REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan rencana Presiden RI Prabowo Subianto menyelenggarakan Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat (29/11/2024) sore WIB. Sidang tersebut akan membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya hasil lawatan Presiden Prabowo ke enam negara baru-baru ini.

"Rencananya pasti," ujar Prasetyo usai melantik Mayjen Ariyo Windutomo menggantikan Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di Jakarta, Jumat pagi WIB.

Sidang tersebut, lanjut Prasetyo, tidak hanya mengulas hasil kunjungan kerja internasional presiden, tetapi juga mencakup pembaruan dari setiap kementerian, termasuk petunjuk-petunjuk baru untuk koordinasi lebih lanjut. "Ya tentunya selain hasil lawatan Bapak Presiden, ya pasti ada petunjuk petunjuk lain, update dari setiap kementerian koordinator, dari setiap kementerian-kementerian," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai peluncuran program Danantara maupun kebijakan pemerintah lainnya, Prasetyo meminta publik bersabar. "Tunggu tanggal mainnya," ucapnya tanpa merinci lebih lanjut perihal agenda sidang kabinet.

Saat disinggung terkait sikap Istana terhadap wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Prasetyo juga menegaskan hal tersebut masih dalam tahap penghitungan. "Tunggu tanggal mainnya juga, lagi dihitung," katanya.

Sidang Kabinet Paripurna diagendakan berlangsung di Ruang Sidang Kabinet kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB. Sidang kali ini menjadi momentum mengevaluasi berbagai hasil kerja pemerintah, termasuk tindak lanjut dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin selama lawatan Presiden ke enam negara baru-baru ini.

Lawatan itu melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, mencakup agenda pembahasan perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau. Prabowo akan memanfaatkan momen itu untuk bertemu dengan kepala negara serta pemimpin lembaga internasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global.