Gunung di Selandia Baru diberikan hak hukum yang sama dengan seseorang. Aturan itu telah menjadi undang-undang setelah negosiasi selama bertahun-tahun.

Mengutip BBC, Minggu (2/2/2025), ini berarti Taranaki Maunga (Gunung Taranaki) akan secara efektif menjadi miliknya sendiri, dengan perwakilan suku-suku setempat, iwi, dan pemerintah bekerja sama untuk mengelolanya.

Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada Suku Māori dari wilayah Taranaki atas ketidakadilan yang terjadi pada mereka selama masa penjajahan, termasuk perampasan tanah yang meluas.

"Kita harus mengakui luka yang disebabkan oleh kesalahan di masa lalu, sehingga kita dapat menatap masa depan untuk mendukung iwi dalam mewujudkan aspirasi dan peluang mereka," ujar Paul Goldsmith, menteri yang bertanggung jawab atas perundingan tersebut.

RUU Ganti Rugi Kolektif Taranaki Maunga telah disahkan menjadi undang-undang oleh parlemen Selandia Baru pada di minggu ini. Aturan ini memberi gunung sebuah nama resmi dan melindungi puncak dan tanah di sekitarnya.

RUU ini juga mengakui pandangan dunia Suku Māori bahwa keberadaan alam, termasuk gunung, adalah nenek moyang dan merupakan makhluk hidup.

"Hari ini, Taranaki, maunga (gunung) kami, maunga tupuna (gunung leluhur) kami, terbebas dari belenggu, belenggu ketidakadilan, ketidaktahuan, dan kebencian," ujar Debbie Ngarewa-Packer, salah satu pemimpin partai politik Te Pāti Māori (Partai Māori).

Ngarewa-Packer adalah salah satu dari delapan iwi Taranaki, di pantai barat Selandia Baru, yang menganggap gunung itu suci.

Ratusan orang Māori lainnya dari daerah tersebut juga hadir di parlemen untuk menyaksikan RUU tersebut menjadi undang-undang.

Gunung ini tidak akan lagi secara resmi dikenal sebagai Egmont, nama yang diberikan oleh penjelajah Inggris James Cook pada abad ke-18. Sebagai gantinya, ia akan disebut Taranaki Maunga, sementara taman nasional di sekitarnya juga akan diberi nama Māori.

Aisha Campbell, yang juga berasal dari Suku Taranaki, mengatakan kepada 1News bahwa penting baginya untuk hadir dalam acara tersebut.

"Gunung tersebut adalah yang menghubungkan kita dan yang mengikat kita bersama sebagai sebuah bangsa," katanya.

Penyelesaian Taranaki Maunga adalah yang terbaru yang telah dicapai dengan Suku Māori dalam upaya untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran Perjanjian Waitangi. Di dalamnya menetapkan Selandia Baru sebagai sebuah negara dan memberikan hak-hak tertentu kepada penduduk asli atas tanah dan sumber daya mereka.

Penyelesaian ini juga disertai dengan permintaan maaf dari pemerintah atas penyitaan Gunung Taranaki dan lebih dari satu juta hektar tanah dari Suku Māori pada tahun 1860-an.

Gunung ini bukanlah yang pertama dari entitas alam Selandia Baru yang diberikan status badan hukum.

Pada tahun 2014, hutan asli Urewera menjadi yang pertama mendapatkan status tersebut, diikuti oleh Sungai Whanganui pada tahun 2017.

Video: Protes RUU Kontroversial, Legislator Selandia Baru Tari Haka

Video: Protes RUU Kontroversial, Legislator Selandia Baru Tari Haka

WELLINGTON, KOMPAS.com - Sebuah kesepakatan yang memberikan hak hukum kepada Gunung Taranaki (Taranaki Maunga) di Selandia Baru, yang setara dengan hak yang dimiliki seorang manusia telah tercapai. Kesepakatan itu kemudian disahkan menjadi undang-undang setelah melalui proses negosiasi selama bertahun-tahun.

Hal itu berarti Gunung Taranaki akan memiliki hak, kewajiban, dan perlindungan yang biasanya diperoleh seseorang atau entitas hukum. Suku setempat, iwi, akan bertindak sebagai perwakilan gunung itu dan iwi tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola gunung itu.

Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada suku Maori dari wilayah Taranaki terkait ketidakadilan yang dialami mereka selama penjajahan - termasuk penyitaan tanah secara luas.

“Kita harus mengakui penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan di masa lalu, agar kita dapat menatap masa depan untuk mendukung iwi mewujudkan aspirasi dan peluang mereka sendiri,” kata Paul Goldsmith, menteri yang bertanggung jawab atas perundingan tersebut, seperti dikuti BBC.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ganti Rugi Kolektif Taranaki Maunga disahkan menjadi undang-undang oleh parlemen Selandia Baru pada Kamis (30/1/2025). UU itu memberikan nama resmi secara hukum pada gunung tersebut dan melindungi puncak dan daratan di sekitarnya.

UU itu juga mengakui pandangan orang-orang Maori yang menyatakan bahwa elemen-elemen alam, termasuk gunung, merupakan nenek moyang serta makhluk hidup.

