Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukummenyoroti kasus merek Arc’teryx asal Kanada yang diduga dibajak oleh perusahaan China. Adapun, merek tersebut sebenarnya berasal dari Kanada, karena tidak terdaftar di Indonesia, maka tak dapat perlindungan hukum.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI Hermansyah Siregar mengatakan prinsip perlindungan merek adalah teritorial danfirst to file. Dengan mendaftarkan merek, pemilik akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah di Indonesia.

“Karena perusahaan asal Kanada tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, maka perusahaan asal China yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran pada tahun 2019 berhak atas merek tersebut di Indonesia,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (25/2/2025).

Dilanjutkan Hermansyah, mekanisme yang tersedia di Indonesia untuk mencegaj pendaftaran merek oleh pihak yang tak berhak adalah melalui prosedur keberatan yang dapat diajukan oleh pihak berkepentingan selama masa publikasi berlangsung.

Akan tetapi, sebutnya, dalam kasus Arc’teryx ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan saat pendaftaran merek berlangsung. Saat ini pun, Arc’teryx pusat (Kanada) tidak dapat lagi mengajukan keberatan karena masa publikasi telah usai.

“Namun, perusahaan masih memiliki opsi hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga. Hingga saat ini, DJKI belum menerima keberatan atau aduan resmi dari pihak Arc’teryx terkait kepemilikan merek tersebut di Indonesia,” jelasnya.

Hermansyah menekankan dalam kasus ini Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mekanisme pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek. Sebab itu, langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di lain sisi, dia juga menjelaskan adanya kans Arc’teryx pusat memperoleh kembali hak atas mereknya di Indonesia. Hal ini dapat terjadi bila gugatan pembatalan yang diajukan di Pengadilan Niaga dikabulkan.

“Kami menekankan bahwa prinsip pelindungan merek adalah teritorial danfirst to file. Pemilik merek asing harus segera mendaftarkan mereknya di Indonesia jika ingin berusaha di sini,” tegasnya.

Lebih jauh, Hermansyah menuturkan bagi pemilik merek yang merasa mereknya ditiru atau diplagiasi oleh pihak lain, dapat mengadukan ke DJKI di laman pengaduan.dgip.go.id untuk dapat ditindaklanjuti dan mendapatkan pendampingan.

"Sengketa ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek-nya sesegera mungkin sesuai dengan kategori usaha masing-masing,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengapresiasi langkah produsen otomotif asal China, Build Your Dream (BYD) yang menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa merek Denza dengan PT Worcas Nusantara Abadi (WNA).

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Hermansyah Siregar mengatakan langkah tersebut menunjukkan penghormatan terhadap sistem hukum di Indonesia dan upaya menjaga keadilan bagi semua pihak.

"Sengketa ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek-nya sesegera mungkin sesuai dengan kategori usaha masing-masing," kata Hermansyah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, DJKI juga terus berupaya memperkuat sistem pemeriksaan merek agar dapat meminimalkan potensi sengketa serupa di masa depan.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung industri nasional, DJKI mendorong semua pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menghormati proses hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Hermansyah berharap putusan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya adil, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan industri otomotif dan sektor usaha lainnya di Tanah Air.

Ia menegaskan bahwa DJKI akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan berkomitmen untuk menyediakan layanan yang transparan serta akuntabel bagi para pemangku kepentingan.

"Kami percaya, perlindungan kekayaan intelektual yang kuat adalah pondasi utama untuk mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap dia.

Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan merek dagang, DJKI menekankan pentingnya mendaftarkan merek dengan itikad baik.

Prinsip utama perlindungan merek di Indonesia, sambung dia, didasarkan pada prinsip first to file (pertama kali mengajukan pendaftaran) dan prinsip teritorial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kedua prinsip itu dapat dikecualikan apabila terdapat unsur itikad tidak baik atau merek tersebut merupakan merek terkenal.

Namun untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihak yang berkepentingan perlu mengajukan keberatan selama periode pengumuman bagi sebuah merek yang masih dalam tahap permohonan. Apabila tidak ada keberatan yang diajukan, prinsip first to file umumnya menjadi prioritas.

Adapun sengketa hukum antara BYD Indonesia dengan PT WNA terkait merek Denza sedang menjadi sorotan publik.

PT WNA, yang dikenal sebagai perusahaan makanan dan minuman khas Indonesia, mendaftarkan merek Denza pada 3 Juli 2023 ke DJKI dengan nomor registrasi IDM001176306 pada kelas 12 (di antaranya untuk jenis barang kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara, atau air). Merek tersebut memperoleh pelindungan hingga 3 Juli 2033.

Kendati demikian, pendaftaran merek Denza oleh BYD di Indonesia baru dilakukan pada 8 Agustus 2024, dengan kode kelas yang sama. Merek itu masih dalam proses pemeriksaan di DJKI.

