapolri Gantikan Agus Andrianto
Komjen Ahmad Dofiri resmi dilantik sebagai Wakapolri, menggantikan Agus Andrianto. Dofiri memiliki karier cemerlang di Polri dan berbagai jabatan strategis. [416] url asal
#jawa-barat #sleman #polisi #komisi-kode-etik-polri #sri-sultan-hb-x #akademi #kapolrestabes-yogyakarta #profil-komjen-ahmad-dofiri-komjen-ahmad-dofiri #kapolri #prabowo #gereja-katolik-santa-lidwina #badan-intel
Denpasar - Komjen Ahmad Dofiri resmi ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Dofiri menggantikan Agus Andrianto yang kini menjabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Komjen Ahmad Dofiri ditunjuk menjadi Wakapolri dalam mutasi terbaru yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Komjen Ahmad Dofiri sebelumnya menjabat Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
Mutasi itu tertuang dalam surat telegram bernomor: ST/2517/XI/KEP./2024 seperti dilihat detikcom, Selasa (12/11/2024).
Profil Komjen Ahmad Dofiri
Komjen Ahmad Dofiri adalah lulusan terbaik Akademi Polisi (Akpol) angkatan 1998 dengan predikat Adhi Makayasa. Kariernya di Polri terbilang gemilang, dengan berbagai jabatan strategis yang telah dijalani. Dofiri sempat memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk kasus mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.
Karier perwira tinggi ini dimulai dengan menjabat sebagai Kapolres Bandung dan Kapolrestabes Yogyakarta. Kemudian, ia dipercaya sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang menandai lonjakan dalam kariernya. Setelah itu, ia dipromosikan menjadi Kapolda Banten, sebelum akhirnya dirotasi menjadi Karosunluhkum Divkum Polri.
Pada 2016, Dofiri kembali ditugaskan sebagai Kapolda DIY, di mana ia menangani sejumlah kasus besar, termasuk kasus penyebaran hoax yang melibatkan nama Gubernur DIY Sri Sultan HB X, serta serangan teroris di Gereja Katolik Santa Lidwina di Sleman, Yogyakarta.
Pada 2018, Dofiri dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal (Irjen), seiring dengan peningkatan status Polda DIY menjadi tipe A. Setelah itu, ia kembali dipanggil ke Mabes Polri untuk menduduki posisi sebagai Aslog Kapolri.
Pada 2020, Dofiri dilantik sebagai Kapolda Jawa Barat (Jabar), dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada 2021. Terakhir, pada awal 2023, ia diangkat menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Itwasum) Polri sebelum akhirnya kini dipercaya menjabat sebagai Wakapolri.
(dpw/dpw)