“Hari ini, Taranaki, maunga (gunung) kami, maunga tupuna (gunung leluhur) kami, dilepaskan dari belenggu, belenggu ketidakadilan, ketidaktahuan, kebencian,” kata Debbie Ngarewa-Packer, salah satu pemimpin partai politik Te Pati Maori (Partai Maori) sebagaimana dilansir BBC.

Ngarewa-Packer merupakan salah satu dari delapan iwi Taranaki, di pantai barat Selandia Baru, yang menganggap gunung itu suci.

Ratusan warga Maori lainnya dari wilayah tersebut juga hadir di parlemen pada Kamis kemarin untuk menyaksikan rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Gunung itu tidak akan lagi secara resmi dikenal sebagai Egmont - nama yang diberikan penjelajah Inggris, James Cook, pada abad ke-18 - dan sebagai gantinya akan disebut Taranaki Maunga. Sementara taman nasional di sekitarnya akan diberi nama Maori.

Aisha Campbell, yang juga berasal dari iwi Taranaki, mengatakan kepada 1News bahwa sangat penting baginya untuk menghadiri acara tersebut, dan bahwa gunung "adalah sesuatu yang menghubungkan kita dan yang mengikat kita bersama sebagai satu bangsa".

Kesepakatan Taranaki Maunga merupakan yang terbaru yang dicapai dengan suku Maori dalam upaya memberikan kompensasi atas pelanggaran Perjanjian Waitangi – yang menetapkan Selandia Baru sebagai sebuah negara dan memberikan hak tertentu kepada masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka.

Kesepakatan itu juga disertai dengan permintaan maaf dari pemerintah atas penyitaan Gunung Taranaki dan lebih dari satu juta hektar tanah dari suku Maori setempat pada tahun 1860-an.

Paul Goldsmith mengakui, "Pelanggaran terhadap Perjanjian mengakibatkan kerugian sangat besar dan semakin parah yang dialami oleh whanau (keluarga besar), hapu (sub-suku) dan iwi di Taranaki, yang menyebabkan kerugian yang tidak terkira selama beberapa dekade".

Dia menambahkan, telah disepakati bahwa akses ke gunung itu tidak akan berubah dan "semua warga Selandia Baru akan dapat terus mengunjungi dan menikmati tempat paling menakjubkan itu untuk generasi mendatang".

Gunung itu bukanlah fitur alam Selandia Baru pertama yang diberikan status hukum. Pada tahun 2014, hutan asli Urewera menjadi yang pertama mendapatkan status tersebut, disusul oleh Sungai Whanganui pada tahun 2017.

Karachi, Pakistan (ANTARA) - Dinas imigrasi Selandia Baru mulai mewajibkan warga Israel yang mengajukan visa ke negara tersebut untuk melaporkan secara rinci riwayat aktivitas militer mereka, demikian diwartakan media Israel pada Selasa.

Setidaknya sudah ada satu tentara Israel yang diketahui terlibat dalam agresi ke Jalur Gaza ditolak masuk imigrasi Selandia Baru berdasarkan riwayat yang dilaporkannya sendiri, menurut Times of Israel tanpa menyebut tanggal kejadian tersebut.

Imigrasi Selandia Baru meminta warga Israel dalam usia militer yang mengajukan visa wisata untuk melaporkan apakah mereka pernah berdinas di militer Israel dan apakah mereka merupakan anggota cadangan militer aktif.

Menurut undang-undang Israel, semua warga berusia 18 tahun wajib mengikuti dinas militer nasional.

Mereka yang mengajukan visa itu kemudian diminta melengkapi secara rinci kuesioner terkait dinas militer mereka, termasuk tanggal mulai berdinas, kemudian tempat, unit asal, dan kamp militer tempat mereka berdinas, serta pangkat dan nomor identitas ketentaraan mereka.

Mereka juga diminta menjelaskan keterkaitan dengan dinas intelijen, dinas penegakan hukum tertentu, ataupun kelompok dan organisasi apapun yang memanfaatkan kekerasan atau pelanggaran HAM demi memajukan kepentingannya.

Kuesioner tersebut juga menanyakan apakah mereka pernah terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, ataupun pelanggaran HAM.

Imigrasi Selandia Baru dilaporkan menolak memberi pengecualian bagi warga Israel yang tak bisa membeberkan riwayat dinas militer mereka karena alasan keamanan. Mereka pun tak bisa mengajukan visa karena tidak menyelesaikan kuesioner.

Menurut tentara Israel yang tak disebutkan namanya itu, visanya tetap ditolak Selandia Baru meski ia menulis tak terlibat dalam kejahatan perang di Jalur Gaza.

Selain Selandia Baru, Australia juga dilaporkan mulai menjalankan kebijakan sejenis. Akibatnya, sudah dua warga Israel ditolak masuk ke negara tersebut.

Ketika hendak dimintai keterangan, Dinas Imigrasi Selandia Baru, meski tak menampik laporan tersebut, menyatakan bahwa berdinas dalam perang di Jalur Gaza tak jadi alasan serta-merta untuk menolak warga Israel memasuki Selandia Baru.

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025