Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Selasa (31/12) yang menjadi sorotan, mulai dari 1.611 kasus judi online (daring) dari 4.926 kasus perjudian yang diungkap selama tahun 2024 hingga narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti akan diberikan pendidikan HAM.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Polri ungkap 1.611 kasus judi "online" selama 2024

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bahwa Korps Bhayangkara berhasil mengungkap 1.611 kasus judi online (daring) dari 4.926 kasus perjudian yang diungkap selama tahun 2024.

"Sebanyak 1.611 perkara di antaranya merupakan tindak pidana perjudian online yang melibatkan 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator, telemarketing, endorse, pengepul, hingga pemain," ucapnya dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

2. Menteri Pigai sebut napi yang dapat amnesti akan diberi pendidikan HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto akan diberikan pendidikan HAM terlebih dahulu.

Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pendidikan HAM tersebut untuk membangun kesadaran HAM dan mengubah pola pikir para narapidana dari kriminal menjadi humanis.

"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting ‘kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," ujarnya.

Selengkapnya klik di sini.

3. Pakar nilai Polri berhasil jaga stabilitas keamanan nasional pada 2024

Pakar intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai bahwa Polri berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional pada 2024 karena mampu menangani berbagai kasus yang menjadi perhatian masyarakat di tengah tahun politik.

"Kita lihat, misalnya, ada judi online yang banyak merugikan masyarakat dapat diberantas. Ini menunjukkan bahwa Polri mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat," kata Simon, demikian dia akrab dipanggil, dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

4. Polri mulai gelar sidang etik oknum polisi di kasus DWP

Divisi Propam Polri mulai menggelar sidang pelanggaran etik terhadap oknum polisi yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia dalam gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP).

“Benar, sesuai pada komitmen pimpinan Polri melalui Divisi Propam Polri yang sudah disampaikan telah menindak tegas, dan hari ini dimulai di sidang etik,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

5. Kapolri: pastikan personel bersiaga sampai pergantian tahun 2025

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan sejumlah personel untuk terus bersiaga sampai acara perayaan tahun baru 2025 selesai demi mendukung masyarakat merayakan tahun baru dengan aman.

"Pastikan semua personel terus bersiaga sampai dengan seluruh rangkaian perayaan pergantian tahun baru 2025 betul-betul tuntas, " katanya saat ditemui di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025