Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai bahwa sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih secara langsung oleh rakyat maupun tidak, masih sama-sama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dia mengatakan, untuk menilai kedua sistem pilkada itu tidak bisa dilakukan secara hitam putih. Karena baik langsung maupun tidak langsung, menurut dia, pemilihan umum masih merupakan sistem demokrasi.

"Dulu di jaman tertutup itu atas nama demokrasi Pancasila, sekarang demokrasi yang terbuka yang katanya "sangat liberal", ini juga dalam alam Pancasila," kata Willy di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sejauh ini Bangsa Indonesia masih belum bisa menentukan sistem pilkada atau pemilu yang lebih pancasilais. Namun, dia mengatakan bahwa Bung Karno sebagai salah satu tokoh perumus Pancasila, tidak menginginkan demokrasi dijalani dengan gontok-gontokan.

"Bung Karno di dalam pidato 1 Juni, dia menolak demokrasi gontok-gontokan, dia memilih musyawarah mufakat yang namanya socio democracy," kata dia.

Untuk itu, dia pun menyarankan agar perumusan sistem pilkada mendatang dilakukan berdasarkan riset dari berbagai kalangan. Dari riset tersebut, menurut dia, sistem politik bakal berdasarkan kebutuhan Bangsa Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan.

Dia juga ingin agar seluruh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari berbagai universitas di Indonesia membahas sistem pemilu ke depan. Semua pihak, kata dia, perlu menggelar survei walaupun nantinya tak berarti menjadi sebuah keputusan.

"Sebelum ada penyesalan, empat tahun ke depan nggak ada pemilu, jadi ini nggak mendesak-mendesak amat. Kita butuh tarik nafas, kita butuh riset, negara maju itu berbasis riset," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024