Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa program Silaturahmi Kebangsaan merupakan pendekatan humanis yang sangat relevan dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus mendukung deradikalisasi.

Dalam kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (7/5), Direktur Perlindungan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Imam Margono menyampaikan program Silaturahmi Kebangsaan merupakan kegiatan rekonsiliasi yang dapat memberikan ruang pemulihan bagi para korban melalui dukungan psikologis.

"Kegiatan ini sekaligus mengoptimalkan upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme agar mereka dapat kembali berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Irjen Pol. Imam saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Imam, kegiatan silaturahim tersebut erat kaitannya dengan kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi. Apalagi di sela kegiatan, pihaknya mengajak para peserta untuk semakin memperkuat komitmen terhadap Negara.

Disebutkan bahwa dari sisi penyintas, kegiatan itu memberikan dampak psikologis positif, sehingga mereka bisa lebih menerima dan saling memaafkan.

Sementara itu, salah seorang penyintas aksi teror di Polsek Astana Anyar, Ajun Komisaris Polisi Upa Suparya berharap kegiatan rekonsiliasi dapat terus dilanjutkan agar perdamaian antara penyintas dan mantan narapidana terorisme tetap terjaga.

Ia juga berharap agar para mantan narapidana terorisme tidak kembali terpengaruh oleh paham radikal karena dampaknya sangat merugikan korban dan keluarga.

“Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter," tutur AKP Upa dalam kesempatan yang sama.

Di sisi lain, mantan narapidana terorisme Dwi Surya Putramantan menyatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk empati dan solidaritas terhadap para penyintas serta ajakan untuk bersama-sama melawan terorisme.

“Saya sebagai mitra deradikalisasi merasa penting hadir di sini untuk menunjukkan empati dan simpati kepada para korban serta memberikan semangat agar kita tetap bersama-sama melawan terorisme,” ujar Dwi.

Silaturahmi Kebangsaan tersebut juga diisi dengan Deklarasi Kebangsaan yang dibacakan oleh para penyintas dan mantan narapidana terorisme, yang berisi seruan untuk mencegah terorisme dan setia pada ideologi bangsa.

Selain itu, turut diselenggarakan kegiatan pelatihan di dalam ruangan (inbound training) psikologis dan kegiatan di luar ruangan (outbound) untuk mempererat ikatan antarpeserta.

Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan yang mempertemukan penyintas aksi terorisme dari kalangan anggota Polri dengan mantan narapidana terorisme, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, digelar pada 5–7 Mei 2025.

Kegiatan itu menjadi sarana rekonsiliasi antara korban dan pelaku tindak terorisme dalam rangka membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan turut dihadiri oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias serta perwakilan dari Polda Jawa Barat dan Polres Kuningan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia DK Jakarta (Kakanwil Kemenham DKJ) Mikael Azedo Harwito audiensi dengan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin di Kantor Wali Kota, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Mikael menjelaskan salah satu program dari Kementerian HAM, yaitu mainstreaming HAM atau pengarusutamaan hak asasi manusia.

Hal itu bertujuan memberikan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat, maupun aparat pemerintah.

"Program mainstreaming HAM ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program pemerintah," kata Mikael.

Munjirin menyambut baik program ini dan menyatakan dukungannya.

"Kami berharap program ini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Jakarta Selatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, saya juga akan mengundang kanwil HAM Jakarta pada rapat koordinasi pimpinan wilayah setiap minggu ketiga dalam bulan untuk menyampaikan materi mainstreaming HAM," kata Munjirin.

Audiensi itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan dan kerja sama dengan Pemkot Jakarta Selatan, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta Selatan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Audiensi itu turut dihadiri oleh Kabid Instrumen dan Penguatan HAM Ratna Dumasari, dan Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM Rulinawaty.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) melangsungkan silaturahim dalam rangka memperingati momentum satu tahun Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat.

Silaturahim berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa yang berada di kediaman Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Silaturahim kan, silaturahim KIM ini kan satu tahun setelah pilpres," kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia menyebut sebagian besar para ketua umum partai politik anggota KIM hadir dalam silaturahim tersebut.

"Sebagian bisa hadir, insyaallah bisa hadir," ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengonfirmasi bahwa salah satu pimpinan partai politik anggota KIM yang hadir ialah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahim yang hari ini," ujarnya.