Dalam kasus tersebut, BYD menuntut pembatalan pendaftaran merek Denza atas nama PT WNA dengan alasan adanya itikad tidak baik, serta klaim bahwa merek itu merupakan merek terkenal yang sudah digunakan secara global.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyebut, dalil-dalil yang diajukan perusahaan media sosial TikTok Ltd melawan warga Bandung, Jawa Barat, Fenfiana Saputra dalam sengketa gugatan merek terbantahkan dan tak berdasar hukum.

Adapun TikTok Ltd menggugat Fenfiana secara perdata karena pengusaha pakaian itu menggunakan merek “Tik Tok” sebagai brand produk baju anak, dewasa, topi, dan lainnya.

Hal ini membuat TikTok Ltd yang ingin memiliki hak merek pada kelas 25, yang meliputi pakaian anak hingga dewasa, ditolak Kementerian Hukum.

"Permohonan Penggugat agar Merek TIK TOK dengan Nomor Pendaftaran IDM000193975 untuk seluruh jenis barang yang terdaftar di Kelas 25 atas nama Fenfiana Saputra tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dan menyatakan hapus atau menghapuskan Merek TIK TOK dengan Nomor Pendaftaran IDM000193975 untuk seluruh jenis barang yang terdaftar di Kelas 25 atas nama Fenfiana Saputra dari Daftar Umum Merek beserta segala konsekuensi hukumnya, adalah tidak berdasar dan beralaskan hukum," kata Ketua Majelis Hakim Buyung Dwikora sebagaimana dikutip dari salinan putusan sidang yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak," tambah Hakim.

Dalam petitumnya, platform buatan China itu menyebut merek Tik Tok Fenfiana tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan selama lima tahun berturut-turut.

Dalil ini diajukan dengan hasil survei perusahaan market survey, PT Berlian Delta Plansearch, yang melakukan survei di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Mereka mengeklaim telah mengunjungi para penjual di kota-kota itu dan mengidentifikasi apakah barang yang terdaftar dengan merek Tik Tok Fenfiana di kelas 25 pernah dijual, dilihat, dan didengar para penjual selama lima tahun terakhir berturut-turut.

“(Hasil survei menyatakan) bahwa merek Tik Tok tergugat tidak pernah digunakan dalam kegiatan perdagangan." Pihak TikTok Ltd juga mempersoalkan merek Tik Tok Fenfiana tidak dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Mereka kemudian meminta hakim menghapus merek Tik Tok Fenfiana dari Daftar Umum Merek beserta segala konsekuensi hukumnya.

“Menghukum tergugat (Fenfiana) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,” bunyi petitum TikTok Ltd.

Dalil TikTok Ltd Tak Berdasar Hukum

Setelah memeriksa berbagai saksi dan bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim PN Jakpus menilai dalil TikTok Ltd tidak berdasar hukum.

Dalam pertimbangannya, Fenfiana dinilai bisa membuktikan bahwa merek Tik Tok masih digunakan pada baju bayi yang diproduksi perusahaannya, CV Indomas Triputra Garment, melalui toko-toko yang menjadi rekanan.

“Di samping itu juga, setelah dilakukan penelusuran, produk tersebut diperdagangkan melalui platform online,” kata Hakim Buyung dalam pertimbangannya.

Tidak hanya itu, Fenfiana juga menghadirkan bukti fisik berwujud baju anak-anak merek Tik Tok, faktur penjualan, resi pengiriman, dan nota penerimaan pakaian bayi hingga Laporan Pengeluaran Barang Per Customer sejak 2017 sampai 2024.

Hakim menilai, dalil itu diperkuat keterangan sejumlah saksi bahwa merek CV Indomas Triputra Garment memproduksi baju merek Tik Tok, Fen Fi, Happy Boy, Tra Lala, dan Celico sejak kurun 2001 atau 2002.

“Pada saat masih dipimpin ayah tergugat dan sekarang merek Tik Tok masih dipakai oleh tergugat,” kata Hakim Buyung.

Adapun hasil survei PT Berlian Delta Plansearch, kata majelis hakim, dilakukan dengan mendatangi toko di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar dengan jumlah 977 responden.

Sementara, Fenfiana menyatakan produknya diperdagangkan ke Toko Muara Agung dan Toko Apollo di Jakarta serta UD Ernawati di Surabaya.

“Majelis Hakim melihat bahwa toko-toko tersebut tidak termasuk dalam responden yang disurvei, dengan demikian wajar jika toko-toko yang dijadikan responden dalam survei pasar tersebut tidak mengetahui atau tidak menggunakan merek Tik Tok milik tergugat,” ujar Hakim Buyung.

Adapun masalah SNI tidak masuk dalam syarat untuk mendapatkan hak atas merek pakaian.

Karena dalil-dalil itu terbantahkan, maka argumentasi TikTok Ltd tidak berdasar hukum.

“Tidak berdasar dan beralasan hukum,” tutur Hakim Buyung.