Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI terus mencermati perkembangan di Suriah setelah rezim Bashar al Assad tumbang, utamanya terkait kebangkitan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mulai bertransformasi.

Dalam talkshow bertajuk Waspada Terorisme Setelah Assad Tumbang di Jakarta, Selasa (17/12), Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT RI Brigjen Pol. Kris Erlangga Aji Widjaya mengatakan walaupun HTS menunjukkan upaya moderasi, BNPT menilai kewaspadaan tetap harus ditingkatkan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal ke Indonesia.

“Sekarang mereka mencoba mengubah bentuk, bertransformasi menjadi lebih moderat, mungkin kita juga bisa melihat seperti di Afghanistan dengan Taliban-nya," ucap Kris, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, kata dia, kemungkinan tersebut yang harus dicermati bersama hingga nanti.

Dia mengatakan salah satu kelompok afiliasi HTS, Jabhat al Nusra, terkait dengan al-Qaeda dan masih tercatat dalam daftar terorisme global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia mengungkapkan kelompok itu juga masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) di Indonesia.

BNPT menegaskan bahwa langkah preventif menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dinamika kelompok tersebut.

Lebih lanjut, Kris menyebutkan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Suriah sambil mengupayakan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di sana.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat lebih dari 1.000 WNI yang sempat berada di Suriah.

“Kemarin yang sudah dievakuasi ada 67 orang dan saat ini menunggu ada sekitar 84 orang. Artinya, jumlah itu sangat jauh dari angka seribuan tadi,” ucap dia.

Dirinya menekankan bahwa perkembangan positif di Suriah, seperti membaiknya ekonomi dan kembali beroperasinya fasilitas publik, dapat menjadi indikasi pemulihan.

Namun, dia menekankan pentingnya pendekatan wait and see sembari terus berfokus pada upaya perlindungan dan pemantauan.

“Pemerintah Republik Indonesia menunggu bagaimana perkembangan yang terjadi di sana, sambil juga menyerukan agar pemerintahan transisi dan faksi-faksi di sana segera memulihkan situasi, membangun perekonomiannya, dan menjadi satu negara yang inklusif serta menghargai HAM,” ujar Kris.

Dengan pendekatan proaktif dan kerja sama internasional, BNPT terus berupaya menjaga keamanan dalam negeri sekaligus melindungi kepentingan warga negara Indonesia di tengah tantangan terorisme global yang dinamis.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Penjara Sednaya di Suriah diduga menjadi saksi kekejaman rezim mantan Presiden Bashar Al Assad.

Penjara itu menjadi sorotan usai milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) melepas ribuan tahanan dari sel tersebut, setelah milisi berhasil menggulingkan rezim Assad.

Tahanan di sel tersebut merupakan orang-orang yang menentang pemerintahan Assad sejak 2011.

Berikut fakta-fakta penjara 'Neraka' Sednaya yang menjadi saksi kekejaman Assad.

Di penjara itu disebut terdapat pintu rahasia dan sel bawah tanah tersembunyi yang terletak di lantai bawah tanah.

Untuk memastikan laporan itu, kelompok pertahanan sipil Suriah, White Helmets, mengerahkan lima tim darurat khusus ke penjara.

"Untuk melakukan penyelidikan," demikian menurut mereka pada Senin (9/12) dikutip AFP.

Tim dipandu orang yang familiar dengan rincian rumit penjara dan informasi yang diperoleh dari kerabat yang dipenjara. Spesialis penjebol tembok dan unit anjing terlatih juga dikerahkan.

Di tengah upaya pencarian itu, Asosiasi Tahanan & Orang Hilang di Penjara Sednaya (ADMSP) membantah sel bawah tanah di sana.

"Tidak ada kebenaran mengenai keberadaan tahanan yang terjebak di bawah tanah, dan informasi yang dimuat dalam beberapa laporan pers tidak akurat," kata pernyataan itu.

Pada 2017, Amnesty International menggunakan pemodelan 3D untuk merekonstruksi tata letak penjara berdasarkan kisah 84 penyintas. .

Model yang dihasilkan mengungkap suatu struktur yang dirancang untuk mengisolasi dan meneror narapidana, dengan penyiksaan sistematis.

Anggota advokasi senjata dan konflik di Amnesty International Prancis, Aymeric Elluin mengatakan tak ada interogasi di Sednaya.

"Penyiksaan tak digunakan untuk memperoleh informasi, tetapi tampaknya sebagai cara untuk merendahkan, menghukum, dan mempermalukan," kata Elluin.

Para tahanan menjadi sasaran tanpa henti, pengakuan bahkan tak bisa menyelamatkan mereka.

Menurut Amnesty International, Sednaya terdiri dari dua bangunan utama. Penjara ini mampu menampung antara 10.000 hingga 20.000 tahanan yang dipisahkan berdasarkan status.

Bangunan "putih" menampung personel militer yang ditahan karena kejahatan atau pelanggaran ringan seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, atau penghindaran wajib militer.

Lalu, gedung "merah" untuk warga sipil dan personel militer yang dipenjara karena pendapat, aktivitas politik mereka, atau tuduhan terorisme yang dibuat-buat.

Pemerintahan Assad rutin mengeksekusi tahanan biasanya pada Senin dan Rabu.

Amnesty International menyatakan pihak berwenang melakukan hukuman gantung massal di ruang bawah tanah gedung merah usai persidangan alu.

"Para korban dipukuli, digantung, dan dibuang secara rahasia," lanjut mereka.

Selain eksekusi dan penyiksaan, penghilangan paksa juga menandai sejarah kelam penjara tersebut.

Sejak 2011, PBB memperkirakan lebih dari 100.000 warga Suriah hilang di seluruh negeri tanpa diketahui nasibnya.

Banyak dari mereka diyakini telah ditahan di Sednaya pada waktu tertentu.