Ketika ditanya perihal tindak lanjut silaturahim partainya dengan PDIP yang belum kunjung terlaksana, menyusul dilangsungkannya silaturahim KIM hari ini, dia pun menegaskan bahwa PDIP bukan partai politik anggota KIM.

"(PDIP) belum bagian dari KIM, belum, belum," kata dia.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

Prabowo dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2).

Selain anggota partai Koalisi Indonesia Maju, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun turut berdatangan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, untuk menghadiri acara silaturahim.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Semarang -

Densus 88 Antiteror Polri menggelar pertemuan dengan 130 pengurus pondok pesantren di Semarang. Mereka bertemu dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan untuk antisipasi paham radikal dan juga memupuk sikap persatuan dan nasionalisme.

Silaturahmi Kebangsaan itu digelar Pesantren Baitussalam, Kecamatan Mijen, Semarang, Rabu (11/2). Sekitar 130 orang yang terdiri dari pengurus 51 pondok pesantren hadir bersama santri. Hadir juga mantan narapidana terorisme (napiter) yang bergabung dalam Persadani memberikan testimoni perjalanannya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Muhtasit mengatakan Madrasah dan Pondok Pesantren harus bisa membentuk karakter siswanya berdasar agama dan nasionalisme. Prinsip Pancasila harus bisa diintegrasikan ke kurikulum yang diajarkan.

"Lembaga-lembaga ini harus lebih dari sekadar pusat akademik, mereka harus membentuk karakter siswa berdasarkan prinsip-prinsip agama dan nasional," kata Muhtasit dalam keterangan terkait acara tersebut yang dikutip detikJateng, Kamis (13/2/2025).

Kasat Binmas Polrestabes Semarang, AKBP Ana Maria Retnowati, mengatakan kepolisian menggunakan langkah-langkah preemptif, preventif, dan represif untuk memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan ekonomi.

"Polisi memegang peranan penting dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat," jelas Ana.

Sementara itu perwakilan Direktorat Pencegahan Densus 88 AKBP Goentoro Wisnoe memaparkan pencegahan aksi terorisme dilakukan masif. Pada data dua tahun terakhir, pada tahun 2019 ada sembilan kejadian, 2020 ada 13 kejadian, tahun 2021 ada enam kejadian, tahun 2022 ada empat kejadian, sementara tahun 2023 dan 2024 nihil alias tidak ada kejadian.

"Dua tahun terakhir, zero attack karena pencegahannya masif juga dari Densus 88 dan stakeholder terkait," jelas Wisnoe.

Wisnoe juga memaparkan data penegakan hukum berupa penangkapan teroris lima tahun terakhir yaitu di tahun 2019 ada 320 orang ditangkap, tahun 2020 ada 232 orang, tahun 2021 ada 370 orang, tahun 2022 ada 248 orang, tahun 2023 ada 147 orang dan tahun 2024 ada 55 orang.

Densus tidak hanya melakukan penangkapan, tapi juga pencegahan dengan data yaitu tahun 2019 dilakukan 150 kali kegiatan, tahun 2020 ada 193 kegiatan, tahun 2021 ada 134 kegiatan, tahun 2022 ada 1.536 kegiatan, tahun 2023 meningkat 16.582 kegiatan dan tahun 2024 ada 19.416 kegiatan pencegahan.

"Kita harus memantau perubahan sosial, melindungi masyarakat yang rentan, dan secara aktif mempromosikan konten moderat secara daring," jelasnya.

Dalam acara tersebut juga hadir Kepala Kesbangpol Kota Semarang Joko Hartono, Pasi Intel Kodim Semarang Kapten Jamal, Sekretaris Yayasan Persadani Hadi Masykur dan Pembina Yayasan Baitussalam Semarang Musthofa.

Di akhir acara para peserta membacakan deklarasi setia kepada Pancasila, menolak keras masuknya paham intoleran, radikalisme, ekstremisme dan terorisme.

(aku/afn)

BENERMERIAH, iNewsPortalAceh.id - Dalam rangka memperkuat sinergi dan jalin koordinasi Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bener Meriah KAnwil Ditjenpas Aceh, Heddry Yadi beserta jajaran melaksanakan kunjungan dan silaturahmi ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Bener Meriah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama serta sinergitas antar lembaga penegak hukum di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Kamis (30/01/2025) Bertempat di Mapolres Bener Meriah.

