BOGOR - Sebanyak 140 orang utusan Perwakilan Asing di Indonesia hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perwakilan Asing yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Sentul, Bogor pada Rabu (14/5/2025).

Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyampaikan informasi terbaru seputar kebijakan keimigrasian. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Felucia Sengky Ratna serta pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Imigrasi serta Direktur Fasilitas Diplomatik dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Sayu Oka Wadani.

Duta besar (Dubes) yang hadir di antaranya adalah Dubes Tean Samnang dari Kamboja, Dubes Fekadu Beyene Aleka dari Ethiopia, The Charg� d?Affaires Kedutaan Besar Afghanistan - Mawlawi Sadullah Baloch, Dubes Kenya - Galma Mukhe Boru, The Charg� d?Affaires Kedutaan Besar Irak - Dr. Ammar Hamees Saadallah Al-Khalidy, The Charg� d?Affaires - Roshan Lal dari Pakistan, Dubes Dagmar Gonzalez Grau dari Kuba.

Sosialisasi mengenai kebijakan visa dan izin tinggal terbaru menjadi salah satu fokus pertemuan ini yang dikemas dalam bentuk diskusi panel.

?Rakor ini menjadi kesempatan kami untuk beranjangsana dengan Perwakilan Asing. Selain itu tentunya untuk menyampaikan update seputar kebijakan visa dan izin tinggal. Selain karena ada beberapa aturan terbaru juga sekaligus me-refresh kembali informasi kebijakan sebelumnya seperti Golden Visa dan Bridging Visa,? jelas Direktur Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Felucia Sengky pada Rabu (14/5/2025) saat membuka acara.

Acara berikutnya dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian serta teknis bantuan hukum dalam kasus perdata lintas negara (Rogatory). Pada sesi ini, Ketua Tim Pengawasan Keimigrasian Wilayah II Ditjen Imigrasi- Arief Adi Prayogo beserta Kepala Subdirektorat Jasa Kekonsuleran Kementerian Luar Negeri, Yoshi Iskandar menjadi narasumber.

Sesi penutup kegiatan ini adalah coaching clinic seputar layanan keimigrasian, yang menghadirkan fasilitator dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan serta Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian. Dalam sesi ini, Perwakilan Asing dapat berkonsultasi secara langsung mengenai kendala yang dihadapi oleh warga negara mereka dalam permohonan visa dan izin tinggal di Indonesia.

Informasi terkini dalam versi bahasa Inggris seputar layanan keimigrasian yang dapat diakses melalui akun instagram resmi Ditjen Imigrasi @indonesiaimmigration juga disampaikan kepada Perwakilan Asing.

Terkait hal ini, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menyampaikan bahwa melalui rapat koordinasi ini, pihaknya berharap para perwakilan asing mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan keimigrasian terbaru di Indonesia.

"Sehingga bisa memperlancar berbagai urusan keimigrasian dan mempererat hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara sahabat,? tutur Yuldi.

JAKARTA - Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap oleh Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

?Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,? ucap Mukhtarudin dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.

Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini pun menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan.

Mukhtarudin pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.

?Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pertamina agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujung nya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,? tuturnya.

Tak hanya itu, Mukhtarudin juga menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Padahal Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023.

Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.

?Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,? kata Mukhtarudin.

Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucap Mukhtarudin.

KOTABARU - Bupati Kotabaru Sayed Jafar menerima penghargaan langsung dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Senin pagi (29/4/2024).

Bupati Kotabaru Sayed Jafar menjadi salah satu dari 10 pemerintah daerah seluruh Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

Bupati Kabupaten Kotabaru mendapat penghargaan Kemenkumham RI atas kontribusinya membangun sinergitas atas dukungan dalam menjalankan tugas serta fungsi pemasyarakatan dengan memberikan hibah dan pendanaan kegiatan untuk mendukung program pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabaru.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM RI, bertepatan dengan kegiatan memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan Kemenkumham RI ke- 60 Tahun 2024 bertema Pemasyarakatan PASTI berdampak.

Dalam penghargaan ini, Bupati Kotabaru Sayed Jafar mengucapkan terima kasih dan akan terus mendukung program Kemenkumham RI.

Bupati Kotabaru juga mengucapkan selamat Hari Bhakti Pemasyarakatan Kemenkumham RI yang ke- 60.

"Selamat atas Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60, semoga Kementerian Hukum dan Ham RI selalu berjaya dalam menjalankan aktivitas dan tugas kenegaraan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada pagi hari ini,? ujarnya.

?Ini menjadi suatu kebanggan bagi kami bersama Lembaga Kemasyarakatan Kotabaru. Diharapkan, ke depannya Pemerintah Daerah antara Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) Kotabaru untuk selalu terus bersinergi melakukan pembinaan kepada anak-anak kita yang ada di Lapas Kotabaru untuk terus kita ayomi, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang berbakti, sukses, maju, dan pintar ke depannya karena atas pembinaan Lapas Kotabaru," tambahnya.

Sementara itu, Kalapas Kotabaru Yosef Benyamin Yembise memberikan selamat kepada Bupati Kotabaru atas penghargaan yang diterima Bupati Kotabaru dalam upacara Memperingati HBP ke-60.

"Saya merasa bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM RI yang telah memberikan penghargaan kepada Bupati Kotabaru Sayed Jafar karena beliau memang pantas untuk menerimanya,? tuturnya.

?Karena telah berkontribusi untuk Lapas Kotabaru, dan untuk Bapak Bupati Kotabaru selamat atas penghargaan yang telah diterima, semoga dengan adanya ini menambah sinergitas kita bersama," ungkapnya.

Perlu diketahui, Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) diperingati setiap 27 April. Tahun ini merupakan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60. Tujuan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan adalah sebagai media evaluasi untuk memperkokoh komitmen seluruh insan pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.