REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa KPK membantah kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai bentuk politisasi hukum. Jaksa KPK bersikukuh penanganan kasus Hasto tergolong upaya penegakan umum.

Hal tersebut dikatakan Jaksa KPK ketika membacakan jawaban atas eksepsi Hasto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (27/3/2025).

"Penasihat hukum dan terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum. Terkait dengan alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat materi yang disampaikan penasihat hukum dan terdakwa tentang hal tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak relevan," kata Jaksa KPK dalam sidang tersebut.

Jaksa KPK memandang munculnya dugaan unsur politik dalam penanganan perkara ini hanya asumsi Hasto dan penasihat hukumnya semata. Jaksa KPK menjamin penanganan kasus Hasto sebagai penegakan hukum.

"Penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum, dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti yang sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP," ujar Jaksa KPK.

Oleh karena itu, Jaksa KPK meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Hasto dan kuasa hukumnya. Sebab eksepsi itu tak punya dasar kuat. "Dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut diatas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak," ujar JPU KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memutuskan membatalkan permohonan pemindahannya dari Rutan Merah Putih ke Rutan Salemba. Hal tersebut dikatakan politikus PDIP Guntur Romli di sela persidangan ketiga kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (27/3/2025).

Guntur memegang dan membacakan secarik kertas berisi tulisan tangan Hasto. Dia menjelaskan, bosnya tersebut memutuskan untuk tetap berada di Rutan Merah Putih milik KPK karena merasa nyaman dan telah membangun keakraban dengan para warga binaan disana.

Guntur mengeklaim, para warga binaan di Rutan Merah Putih keberatan kalau Hasto pindah. "Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih. Beliau juga membangun tradisi seperti olahraga pagi, menyanyikan lagu-lagu wajib, serta berdiskusi tentang tokoh bangsa dan isu politik di dalam tahanan," kata Guntur kepada wartawan.

Oleh karena itu, permohonan pindah yang sebelumnya diajukan Hasto resmi dicabut. Tercatat, pemintaan pindah tersebut dikatakan Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy dalam sidang pada Jumat (21/3/2025). Hasto saat ini masih mengikuti proses hukum dalam kasus yang sedang disidangkan terkait kasus buronan Harun Masiku.

"Karena itu Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah rutan," kata Guntur. Agenda persidangan pada hari ini ialah pembacaan tanggapan jaksa KPK atas eksepsi Hasto.

Dalam kasus itu, Hasto didakwa memberikan suap dan merintangi penyidikan di kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku. JPU KPK menyebut ,Hasto bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 57.350 dolar AS atau sekitar Rp 600 juta kepada eks komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.