Kapolres Bener Meriah AKBP Tuschad Cipta Herdani, S.I.K., M.Med.Kom., menyambut hangat kunjungan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah, Heddry Yadi, A.Md.I.P., S.H dengan didampingi Kasubsi Pengelolaan, Hisrijal, A.Md., S.H. Dalam kunjungan tersebut Kepala Rutan Bener Meriah.

Heddry Yadi menyampaikan bahwa maksud kedatangannya dalam rangka membangun Sinergitas dan menjalin tali silaturahmi bersama pihak Polres Bener Meriah.

Serta membahas mengenai Kerjasama dalam mewujudkan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diantaranya Membangun Sinergitas dengan APH, serta Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

“Tentunya sebagai instansi pelayanan publik yang bekerja di ranah keamanan dan ketertiban, kita harus terus melakukan koordinasi dan kolaborasi demi terciptanya sinergitas yang kuat,” ujar Heddry.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Bener Meriah, AKBP Tuschad Cipta Herdani mengapresiasi atas kegiatan kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan oleh Jajaran Rutan Bener Meriah.

“Saya menyambut baik kunjungan Karutan Bener Meriah, tentunya ini juga menjadi tugas pokok kita dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” jelas Tsuchad.

Dalam kegiatan ini juga dibahas mengenai program kedepannya yang akan dilaksanakan oleh Rutan Bener Meriah dalam waktu dekat yaitu Deklarasi komitmen bersama Rutan Bener Meriah Bebas dari Peredaran Handphone, Pungli dan Narkoba serta Rutan Bener Meriah yang terbebas dari Tindakan Penipuan dari dalam Rutan.

Kegiatan Berjalan dengan khidmat dan lancar.

Editor : Jamaluddin

MEDAN, iNewsMedan.id - Kementerian Hukum RI menyebut tata kelola Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) semakin baik. 

Hal itu disampaikan Menteri Hukum RI Dr Supratman Andi Agtas, SH, MH melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Dr Widodo, SH, MH, saat menerima audiensi Pengurus Yayasan UISU di Gedung Direktorat AHU Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (17/12/2024). 

"Kami menyambut baik audiensi dan silaturahmi Yayasan UISU. Ini merupakan komitmen pak Menteri dalam mensupport entitas organisasi badan hukum, termasuk Yayasan UISU," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Hukum membuka diri sebagai tempat berkonsultasi bagi Yayasan UISU.

"Sebagaimana harapan Yayasan UISU, hubungan baik ini harus tetap terjalin di masa yang akan datang," jelasnya.

Ketua Umum Yayasan UISU Ir Indra Gunawan, MP menyampaikan terima kasih atas penerimaan audiensi tersebut. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang pejabat di Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar, SH, MH, Kepala Kementerian Kanwil Hukum Bengkulu dan mantan Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkumham.

Menurut Indra, ketika masih aktif sebagai Direktur Badan Usaha, Yayasan UISU sering berkonsultasi dengan Santun Maspari Siregar.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM atas pembukaan blokir akses Yayasan UISU pada 30 September 2024, dan Pencatatan Akta Yayasan UISU (Akta Notaris Aldi Subhan Lubis, SH, MKN No. 06 tanggal 30 November 2024," sebut Indra.

Ia juga berterima kasih kepada Menteri atas peresmian Sentra Kekayaan Intelektual UISU, pada 19 Oktober 2024.

"Ucapan terima kasih juga atas terbitnya petunjuk tertulis dari Direktur Badan Usaha AHU tertanggal 5 Desember 2024, terkait tata kelola Yayasan UISU yang ditandatangani Dr Andi Taletting Langi, SH, MH. Kami juga memohon arahan Dirjen AHU terkait hal-hal substansi Badan Hukum Yayasan," ungkap Indra.

Indra berharap hubungan baik dan silaturahmi Yayasan UISU dengan Kementerian Hukum, khususnya Ditjen AHU Kemenkum terus terjalin.

Turut hadir, Anggota Pembina Yayasan UISU yang juga Rektor Universitas Jayabaya Jakarta Prof Dr Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH, Sekretaris Umum Yayasan UISU, M Idris, SH, MH, dan Ketua Bidang OSDM Yayasan UISU Dr Dani Sintara, SH, MH.

Kemudian, Sekretaris Dirjen Hantor Situmorang, SPd, MSi, Direktur Badan Usaha Dr Andi Taletting Langi, SH, SIP, MSi, M.Phil serta Direktur Perdata Henry Sulaiman, SH, ME.

Editor : Odi Siregar